Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Analisis Kebijakan Kesehatan Berdasarkan Analisis Kelompok Risiko Terhadap Persebaran Kasus Covid-19 di Indonesia Tahun 2020
Full text linkVirus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adanya new emerging infectious disease di China yang disebabkan oleh Coronavirus Disease (Covid-19). Peningkatan kasus yang selalu meningkat di Indonesia bahkan mencapai angka tertinggi se-Asia Tenggara untuk angka kematian pasien covid-19. Kebijakan tertulis dan tidak tertulis diperlukan untuk penanganan kasus ini. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan kesehatan berdasarkan analisis kelompok risiko terhadap persebaran kasus Covid-19 di Indonesia tahun 2020. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain non eksperimental (cross sectional). Sesuai dengan tujuan penelitian, subjek penelitian menggunakan data sekunder berupa data peta sebaran kasus Covid-19 pada laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020. Hasil: Hingga akhir Oktober tahun 2020 kasus korona di Indonesia mencapai 410.088 kasus dan meninggal sebanyak 13.869 kasus. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi se Indonesia dengan 95.253 kasus terkonfirmasi positif, serta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Jenis kelamin laki-laki memiliki angka kasus, isolasi, sembuh dan meninggal lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin perempuan yang masing-masing lebih dari 50% kasus. Usia dewasa produktif yaitu 31-45 tahun memiliki angka kasus tertinggi dibandingkan kelompok umur lain dengan akumulasi 30,9%. Kelompok usia dengan jumlah kasus meninggal tertinggi berada di kelompok umur>60 tahun dengan 42,6%. Kebijakan pemerintah mulai dari perlindungan diri dan lingkungan baik secar tertulis maupun tidak tertulis (himbauan) dibuat untuk menekan angka persebaran kasus covid-19 di Indonesia. Kesimpulan: Kebijakan yang telah dibuat pemerintah membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk dapat mencegah dan menekan angka penularan covid-19
Government Policy on Covid-19 : Perspective of Certain Professions in Indonesia
Full text linkOn December 2019, Wuhan, the capital city of Hubei, China, became the center of a pneumonia outbreak that indicated the discovery of a new type of Coronavirus named Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which caused Covid-19. The type of this research was descriptive qualitative. Data collection procedures were done by literature study, interviews, and documentation. The subject of the study was 16 people with different professions. Some professions which came in contact with Covid-19 and the policies include healthcare professionals, online transportation drivers, sellers, teachers/lecturers, and journalists. To analyze the data, the researcher used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study aimed to examine government policy and observe the perspectives of Indonesian people from different professions about the Covid-19 virus outbreak and its impact on socio-economic life. The results of the study showed that Indonesian government's policies were appropriate in overcoming the Covid-19 virus outbreak even though the benefits were not evenly distributed for the entire community
Ketanggapan Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Tata Kelola Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 – 2019 di Provinsi Kalimantan Timur
Full text linkPeta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019 merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk mengintegrasikan perencanaan program pembangunan nasional untuk mengimplementasikan program jaminan kesehatan dalam mencapai kepesertaan menyeluruh program jaminan kesehatan. Sebanyak 24 stakeholder potensial diwawancarai secara mendalam dan dianalisa secara deskriptif dalam aspek kebijakan dan ketanggapan sesuai dengan peran masing masing. Hasil evaluasi peta jalan di provinsi Kalimantan Timur menunjukkan sasaran tata kelola yaitu sasaran 1, 5 dan 8 belum sepenuhnya tercapai. Jumlah kepesertaan belum mencapai target UHC (93,64%). Keterbukaan akses terhadap data diawal periode peta jalan mengakibatkan Pemerintah Daerah dan BPJS kesulitan mencapai target universal health coverage. Ketanggapan Pemerintah Daerah terlihat meningkatnya intensifitas koordinasi stakeholder dengan BPJS serta adanya aturan sinkronisasi kegiatan yang dibuat secara bersama. Memperbaiki tata kelola dan dukungan stakeholder program JKN-KIS diperlukan dalam upaya memeratakan pelayanan kesehatan dan mencapai target universal health coverage
Evaluasi Pemanfaatan Dana Jampersal pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia
Full text linkPemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memiliki Program Jampersal untuk menurunkan kematian ibu dan neonatal. Jampersal dinilai mampu meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, namun pelaksanaan Jampersal masih memiliki kendala, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan Jampersal yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menggunakan data dari Studi Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2018. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa 48,5 persen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 65 persen Puskesmas menyatakan bahwa dana Jampersal dirasa cukup untuk pelayanan kehamilan, persalinan, masa nifas dan bayi baru lahir. Dalam hal perencanaan, misalnya, 94,8 persen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 84,2 persen Puskesmas telah menggunakan data berbasis bukti dari tahun sebelumnya dalam menyusun perencanaan Jampersal. Namun, realisasi anggaran Jampersal pada tahun 2018 hanya sebesar 32,3 persen. Selain itu, masih ditemukan sejumlah hambatan dalam hal pemanfaatan dana Jampersal, antara lain sulitnya proses pencairan klaim serta kurangnya sosialisasi terkait penggunaan dana Jampersal. Pemanfaatan Jampersal dapat terus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa potensi daerah seperti penguatan aturan daerah khusus mengenai Jampersal serta ketersediaan dana desa yang dapat dioptimalkan untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak
Implementasi PMK No.40 Tahun 2017 tentang Jenjang Karier Profesional Perawat Rumah Sakit Islam Surabaya
Full text linkThe development of a nurse's career path needs attention for hospital management because it will affect the quality of service. RSI nurses have not been optimal in participating in training related to professional competence. The purpose of this study was to analyze the Implementation of Professional Career Paths for Nurses in RSI Surabaya. This research is qualitative, where this qualitative research is to see and try to understand social problems based on facts obtained in the field (exploration). Determination of the number of informants in 5 structural officials using purposive sampling technique. This study the authors use triagulation of data collection, data validity (trustworthiness) in qualitative research can be done using inspection techniques, which are based on criteria, namely: degree of trust (credibility), uncertainty (confirmability), dependability (dependability) and transferability (transferability). The conclusion of this study is that the implementation of PMK No.40 of 2017 concerning the professional career path of nurses is not optimal. The process of increasing the level of nurse competence is carried out and in accordance with the guidelines by the nursing committee but the guidelines need to be updated. Job promotion is carried out with the peer group assessment approach, personal relationships and emotional closeness with nursing staff who are the suggestions and targets. RSI's attention to the needs and professional career development of nurses is very limited and has not been optimized. Nursing committees create old guidelines that have not been adapted to new policies. PMK No.40 2017 concerning the professional career paths of nurses at RSI is focused on clinical nurses and nurse managers in stages. Keywords: Professional Career Path, Policy Implementation Patterns, Competence, Nurs
An Exploration study into Good Governance and Equity Aspects of JKN Program in Cardiovascular Care Services in Central Java, Indonesia
No full textTo achieve equitable access of its citizen to health care, since 2014, the Government of Indonesia has implemented the national health insurance scheme, namely JKN. However, equal access to specialistic health care is still challenging. Using a convergent parallel mixed-method approach, and the utilization of cardiovascular services as an example, this study aims to evaluate the good governance and equity aspects of the JKN program in Central Java, a province in Indonesia which records a high poverty rate above the national rate. Based on IHME, Central Java has the highest proportion of mortality associated with cardiovascular diseases among the provinces in Indonesia. This study found that most of the districts in this province are struggling to achieve the 2019 JKN roadmap target in terms of JKN participation coverage. Unequal distribution of health facilities and human resources is recorded affecting access to and utilization of cardiovascular care services. More contribution from the district and provincial government as well participation from private sectors (the employers) to fund the JKN program is essential to ensure the availability of specialistic care services in rural areas to narrow the gaps in cardiovascular care services.
Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR): Sebuah Kajian Literatur
Full text linkPelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan khusus yang berkualitas untuk remaja agar mampu menghindarkan remaja dari masalah kesehatan. Akan tetapi cakupan pemanfaatan pelayanan PKPR dinilai masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PKPR dan melihat cakupan/prevalensi pemanfaatan pelayanan PKPR. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literatur review. Pencarian artikel dengan menggunakan kata kunci “PKPR”, “Adolescent”, “Health Service” pada mesin pencarian Google Scholar dengan kriteria inklusi artikel full teks terindeks minimal sinta 6 atau scopus, artikel bahasa indonesia/inggris yang terbit pada rentang tahun 2014-2020. Berdasarkan 5 artikel yang didapatkan dan dikaji, hasil análisis menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PKPR adalah Faktor Predisposing (usia, pengetahuan, sikap, sosial budaya dan akseptabilitas), Faktor Enabling (variabel aksesibilitas, dukungan sekolah, dukungan keluarga, dukungan teman sebaya, peran petugas, tarif, fasilitas), dan Faktor Need factor (Variabel kebutuhan). Cakupan pemanfaatan layanan PKPR disetiap daerah masih < 50% yaitu dengan persentase terendah yaitu 26,4% dan persentase tertinggi yaitu 46,9%. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menggali faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan PKPR, terutama faktor petugas kesehatan dan dukungan sekolah yang belum banyak digali. Perlu pula dilakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas
Perbedaan Tingkat Kepuasan Ibu Hamil Pendampingan Langsung dan Telemedicine Selama Pandemi Covid-19
Full text linkPemerintah Kota Semarang membuat strategi pendampingan ibu hamil selama pandemi COVID-19 menggunakan dua model pendampingan yaitu pendampingan langsung dan telemedicine sebagai pencegahan terhadap penyebaran kasus COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan kepuasan antara ibu hamil yang mendapatkan pendampingan langsung dan ibu hamil yang mendapatkan model telemedicine. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian ini terdiri dari 110 sampel ibu hamil yang dibagi menjadi dua kelompok secara merata baik untuk model pendampingan langsung maupun model telemedicine. Pengambilan data dilakukan melalui online menggunakan google form yang disebarkan secara personal kepada ibu hamil melalui whatsapp mesengger. Terdapat dua metode yang digunakan untuk menunjukan tingkat kepuasan dalam penelitian ini, yaitu analisis univariat dengan tabel frekuensi dan analisis bivariat menggunakan uji Mann-Whitney U. Analisis univariat menunjukan tingkat kepuasan yang lebih baik dari mereka yang menerima model telemedicine dibandingkan dengan model pendampingan langsung. Analisis bivariat menunjukan adanya perbedaan tingkat kepuasan antara dua kelompok sampel (sig. = 0,020), pada aspek hubungan petugas-ibu hamil (sig. = 0,013), aspek kenyamanan (sig. = 0,013), serta aspek pengetahuan dan kompetensi petugas (sig. = 0,008). Dengan demikian disarankan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melakukan mix model pendampingan, mengembangkan teknologi telemedicine, dan meningkatkan pendampingan model telemedicine untuk masa depan
Evaluasi Kebijakan Mutu Layanan Kesehatan dalam Era JKN di Provinsi DKI Jakarta: Studi Kasus Hipertensi dengan Data Sistem Kesehatan (DaSK)
Full text linkKematian tertinggi di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh iscemic heart disease dan stroke, salah satu risiko terjadinya kedua penyakit tersebut adalah hipertensi. Tingginya kasus penyakit ini menjadi dasar diperlukannya analisa efektifitas upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, melalui regulasi kendali mutu dan kendali biaya, pencegahan kecurangan, dan kapitasi berbasis kinerja. Penelitian menggunakan metode penelitian analisa statistik deskriptif sederhana, data dikumpulkan secara sekunder dari DaSK PKMK FK-KMK UGM yang memuat data IHME dan sampel BPJS Kesehatan. Hasil tiga regulasi mutu menunjukkan bahwa: 1) regulasi KMKB belum efektif, karena total klaim diagnosa hipertensi (I11, I12, I13, I15) di provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 ke tahun 2016 menunjukan adanya peningkatan; 2) regulasi pencegahan kecurangan telah efektif berjalan, karena jumlah kunjungan dan total biaya diagnosa hipertensi esensial tahun 2015 ke tahun 2016 di provinsi DKI JAKARTA terlihat sebanding dari tahun 2015 ke tahun 2016; 3) regulasi KBK juga telah efektif berjalan karena rasio peserta sakit diagnosa hipertensi esensial yang dirujuk ke rumah sakit di provinsi DKI Jakarta tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan. Kebijakan KBK dan pencegahan kecurangan efektif meningkatkan mutu tata laksana hipertensi di provinsi DKI Jakarta sedangkan kebijakan KMKB belum efektif meningkatkan mutu tata laksana hipertensi di provinsi DKI Jakarta
Analisis Kesiapan Klinik Pratama Akbid Muhammadiyah Cirebon dalam Menghadapi Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja
Full text linkPerformance-based capitation payments complement capitation payments based on the fulfillment of service commitments, which in principle will make adjustments to the capitation received if it does not meet the predetermined indicators. The Primary Clinic Akbid Muhammadiyah Cirebon requires a performance-based analysis of the readiness to face capitation payments. The purpose of this study was to simulate income before and after performance-based capitation adjustments and to see the readiness of the Primary Clinic Akbid Muhammadiyah Cirebon in facing performance-based capitation payments in terms of information, authority, staff, and infrastructure. This research uses an explanatory sequential mixed-method approach. In the first phase, data from primary care in 2020 is simulated so that income is known after adjustment by looking at three indicators. The qualitative phase is carried out by in-depth interviews with clinic leaders, medical support and service coordinators, management coordinators, and medical record staff to analyze the clinic's readiness to face performance-based capitation payments. The results showed that the clinic had not been able to meet all performance-based capitation payment indicators so that the income decreased by Rp. 23,178,200. Preparation from the information side by optimizing the JKN Mobile application as a telemedicine service, in terms of authority with regulations governing non-specialized referrals, from infrastructure side with the repair of computers and internet networks, from the staff side with training in both educational materials and innovative delivery media. The study concluded that the clinic requires system improvements in terms of information, authority, infrastructure, and staff to meet indicators of contact rates, non-specialist outpatient referral ratios, and prolanis participant ratio. Keywords: Contac number, Referral, Prolanis