Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Implementasi Kebijakan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan untuk Memenuhi Target Angka Kontak di Puskesmas Kabupaten Banyumas
No full textKapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen merupakan bentuk apresiasi dalam kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Puskesmas yaitu membayarkan besaran kapitasi pada Puskesmas yang terdaftar sebagai mitra. Besaran penerimaan dana kapitasi di Puskesmas dipengaruhi oleh capaian indikator angka kontak. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang capaian angka kontak di Puskesmas sebagian tidak aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan dalam memenuhi target angka kontak di Puskesmas kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan strategi riset implementasi. Penentuan subyek penelitian dengan purposive sampling. Pengumpulan data sekunder melalui data capaian angka kontak di puskesmas dan data primer melalui wawancara mendalam. Hasil : (1) Kepatuhan dalam implementasi KBK belum terpenuhi secara optimal baik cakupan, jumlah, maupun durasi sesuai dengan SOP yang ada. (2) Puskesmas telah menjalankan strateginya untuk mencapai angka kontak melalui kegiatan sesuai dengan Perber Sekjen Kemenkes RI dan Dirut BPJS No. Hk.01.08/III/980/2017 dan No. 2 Tahun 2017 (3) Kualitas pelayanan di Puskesmas belum sepenuhnya dikatakan baik, meskipun komitmen petugas baik dan sesuai dengan aturan tetapi masih ada Puskesmas yang tidak menganggap penting akan turunnya dana kapitasi apabila indikator angka kontak tidak tercapai. Fasilitas dapat dikatakan baik dan sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan di puskesmas. (4) Hambatan yang ada di Puskesmas antara lain; beban kerja petugas yang tinggi, petugas entri data yang kurang terampil, jaringan internet yang lambat, adanya peserta yang tidak terdaftar atau kartu BPJS tidak aktif, adanya selisih antara data yang di entri oleh petugas Puskesmas dengan data hasil validasi oleh BPJS. Kesimpulan: belum semua komponen dalam implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan untuk memenuhi target angka kontak di kabupaten Banyumas dipatuhi dengan baik oleh tenaga kesehatan. Perlu perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan BPJS setempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya petugas yang berkaitan dengan indikator angka kontak di puskesmas dan penguatan sistem dan jaringan internet di puskesmas.Background : Capitation Based on Fulfillment of Commitment is a form of appreciation in collaboration between BPJS Kesehatan and Puskesmas as a first-rate health facility. BPJS Kesehatan pays the amount of capitation per month at the Puskesmas registered as partners, so that each FKTP will receive a different number of capitation will be used for payment of health services and support for operational costs in meeting the needs of participants and supporting the implementation of the JKN program. Puspose : identify compliance with the implementation of capitation-based policy fulfillment of service commitments to meet the target number of contacts in the Banyumas district health center. Method : Qualitative research uses a case study approach, with an implementation research strategy. Determination of research subjects using purposive sampling technique. Data collection was done by collecting secondary data including data on the achievement of contact numbers in the health center and primary data through in-depth interviews. Result: (1) Fidelity in implementation of capitation-based policies to fulfill service commitments to meet the target number of contacts in Banyumas has not been fulfilled optimally in terms of coverage, frequency and time in accordance with existing SOP. (2) The strategy for implementing policies through meetings, the implementation of prolanis every month through cadres, visits by midwives to patients of pregnant women or patients of postpartum who have BPJS. (3) The service quality of officers from each puskesmas is not fully said to be good. (4) Obstacles experienced in the form of complaints about HR who lack skilled procedures in mengentri with a slow online system. Conclusion:The implementation of capitation policies based on fulfillment of service commitments to meet the target number of contacts in Banyumas Regency was adhered to and implemented by health workers, especially officers related to the achievement of contact numbers in puskesmas and improving the quality of internet networks in health centers related to online systems in puskesma
Respon Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Utilitas Puskesmas Oleh Peserta JKN di Medan
Full text linkTerjadi pro dan kontra begitu besar di kalangan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kenaikan Besaran Iuran JKN yang kemudian dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020. Pemerintah lalu mengeluarkan kembali Perpres No 64 Tahun 2020 tentang penyesuaian besaran iuran yaitu kenaikan 37,25% pada kelas III, 96,07% pada kelas II dan 87,5% pada kelas I. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kenaikan iuran JKN dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Lokasi penelitian di tiga Puskesmas dengan responden 150 orang yang dipilih secara convenience sampling. Analisis data menggunakan uji chi-square dan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden merupakan peserta JKN aktif (97,3%) dan mayoritas menolak kenaikan iuran (78,1%). Ditemukan faktor yang berhubungan dengan utilitas Puskesmas yaitu tingkat penghasilan responden (p=0,043) dan respon kenaikan iuran JKN (p=0,014), sementara faktor yang dominan berpengaruh adalah respon kenaikan iuran JKN (p=0,009 ; OR=2,381). Penelitian menyimpulkan penghasilan keluarga dan respon masyarakat berhubungan dengan utilitas Puskesmas. Temuan ini berkontribusi dalam pengembangan intervensi cakupan jaminan kesehatan nasional yang menargetkan seluruh warga. Pihak BPJS Kesehatan dan pemerintah disarankan melakukan sosialisasi intensif agar publik tercerahkan mengenai keuntungan dan kerugian kenaikan iuran. Selain itu, kenaikan iuran dipandang perlu diikuti pengoptimalan pelayanan kesehatan yang bisa dirasakan masyarakat
Berdampakkah Pandemi Covid-19 terhadap Stunting di Bangka Belitung?
Full text linkStunting merupakan bentuk terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi Pandemi covid-19 dapat menyebabkan terjadinya perubahan kondisi social dan mempengaruhi status gizi anak. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pandemic covid-19 terhadap prevalensi anak berisiko stunting di Bangka Belitung. Data status gizi anak diperoleh melalui system Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik (e-PPGBM) Provinsi Kepulauan Bangka periode semester pertama tahun 2020 dan dianalisa secara deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan pembatasan kegiatan social masyarakat berakibat pada perubahan pola social ekonomi. Pembatasan terhadap akses konsumsi dan pelayanan kesehatan akan mempengaruhi status gizi anak. Penurunan status gizi anak dapat berdampak pada peningkatan prevalensi anak berisiko stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama pandemic covid-19. Stunting is a form of stunted growth and development during the first 1000 days of life (HPK). The condition of the Covid-19 pandemic can cause changes in social conditions and affect the nutritional status of children. This study was conducted to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the prevalence of children at risk of stunting in Bangka Belitung. Data on children’s nutritional status was obtained through the electronic Community-Based Nutrition Recording and Reporting (e-PPGBM) system of Bangka Island Province for the first semester of 2020 and analyzed descriptively. The results obtained indicate that restrictions on social activities result in changes in socio-economic patterns. Restrictions on access to consumption and health services will affect the nutritional status of children. A decrease in the nutritional status of children can have an impact on increasing the prevalence of children at risk of stunting in the Bangka Belitung Islands Province during the Covid-19 pandemic
Implementasi Kebijakan Eliminasi Filariasis di Kabupaten Kotawaringin Barat
Full text linkKabupaten Kotawaringin Barat merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil mendapatkan Piagam Eliminasi Filariasis atau penyakit kaki gajah oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan eliminasi filariasis di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian eliminasi tersebut. Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Analisa data dilakukan dengan, peningkatan validitas data dilakukan dengan triangulasi pada sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi pelaksanaan pengobatan massal pencegahan filariasis kurang berjalan dengan baik, ditemukan beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada petugas kesehatan dan kepada masyarakat, kerjasama lintas sektor belum terbina, biaya operasional pelaksanaan pengobatan massal sangat terbatas, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, fasilitas pendukung pelaksanaan pengobatan massal kurang lengkap, struktur organisasi yang belum terbentuk dan petunjuk pelaksanaan tugas yang tidak jelas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada petugas kesehatan dan masyarakat, membina kerjasama lintas sektor, meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran bagi program eliminasi filariasis, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, melengkapi fasilitas pendukung pelaksanaan pengobatan massal, membentuk struktur organisasi dan membuat petunjuk pelaksanaan tugas yang jelas
Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Dusun Pelem Kabupaten Rembang Efektif?
Full text linkPemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Jogo Tonggo. Desa Sendangasri merupakan salah satu desa di Kabupaten Rembang yang menerapkan Jogo Tonggo tepatnya di Dusun Pelem. Pada awal bulan Juli dilaporkan terdapat 1 kasus positif covid-19 di Dusun Pelem. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jogo Tonggo hanya mencakup dua bidang, yaitu bidang kesehatan dan bidang sosial keamanan. Tidak optimalnya pelaksanaan jogo tonggo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya komunikasi antar birokrasi dalam mensosialisasikan jogo tonggo, satgas belum memahami pedoman pelaksanaan program sehingga tidak mengetahui tugas, fungsi dan kewenangannya. Kewenangan pelaksana yang terbatas akibat tidak adanya SK serta adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah desa dalam perencanaan program dan pemenuhan sumber daya.Regional Government of Central Java Province issued Instruction Number 1 of 2020 concerning Community Empowerment in Accelerating Handling of COVID-19 at the Rukun Warga (RW) through the Establishment of a satgas Jogo Tonggo. Sendangasri is one of the villages in Rembang Regency, which implements Jogo Tonggo, precisely in Pelem Hamlet. In July, Pelem Hamlet has reported a positive case of Covid-19. This article is based on qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation of jogo tonggo in Pelem Hamlet covers two sectors namely the health sector and the social security sector. The implementation of jogo tonggo has not been running optimally due to lack of communication between the bureaucracy in socializing jogo tonggo program, the implementers does not understand the guidelines so they do not know their duties, functions and responsibilities. Limited authority of implementers because there is no organization decree. Theres is high dependence on village governments in program planning and fulfillment of resources
Dampak Kebiasaan Merokok pada Pengeluaran Rumah Tangga
Full text linkIndonesia merupakan salah satu negara konsumen dan produsen rokok terbesar di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara pengeluaran rokok terhadap pengeluaran untuk kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah kepala rumah tangga yang merokok. Data penelitian diambil dari Indonesian Family Life Survey gelombang ke-5 tahun 2014. Pembelian rokok yang dilakukan oleh kepala rumah tangga berdampak pada berkurangnya pengeluaran rumah tangga dalam hal pemenuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Merokok bukan hanya merugikan diri sendiri karena berdampak buruk terhadap kesehatan, tetapi juga berimbas pada pemenuhan kebutuhan pokok anggota keluarga lainnya
Implementasi Kebijakan Pemerintah PERMENKES NO 67 Tahun 2016 Dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta
Full text linkPenyebaran Tuberkulosis di Indonesia bisa dianggap sebagai permasalahan serius, dimana Indonesia menempati posisi ke tiga di dunia dengan jumlah penderita TB terbanyak yang mencapai 388.627 jiwa. Kota Yogyakarta memiliki tingkat penemuan kasus TB tergolong tinggi mencapai 1.048 jiwa dan tingkat kesembuhan pasien TB masih dibawah target nasional. Penelitian ini akan membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah yaitu PERMENKES No 67 Tahun 2016 dalam penanggulangan Tuberkulosis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur terdahulu sebagai bahan perbandingan atau penguji, hasil kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi. Secara keseluruhan pengimplementasian kebijakan penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta berjalan dengan baik, akan tetapi angka kesembuhan pasien TB di Kota Yogyakarta masih rendah dibawah target nasional. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dan koordinasi pemerintah dan masyrakat dalam penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta.
Public Search Interest Analysis on Indonesian COVID-19 Containment Policy
Full text linkTo assess public search interest pattern on Indonesian containment policy and to determine the use of Google Trends as an early warning system and a tool for making a suitable form of risk communication and interventions during COVID-19 Pandemic. The data related via GT using time series data ranging from 1 March 2020 to 2 May 2020. The data then compared to the number of COVID-19 daily new cases. Qualitative analyzes used in every spike/peaking of search interest. The time-lag correlation with Pearson correlation was performed to measure the correlation between the raised of GT data and the increase of COVID-19 cases. From the keyword searched ‘lockdown’, ‘PSBB’, and ‘jaga jarak’ has 5,3,1 peak, respectely. PSBB’ has a highly significant positive correlation (R = 0,8137) compared with ‘lockdown’ (R = -0,2494) and ‘jaga jarak’ (R = 0,3177) with Pearson correlation. Lag-period wise, ‘PSBB’ also has a highly significant positive correlation in all set (P£0,05). ‘PSBB’ reached its peak consistently based on the policy issued by the Government. Validation using time-lag correlation shows the significant correlation between RSV keywords related to Government of Indonesia personal protection and the number of COVID-19 cases. GT can be used as a public search interest in accordance with government policy and also can confirm the reaction among population which is the original policy of the Indonesian government
Implementasi Kebijakan Physical Distancing dalam Pelaksanaan UTBK SBMPTN di Perguruan Tinggi
Full text linkUjian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN). Selama masa pandemi kegiatan ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan physical distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan physical distancing yang tercantum dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan dan merefleksikan hasil pengamatan lapangan penerapan protokol physical distancing selama pelaksanaan UTBK di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukan bahwa protokol kesehatan physical distancing dilaksanakan secara optimal selama pelaksanaan UTBK pada sesi persiapan berbaris sebelum memasuki gedung, pemeriksaan kesehatan, serta penjagaan jarak aman di laboratorium komputer dengan pembatasan kapasitas ruangan sebesar 50%. Penerapan kebijakan physical distancing dinilai berjalan dengan baik sebagai upaya pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan UTBK.The Computer-Based Written Examination (UTBK) is the main requirement to enroll the College Entrance Join Selection (SBMPTN). This activity was implemented with health protocol during pandemic namely physical distancing applied as an effort to prevent Covid-19. This study discuss about implementation of physical distancing policy on KMK Number HK.01.07/Menkes/413/2020 concerning Covid-19 prevention and control. A case study was used in this research to describe and reflect the field observations of physical distancing implementation in UTBK. The results showed that the physical distancing was implemented optimally during UTBK in the preparation of when examinees stand in line before entrance the building, health checks, and computer laboratory rooms were decreased of capacity to 50%. The implementation of physical distancing policy well done as an effort for prevention of Covid-19 during UTBK
Perlindungan Hukum Residen dalam Penanganan Pasien Covid-19 di Indonesia
Full text linkJumlah penduduk yang terinfeksi dan meninggal akibat pandemi Covid-19 meningkat sampai saat ini. Pada 2 November 2020, tercatat 412.784 penduduk Indonesia terinfeksi Covid-19 dan sebanyak 13.943 orang diantaranya meninggal akibat wabah ini. Situasi pandemi Covid-19 menuntut peran dokter dengan kompetensi tertentu. Kondisi keterbatasan dokter spesialis di Indonesia mendorong mahasiswa Program Pendidikan Profesi Spesialis (PPDS/Residen) untuk terlibat langsung menangani pasien di hampir seluruh Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia. Ada sebanyak 978 residen yang sudah terinfeksi Covid-19. Di sisi lain, ratusan residen di Manado terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan dan memberikan pelayanan kesehatan pasien Covid-19 karena tidak mendapat keringanan dalam membayar biaya pendidikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yakni melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, klafisifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian, studi kepustakaan, dan menelaah informasi dari media massa yang bereputasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum bagi residen sebagai tenaga medis dalam penanganan lonjakan (surge) pasien pandemi Covid-19 secara normatif telah diatur dalam UU No.20/2013 tentang Pendidikan kedokteran & UU kesehatan lainnya. Namun, masih terjadi kekosongan regulasi pada tataran teknis atau pelaksana dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia seperti mengenai hak dan kewajiban residen. Situasi ini menimbulkan kerentanan perlindungan hukum bagi residen tidak hanya saat pandemi, tetapi pada waktu pendidikan dan pelayanan kesehatan ini berlangsung.The number of individuals infected and dying due to Covid-19 has increased to date. On November 2, 2020, it was recorded that 412.784 Indonesians were infected with Covid-19 as well as over 13.943 of them died. This outbreaks demands the role of doctors with professional competencies. The limited number of specialist doctors in Indonesia encourages specialist professional education program (Resident) to be directly involved in handling with patient in all hospital. In fact, there are 978 residents who have been infected with Covid-19. On the other hand, many residents in Manado are threatened with being unable to continue their specialist professional education program and provide health service for Covid-19 patients. It cause they cannot pay education fees. This study is a normative legal research. It used secondary data. The data analysis in this study used a judicial review. The results showed that the aspect of legal safeguards for residents as medical personnel in tackling surge of Covid-19 patients has been regulated in Law No.20/2013 on Medical Education and Laws related to other health service in Indonesia. However, there is a regulatory vacuum at the implementing of medical education. For instance, over rights and responsibility of the residents. This situation raises the vulnerability of legal safeguards for the resident at the time