Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Analisis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 kepada BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit
No full textLatar belakangPenyakit COVID-19 merupakan bencana non-alam yang merupakan penyakit menular atau penyakit infeksi emerging. Diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga rumah sakit perlu meningkatkan kapasitas pelayanan klinik dan menyiapkan fasilitas yang sesuai standar serta membutuhkan logistik yang cukup untuk operasional. Operasional pelayanan COVID-19 memerlukan biaya sebagai keberlangsungan supply chain di rumah sakit. Data BPJS Kesehatan Januari - Oktober 2021, pengajuan klaim COVID-19 yang diajukan oleh rumah sakit sebanyak 1.345.970 kasus dengan total biaya sebesar Rp. 72,3 triliun. Terdapat 1.180.858 kasus COVID-19 yang telah terverifikasi dengan total biaya sebesar Rp. 64,1 triliun. Dari pengajuan klaim COVID-19 yang terverifikasi terdapat 933.708 kasus yang sesuai atau 79,07 % kasus dengan biaya sebesar Rp. 50,5 triliun. Klaim dispute sebanyak 170.335 kasus atau 14,42 % kasus dengan biaya sebesar Rp.9,9 triliun. Dan sebanyak 4.567 kasus atau 6,12 % kasus mengalami kadaluarsa atau yang tidak sesuai ketentuan dengan nilai biaya sebesar Rp. 193 milyar (BPJS). Maka perlu adanya pengkajian mengenai klaim pelayanan COVID-19 untuk dapat menerapkan klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 ke BPJS sesuai ketentuan dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengajuan klaim BPJS oleh rumah sakit.MetodeKajian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan data sekunder yang berdasarkan dari penelusuran literatur, bahan bacaan dan jurnal ilmiah.HasilKlaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 telah diatur Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Mekanisme pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 dilakukan oleh rumah sakit secara kolektif ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota dan BPJS Kesehatan. Besaran tarif pelayanan kesehatan yang digunakan mengikuti ketentuan tarif per hari/cost per day untuk rawat inap dan menggunakan tarif INA-CBG untuk rawat jalan kelas A regional 1. Pembayaran jaminan pasien COVID-19 yang lengkap secara administrasi pengajuan akan diberikan uang muka maksimal 50% dari setiap jumlah klaim yang diajukan oleh rumah sakit. Perhitungan tarif jaminan pasien COVID-19 di rawat inap adalah tarif INA CBG ditambah jumlah Length of Stay (LOS) pasien dikalikan cost per day dikurangi komponen APD dan obat-obatan hibah/sumbangan/bantuan pemerintah.KesimpulanKlaim yang diajukan perlu dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Verifikasi dilakukan secara administrasi untuk menguji kebenaran, validasi dan akurasi terhadap klaim yang diajukan fasilitas kesehatan. Administrasi ini tidak seharusnya menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan saat pandemi ini. Diutamakan dalam ketahanan jaminan kesehatan nasional selain keuangan adalah masalah mutu, yaitu mampu menurunkan angka kematian. Namun secara administrasi sistem verifikasi klaim masih memiliki kendala dalam proses pencairan klaim penggantian pelayanan COVID-19 saat ini
Mengenal Primary Care Network: Metode Gotong Royong Akselerator Penguatan Layanan Kesehatan Primer
No full textLayanan kesehatan primer yang kuat merupakan fondasi pembangunan ketahanan sistem kesehatan nasional dalam menyehatkan seluruh masyarakat dan membangun kemajuan bangsa. Setiap penyediaan layanan primer di komunitas perlu merepresentasikan visi layanan kesehatan primer yang kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat sebuah metode penyediaan layanan primer terkini yang disebut Jejaring Layanan Primer (Primary Care Network/PCN). PCN merupakan pengelompokan beberapa praktik dokter umum/dokter keluarga dengan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan di layanan primer ke dalam sebuah jaringan terpimpin dengan pengorganisasian formal di tingkatan lokal yang menjaga tingkat otonomi tiap pihak dalam taraf optimal, tersebar luas di berbagai lokasi geografis sebagai komponen resmi dalam sistem kesehatan nasional dengan pembiayaan utama dari negara. PCN saat ini belum teraplikasikan di Indonesia. Tinjauan pustaka naratif ini bertujuan untuk memperkenalkan PCN kepada pembaca Indonesia. Tinjauan pustaka naratif ini menggunakan sumber artikel jurnal dengan peninjauan sejawat yang terindeks di pusat data PubMed. Penelusuran daftar pustaka dari artikel jurnal tersebut dan pustaka abu-abu yang relevan dicari melalui pencarian Google. PCN membawa beragam layanan yang lebih lengkap, lebih efektif, dan lebih efisien untuk menjadi lebih dekat ke masyarakat. Hal tersebut membutuhkan kepemimpinan yang kuat mengelola keberagaman (profesi/sektor yang terlibat, kesenjangan dan ketidakadilan kesehatan di lapangan), waktu pembangunan yang tidak singkat, jaminan ketercapaain manfaat pembiayaan dan pendapatan, komitmen dokter melakukan interaksi berkala dengan pasien, serta metode pemantauan dan evaluasi yang peka. Penerapan PCN di Indonesia akan menjadi pembaharuan lanjutan dalam transformasi sistem kesehatan nasional. Tindak lanjut dari kalangan cendekiawan, pelaksana, dan penentu kebijakan untuk mengolah manfaat dan risiko prospek penerapan PCN di Indonesia sangat dibutuhkan. Keberhasilan menerapkan PCN dalam konteks Indonesia menjanjikan penguatan layanan kesehatan primer, dan menyokong percepatan peningkatan pencapaian target kesehatan lokal, nasional, dan global
Policy Analysis Reducing Under Five Stunting Children in Special Region Yogyakarta, Indonesia
Full text linkYogyakarta Special Region is a provinces with a low prevalence of stunting children in Indonesia as many as 21%. Many policies support reducing stunting children effort. This study aims to analysis of policies related to reduce stunting. The method was desk review using secondary data, literature review, policy/regulation tracing related to stunting children and discussions, presentations, Focus Group Discussion (FGD), and Round Table Discussion (RTD). Causes of stunting include distal factors such as the economy, poverty, education, and well-being. Proximate factors were baby low birth weight and adolescent pregnancy. Interventions conducted with a focus target on 1000 early day life include sensitive and specific nutritional interventions. All regional organization have taken a role in combating stunting. Also regulations both internationally, nationally and regionally support the acceleration of the decline of stunting. But the specific regulations on stunting is not available. Effort to reducing stunting have been implemented but need more synergitic and integrated intervention between regional organization with Bappeda as the leading sector.
Pembiayaan Program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate
Full text linkLatar belakang: Program UKM Esensial merupakan bagian dari upaya kesehatan yang wajib diselenggarakan setiap pelayanan kesehatan primer di FKTP. Secara regulasi, pengelolaan Pembiayaan Program UKM Esensial berada di Dinas Kesehatan. Tujuan: Mengelaborasi pembiayaan program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate. Metode: Rancangan studi potong lintang. Studi ini merupakan analisis data sekunder Rifaskes 2019. Unit analisis dari studi ini adalah Pembiayaan Program UKM Esensial. Hasil: Realisasi pembiayaan program UKM Esensial tahun 2017, tertinggi pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 314.321.432 (99,64%) dengan SiLPA 0,36% dan terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.245.373.680 (83,06%) dengan SiLPA 16,94%. Realisasi pembiayaan program UKM Esensial tahun 2018, tertinggi pada ketiga Program dengan realisasi 100% dan SiLPA 0% pada masing-masing Program yaitu Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 137.600.000 disusul Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Rp 115.000.000 dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu Rp 92.427.000. Terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.791.007.600 (92,26%) dengan SiLPA 7,74%. Terdapat belanja pegawai, barang dan jasa namun tidak terdapat belanja modal pada Program UKM Esensial dua tahun terakhir. Secara rata-rata, hanya Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang mengalami kenaikan pembiayaan 44% dalam dua tahun terakhir. Kesimpulan: Realisasi pembiayaan dan SiLPA pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dari 83,06% tahun 2017 naik menjadi 92,26% tahun 2018 sedangkan SiLPA dari 16,94% tahun 2017 turun menjadi 7,74% tahun 2018. Saran: Melaksanakan evaluasi, pengawasan, advokasi, dan koordinasi kepada berbagai pihak terkait pelaksanaan program UKM esensial serta sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan program UKM esensial dengan berfokus pada program prioritas nasional yaitu KIA, PTM/PM, dan Gizi
Gambaran Tingkat Kepuasan Ibu Hamil sebagai Pengguna Aplikasi ANCY-Care di Kota Yogyakarta
Full text linkANCY-Care application (Anemia in Pregnancy-Care), a media that can be used by users find information about anemia of pregnancy can be accessed with Android-based telephone. In knowing extent to which information systems or media be said succeed, End-User Computing Satisfaction (EUCS) is a method for measuring level of satisfaction of users an application system. The type of research used is descriptive method research with cross-sectional design. The sample in this study were 41 pregnant women who used the ANCY-Care application March-May 2019 in Yogyakarta City. This study used the End-User Computing Satisfaction (EUCS) model instrument that had been translated into Indonesian which had validity and reliability. This research has obtained the ethical feasibility of the research from the Ethics Committee Nursing Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing Gadjah Mada University (KE/FK/1365/EC/2018). The overall level of user satisfaction is at an average value of 3.18 while the average value for each EUCS dimension is content dimension 3.12; accuracy dimensions 3.16; format dimensions 3.24; ease of use dimensions 3.20 and timeliness dimension 3.16. Users in generally satisfied in the use of the ANCY-Care application, while for user satisfaction each dimension is at the satisfied level
Strategi Pengembangan SP2TP Elektronik Di Puskesmas Parongpong Kabupaten Bandung Barat
Full text linkBerdasarkan aturan dari pemerintah yang terdapat dalam Permenkes Nomor 31 Tahun 2019 bahwa sistem informasi puskesmas dapat diselenggarakan secara elektronik agar data yang diperoleh dapat disimpan dengan aman. Sistem informasi puskesmas secara elektronik harus memiliki aplikasi, jaringan internet dan jaringan lokal (LAN), hal ini juga dapat mendukung adanya kegiatan promkes (Promosi Kesehatan) melalui media elektronik serta pelaporan online kepada Menteri Kesehatan. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasikannya RTL (Rencana Tindak Lanjut) secara nyata sehingga target tidak terpenuhi dan tidak ada tindakan evaluasi terhadap kegiatan UKM Puskesmas Parongpong dengan analisa diagram fishbone (diagram tulang ikan), menentukan prioritas penyelesaian masalah yang menyebabkan belum terealisasikannya RTL secara nyata sehingga target tidak terpenuhi dan tidak ada tindakan evaluasi terhadap kegiatan UKM di Puskesmas Parongpong dengan analisa USG (urgency, seriousness, growth) dan mengidentifikasi strategi pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) berbasis elektronik di Puskesmas Parongpong dengan analisa SWOT (strength, weakness, opportunity, threats). Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu melakukan analisa masalah dengan fishbone, USG, dan Analisa SWOT kemudian dilakukan penyuluhan kepada seluruh bidang yang terlibat dalam kegiatan UKM di Puskesmas Parongpong. Hasil yang diperoleh dari perhitungan skor menggunakan Analisa SWOT adalah membuat regulasi tatacara dan standar prosedur operasional (SOP) alur penggunaan SIMPUS untuk SP2TP dalam upaya mengoptimalkan manajemen informasi kesehatan di Puskesmas Parongpong dan evaluasi dari strategi yang telah dibuat adalah dengan melakukan koordinasi antara manajemen dengan pelaksana dalam upaya mengoptimalkan penggunaan SPK untuk SP2TP berbasis elektronik
STUDI KASUS PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PROGRAM TUBERKULOSIS SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN
Full text linkTuberkulosis (TB) masih menjadi penyakit global dengan tingkat morbiditas dan mortalitas dan yang tinggi (1,2 juta meninggal tahun 2019). Selain itu, dunia justru dihadapkan dengan permasalahan kesehatan baru yaitu coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi semua sektor kesehatan termasuk di Indonesia. Kota Medan memiliki kasus COVID-19 yang tinggi (90.717 kasus dengan 2.166 meninggal dunia). Peningkatan kasus COVID-19 memberikan dampak terhadap cakupan penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan TB (35,2% dari target 65% tahun 2020). Adanya refocusing anggaran pengendalian TB menghambat realisasi pengadaan dan kegiatan yang telah direncanakan. Pelayanan TB di fasilitas kesehatan juga terganggu. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pembiayaan pelaksanaan program Tuberkulosis saat adanya pandemi COVID-19 di Kota Medan.Penelitian menggunakan studi kasus dengan single case design (embedded) di Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS Kesehatan Kota Medan. Subjek penelitian berjumlah 8 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data lainnya lainnya dengan enam sumber bukti, yaitu dokumenentasi arsip, wawancara terfokus dan open- ended, observasi langsung, dan perangkat fisik. Data tersebut dianalisa menggunakan teknik pattern matching dan analisa deret waktu.Pembiayaan program TB saat pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021 bersumber dari APBN, Global Fund Kemenkes, APBD Provinsi dan Kota, dan sektor swasta (USAID-TBPS, YKI, STPI – Penabuluh, dan sektor swasta lainnya). Pembiayaan tersebut mengalami refocusing anggaran di tahun 2021 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa berjalan optimal, namun tahun 2021 adanya peningkatan sumber pembiayaan program TB. Sedangkan pembiayaan klaim INA CBG’s di rumah sakit untuk program TB juga mengalami penurunan tahun 2020 dan 2021. Sementara Pelaksaanan program TB saat adanya pandemi COVID-19 di Kota Medan mengalami beberapa kendala baik dari penjaringan TB, diagnosis TB dan pengobatan TB. Keterlibatan lintas sektor dalam setiap tahapan tersebut sejak tahun 2021 membuat pelaksanaan menjadi lebih optimal dalam upaya menguatkan sistem kesehatan baik di faskes primer maupun rujukan. Selain itu, pencapaian indikator angka penemuan kasus mengalami penurunan secara drastis dari sebelum adanya COVID-19. Angka Notifikasi Kasus yaitu 213 per 100.000 penduduk (2020) dan 206 per 100.000 penduduk (2021). Sementara Success Rate TB tidak terlalu terdampak telah mencapai 90%
Implementasi Program Inovasi “Payung Penting” dan “Gaya Puspaku” di Puskesmas Pakem, Kabupaten Sleman
Full text linkStunting merupakan keadaan gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan kondisi tubuh lebih pendek. Menurut data Riskesdas tahun 2018 prevalensi balita stunting di Indonesia yaitu sebesar 30.8% sedangkan target WHO yaitu 20%. Puskesmas Pakem menciptakan inovasi program “Payung Penting” dan “Gaya Puspaku” untuk penanggulangan stunting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program “Payung Penting” dan “Gaya Puspaku” di Puskesmas Pakem, Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa petugas pelaksana program merasa senang dan bersemangat dengan adanya program tersebut, petugas juga memiliki efikasi diri dan pemahaman yang baik terkait program. Program dinilai efektif karena angka stunting di Kecamatan Pakem mengalami penurunan. Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu pada sarana dan prasarana yang kurang memadai, terdapat kesulitan ketika melakukan pendekatan dengan lintas sektor, serta hambatan dari masyarakat yang masih percaya akan mitos terkait imunisasi dan ASI eksklusif. Selain itu, kader mengalami kesulitan saat melakukan pendampingan karena sulit menemukan waktu yang sesuai, serta kader merasa bahwa peserta program tidak sepenuhnya menerima informasi yang diberikan oleh kader. Implementasi program “Payung Penting” dan “Gaya Puspaku” memberikan dampak positif dalam pencegahan stunting. Akan tetapi masih terdapat hambatan terkait sarana, kerja sama lintas sektor, dan pada proses pendampingan oleh kader.
Pelatihan Alat Ukur Data Stunting (Alur Danting) sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Optimalisasi Pengukuran Deteksi Stunting (Denting)
Full text linkDalam upaya pencegahan kasus stunting atau kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, dibutuhkan data yang valid terkait kondisi balita terutama saat pengambilan data di posyandu. Minimnya pemahaman dan keterampilan kader posyandu dalam pengukuran antropometri menyebabkan banyak hasil penimbangan, pendataan, dan pencatatatan deteksi kejadian stunting menjadi tidak akurat. Pelatihan yang sudah ada untuk para kader pun dinilai belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan metode Pelatihan Alat Ukur (Alur) Data Stunting (Danting) yang merupakan salah satu model praktik keterampilan penimbangan antropometri (ukuran tubuh). Metode ini secara langsung diberikan kepada kader dengan menggunakan media tikar stunting dengan standar pengukuran berdasarkan World Health Organization (WHO)
Task Shifting dalam Pendistribusian Obat di Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran
Full text linkPandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menyebabkan surge of capacity termasuk dalam jumlah tenaga kefarmasian. Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran (RSDC WAK) mempunyai kapasitas menampung pasien dengan jumlah yang cukup besar sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam ketersediaan tenaga farmasi. Akibat dari keterbatasan jumlah tenaga farmasi di RSDC WAK membuat Task Shifting dalam pelayanan kefarmasian menjadi penting untuk dapat dilakukan. Dalam hal ini pendistribusian obat kepada pasien COVID-19 yang seharusnya dilakukan oleh tenaga farmasi dilimpahkan kepada tenaga perawat. Apabila sistem ini tidak disertai dengan pembekalan, pengetahuan dan keterampilan khusus, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam pendistribusian obat yang akan berpotensi menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Kajian ini memberikan gambaran tentang Task Shifting yang terjadi di RSDC WAK, kemudian melalui analisa literatur untuk menjelaskan bagaimana implementasi yang sebaiknya terjadi