Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Time to Track Endemic Diseases: Extraordinary Occurrence Diseases Shrinkage, Policy and Its Resources Management (2000-2018) in Indonesia
Full text linkDuring 2000-2018 various disease outbreaks (extraordinary occurrences) continued to occur in Indonesia. Its endemic disease outbreak has fluctuated with other endemic, both infectious and non-communicable diseases. This epidemic's vulnerability gives concern for the government to try to deal with various outbreaks that hit Indonesian citizens. This paper aims to review and analyze frequent outbreaks and the extent of the Indonesian government's in tackling disease outbreaks – including policies and its health resources. By analyzing the successes and failures of policies that have occurred, our findings conclude that adequate governance is needed in dealing with disease outbreaks –including Diarrhea, DFH, and Measles. Therefore, the government's key concern is the need for new policies alternative in dealing with disease outbreaks (in cases; Diarrhea, DFH, and Measles), health budget ability, equitable development of health facilities, and equal medical distribution personnel
Akses Ibu Hamil terhadap Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19
Full text linkPandemi COVID-19 telah berdampak terhadap terganggunya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Studi ini menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap akses pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Studi ini merupakan studi potong lintang (cross-sectional) berbasis survey online. Sampel pada studi ini adalah ibu yang hamil pada masa pandemi COVID-19, yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Jumlah sampel yang berhasil didapatkan sebanyak 120 sampel. Hasil studi menunjukan sebesar 14,1% ibu hamil tidak lengkap melakukan pemeriksaan kehamilan. Terdapat hubungan antara kelengkapan pemeriksaan kehamilan dan pekerjaan ibu dengan P = 0.047. Ibu hamil memilih rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kehamilan selama masa pandemi, dengan proporsi 44,1%. Terdapat hubungan antara pilihan fasilitas kesehatan dan pendidikan ibu hamil dengan nilai P = 0.019 dan jumlah anak dengan nilai P = 0.013. Perlu merancang sistem pelayanan kesehatan dengan protokol kesehatan yang ketat. Meningkatkan pelayanan di semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama Puskesmas dan mengembangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil secara online atau telemedicine
Analisis Pembiayaan JKN Pasien Hipertensi Di FKTP Jawa Barat Tahun 2015-2016 (Analysis of JKN Non Capitation Financing for Hypertension Patients at West Java FKTP 2015-2016)
Full text linkTahun 2015-2016, angka prevalensi hipertensi di Provinsi Jawa Barat melebihi angka prevalensi nasional. Hipertensi adalah salah satu penyakit yang pengobatannya ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pelayanan kesehatan diberikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mendapat penggantian biaya dari BPJS Kesehatan berdasarkan sistem kapitasi dan non kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pembiayaan non kapitasi untuk kasus-kasus hipertensi yang dilayani di FKTP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Data tersier yang digunakan didapat dari data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2016. Dalam analisis setelah pembobotan, terdapat 9056 peserta BPJS Kesehatan di Jawa Barat yang mendapat pelayanan untuk hipertensi yang dibayarkan secara non kapitasi. Pasien hipertensi pada data sampel ini didominasi peserta perempuan di kelompok usia 15-64 tahun dan terdaftar di segmen kepesertaan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) pada kelas premi III. Dari segi pembiayaan, tiga jenis FKTP serta enam dari sembilan macam diagnosis mendapat penggantian dana lebih besar dari yang ditagihkan.In 2015-2016, the prevalence of hypertension in West Java Province exceeds the national rate. Hypertension is one of the diseases which treatment is covered by the Social Security Administrator for Health (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan). Health services are provided at the Primary Health Facility (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, FKTP) which are reimbursed by BPJS Kesehatan based on the capitation and non capitation systems. This study aims to look at the description of non capitation financing for hypertension cases served at FKTP. This study is a descriptive research with a retrospective approach. Tertiary data used were obtained from the 2015-2016 BPJS Kesehatan sample data. In the post-weighted analysis, there were 9056 BPJS Kesehatan participants in West Java who received services for hypertension paid on a non-capitation basis. Hypertension patients in this sample data are predominantly female participants in the 15-64 years age group and registered in the Special Participants of Non-Wage Receiver (Peserta Bukan Penerima Upah, PBPU) membership segment in premium class III. In terms of financing, three types of FKTP and six of the nine types of diagnosis have been reimbursed greater than the expenditure
Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara
Full text linkPandemi COVID-19 (Coronavirus Disease of 2019) berdampak terhadap menurunnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) serta dikhawatirkan menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir. Adanya pembatasan dalam hampir semua layanan rutin, kekhawatiran ibu hamil untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, dan ketidaksiapan layanan menyebabkan beberapa indikator pelayanan KIA/Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Sumatera Utara menurun. Hingga akhir tahun 2020, pandemi COVID-19 belum berdampak pada kematian ibu dan bayi, namun beberapa indikator pelayanan yang menurun adalah cakupan kunjungan pemeriksaan pertama dan keempat (K1 dan K4), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, kunjungan neonatus lengkap (KN lengkap), KB, imunisasi dasar lengkap, dan cakupan balita dipantau tumbuh kembang. Kebijakan yang ada pada saat ini belum terlihat berdampak signifikan terhadap peningkatan cakupan pelayanan KIA/KB. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah provinsi sebagai koordinator untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mengikuti pedoman pelayanan KIA/KB pada masa adaptasi kebiasaan baru serta melakukan upaya inovasi atau modifikasi kegiatan pelayanan KIA/KB pada masa pandemi COVID-19
Identifikasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMPN 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Full text linkUsaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum ada kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Pendidikan, dan orang tua siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi hambatan dalam pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan observasional. Waktu penelitian dilakukan pada bulan februari-Agustus di SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Subjek penelitian yaitu Kepala Sekolah, pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sekolah, pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Puskesmas dan kader Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Analisis data yang digunakan dengan cara mengatur secara sistematis pedoman wawancara, selanjutnya memproses data, data dari observasi diidentifikasi untuk menggambarkan masing-masing variabel, ringkasan akan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pendanaan UKS sudah tersedia dari dana sehat, pembina UKS saling bekerjasama dengan kader UKS dalam menjalankan program UKS, untuk sarana prasarana masih kekurangan tempat tidur dan membutuhkan ruangan UKS yang lebih besar sesuai dengan banyaknya murid. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulannya hendaknya lebih meningkatkan jalinan kerjasama dengan puskesmas atau lembaga terkait, dengan orang tua dan masyarakat sekitar agar tujuan untuk meningkatkan masyarakat sekolah yang sehat dapat terwujud. Selain itu sekolah sebaiknya berusaha menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksanakannya program UKS di sekolah, sperti penambahan tempat tidur dan ruangan diperbesar. Serta pembina UKS hendaknya lebih aktif dalam memberikan pemahaman tentang TRIAS UKS pada siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar pelaksanaan UKS dapat berjalan seoptimal mungki
Faktor Predisposing yang Berhubungan dengan Persepsi Kebutuhan pada Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di SMKN 7 Surakarta
Full text linkABSTRAK Melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), remaja dapat memperoleh pengetahuan dan pelayanan kesehatan yang memperhatikan kebutuhan remaja di Puskesmas. Namun belum banyak remaja yang mengetahui dan memanfaatkan PKPR, berbagai faktor mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan salah satunya kebutuhan pada pelayanan kesehatan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan status sosial ekonomi orang tua dengan persepsi kebutuhan remaja pada PKPR. Jenis penelitian studi potong lintang yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Sampel penelitian adalah 130 siswa dipilih dari 300 siswa Pekerja Sosial SMKN 7 Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling (proporsional di tingkat angkatan). Instrumen yang digunakan berupa angket daring melalui google form dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas dengan nilai 0,619 (persepsi kebutuhan) dan 0,705 (sosial ekonomi). Analisis statistik menggunakan uji chi square dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara jenis kelamin (p-value 0,019) dan tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi orang tua (p-value 0,394) dengan persepsi kebutuhan remaja pada PKPR. Provider Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja diharapkan dapat menggunakan pendekatan khusus dalam menjangkau remaja laki-laki untuk meningkatkan kebutuhan remaja pada pelayanan PKPR. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan kebutuhan pelayanan PKPR.ABSTRACT Adolescent-Friendly Health Services (AFHS) facilitate adolescents to gain knowledge and access health services for adolescents. However, not many adolescents know and utilize AFHS. Various factors affect the use of health services, one of which is the need for health services. This study aims to analyze the relationship between gender and socioeconomic status of parents with the perception of adolescent needs for AFHS. This type of research is a cross-sectional study conducted in March 2021. The research sample was 130 students selected from 300 Social Worker students at SMKN 7 Surakarta. The sampling technique used was proportional random sampling (proportional at the grade level). The instrument used was an online questionnaire via google form and the questionnaire has been tested for validity and reliability with a value of 0.619 (perception of needs) and 0.705 (socio-economic). Statistical analysis used the chi-square test with a 95% confidence level. The results showed that there was a relationship between gender (p-value 0.019) and no relationship between the socioeconomic status of parents (p-value 0.394) with the perception of needs for AFHS. Provider of AFHS is expected to use a special approach in reaching boys to increase the needs of adolescents for AFHS services. Further research was needed to examine factors related to the need for PKPR services
ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN JANTUNG PROGRAM JKN DI PROVINSI NTT TAHUN 2019 (Analysis of cardiovascular services utilization in the JKN program in NTT Province in 2019)
No full textKeterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang terjadi di NTT berdampak pada penyerapan dana JKN yang semakin kecil. Adanya ketimpangan rasio dokter juga berpengaruh terhadap mutu layanan kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk melihat implementasi JKN di NTT dilihat dari: 1) tata kelola; 2) sisi ketersediaan dan mutu layanan jantung. Penelitian ini merupakan penelitian evaluative dengan design mix methods di mana menggabungkan design kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok PBI yang menjadi sasaran program JKN sudah dapat menggunakan layanan. Namun secara umum, jika dilihat dari angka absolut penggunaan layanan mungkin masih jauh dari kebutuhan. Data BPS menunjukkan bahwa 84% kematian terjadi di rumah. Selain itu, pada aspek tata kelola, transparansi dalam JKN belum terwujud. Implementasi JKN dari aspek tata kelola dan ekuitas khusus pada layanan jantung di Provinsi NTT belum berjalan optimal The limitations of health facilities and health workers in NTT province have an impact on the limited absorption of JKN funds in this region. The ratio of doctor specialist also affects the quality of health services. This is an analysis of the utilization of cardiovascular services in NTT. Using a mixed-method study, this study aims to evaluate the implementation of JKN in a rural area in terms of governance, availability, and quality of cardiovascular services. This study found that the PBI groups (poor), the main target of the JKN program, has been able to access cardiovascular services. However, based on the absolute figures, underutilization of cardiovascular care services is recorded which is likely far below the actual needs. Transparency in JKN policy remains a significant issue. In conclusion, the implementation of JKN has not run optimally to achieve its objective to promote good governance and equity in cardiovascular in NTT province.
EVALUASI KEPESERTAAN DAN PEMERATAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PROVINSI DIY
No full textCapaian kepesertaan program JKN DIY belum pernah mencapai 100%. Peta jalan JKN yang dibuat tahun 2012-2019 menetapkan target-target yang perlu dicapai oleh pemangku kepentingan terkait. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mencapai target-target peta jalan tersebut, khusus pada kepesertaan, pemerataan dan mutu layanan penyakit jantung di Provinsi DIY. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa persoalan penuruan kepesertaan di Provinsi DIY adalah imbas dari belum jelasnya target peserta program JKN-KIS. Selain itu, program JKN sebagian besar dinikmati oleh segmen PBPU atau penduduk dengan stratifikasi ekonomi mampu dan berada di wilayah perkotaan
KESENJANGAN KETERSEDIAAN LAYANAN CARDIOVASCULAR DISEASES (CVD) DI SUMATERA UTARA
Full text linkPenyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah atau Cardiovascular Diseases (CVD) merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Policy brief ini berfokus pada ketidakmerataan persebaran dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (Sp.JP) di Provinsi Sumatera Utara. Dokter Sp.JP hanya tersedia di sebagian kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan jumlah yang paling banyak ada di Kota Medan. Ketidakmerataan ini berdampak pada akses dan ketersediaan pelayanan jantung di daerah. Selain itu, hal ini juga menjadi kendala dalam penanganan penyakit jantung dan dapat memengaruhi angka kesakitan dan kematian. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan distribusi dokter kardiologis dengan insentif yang memadai, beasiswa program dokter Sp.JP dengan ikatan dinas untuk putra daerah dan perjanjian mengabdi di daerah, serta adanya kebijakan “flying doctor” ke daerah-daerah guna mengantisipasi ketimpangan pelayanan CVD di daerah tujuan
Penguatan Layanan Primer dalam Mencegah Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil di Kota Bandar Lampung
Full text linkPrevalensi Kurang Energi Kronis (KEK) di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 17,36 persen. Hal ini setara dengan KEK di tingkat nasional sebesar 17,3 persen. KEK dalam kasus ibu hamil yang tidak ditangani dapat menyebabkan jumlah angka kesakitan dan angka kematian ibu dan anak menjadi tinggi. Terkait hal tersebut, Kota Bandar Lampung belum memiliki sistem, sarana dan prasarana yang baik untuk mendeteksi sejak dini keadaan KEK pada ibu hamil sehingga KEK belum bisa dicegah. Oleh karena itu, diperlukan adanya seperangkat sistem untuk mendeteksi dini melalui expert system yang bisa digunakan secara online oleh petugas kesehatan di layanan primer