Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Analisis Pola Pemberian Insentif Residen di Berbagai Negara: Sebuah Desk Review - Scoping Study
Full text linkUndang-undang Pendidikan Kedokteran menyatakan bahwa residen memiliki hak atas perlindungan hukum, waktu istirahat dan insentif finansial atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Residen di rumah sakit berperan ganda sebagai peserta didik sekaligus profesional pemberi asuhan kepada pasien. Ketidakjelasan status residen sebagai mahasiswa atau pekerja melatarbelakangi belum tersedianya standar pola pemberian insentif untuk residen di Indonesia meskipun telah diterbitkan berbagai regulasi untuk mendukung kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan benchmark terhadap status hukum, pola pemberian insentif, jam kerja dan waktu istirahat residen di delapan negara serta merumuskan rekomendasi model sebagai bahan penyusunan standar dan kebijakan yang dapat diterapkan di rumah sakit pendidikan di Indonesia. Penelitian ini merupakan desk research yang menggunakan metode scoping study untuk penelusuran dokumen dan sintesis informasi. Berbagai negara menerapkan sistem berbasis rumah sakit dengan status residen sebagai pekerja yang terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional dibawah kementerian kesehatan negara tersebut. Pembiayaan kegiatan pendidikan dan insentif residen di berbagai negara dapat berasal dari asuransi kesehatan nasional atau anggaran belanja pemerintah. Besaran insentif yang diberikan serupa dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dari negara tersebut dengan pola yang bersifat progresif sesuai dengan pencapaian tahapan pendidikan residen tersebut. Berbagai negara memililiki regulasi yang mengacu pada standar dalam pembatasan jam kerja dan waktu istirahat untuk residen. Rincian terkait insentif, jam kerja, waktu istirahat, serta hak dan kewajiban lainnya tertuang dalam kontrak individu residen dengan pemberi kontrak. Indonesia dapat mengadopsi pola pemberian insentif residen dengan penyesuaian terhadap struktur dan organisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang
Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia
Full text linkIndonesia sedang mengalami pandemik COVID-19 dan menerapkan prinsip social distancing melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran efek social distancing pada kelompok rentan. Metode penulisan menggunakan studi literatur sederhana, dimana 15 artikel dari CINAHL, ScienceDirect, ProQuest dan PubMed telah terpilih. Hasilnya memperlihatkan bahwa peran orang tua selama masa isolasi adalah hal terpenting bagi anak. Ibu hamil sendiri memiliki perubahan fisiologis dan psikologis yang tidak menentu, sehingga diperlukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan unik yang dimiliki oleh ibu hamil. Kelompok lansia menjadi kelompok paling berisiko menularkan dan tertular virus, isolasi dianggap tepat, namun harus tetap memperhatikan kebutuhan lansia sesuai tingkat kemandiriannya. Social distancing berdampak signifikan pada kelompok rentan, untuk itu diperlukan keseriusan dan kerjasama setiap lini
Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pengendalian Rabies dengan Pendekatan One Health Terintegrasi di Bali
Full text linkBali sejak 2008 mengalami kasus rabies dan saat ini menjadi daerah endemis rabies. Berbagai cara telah dilakukan untuk pengendaliannya namun kasusnya masih tetap ada. Diperlukan pendekatan one health yang berkolaborasi antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tantangan program, peranan pemangku kepentingan dalam pengendalian rabies dan upaya pendekatan one health yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui tantangan program, peranan pemangku kepentingan dan pendekatan one health terintegrasi. Informan dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hasil penelitian menunjukan tantangan dalam pelaksanaan program pada sistem pendataan masih kurang, vaksinasi anjing belum optimal, cara memelihara anjing yang masih diliarkan, program kontrol populasi, manajemen kasus gigitan anjing belum terpadu, edukasi masih rendah, partisipasi masyarakat yang rendah. Perlu peranan dari semua pemangku kepentingan untuk pengendalian rabies. Program pengendalian rabies dapat terlaksana dengan baik apabila mampu mengurangi kesenjangan yang terjadi. Masing-masing kelompok pemangku kepentingan berperan dalam program pengendalian rabies. Melalui pendekatan one health yang terintegrasi dilaksanakan kegiatan yang berkolaborasi dalam surveilan epidemiologi, manajemen kasus gigitan terpadu, manajemen hewan penular rabies dan faktor sosial-budaya-ekologi lingkungan
Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) : Studi Kasus di Tingkat Puskesmas
Full text linkABSTRAK Pemerintah telah membuat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program ini karena mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan kader kesehatan. Kualitas suatu program dapat terlihat dari hasil monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, kementerian kesehatan telah membuat panduan monitoring dan Evaluasi yang lebih menitikberatkan pada proses dan output pelaksanaan program saja. Peneliti tertarik ingin melakukan Evaluasi program ini dengan pendekatan sistem guna mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan dari berbagai aspek (input-proses-output-outcome). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) melalui pendekatan sistem (input-proses-output-outcome). Metode menggunakan desain kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang akan menghasilkan tema yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan tujuh tema yang menggambarkan pemikiran sistem, Terdapat kelemahan empat tema yang didapatkan oleh peneliti yaitu, Petugas Puskesmas harus menyempurnakan survei yang belum selesai yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga hal ini akan menjadi tugas tambahan bagi mereka. Belum terdapat alokasi dana khusus untuk kegiatan PIS-PK, sehingga menghambat Puskesmas untuk bebas merencanakan kegiatan yang mendukung program ini. Kebijakan tentang standar prosedur operasional survei di lapangan belum juga dibuat dan penetapan Surat Keputusan yang belum maksimal. Belum ada kesatuan persepsi tentang Definisi Operasional yang digunakan dalam PIS-PK sehingga semua ini akan mempengaruhi proses pelaksanaan PIS-PK yang akan berdampak secara tidak langsung pada kualitas data yang dihasilkan dan mempengaruhi pemanfaatan data yang kurang maksimal oleh Puskesmas. Terdapat kelemahan empat tema yang masuk dalam kategori input yang akan berdampak pada proses-output-dan outcome PIS-PK. Sehingga perlu adanya penguatan sumber daya manusia berupa continuing education, dan penguatan kebijakan yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja para karyawan dalam PIS-PK dan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Kata Kunci : Pendekatan sistem, Program PIS-PK, Manajemen SDM.ABSTRACTThe Government has created a Healthy Indonesia Program with a Family Approach (PIS-PK). Puskesmas are the spearhead in implementing this program because they are interacting directly with the community and health cadres. The quality of a program can be seen from the results of monitoring and evaluation that have been carried out. In this case, the ministry of health has made monitoring and evaluation guidelines that focus more on the process and output of program implementation. Researchers are interested in evaluating this program with a systems approach to find out the various advantages and disadvantages of various aspects (input-process-output-outcome). To evaluate the Healthy Indonesia Program with The Family Approach (PIS-PK) through a systems approach (input-process-output-outcome). Using qualitative design through in-depth interviews and document review which will produce a theme that was analyzed descriptively. This study produced seven themes that illustrate the system thinking. There were four themes weaknesses obtained by researchers, which were, the Puskesmas staff had to complete an unfinished survey conducted by a third party so that this would be an additional task for them. There is no specific funding allocation for PIS-PK activities, which prevents Puskesmas from freely planning activities that support this program. Policies on standard operational procedures for surveys in the field have not yet been made and the stipulation of Decree has not been maximized. There is no unity of perception about the Operational Definition used in PIS-PK so all of this will affect the process of implementing PIS-PK which will have an indirect impact on the quality of the data generated and affect the utilization of less than maximum data by the Puskesmas. There are four weaknesses of the themes included the input category which will have an impact on the process-output-and outcome of PIS-PK. So it is necessary to strengthen human resources in the form of continuing education, and strengthening policies that will have an impact on improving the performance of employees in PIS-PK and the resulting data have better quality. Keywords: System approach, PIS-PK program, Human resource management.
Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi Virus Corona dengan Discourse Network Analysis
Full text linkWabah Virus Corona penyebab penyakit COVID-19 yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, China terus menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat secara signifikan dan menyebar secara cepat di seluruh provinsi di Indonesia. Virus Corona memang dapat menginfeksi siapa saja namun beberapa kelompok orang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi untuk terkena Virus Corona hingga bisa membawa kepada kematian. Untuk itu studi ini berupaya mencari kelompok rentan terinfeksi Virus Corona dengan metode Discourse Network Analysis dengan data berbagai artikel kesehatan di media online. Hasil studi menunjukkan kelompok lansia, penderita penyakit kronis, perokok, penghisap vape, kaum pria dan orang bergolongan darah A termasuk kelompok rentan terinfeksi Virus Corona. Temuan ini diharapkan dapat menjadi catatan ilmiah bagi pemerintah, tenaga medis dan masyarakat untuk mempertimbangkan perbedaan kerentanan kelompok ini dalam upaya mitigasi dan perawatan pasien terinfeksi Virus Corona ataupun wabah virus lainnya yang sekerabat dengan Virus Corona
Pengaruh FDI dan Free Flow of Services Sektor Kesehatan ASEAN Terhadap Kesiapan Menghadapi Pandemi COVID-19
Full text linkTingginya kesenjangan kondisi kesehatan dan hambatan dalam upaya perbaikan serta pemerataan sistem pelayanan kesehatan di negara-negara ASEAN dianggap dapat menghambat persiapan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk melihat variabel yang memiliki korelasi dengan kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi pandemi, tulisan ini mencoba melihat pengaruh FDI Inflows dengan healthcare index suatu negara serta tingkat kesiapannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hasilnya, ditemukan hubungan yang positif antara FDI Inflows dengan kualitas sektor kesehatan negara-negara ASEAN, serta tingkat health care index dengan tingkat kesiapan negara tersebut dalam menghadapi pandemi.Kata kunci: kesenjangan, COVID-19, health care index, FDI inflows, kondisi kesehata
Pengaruh Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Pendidikan terhadap Tingkat Kehamilan Remaja di Indonesia
Full text linkKehamilan remaja merupakan masalah global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia dan Indonesia juga tidak luput dari permasalahan ini. Besarnya resiko membuat pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam menghadapi masalah kehamilan remaja ini. Hingga saat ini, pemerintah masih terfokus pada program pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Untuk mengetahui efektivitas program-program ini, penelitian ini mengukur pengaruh Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi berbasis pendidikan terhadap tingkat kehamilan remaja di Indonesia. Dari hasil estimasi, setidaknya ada satu program yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kehamilan remaja yaitu, Keterpanjangan Informasi Tentang Program Keluarga Berencana melalui Media Massa, sedangkan dua variable lain yang diamati yakni Indeks Jangkauan Program Keluarga Berencana dan Prevalensi Wanita Indonesia Menggunakan Alat Kontrasepsi memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini ditentukan oleh inklusivitas dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pelaksana program. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan peninjuan kembali terhadap program-program yang ada saat ini dan mempertimbangkan tipe program lain yang terbukti secara empiris berhasil mengurangi tingkat kehamilan remaja di negara lain
Determinants of Reproductive Health Services Needs for Brides and Grooms in Brebes District
Full text link The utilization of reproductive health services for brides and grooms is still far from the national target (80%), that is 15.8%. This service is deemed lacking in meeting the needs of the bride and groom with various factors. This study aims to analyze the factors that influence the need for reproductive health services for the brides in Brebes District. This research method is quantitative observational research with cross-sectional approach. The population of this research is all brides who have registered in all Religious Affairs Office in Brebes District are 528 people. Primary data were collected through interviews using a structured questionnaire with 165 respondents selected through cluster sampling techniques. Bivariate data analysis was performed by Chi-Square test and multivariate data analysis was performed by logistic regression test. The results of this study indicate that there is a relationship between sex, knowledge, norms and culture of the community, and service technology (p-value 0.05). The strongest factor affecting the reproductive health service needs for brides and grooms is knowledge (OR = 2.736, 95% CI = 1,383-5,414). The recommendations of this study are service providers conducting surveys and needs for reproductive health services for brides and grooms continuously, branding by involving community leaders and health cadres, and the use of service technology that is practical, interesting and not boring, and can be accessed wherever and whenever they are
Kebijakan Asuransi Kesehatan Taiwan (Taiwan National Health Insurance) dan Pembelajaran Bagi Negara Berkembang
Full text linkTaiwan mendapat apresiasi dari berbagai negara di dunia berkat kemampuannya dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Kesuksesan Taiwan dalam menangani Covid-19 tidak terlepas dari sistem asuransi nasional satu pintu (NHI) yang telah diterapkan Taiwan sejak tahun 1995. Saat ini NHI Taiwan dianggap sebagai asuransi kesehatan nasional terbaik di dunia. Melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan asuransi kesehatan Taiwan, baik proses lahirnya NHI maupun reformasi yang dilakukan NHI dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Diakhir tulisan ini merekomendasikan beberapa pembelajaran yang bisa diambil oleh negara berkembang terkait dengan NHI Taiwan.Taiwan received appreciation from various countries in the world for its ability to control the spread of Covid-19. Taiwan's success in dealing with Covid-19 is inseparable from the one-stop national insurance system (NHI) that has been implemented by Taiwan since 1995. At present, NHI Taiwan is considered as the best national health insurance in the world. Through a qualitative approach that is analytical descriptive in nature, this paper aims to describe Taiwan's health insurance policies, both the process of the birth of the NHI and the reforms carried out by the NHI in the past 25 years. At the end of this article, we recommend some lessons that can be taken by developing countries related to NHI Taiwan
Kolaborasi Pada Program Kursus Calon Pengantin di Kabupaten Grobogan
Full text linkABSTRAKJumlah pernikahan di Kabupaten Grobogan tahun 2018 sebanyak 13.915 pasang, tetapi yang mengikuti kursus calon pengantin hanya sekitar 12% (1680 pasang), maka 88% (12.235 pasang) tidak mendapatkan kursus calon pengantin.Tujuan penelitian menganalisis kolaborasi pada program kursus calon pengantin di Kabupaten Grobogan. Penelitian menggunakan kualitatif observasional dengan wawancara mendalam dan observasi secara purposive sampling yaitu Puskesmas yang sudah memiliki MOU dengan KUA. Informan utama 5 orang Bidan Koordinator Puskesmas dan informan triangulasi 4 orang Kepala KUA, 1 orang Kepala Seksi Bidang Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan, dan 1 orang Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama, dan dianalisis dengan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan mandiri dilakukan sesuai jadwal Puskesmas dan bimbingan tatap muka dilakukan satu angkatan saja setiap tahunnya, karena keterbatasan anggaran dan jumlah calon pengantin yang ikut bimbingan sudah ditentukan oleh pusat, sehingga tidak semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan tatap muka, hal tersebut kurang didukung juga, banyak calon pengantin tidak bisa hadir, karena kegiatan bersamaan dengan jam kerja ataupun salah satu pasangannya tinggal didaerah berbeda, sedangkan kendala bimbingan mandiri yaitu tidak semua calon pengantin ke Puskesmas akan mendapatkan KIE kesehatan reproduksi, KIE kesehatan reproduksi hanya diberikan kepada calon pengantin yang memiliki risiko atau dibawah umur saja, karena kekurangan tenaga kesehatan disebabkan oleh banyaknya tugas selain pelayanan kesehatan calon pengantin. Kolaborasi ini memiliki MOU, dan kurangnya koordinasi pembagian tanggung jawab pelaporan. Rekomendasi penelitian yaitu menambahkan tenaga kesehatan dan anggaran, pelaporan saling berkoordinasi, dan menambahkan jadwal pelaksanaan bimbingan, sehingga semua calon pengantin mendapatkan KIE kesehatan reproduksi.Kata kunci: Kolaborasi, Kesehatan reproduksi, Calon Pengantin.ABSTRACTThe number of marriages in the Grobogan Regency in 2018 was 13,915 pairs, but only 12% (1680 pairs) attended the bride and groom courses, so 88% (12,235 pairs) did not get a bride-to-be course. The purpose of the study was to analyze collaboration in the bride-to-be course in the Regency Grobogan The study uses qualitative observational in-depth interviews and observations by purposive sampling, namely Puskesmas that already have an MOU with KUA. Main informants were 5 Puskesmas Coordinating Midwives and triangulation informants 4 KUA Heads, 1 Head of the Health and Mother Section of the Health Office, and 1 Head of the Islamic Community Guidance Section of the Ministry of Religion Office, and analyzed with content analysis. The results showed that the implementation of independent guidance was carried out according to the Puskesmas schedule and face-to-face guidance was carried out by one batch each year, due to budget constraints and the number of prospective brides participating in the guidance had been determined by the center so that not all prospective brides could follow face-to-face guidance, this matter less supported too, many brides cannot attend, because the activities coincide with working hours or one of their partners lives in a different area, while the obstacle of independent guidance is that not all brides to the Puskesmas will get reproductive health IEC, IEC of reproductive health is only given to the bride and groom who have risks or are underage only, due to lack of health workers caused by many tasks other than the bride and groom’s health services. This collaboration has an MOU and a lack of coordination of the division of reporting responsibilities. Research recommendations are adding health workers and budget, coordinating reporting, and adding guidance on implementing the schedule so that all brides-to-be receive reproductive health IEC.Keywords: Collaboration, Reproduction health, Prospective bride