UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
141 research outputs found
Sort by
Indonesian National Army Involvement in the Law Enforcement: Environmental Pollution in Citarum River
Get PDFCitarum river, located in West Java, is the longest and the largest river in Indonesia. Nevertheless, it is also noted as the most polluted rivers in the world. The aims of this research are to know the steps and the efforts taken by the government in the manifestation of Citarum Harum program, to understand the legal basis or the legal form or legislation with the involvement of the Indonesian National Army, and to see the social impact of this program for the local community. The juridical-empirical research methodology in this study refers to a research method in the literature study and an interview to sources by asking several questions face to face. The findings showed the Government involvement in handling Citarum River is stipullated in the Presidential Regulation Number 15 of 2018, the acceleration of pollution control and damage of watershed. To tackle with the problem, the government hold a program called Citarum Harum. In addition, the involvement and the various efforts done by Indonesian National army members in the program is in accordance with the mandatory laws. It has a significant impact on the ecosystem and the local community.Sungai Citarum yang terletak di Jawa Barat merupakan sungai yang paling panjang dan paling besar di Indonesia. Namun sayangnya, Sungai Citarum tercatat sebagai salah satu dari sungai yang paling tercemar di dunia.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam upaya mewujudkan program Citarum Harum, mengetahui dasar hukum dan kaitan hukum atau undang-undang dengan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam program Citarum Harum, dan mengetahui dampak sosial program Citarum Harum bagi masyarakat setempat. Metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu metode penelitian studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung dengan bertatap muka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Sungai Citarum yang melibatkan pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum dengan pemerintah juga mengadakan sebuah program untuk menanggulangi pencemaran dalam Sungai Citarum ini, yang diberi nama Citarum Harum dan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam program Citarum Harum dalam melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan amanah Undang-undang ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ekosistem dan juga sosial masyarakat setempat
The Role of Investigators in Disclosing Corruption Cases of Village Fund Allocation in Kuningan District
Get PDFThe number of corruption cases in the state administration system is increasing year after year. One of corruption cases occurred in the state administration system is corruption case of village funds. This study aims to identify the roles of and the obstacles faced by Kuningan District Prosecutor’s Office investigators in disclosing corruption cases of village fund allocation. This qualitative study applied a sociological juridical research method in which the data is presented in a systematic description and is analyzed by employing qualitative data analysis method. The results showed that Kuningan District Prosecutor’s Office investigators as law enforcement officers have a significant role in disclosing corruption cases of village fund allocation, namely identifying the crime of corruption, carrying out actions (full data, full bucket), conducting investigation, checking the suspects’ identity, and conducting detention and searches. Further, there are some obstacles faced by Kuningan District Prosecutor’s Office investigators in disclosing corruption cases of village fund allocation, including the mismatch between regulations and actual practices in the field and the lack of human resources, facilities and infrastructures, and community roles. Peran Penyidik dalam Mengungkap Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa di Wilayah Hukum Kabupaten Kuningan Angka kejadian korupsi dalam sistem penyelenggara negara masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu tindak pidana korupsi yang banyak terjadi dalam sistem penyelenggara negara adalah korupsi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan penyidik Kejaksaan Negeri Kuningan dalam mengungkap kasus korupsi alokasi dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Data disajikan dalam uraian sistematis dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Kuningan sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat aktif dalam mengungkap kasus korupsi alokasi dana desa yaitu menemukan adanya tindak pidana korupsi, melakukan tindakan (full data full bucket), melakukan tindakan penyidikan, memeriksa identitas tersangka, melakukan penahanan dan penggeledahan. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh penyidik kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi alokasi dana desa di antaranya ketidaksesuaian antara peraturan dengan tindakan di lapangan, kurangnya sumber daya manusia, fasillitas dan sarana yang belum memadai dan kurangnya peran masyarakat
The Implication of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 on the Independence of Corruption Eradication Commission
Get PDFThis study aims to find out the considerations of the Constitutional Court Judge in issuing Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 as well as to identify the implications of the Decision on the Independence of Corruption Eradication Commission. The method used in this study was normative juridical method. The data collected through library research were then analyzed analytic-descriptive. The formulations of the problem are; 1) What are the considerations of the Constitutional Court Judge in issuing Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 against judicial review of Law No. 17 of 2017 concerning MD3? and 2) What are the implications of the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 against judicial review of Law No. 17 of 2017 concerning MD3 on the independence of Corruption Eradication Commission? As results, it was found that; 1) in Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017, the Constitutional Court states that the inquiry right owned by the House of Representatives over the Corruption Eradication Commission is constitutional as long as it does not relate to the authority of investigation and prosecution owned by the Corruption Eradication Commission with the consideration that the Corruption Eradication Commission is a state institution that includes to the realm of executives; and 2) The House of Representatives will give a strong influence on the Corruption Eradication Commission even though the inquiry right owned by the House of Representatives cannot touch the authority of the Corruption Eradication Commission in conducting investigations and prosecutions. However, there is an indication that the effort to provide inquiry right is not a legal effort but rather a political effort which is widely applied in countries adhering to a parliamentary system where the parliament tends to be more dominant than the executive. Hence, it can be concluded that; 1) in this Decision, the Constitutional Court Judge did not use a stronger grammatical and systematic interpretation based on the original intense. Besides, this Decision is ambiguous and potentially contradicts with the previous Decision, namely Constitutional Court Decision No.012-016-019/PUU-IV/2006; and 2) there will be consequences for the Corruption Eradication Commission in the future, especially in terms of independence, since it can be used as an object of inquiry right by the House of Representatives. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-Xv/2017 Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan KorupsiTujuan dari pennelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara No. 36/PUU-XV/2017 dan Implikasi dari putusan tersebut terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dengan cara studikepustakaan,data yang digunakan adalah data sekunder dananalisis data dilakukan secara deskriptis analitis. Rumusan masalahnya adalah (1). Bagaimanakah pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara No. 36/PUU-XV/2017 terhadap pengujian UU No. 17 Tahun 2017 Tentang MD3 dan (2). Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 terhadap pengujian UU No. 17 Tahun 2017 Tentang MD3 terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil (1) MK dalam putusan No. 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa kewenangan hak angket yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi adalah konstitusional sepanjang tidak menyangkut kewenangan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang termasuk ranah eksekutif. (2). Pengaruh tekanan yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi akan amat kuat walaupun hak angket tersebut tidak dapat menyentuh kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Namun ada indikasi bahwa upaya angket pada dasarnya bukanlah upaya hukum melainkan upaya yang bersifat politis yang banyak dipraktekkan dalam negara penganut sistem parlementer yang cenderung dominan parlemen dibanding pihak eksekutif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1). Dalam putusan ini Hakim Konstitusi tidak menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis yang lebih kuat dengan berlandaskan pada original intens. Selain ituPutusan Mahkamah Konstitusi ini adalah ambigu dan berpotensi bertentangan dengan putusan sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No.012-016-019/PUU-IV/2006.(2) Adanya konsekuensi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dimasa mendatang khususnya dalam hal independensi akibatdari dapat dijadikannya objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakya
The Legal Protection of House Ownership Credits
Get PDFThe purpose of this study is to analyze the arrangement and the application of House Ownership Credits known as KPR based on the prevailing laws and regulations. This study employed a juridical-empirical approach. The juridical approach was used to analyze various laws and regulations. Meanwhile, the empirical approach was used to analyze the law which was viewed as a patterned community behavior in people’s lives that continually interacts and relates to social aspects. Reffering to the state regulation of public housing number 6 of 2011, the findings revealed the procurement of housing and settlements was supported by housing and financial aid in the form of housing subsidies through credits/home ownership financing. In addition, it is also required to submit a collateral in each application of a mortgage agreement with the bank. This collateral provides an assurance to the bank that the credit granted to the customers returns according to mutually agreed terms and minimizes the possible risk involved and arise in any credit disbursement. Meanwhile, in terms of providing credits to prospective debtors, the bank must have a confidence in the debtors’ ability or capability to repay the loan. In conclusion, credit is a loan-borrowing agreement between the bank and the other party that requires the borrower to pay off his debt with the amount of interest, compensation or profit sharing within a certain period of time. Besides, in the implementation of legal aspects for credit applicants, a general home ownership credit applicant is an individual or human who is not a legal entity. Humans who are not legally incorporated are legal subjects. Thus, a credit analyst and an authorized officer who work in a credit unit must be able to fully understand the ins and outs of the credit applicant’s legal aspects.Tujuan penelitian yaitu menganalisis Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakat. Hasil penelitian yaitu peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor 6 tahun 2011 tentang perumahan rakyat menyebutkan bahwa pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah. Setiap pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah pada bank, disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit.Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur. Simpulan bahwa kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pelaksanaannya aspek hukum bagi pemohon-pemohon kredit. Pada umumnya pemohon kredit pemilikan rumah adalah perorangan atau manusia dan tidak berbadan hukum. Manusia yang tidak berbadan hukum adalah subyek hukum. Seorang analisis kredit dan pejabat yang bertugas di unit kerja perkreditan harus mampu memahami seluk beluk aspek-aspek hukum pemohon kredi
The Reconstruction of Membership Elements of the Election Supervisory Board in Realizing Higher Quality Elections
Get PDFThe duties implementation of the Election Supervisory Board in the prevention and prosecution against violations and process disputes requires qualified resources for producing higher quality elections. The aims of this paper are to: 1) See the construction of membership elements of the Election Supervisory Board based on the Law number 7 of 2017; 2) Reveal the need of reconstructing the Election Supervisory Board membership elements; 3) Find the concepts related to the reconstruction of the Election Supervisory Board membership elements in realizing higher quality elections. This study used normative legal research method and conceptual approach with a constructive design paradigm. The data was taken from secondary data, a documentary study, then was analyzed qualitatively. The findings showed the Article 92 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 only regulates an individual the Election Supervisory Board membership. Thus, it is necessary to reconstruct the Election Supervisory Board for philosophical, sociological and juridical reasons. For instances, the reconstruction can be done by adding a paragraph to the Law of Article 92. For the reccomendation, the Election Supervisory Board should be supported by members who have an understanding of material and formal laws of the election. Besides, in the membership, there should be a member from law enforcers. Thus, it is necessary to reconstruct the Law Articles governing the Election Supervisory Board membership.Pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses agar menghasilkan Pemilu yang lebih berkualitas, dibutuhkan sumber daya yang mumpuni. Tujuan penulisan ini untuk 1) melihat konstruksi unsur keanggotaan Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 2) Mengungkap perlunya dilakukan rekonstruksi unsur keanggotaan Bawaslu; 3) Menemukan konsep terkait rekonstruksi unsur keanggotaan Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas. Metode penelitian ini mengunakan penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, dengan paradigma design konstruktif. Data digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumenter. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur keanggotaan Bawaslu terdiri dari individu. Perlu dilakukan rekonstruksi keanggotaan Bawaslu dengan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dapat dilakukan rekonstruksi dengan menambah ayat pada Pasal 92 UU. Saran, Bawaslu hendaknya didukung dengan keanggotaan yang memiliki pemahaman hukum materil dan hukum formil tentang kepemiluan. Sebaiknya dalam keanggotaannya terdapat anggota yang berasal dari unsur penegak hukum, dan untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi terhadap pasal undang-undang yang mengatur tentang keanggotaan Bawaslu
Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental-Based Industry
Get PDFThis study aims to analyze the impact of industrialization in Indonesia on environmental quality. The method used in this study was an empirical juridical method. This study employed both primary data obtained from field research and secondary data taken from library research. The results found that industrialization has a significant impact on the deterioration in the quality of environment as current technological developments are focused on efforts to exploit nature by emphasizing human domination on environment. This can be proven by various kinds of environmental damage and degradation in Indonesia caused by industrial activities. In brief, environmental problems caused by industrialization include air pollution, water quality and availability, and land quantity and quality. Hence, it is necessary to create new breakthroughs that can overcome environmental problems in this industrial period. One of the ways that can be applied is by realizing environmental-based industrial activities. Yet, this effort is still facing various obstacles, especially in terms of the lack of knowledge and human resources owned by business actors in implementing an environmental-based industry.Keywords : Industrialization, Environmental-based Industry, Environmental Damage. Perlindungan Kualitas Lingkungan Hidup di Masa Industrialisasi untuk Mewujudkan Industrialisasi Berwawasan LingkunganAbstrak : Tujuan penelitian ini untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana pengaruh dari adanya industrialisasi di Indonesia terhadap kualitas lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana data yang dipakai dalam penulisan artikel ini bersumber dari data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder yaitu data yang diambil dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa industrialisasi pada masa sekarang memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, pengembangan teknologi saat ini telah difokuskan pada upaya untuk mengekspolritasi alam sekaligus mempertegas dominasi manusia terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai macam kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan industri. Simpulan, bahwa permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh karena faktor industrialisasi, yaitu berupa permasalahan lingkungan dibidang udara, ketersediaan air hingga kuantitas dan kualitas tanah. Sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru yang dapat mengatasi permasalahan lingkungan dimasa industri ini, langkah-langkah yang dapat dipakai yaitu dengan mewacanakan kegiatan industri yang ramah lingkungan, namun wacana tersebut masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam segi minimnya pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaku usaha dalam melaksanakan sebuah industri yang berwawasan ramah lingkungan.Kata Kunci : Industrialisasi, Industri Ramah Lingkungan, Kerusakan Lingkungan
The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family
Get PDFMarriage is intended to meet the needs of instincts and the instruction of religion. Hence, in order to carry out this worship, mental readiness is required. Yet, in Islam, there are no provisions on the ideal age of marriage. This study aims to analyse the ideal age of marriage in Indonesia based on the provisions of the Law and to identify the deviation of the provisions of marriage age. As results, it was revealed that the law sets the legal age of marriage at 19 years old as regulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. Meanwhile, if there is a violation that deviates from the provisions stated in this Law, the guardian’s parents can submit an application on marriage dispensation (diskah) to the local court in order to be able to hold a marriage. This new provision has an implication for the effort to build a harmonious and ideal family as there is no discrimination on age limit between women and men which is also a form of gender equality. Idealitas Usia Pernikahan sebagai upaya Membangun Keluarga yang Ideal Perkawinan terbentuk melalui rasa untuk memenuhi kebutuhan nalurinya, dan juga untuk memenuhi petunjuk agamanya, maka dalam rangka untuk menjalankan ibadah tersebut diperlukan kesiapan mental baik jiwa dan raganya, akan tetapi dalam islam tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan idealnya usia menikah. Tujuan penelitian ini yaitu menanalisis bagaimana idealitas usia melaksanakan pernikahan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan bagaimana menganalisis implementasi terhadap Penyimpangan ketentuan usia nikah. Penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi mengkaji implementasi kaidah-kaidah dan juga norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa undang-undang mensyaratkan kedua mempelai harus berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dan apabila terdapat pelanggaran yang menyimpang terhadap ketentuan yang ada pada pasal tersebut maka orang tua wali dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah (diskah) kepada pengadilan setempat agar dapat melangsungkan pernikahan, dengan adanya ketentuan baru ini berimplikasi pada upaya membangun keluarga yang harmonis dan ideal bagi masyarakat karena tidak ada diskriminasi batas usia antara perempuan dan usia laki-laki serta hal ini merupakan bentuk kesamaan gender
The Validity of Rector’s Circular Letter on the Covid-19 Pandemic
Get PDFThis study aims to analyze the relevance of the ‘health emergency’ status to the existing legal theory and condition as well as to identify the validity of the Circular Letter of the Rector of State Universities. To this end, this study applied the statute and conceptual approach. The study was conducted by inventorying primary and secondary legal materials to obtain a proper and critical review of the legal issues under study. The results showed that the determination of the ‘health emergency’ status by the government was inappropriate due to the uncertainty of the regulations issued by the government to determine the current condition. Thus, the status of the COVID-19 pandemic is a ‘legal emergency’ status. Further, the Rector’s policy through the Circular Letter is valid judicially, sociologically, and philosophically. The determination of the ‘legal emergency’ status can be done by issuing a Perppu without a ‘state of emergency’ from the President. Finally, it is suggested to firstly get an approval from the Ministry of Education and Culture regarding the issuance of the Rector’s Circular Letter. Besides, further study is needed as this study was conducted during the COVID-19 pandemic. Keabsahan Surat Edaran Rektor Perguruan Tinggi dalam Pandemi Covid-19Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa relevansi status ‘darurat kesehatan’ dengan teori hukum dan kondisi yang ada dan keabsahan atas Surat Edaran Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conseptual approach. Penelitian dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, guna mendapatkan kajian yang seyogianya dan telaah kritis terkait isu hukum. Hasil penelitian menyatakan penetapan status darurat kesehatan oleh pemerintah kurang tepat, dikarenakan tidak menentu-nya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menetapkan kondisi saat ini. Sehingga, status pandemi COVID-19 merupakan status darurat hukum. Kebijakan rektor melalui Surat Edaran adalah absah secara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penetapan darurat hukum cukup dilakukan dengan menerbitkan Perppu tanpa pernyataan darurat dari Presiden. Saran peneliti adalah di perlukan persetujuan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait terbitnya Surat Edaran Rektor, dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa COVID-19 yang bersifat temporal.
The Role of Government Institutions in Rehabilitation of Handling Victims of Narcotic Abuse
Get PDFThe purpose of this study is to find out the regulations of rehabilitation for victims of narcotics abuse carried out by rehabilitation institutions as well as to analyze the role of Rehabilitation Institution in handling victims of narcotics abuse in Kuningan District. This study employed an evaluative method of analysis which is a method of collecting and presenting data to analyze actual situation and then rational analysis was carried out based on juridical references through library research and field research. The results indicated that the rehabilitation is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Government Regulation No. 25 of 2011 concerning Implementation of Mandatory Self-Reporting of Narcotics Addicts, Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 08 of 2014 concerning Guidelines for Social Rehabilitation of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse Confronting the Law in Social Rehabilitation Institutions, and Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 03 of 2012 concerning the Standard of Social Rehabilitation Institutions for Victims of Narcotics, Psychotropic, and other Addictive Substances. Meanwhile, the role of rehabilitation institution, such as Mandatory Report Recipient Institution (IPWL), is to carry out social rehabilitation programs for victims of narcotics abuse by applying therapeutic community and counseling methods. Peran Lembaga Pemerintah dalam Rehabilitasi Penanganan Korban Penyalahgunaan NarkotikaTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika oleh lembaga rehabilitasi dan untuk menganalisis bagaimana peran Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluatif analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yaitu bahwa pengaturan mengenai rehabiliasu diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya. Peran lembaga rehabilitasi sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan metode terapi komunitas, dan konseling
Deletion of Registration and Identification of the Motorized Vehicle in the Perspective of Human Rights
Get PDFThis research aims to review and analyze the provisions on the deletion of registration and identification of motorized vehicles data for the owners of motorized vehicles who do not re-register at least 2 (two) years after the validity period of the motorized vehicle number is expired in the perspective of Human Rights and provide prescriptions on the provisions referred to. This research is normative research by using statute approach. The results of the study found that motorized vehicle ownership is a Human Rights which is included in the category of derogable rights. The deletion of motorized vehicle data is a limitation of Human Rights and is regulated in Act Number 22/2009 about Traffic and Road Transport. However, the aforementioned limitation has the potential to be incompatible with the purpose of the limitation as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia. Reviewing the provisions of Article 74 paragraph (3) of Act No. 22/2009 and implementation of the national program of changed motorized vehicle ownership, needs to be prioritized, so that the objectives of the motorized vehicle registration provisions can be achieved and will ultimately increase revenue from motorized vehicle tax. Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis ketentuan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan memberikan preskripsi atas ketentuan dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor merupakan Hak Asasi Manusia yang termasuk dalam kategori derogable rights. Penghapusan data kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan telah sesuai dengan ketentuan pembatasan Hak Asasi Manusia ditetapkan dalam suatu Undang-Undang, namun pembatasan dimaksud berpotensi tidak sesuai dengan tujuan pembatasan yaitu Ketertiban Umum. Peninjauan ulang ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan penyelenggaraan program balik nama kendaraan bermotor secara nasional perlu diprioritaskan agar tujuan ketentuan registrasi kendaraan bermotor dapat tercapai dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor