Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
CAPAIAN IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KHUSUS KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA): SOLUSI PENURUNAN KEMATIAN IBU & ANAK DI SUMATERA BARAT
Full text linkAngka Kematian ibu dan anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 masih cukup tinggi. Terdiri dari 116 kematian ibu (meningkat dari tahun 2018), 547 kematian bayi, dan 665 kematian balita. Sudah banyak intervensi yang dilakukan, tetapi belum mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diharapkan. Keaktifan tim penerapan SPM kabupaten / kota setempat, perbaikan manajemen data, kepastian kegiatan SPM kesehatan ibu dan anak dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) kabupaten/kota, kepastian pembiayaan kegiatan SPM, informasi yang jelas bagi masyarakat, dan optimalisasi Puskesmas melakukan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) diharapkan akan mampu meningkatkan target SPM
Pola Pelayanan Penderita Hipertensi Peserta JKN di FKRTL Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2016
Full text linkTekanan darah tinggi merupakan faktor risiko independen penyakit kardiovaskular. Hipertensi di Jawa Barat masih menjadi masalah dengan angka kejadian yang terus meningkat. Beberapa kasus hipertensi harus dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) untuk mendapatkan pelayanan spesialis/sub spesialis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Pelayanan Penderita Hipertensi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2016. Penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data tersier yaitu data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2016. Subyek penelitian ini merupakan penderita hipertensi yang menerima pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Provinsi Jawa barat tahun 2015-2016. Seluruh data yang memenuhi syarat dan sebagian besar variabelnya terisi lengkap diikutsertakan dalam analisis dengan menggunakan pembobotan yang disediakan dalam data sampel. Proporsi penderita hipertensi yang dilayani di FKRTL sebanyak 6,3%. Kelompok yang paling banyak ditangani di FKRTL adalah kasus hipertensi primer (53,8%), usia >64 tahun (31,2%), perempuan (63,9%), dan orang yang sudah menikah (72,3%). Hipertensi yang dikelola di FKRTL lebih banyak diberikan kepada kelas premi I (43,8%) dan segmen pekerja bukan penerima upah (33,6%). Jenis fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang dikunjungi paling banyak adalah rumah sakit (99,9%), fasilitas kesehatan asal rujukan paling banyak adalah puskesmas (51,8%), dan klinik yang melayani pasien hipertensi terbanyak adalah klinik penyakit dalam (44,4%). Jenis pelayanan yang diberikan kepada penderita hipertensi terbanyak adalah rawat jalan (81,3%) dan status pulang terbanyak pada penderita hipertensi dengan rawat inap adalah sehat (93%). Sebagian besar pasien hipertensi adalah hipertensi primer, berusia >64 tahun, berjenis kelamin perempuan, status sudah menikah, segmen PBPU, dan kelas premi I. Hipertensi paling banyak terdiagnosis di rumah sakit, dilayani pada klinik penyakit dalam, dan dirujuk dari puskesmas. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penderita hipertensi terbanyak adalah rawat jalan dan sebagian besar penderita hipertensi dengan rawat inap pulang dalam keadaan sehat. High blood pressure is an independent risk factor for cardiovascular disease. Hypertension in West Java is still a problem with increasing incidence. Some cases of hypertension must be referred to Advanced Level Health Facilities (FKRTL) for specialist/sub-specialist services. This study aims to describe the pattern of services for hypertension patients who participate in the National Health Insurance (JKN) at the Advanced Level Health Facility (FKRTL), West Java Province in 2015-2016. This research used quantitative descriptive design. The data used is tertiary data, BPJS Health sample data 2015-2016. The subjects of this study were hypertensive patients who received services at the Advanced Level Health Facility (FKRTL) in West Java Province in 2015-2016. Data that meet the requirements and most of the variables filled in completely are included in the analysis using weights provided in the data sample. The proportion of hypertensive patients served at the FKRTL was 6.3%. The groups managed by FKRTL the most were primary hypertension (53.8%), age> 64 years (31.2%), women (63.9%), and married people (72.3%). Hypertension that is managed in FKRTL is mostly given to premium class I (43.8%) and non-wage worker (33.6%). Types of advanced level health facilities visited the most were hospitals (99.9%), health facilities from which the most referrals originated were puskesmas (51.8%), and clinics that served the most hypertensive patients were internal medicine clinics (44.4 %). Most of the services provided to hypertensive patients were outpatient (81.3%) and most patients with hypertension who hospitalized were healthy (93%). Most hypertensive patients are primary hypertension,> 64 years old, female, married, PBPU segment, and premium class I. Hypertension is most diagnosed in hospitals, served at internal medicine clinics, and referred from puskesmas. Most types of services provided to hypertensive patients are outpatient and most hypertensive patients with hospitalization go home in good health
Peran Tokoh Agama dalam Mencegah Covid-19 dan Mengurangi Stigma Covid-19 di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
Full text linkLatar belakang: Pandemi covid-19 saat ini masih mewabah diseluruh dunia termasuk di Negara Indonesia yang menyebabkan semua bergelut melawan Virus Covid-19, jumlah kasus covid-19 terus bertambah, sebagian dilaporkan sembuh, tetapi tidak sedikit yang dilaporkan meninggal dunia. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah dan Tim Satgas Covid-19 termasuk juga dengan melibatkan tokoh agama dalam pencegahan covid-19. Peran tokoh agama dimasyarakat dianggap mampu mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga masalah stigma covid-19 dimasyarakat yang lebih berbahaya dibanding covid-19 itu sendiri.Tujuan: tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran tokoh agama dalam mencegah dan mengurangi stigma Covid-19 di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok BaratMetode: penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Partisipan atau informan dalam penelitian ini adalah para tokoh agama yang ada di Kecamatan Gunungsari berjumlah 6 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan informan. Analisa data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.Hasil: hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama secara aktif mengajak masyarakat melalui pendekatan religi untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu tokoh agama juga aktif mengajak masyrakat untuk tidak melakukan stigma covid-19 dengan memberikan nasehat kepada masyarakat untuk tidak berburuk sangka kepada orang atau keluarga yang terpapar covid-19.Kesimpulan: dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tokoh agama memiliki peran dalam mencegah covid-19 dan mengurangi stigma covid-19 di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
Anteseden Patient Satisfaction Dan Dampaknya Terhadap Intention To Revisit Serta Intention To Recommend
No full textSalah satu fokus rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien adalah dengan menyediakan layanan homecare yang mempunyai peranan sangat penting dan dibutuhkan terutama di era pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan anteseden dari patient satisfaction dengan elemen customer service, service delivery, nursing services, hospital management of homecare dan efeknya terhadap intention to revisit dan intention to recommend.Model penelitian ini diuji pada populasi pasien homecare di rumah sakit swasta penyedia layanan homecare. Koleksi data dilakukan menggunakan purposive sampling dengan 178 responden. Data kemudian dianalisis dengan metode PLS-SEM. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa customer service, service delivery, nursing services, dan hospital management of homecare memiliki pengaruh yang signifikan terhadap patient satisfaction. Selanjutnya, patient satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap intention to revisit dan intention to recommend. Intention to revisit juga terbukti termediasi dari patient satisfaction terhadap intention to recommend. Penemuan ini menunjukkan implikasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja operasional dan pendapatan rumah sakit.
Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar di Komunitas terhadap Kunjungan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit
Full text linkPandemi Covid-19 ini sudah berlangsung lebih dari enam bulan, jumlah pasien terus bertambah, dan belum ada tanda tanda kurva epidemi turun. Sementara sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah penularan. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan harapan bagi rumah sakit untuk mengurangi jumlah kenaikan kasus Covid-19 di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan mendokumentasikan dampak kebijakan terkait PSBB terhadap kunjungan pasien penanganan COVID-19 di wilayah DIY dan DKI Jakarta melalui pendekatan penelitian kuantitatif dengan analisis penelitian deskriptif. Sejak Januari sampai 7 Agustus 2020, terdapat sekitar 241 regulasi regulasi tingkat nasional dan daerah, di mana 100 mengatur mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sisanya mengatur hal lain. Bersamaan dengan penerbitan kebijakan tersebut, pada 25 Maret – 5 Juli 2020 jumlah angka kunjungan pasien penanganan covid di rumah sakit fluktuatif. Pemerintah dan pemerintah daerah DIY dan DKI Jakarta sudah mengupayakan berbagai kebijakan pembatasan sosial, sementara disisi lain kunjungan pasien rumah sakit baik itu pasien dalam pengawasan (sekarang dikenal dengan sebutan suspect) dan pasien konfirmasi positif masih belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Selama Maret hingga Juli, terlihat bahwa tidak terjadi lonjakan pasien yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Artinya kebijakan pembatasan sosial ini mampu menekan tingkat kunjungan pasien. Sehingga selama belum terjadi lonjakan pasien dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, dapat memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) dengan memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan.
Pola Belanja Kesehatan Katastropik Peserta Jaminan Kesehatan di Kota Jambi
No full textPrevalensi penyakit tidak menular yang cenderung tinggi berpotensi menimbulkan kejadian katastropik di Kota Jambi, sementara kemampuan masyarakat untuk membiayai pelayanan kesehatan cukup terbatas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang mempengaruhi pola belanja kesehatan katastropik pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mandiri di Kota Jambi. Studi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui desain crosssectional. Instrumen penelitian menggunakan angket yang melibatkan 80 responden. Data dianalisis melalui uji chi-square dan uji regresi logistik berganda. Hasil studi bahwa pola belanja kesehatan masyarakat di Kota Jambi cenderung menimbulkan belanja katastropik sebesar 31.3%. Terdapat hubungan antara jenis kelamin, status pernikahan, pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, pemanfaatan JKN, status sakit, rawat inap dan rawat jalan dengan pola belanja katastropik. Determinan pendapatan, jumlah anggota keluarga dan status sakit menjadi pencetus paling dominan dalam mempengaruhi pola belanja kesehatan katastropik. Perlu memprioritaskan peserta JKN mandiri terutama kategori pendapatan rendah atau rentan miskin, sebagai sasaran utama program kesehatan preventif dan promotif yang mengacu pada pola hidup sehat yang dapat melindungi keluarga dari belanja katastropik.
Telaah Kebijakan Mitigasi Kesehatan Kelompok Rentan Pasca Pandemi dan Keadaan Luar Biasa Lain
Full text link Kondisi pandemi dan Keadaan Luar Biasa (KLB) memiliki efek negatif bagi kesehatan masyarakat dan kelompok rentan secara khusus. Efek negatif yang dialami oleh kelompok rentan pada periode pasca KLB dapat memanjang hingga beberapa tahun setelah kejadian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penanganan kesehatan pasca-KLB pada kelompok rentan menggunakan metode studi literatur sederhana. Pencarian artikel didapatkan dari beberapa beberapa database diantaranya Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), ScienceDirect, ProQuest dan PubMed antara tahun 2010 hingga 2020. Peran yang dapat dilakukan antara lain: mempersiapkan masyarakat dalam kesiapsiagaan terhadap kejadian KLB lain yang terjadi di masa depan, pemaksimalan fungsi pelayanan kesehatan terhadap kelompok rentan, Peningkatan peran tenaga kesehatan di pelayanan primer melalui proses Konseling, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta sistem surveilans di masyarakat. Peran pemerintah dan tenaga kesehatan profesional menjadi sangat penting dalam membantu kelompok rentan dalam mencegah efek negatif khususnya di bidang kesehatan selama periode pasca-KLB.Kata kunci: Anak, Ibu Hamil, Keadaan Luar Biasa, Lansia, Pandemi. AbstractPandemic conditions and extraordinary circumstances (KLB) have a negative effect on the health of the public and particularly vulnerable groups. The negative effects experienced by vulnerable groups in the post-outbreak period can extend to several years after the event. This study aims to find post-outbreak health care in vulnerable groups using a simple literature study method. The search for articles was obtained from several databases including the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), ScienceDirect, ProQuest and PubMed between 2010 and 2020. The roles that can be carried out include: preparing the community to be prepared for other outbreaks that occur in the future. in the future, maximizing the function of health services for vulnerable groups, Increasing the role of health workers in primary services through the process of Counseling, Information and Education (IEC) and surveillance systems in the community. The role of government and health professionals is very important in assisting vulnerable groups in preventing negative effects, especially in the health sector, during the post-outbreak period.Keywords: Children, Elderly, Extraordinary Circumstances, Pandemic, Pregnant Women
Evaluation of National Health Insurance Program Implementation in Jakarta Province, Indonesia
Full text linkThe implementation of National Health Insurance in several regions in Indonesia faces challenges, such as health service providers, health insurance management , and the community. The outcome that occurs may vary depending on the implementation of different aspects of governance, equity or social justice, and aspects of service quality. Therefore, research was conducted by evaluating the implementation of the national health insurance in DKI Jakarta Province. The evaluation is carried out based on the 2019 JKN road map target indicators, grouped into three aspects: including governance, achievement of equal distribution of health services (equity), and quality of service. This research used a mixed-methods design that combined the approach of quantitative and qualitative elements. Quantitative data were collected from secondary data from Health Social Security Agency (BPJS Kesehatan), the National Social Security Council Monitoring and Evaluation System (Sismonev DJSN). The qualitative data comes from in-depth interviews with selected informants using the purposive sampling technique. The result was that DKI Province had achieved the JKN membership target. There are still JKN participants who are inactive / in arrears from participants in the government and private wage-earning segments. Health facilities and human health resources have met the standards, but related to the package of benefits for heart diseases services, the availability of cardiac specialists and cath lab facilities has not been evenly distributed, especially in the Seribu Islands. Patient preferences in choosing the desired health service resulted in implementing a tiered referral system and back-referral still having problems in health facilities.
Evaluasi Implementasi JKN pada Studi Kasus Layanan Operasi Caesar Di Provinsi Jawa Timur (Evaluation of the JKN program implementation: a case study of sectio caesarean in East Java Province, Indonesia)
No full textTingginya pembiayaan untuk prosedur layanan kesehatan tertentu termasuk operasi seksio menjadi ditengarai menjadi penyebab defisit anggaran JKN pada periode 2015 - 2020. Selain itu, berbagai studi menemukan bahwa adanya pemanfaatan layanan operasi caesar yang tidak perlu pada kelompok tertentu, sekaligus tidak tersedianya akses ke pelayanan operasi caesar pada kelompok masyarakat lainnya. Dengan menggunakan studi kasus layanan operasi seksio di Jawa Timur, penelitian ini mengkaji aspek ekuitas dari implementasi JKN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data survei Pemerintah (SUSENAS dan RISKESDAS) serta data sampel BPJS 2015 – 2018. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk proporsi dan absolut. Studi ini memberikan gambaran bahwa telah terjadi ketimpangan utilisasi layanan operasi caesar berdasarkan segmen kepesertaan di mana 86% pelayanan operasi caesar dinikmati oleh segmen kepesertaan PPU dan PBPU dibandingkan dengan segmen sasaran utama program JKN yaitu segmen PBI. Selain itu, layanan dokter spesialis kebidanan dan kandungan hanya terkonsentasi di wilayah kotamadya di Provinsi Jawa Timur. Sistem single pool dan belum optimalnya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemerataan fasilitas kesehatan di Jawa Timur telah menjadikan masyarakat miskin Jawa Timur justru mensuplai golongan yang mungkin tidak perlu mendapatkan bantuan akses ke layanan kesehatan, termasuk layanan operasi caesar. The increasing trend in section caesarean procedure has been associated with the deficit of health insurance program in Indonesia. Previous studies highlighted that both underutilisation and overutilisation of SC procedure are present. Using SC as a case study, this research analyzes the equity of the implementation of the Indonesia Health Insurance Program, namely JKN. This study used a quantitative approach to analyse the government survey ( SUSENAS and RISKESDAS) and the data sample of BPJS. This study provides an inequity in SC services where 86% of the SC procedure were used by the secondary target of the NHI program, PPU and PBPU group compared to the targeted group, the PBI. Besides, there is a gap in the distribution of the obstetric gynaecologists, where most of the doctors are in the city. To conclude, the existing single pool system and suboptimal role of national and local government to provide more equitable access to health facility have widen the inequality as currently the poor is supplying the wealthier groups, including access to SC procedure
Regulasi Pengendalian Bahan Karsinogen di Tempat Kerja: Upaya Mitigasi Morbiditas dan Mortalitas Kejadian Kanker pada Pekerja
Full text linkPaparan bahan karsinogen di tempat kerja banyak menyebabkan terjadinya kasus penyakit kanker. Indonesia merupakan negara tertinggi kedua setelah Thailand terkait paparan karsinogen di tempat kerja. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi khusus untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Selain itu, terdapat tiga faktor penyebab permasalahan ini belum teratasi antara lain faktor tata kelola, ekonomi, dan ketersediaan layanan yang cukup sebagai tindakan preventif. Oleh karena itu, diharapkan adanya program pengendalian bahan industri, optimalisasi peran dokter perusahaan dalam melakukan skrining dan deteksi dini, serta pembukaan program studi pendidikan spesialis kedokteran okupasi sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi kasus morbiditas dan mortalitas kejadian kanker pada pekerja