Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Kajian Capaian Tata Kelola dan Ekuitas Layanan ISPA dalam Implementasi Program JKN di Provinsi Kalimantan Timur
No full textJKN adalah instrumen negara berupa jaminan kesehatan yang diselenggarakan untuk mengalihkan risiko individu secara nasional melalui mekanisme asuransi sosial, kepesertaan bersifat wajib, dan asas keadilan sosial. Sementara, pemerataan layanan kesehatan merupakan masalah yang kronis di wilayah kabupaten atau rural Provinsi Kaltim. Jenis penelitian yang dilakukan adalah mixed methods dengan pendekatan studi kasus di Provinsi Kaltim tahun 2018-2019. Data sekunder dianalisa secara kuantitatif dilanjutkan wawancara mendalam secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kepesertaan PBPU yang belum adaptif menyebabkan belum optimalnya perlindungan layanan kesehatan bagi pekerja informal. Capaian ekuitas sudah cukup baik pada layanan ISPA di wilayah perkotaan. Namun, pemerintah perlu membentuk kebijakan yang bersifat afirmatif untuk menutup kesenjangan utilisasi layanan ISPA di wilayah pedesaan. Capaian tata kelola dan ekuitas ini perlu dijawab dengan praktik agile governance dalam program JKN
CAPAIAN IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KHUSUS KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA): SOLUSI PENURUNAN KEMATIAN IBU & ANAK DI SUMATERA BARAT
No full textAngka Kematian ibu dan anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 masih cukuptinggi. Terdiri dari 116 kematian ibu (meningkat dari tahun 2018), 547 kematian bayi, dan 665 kematian balita. Sudah banyak intervensi yang dilakukan, tetapi belum mencapai targetStandar Pelayanan Minimal (SPM) yang diharapkan. Keaktifan tim penerapan SPMkabupaten / kota setempat, perbaikan manajemen data, kepastian kegiatan SPM kesehatan ibu dan anak dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) kabupaten/kota, kepastian pembiayaan kegiatan SPM, informasi yang jelas bagi masyarakat, dan optimalisasi Puskesmas melakukan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) diharapkan akan mampu meningkatkan target SPM
Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Malang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar
Full text linkMunculnya wabah Covid-19 di tahun 2020 sangat luar biasa hingga penyebarannya sampai di wilayah Malang Raya. Penyebaran yang masif tersebut berupaya dihentikan melalui kebijakan PSBB. Artikel ini akan menganalisa kebijakan sosial terkait PSBB di Kabupaten Malang, serta bertujuan untuk mengetahui gambaran PSBB dan dampak dari penetapan kebijakan sosial tersebut. Kajian literatur adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil artikel ini antara lain: PSBB sebagai kebijakan sosial yang dipilih Pemerintah Kabupaten Malang sebagai upaya menanggulangi Covid-19 di Malang Raya yang semakin tinggi, pada pelaksanaan kebijakan PSBB tetap saja ada masyarakat yang belum mematuhi ketentuan dalam PSBB, dan PSBB memiliki dampak positif dan negatif
Review Kebijakan Penanganan COVID-19 di Kota Surakarta dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT
Full text linkPendahuluan: COVID-19 merupakan permasalahan serius yang berdampak multi-sektor. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk mengatasi COVID-19 baik di tingkat pusat maupun Kota Surakarta. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan lintas sektor terkait COVID-19 di Kota Surakarta, membandingkan kecepatan respon kebijakan dengan pusat, dan memberikan rekomendasi model strategi. Metode: Penelitian ini merupakan Rapid Analysis dengan Media Content Analysis dengan data sekunder berupa kebijakan COVID-19 Kota Surakarta pada sektor pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, periode Maret-Mei 2020, dan dapat diakses publik melalui situs dan akun media sosial resmi pemerintah, media lokal dan nasional. Analisis dilakukan dengan model segitiga kebijakan dan SWOT. Hasil: Terdapat 22 kebijakan dengan aktor Walikota Surakarta, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kota Surakarta serta konteks meliputi keenam sektor tersebut. Dirumuskan 5 model strategi utama: (1) Membentuk kebijakan turunan terkait sanksi pelanggaran; (2) Membentuk dan mensosialisasikan buku pedoman untuk masyarakat meliputi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 beserta edukasi hukum; (3) Memfokuskan strategi pada pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama stakeholder lain; (4) Membentuk situs/aplikasi khusus sebagai sarana informasi dan komunikasi risiko; dan (5) Memformulasikan kebijakan pada sektor ekonomi kreatif. Kesimpulan: Pemkot Surakarta telah responsif menetapkan kebijakan derivatif yang selaras dengan pemerintah pusat. Pemkot Surakarta dapat mengaplikasikan 5 model strategi utama untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan
Pelibatan Lembaga Keuangan Daerah di Jawa Tengah untuk Meningkatkan Kepemilikan Sarana Sanitasi Layak
Full text linkTidak memiliki jamban memaksa keluarga miskin buang air besar sembarangan (BABS). Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan pada anak (stunting), yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Opsi kredit jamban keluarga tersedia bagi keluarga miskin yang belum mampu membangun sarana sanitasi dasar ini. Namun, kurangnya promosi dan karakter calon nasabah mengakibatkan sedikit lembaga keuangan yang menawarkan kredit jamban. Berbagi peran dengan stakeholders terkait untuk menerapkan fitur kredit yang lebih ‘ramah’ bagi keluarga miskin serta penyediaan insentif diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan jamban melalui keterlibatan lembaga keuangan
Evaluation Managed Care Policy, Fraud Prevention and Commitment-Based Capitation in the Era of National Health Insurance in Bengkulu Province Used Realist Evaluation
No full textRegulations related to health service quality policies in the era of National Health Insurance are needed to evaluate the effectiveness of programs based on sufficient evidence to become local as well as national policies. This research is important to do to support Universal Health Coverage (UHC) as issued by WHO. This study aims to evaluate the implementation of health service quality policy regulations and identify mechanisms of change and contextual factors that affect the implementation of regulations. Evaluation is carried out using a realist evaluation approach and analyzed in the form of a context, mechanism, and outcome configuration. The research was conducted in Bengkulu Province in 2018-2019 with the research subjects consisting of the director of the hospital, TKMKB, the fraud prevention team, the Health Office and the head of the Puskesmas. The sample selection used purposive sampling and data collection was carried out through in-depth interviews. Quality control and cost control (KMKB) programs, fraud prevention and Commitment-Based Capitation (KBK) are running in Bengkulu province. KMKB operates because of the SK which is always updated by BPJS Kesehatan every year, support from BPJS Kesehatan in the form of operational facilitation, coordination and incentives. The anti-fraud team in Bengkulu province in general has been formed at the district / city health office and hospital level, but not yet at the provincial level, this is because there is another team that has similar duties to the anti-fraud team at the provincial health office while at the health office district / city they are aware of the importance of the anti-fraud team. The KBK program shows that in general the target indicator for non-specialist referrals in Bengkulu province is achieved, namely 5%, but there are also city districts that have not been achieved, this is achieved because the Puskesmas has doctors in Bengkulu province, the competence of doctors is sufficient, adequate facilities and infrastructure, staff to receive capitation fund incentives, there is a JKN Monev team that is always active in conducting socialization, monitoring and evaluation at all Puskesmas, especially those that do not reach the target non-specialized referral indicator This study provides an overview of aspects of the context, mechanisms and outputs of health service quality policy regulations in the JKN era.
Pola Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Peserta JKN di FKTP Jawa Barat 2015-2016
Full text linkAngka kejadian hipertensi di Jawa Barat sejak tahun 2013 hingga 2017 terus meningkat. Hipetensi merupakan salah satu penyakit kronis yang pengobatannya ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan. Pelayanan tingkat pertama yang diberikan BPJS Kesehatan yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data tersier. Hasil dari penelitian ini, terdapat 80.840 pasien dengan diagnosis hipertensi, mayoritas perempuan dengan kelompok usia 55-64 tahun, dan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Semua subjek dari penetian ini menjalani rawat jalan dengan dirujuk ke rumah sakit, sehingga pasien hipertensi yang berobat pada FKTP Kapitasi Jawa Barat merupakan pasien rujuk balik. Hipertensive Heart Disease merupakan salah satu komplikasi dari hipertensi esensial yang paling banyak ditemui pada penelitian ini (44,3%). Pelayanan faskes primer dapat berperan dalam pencegahan sekunder hipertensi untuk mencegah komplikasi. Layanan penunjang sederhana dilakukan secara tepat, cepat dan meningkatkan kualitas pelayanan agar pasien hipertensi merasa nyaman dan mempercayai kompetensi dokter pada layanan primer. Terutama pada penderita hipertensi dengan jenis kelamin perempuan di usia 55-64 tahun dan dari segmen PPU, karena angka kejadiannya yang tinggi dan untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut
Analisis Capaian Peta Jalan JKN di Provinsi Sumatera Utara
No full textJaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2014. Berdasarkan Peta Jalan JKN ada 8 sasaran yang harus dicapai pada tahun 2019. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang juga telah mengimplementasikan JKN. Kabupaten/kota yang ada sangat bervariasi baik dari sisi kondisi geografis maupun ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Peta Jalan JKN tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data kuantitatif diperoleh dari data sekunder Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK), data sampel JKN, dan Sismonev DJSN. Hasil penelitian : menunjukkan bahwa dari aspek Tata kelola, JKN belum mencapai sasaran yang diharapkan. BPJS Kesehatan belum beroperasi dengan baik, dapat dilihat dari terjadinya defisit di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara 2016. Defisit terjadi karena jumlah kapitasi yang dibayarkan ke FKTP dan klaim yang dibayarkan ke FKTL lebih besar dari iuran yang diterima. Equity pelayanan kesehatan masih belum tercapai. Cakupan kepesertaan tahun 2019 sebesar 76,18 %, walaupun ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mencapai lebih dari 90 %, namun ada juga yang masih 65 %. Utilisasioleh segmen PBI masih sangat rendah dibandingkan dengan segmen PBPU dan PPU. Ketersediaan SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan masih belum merata dan terdistribusi secara merata sesuai dengan kebutuhan di 33 kabupaten/kota. Mutu pelayanan kesehatan belum optimal, salah satunya disebabkan belum berperan secara maksimal tim fraud atau tim monev, hingga masih ditemukannya iur biaya yang dikenakan pada pasien. Rekomendasi :1) Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada capaian kepesertaan namun juga harus memperhatikan ketersediaan layanan kesehatan; 2) BPJS Kesehatan memberikan kompensasi bagi daerah yang masih kurang sarana dan prasarana kesehatannya
Pelepasan Hak Peserta BPJS dalam Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Full text linkKeberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat suatu negara. Setiap manusia berkeinginan untuk hidup sehat atau paling tidak akan mempertahankan status sehat yang dimilikinya. Tindakan manusia dalam mempertahankan Kesehatan atau melakukan pencarian Kesehatan (health seeking behaviour) tersebut mengakibatkan terjadinya pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada, baik pengobatan tradisional maupun pengobatan modern. Data Jumlah Kepersertaan BPJS Kesehatan per Januari 2020 83.61 %. Untuk Data Kepersertaan BPJS Kesehatan Jawa Tengah 84.3%. Total peserta yang terdaftar di area Surakarta sudah mencapai 100 % total penduduk sudah memeiliki kartu JKN, dan sukoharjo 83 %, jadi hampir semua penduduk punya Perbandingan peserta Umum dengan BPJS 1 : 3 . Beberapa pasien yang terdata umum juga memiliki Kartu JKN dengan fasilitas Kesehatan di tempat lain.Tujuan Penelitian ini mendiskripsikan gambaran peserta BPJS di klinik Pratama dr. Arief Wahyu Soekarno (Klinik AWS) dan Mendiskripsikan alasan pasien melepas haknya memiliki Kartu BPJS . Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta terkait alasan pasien ingin melepaskan hak peserta bpjs nya untuk menjadi pasien umum.Terkait alasan pasien datang ke Klinik AWS dengan melepas hak kepesertaan BPJS, peneliti membuat 4 kelompok alasan yakni Sumber Daya Manusia (SDM) 84,13%, Pelayanan 80,95 %, Fasilitas sebanyak 63,49 % dan Geografis 52, 38 %.Faktor utama pasien memilih untuk melepas kepersertaan BPJS nya adalah mereka yang suda cocok dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Klinik AWS, selanjutnya diikuti pelayanan dan Bangunan fisik Klinik. Pelayanan klinik yang dikembangkan dapat mengarah ke kasus – kasus yang akut dan kasus – kasus yang tidak di tanggung BPJS, Sehingga klinik tetap berjalan walaupun kapitasi nya tidak menjadi satu satunya yang menghidupi klinik
Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Bencana Non-Alam: Studi Kasus COVID-19 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta
Full text linkPandemi COVID-19 menjadi masalah global sejak kemunculannya di Wuhan, Cina pada akhir 2019. Pengalaman di Cina dan di berbagai negara termasuk Indonesia menunjukkan upaya penyiapan fasilitas kesehatan untuk pasien COVID yang melonjak dalam waktu singkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengukur tingkat kesiapan rumah sakit Bethesda Yogyakarta dalam menyiapkan sumber daya untuk mengatasi lonjakan pasien COVID-19. Penelitian ini adalah studi kasus. Populasi penelitian adalah staf dan manajemen rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara mendalam, daftar pertanyaan wawancara, dan form Hospital Safety Index (HSI). Analisis data ditampilkan sesuai dengan konsep surge capacity rumah sakit yaitu meliputi aspek space, staff, stuff/supplies, dan system berdasarkan data penelitian. Indeks keamanan modul 2 sebesar 0,38 dan klasifikasi b. Indeks keamanan modul 3 sebesar 0,70 dan klasifikasi a. Indeks keamanan modul 4 sebesar 0,29 dan klasifikasi c. Status keseluruhan fasilitas kesehatan termasuk klasifikasi B, dengan indeks keamanan sebesar 0,46. Faktor-faktor penentu manajemen bencana di rumah sakit Bethesda Yogyakarta berdasarkan aspek space adalah perubahan tata ruang, penyiapan dan penggunaan ruang isolasi, penyiapan eskalasi ruang, dan alur ke ruang isolasi. Faktor-faktor penentu berdasarkan aspek staff adalah kesediaan, kriteria, dan kompetensi SDM, perlindungan terhadap staf, skrining dan isolasi bagi staf yang terpapar COVID-19, dan upaya memotivasi staf untuk pelayanan COVID. Faktor-faktor penentu berdasarkan aspek supplies adalah upaya mencukupkan APD yang sesuai standar dan level, sinkronisasi kebutuhan dan ketersediaan logistik, upaya mencukupkan logistik, peran jejaring dalam mencukupi kebutuhan seperti ventilator dan donasi. Faktor-faktor penentu berdasarkan aspek sistem adalah upaya meminimalkan risiko penularan, pemisahan area, skrining, komunikasi eksternal dan internal, sistem informasi, tren selama pandemi, dan inovasi pelayanan sebagai strategi rumah sakit untuk bertahan. Selama status kedaruratan belum dicabut, rumah sakit harus terus melakukan langkah-langkah intervensi untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID atau jika ada gelombang kedua pandemi