Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
PERAN SEKTOR SWASTA DALAM RESPON TERHADAP COVID-19: STUDI KASUS DI YOGYAKARTA
Full text linkLatar Belakang. Kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi bencana Covid-19 ini dilakukan oleh semua pihak mulai dari pemerintah sampai dengan swasta. Kerjasama Pemerintah dengan Sektor Swasta bukanlah hal baru di Indonesia, namun dokumentasi mengenai contoh nyata kerjasama tersebut dalam situasi darurat bencana masih sangat jarang. Padahal koordinasi antar pihak termasuk dengan sektor swasta merupakan salah satu aspek penting untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 ini. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan desain penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh melalui wawancara mendalam di 3 rumah sakit swasta, dinas kesehatan, BPBD dan unsur masyarakat yang ditentukan secara purposive sampling.Hasil. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menetapkan status tanggap darurat bencana Covid-19 dan membentuk tim gugus tugas penangangan Covid-19. Pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta terkait Covid-19 melalui berbagai aspek. Pemda DIY menunjuk 14 rumah sakit swasta sebagai tambahan RS rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat, lebih dari 50% adalah RS swasta. Pada November 2020 masih terjadi lonjakan pasien yang berdampak pada kapasitas tempat tidur di RS rujukan yang terisi 65% serta bertambahnya beban kerja tenaga kesehatan. Untuk membantu dampak Covid-19, berbagai kelompok masyarakat berinisiatif melakukan gerakan sosial dengan mendistribusikan alat kesehatan, melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi, pemberdayaan UKM, serta memberikan bantuan sembako.Kesimpulan. Dorongan Pemda DIY untuk bekerja sama dengan sektor swasta adalah untuk memperluas layanan di sektor kesehatan dan lainnya. Sektor swasta sangat responsif dan turut berperan aktif dalam penanganan Covid-19. Dengan kasus Covid yang masih terus bertambah di DIY, sangat diperlukan sistem yang terintegrasi terkait pendataan stok dan kebutuhan di masing-masing unit, baik terkait alat juga tenaga kesehatannya. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta memerlukan model yang lebih efektif, termasuk juga perbaikan sistem klaim pembiayaan pasien Covid-19
Lean Management to Reduce Waiting Time for Routine Blood Service at Blood Transfusion Service Unit Cipto Mangunkusumo Hospital
Full text linkBackground:Blood supply at Cipto Mangunkusumo Hospital is done by the Blood Transfusion Service Unit which is responsible for the availability of safe, high-quality, and sufficient blood. The high number of routine blood demand at the same time makes the waiting time lengthen and exceed the standard time. The implementation of lean methods is needed to identify value added and work activities that do not add value in order to meet the waiting time standard for routine blood services.Methods: This is an action research conducted at UPTD RSCM from October to November 2019. Samples taken by consecutive sampling for 2 weeks during working hours and outside working hours, weekdays and weekend. Observation guidelines use value-added, non-value added, waiting time, cycle time, and lead time observation sheets. Waste is included in the DOWNTIME matrix. Followed by interviews and focus group discussions and the implementation of 5S and visual management (PRC order monitoring systems based on information technology).Results: Research on 50 samples of routine blood demand pre-intervention and 50 samples of post-intervention with PRC blood and first serial transfusion. The most samples pre- and post-intervention came from the Thalassemia Polyclinic, Inpatient Building A, and Emergency Room. Waste found includes over production, waiting, non-utilized talent, transportation, motion, and extra processing. Value added of routine blood service post-intervention decreased from 1 hour 26 minutes 49 seconds to 1 hour 22 minutes 52 seconds (5%). The post-intervention waiting time decreased from 48 minutes 19 seconds to 31 minutes 23 seconds (35%). The routine blood service lead time at the UPTD RSCM post-intervention decreased from 2 hours 35 minutes 31 seconds to 2 hours 7 minutes 47 seconds (18%). An efficient process of routine blood demand occurs with an increase in value added ratio from 56% to 65% (9%).Conclusion: Implementation of lean management, namely 5R and visual management (PRC order monitoring system based in information technology), can reduce the waiting time for routine blood services in UPTD RSCM. The routine blood service process at UPTD RSCM has become more efficient.Keywords: lean management, blood service, waiting time
Evaluasi Program Rujukan Terencana Maternal Risiko Tinggi Serta Pemanfaatan RTK di Kabupaten Boyolali
No full textLatar belakang : Derajat Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) masih menjadi permasalahan utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Salah satu permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan bagi negara berkembang seperti yang tertuang di dalam Sustainable Development Goal (SDGs) adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Di Kabupaten Boyolali kasus kematian ibu termasuk masih tinggi. Tahun 2018 jumlah kematian ibu sejumlah 15 orang. Program rujukan terencana maternal risiko tinggi merupakan salah satu program pemerintah untuk menurunkan jumlah kematian ibu. Meskipun sudah tersedia fasilitas puskesmas PONED, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan rumah sakit PONEK di Kabupaten Boyolali.Tujuan penelitian : Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan rujukan maternal risiko tinggi serta pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dalam rangka penurunan kasus kematian ibu di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.Metode penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap responden yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam proses pelaksanaan program rujukan terencana maternal risiko tinggi serta pemanfaatan rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Data sekunder didapatkan melalui observasi dokumen yang berhubungan dengan rujukan terencana di Kabupaten Boyolali Tahun 2018. Validitas data kualitatif dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.Hasil penelitian : pemanfaatan PONEK RSUD Pandan Arang belum maksimal, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) belum efektif digunakan, koordinasi dan pengawasan belum berjalan baik, pola rujukan menyebar ke berbagai rumah sakit, puskesmas PONED dan RSUD PONEK sudah memiliki SOP dan dijalankan, tenaga kesehatan yang ikut pelatihan PONED masih terbatas dan tenaga kesehatan di PONEK belum mengikuti pelatihan PONEK, alat kesehatan di PONED masih terdapat kekurangan, pembiayaan rujukan maternal berasal dari BPJS dan jampersal, Sistem komunikasi sudah tersedia melalui call center 119 namun belum optimal, ketersediaan alat transportasi rujukan sudah baik.Kesimpulan : Secara umum pelaksanaan program rujukan terencana maternal risiko tinggi dan pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Boyolali belum efektif, RTK Tidak cocok diterapkan di Boyolali, sebagian besar persyaratan rujukan terencana belum memenuhi standar PONED dan PONEK. Hanya SOP dan transportasi yang sudah memenuhi standar PONED dan PONEK.Kata Kunci: evaluasi, rujukan terencana, maternal risiko tinggi, rumah tunggu kelahira
Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Studi Kasus pada Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang
No full textPuskesmas-puskesmas di Kota Semarang masih mengalami kendala terkait penerapan BLUD, khususnya dalam perencanaan penganggaran. Tujuan penelitian menganalisis perencanaan penganggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya mengatasi faktor penghambat. Jenis penelitian adalah kualitatif, dengan informan dari unsur puskesmas Dinas Kesehatan Kota, dan BPKAD. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian (1) perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang belum maksimal; (2) Faktor penghambatnya meliputi regulasi, pelayanan, SDM, keuangan, sarana prasarana, kepemimpinan, manajemen puskesmas. Sementara faktor pendukung meliputi pelayanan, SDM, keuangan, dukungan Dinas Kesehatan Kota; dan (3) Upaya mengatasi hambatan mencakup upaya internal dan upaya eksternal. Saran penelitian adalah Dinkes Kota Semarang bersama BPKAD dan Puskesmas menyelenggarakan workshop atau lokakarya terkait penyusunan dokumen dan laporan yang dibutuhkan puskesmas; diterbitkan payung hukum; menyelenggarakan pelatihan keuangan dan administrasi; dan memfasilitasi untuk merekrut tenaga akuntansi
Keadilan Semi-Libertarianisme pada Sistem Kesehatan di Indonesia: Analisis Komparatif Pemikiran Bentham dan Kant terhadap Implementasi Konsep Keadilan pada Kebijakan BPJS – Kesehatan
Full text linkKeadilan sosial menjadi salah satu cita-cita bangsa Indonesia terutama dalam bidang kesehatan dimana masih banyak diskriminasi dan tidak meratanya pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasi dengan tujuan pemerataan kesehatan di seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat perbedaan pandangan dalam melihat konsep keadilan dalam bidang kesehatan terutama kebijakan BPJS. Utilitarianisme berfokus pada konsep kebahagiaan haruslah dapat dirasakan oleh kebanyakan orang. Berbeda dengan konsep libertarianisme yang memandang keadilan merupakan preferensi dari masing-masing individu. Penggunaan kedua teori tersebut sangat mempengaruhi jalanya kebijakan BPJS Kesehatan di Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan salah satu kebijakan penting yang dapat memberikan pemerataan kesehatan bagi masyarakat banyak sehingga sangat menarik melihat kecenderungan konsep keadilan yang digunakan oleh BPJS Kesehatan. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data terutama dari berita-berita media massa online yang bereputasi. Hasilnya, kajian ini mengukur konsep keadilan BPJS Kesehatan dengan tiga indikator, yaitu: Bebas dari diskriminasi dan kesetaraan, ethics of rights, dan ethics of care. Di masing-masing indikator tersebut, akan ditetapkan, apakah praktik BPJS Kesehatan masuk kategori libertarian atau utilitarian. Pertama, pada indikator bebas diskriminasi dan kesetaraan, praktik BPJS Kesehatan cenderung pada konsep semi-libertarianisme. Kedua, pada indikator ethics of rights, praktik BPJS Kesehatan cenderung pada konsep libertarianisme. Ketiga, pada indikator ethics of care, praktik BPJS Kesehatan cenderung pada konsep utilitarianisme. Berdasarkan tiga indikator keadilan tersebut, sistem BPJS Kesehatan memiliki kecenderungan pada konsep semi-libertarianisme. Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun dasar hukum pelayanan BPJS Kesehatan mengarah pada utilitarianisme, praktiknya cenderung pada libertarianisme.Social justice is one of Indonesia’s targets, mainly in the healthcare issue where discrimination and the lack of equality in the healthcare service are still found in many regions. By 2014, the BPJS-Healthcare started to operate itself with the aim of healthcare equality among Indonesian society. There is a different view in defining the concept of justice in the case of the healthcare issue, particularly in the BPJS Healthcare policy. The utilitarianism school argues that the concept of justice should be implemented for all people, while the libertarianism school says that justice is depending on personal preferences. Adopting these two schools can influence the implementation of the BPJS Healthcare policy in Indonesia. BPJS Healthcare is one of the essential policies in providing healthcare equality for society so that it is fascinating to be analyzed further, which justice school adopted by Indonesia’s BPJS Healthcare. Methodologically, this article is based on qualitative research by applying the case study approach. Library research is employed as the data-gathering technique primarily from news channels of reputable online mass media. This study investigates the justice concept of BPJS Healthcare with three leading indicators: free from discrimination and the importance of equality, ethics of rights, and ethics of care. Considering these three indicators, this study’s finding decides to classify each indicator into whether the utilitarian school or the libertarian school. First, in the indicator free from discrimination and the importance of equality, the implementation of the BPJS Healthcare intends to the semi-libertarianism school. Second, in the indicator of ethics of rights, the implementation of the BPJS Healthcare intends to adopt the libertarianism school. In the meantime, in the indicator of ethics of care, the implementation of the BPJS Healthcare seemingly applies to utilitarianism schools. Based on the three-justice indicator, the BPJS Healthcare system intends to adopt what so-called as “semi-libertarianism” school. It denotes the fact that although the system seems to adopt the utilitarianism school, the implementation of the policy tends to apply to the libertarianism school.
Tantangan Pencegahan Stunting pada Era Adaptasi Baru “New Normal” melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang
Full text linkStunting merupakan permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Kunci kesuksesan pencegahan stunting adalah pemantauan gizi dan pengukuran berat badan bayi dan balita yang dilakukan kader masyarakat di posyandu. Saat pandemi covid-19, kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan, dampak pandemi ini terhadap indonesia dapat menyebabkan generation lost di masa depan. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program-program pencegahan stunting di masa pandemi covid-19 ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif murni, yang mengambil lokasi di 2 (dua) desa yang merupakan Lokus stunting, yaitu Desa bayumundu dan Desa Tegalogog. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan maret dan Bulan Juli. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu (1) perencanaan dan sosialisasi (2) pendampingan dan pemberian motivasi kepada kelompok sasaran, (3) pelatihan pemanfaatan hasil pekarangan mendukung diversifikasi konsumsi pangan, (4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dampaknya, (5) pentingnya aspek promosi dan pemasaran. Jika pemberdayaan masyarakat optimal pada program-program ini maka pencegahan stunting di era new normal ini akan mendapatkan hasil yang optimal. Stunting is a health problem which is a priority to create quality of Indonesian human resources. The key to the success of stunting prevention is nutrition monitoring and weight measurement for infants and toddlers carried out by community cadres at the posyandu. During the co-19 pandemic, these activities could not be carried out, the impact of this pandemic on Indonesia could lead to lost generation in the future. Community empowerment is the key to the success of stunting prevention programs during the co-19 pandemic. This research is a purely descriptive study, which took place in 2 (two) villages which were stunting locus, namely Bayumundu Village and Tegalogog Village. When data is collected in March and July. Data is collected by in-depth interviews and literature studies. It can be concluded that there are 5 factors that influence the success of community empowerment programs, namely (1) planning and socialization (2) mentoring and providing motivation to target groups, (3) training in the use of the yard supporting the diversification of food consumption, (4) monitoring and evaluation of implementation the program and its impact, (5) the importance of promotion and marketing aspects. If optimal community empowerment in these programs prevents stunting in the new normal era will get optimal results.
Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19
Full text linkKota Depok merupakan wilayah pertama terdeteksinya Covid-19 di Indonesia dan juga wilayah dengan kasus tertinggi di Jawa Barat. Untuk menangani masalah ini maka diberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan kasus Covid-19 semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Metode yang dipakai yaitu metode kuantitatif dan potong lintang. Responden penelitian sebanyak 285 orang dengan metode accidental sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji nonparametric. Penelitian ini menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, yaitu jenis kelamin (p=0,005), tingkat pendidikan (p=0,036), pengetahuan (p=0,014), dan sikap (p=0,000). Kepatuhan PSBB semakin meningkat pada responden perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, pengetahuan baik, dan sikap yang mendukung terhadap kebijakan PSBB. Depok City is the first area to have Covid-19 detected in Indonesia and also the region with the highest cases in West Java. The Large-scale Social Restrictions Policy (PSBB) was implemented to handle this problem. However, some people did not obey the rules and Covid-19 cases were increased. The purpose of this study is to figure the factors related to community compliance with the Large-scale Social Restrictions Policy in Depok City. This research used a quantitative method and cross-sectional design. Respondents of the study were 285 people and used an accidental sampling method. Data analyzed by univariate and bivariate with the nonparametric test. The results of this study indicate the factors associated with the Large-scale Social Restrictions Policy are gender (p = 0.005), education level (p = 0.036), knowledge (p = 0.014), and attitude (p = 0.000). The Large-scale Social Restrictions Policy’s compliance is increasing among female respondents with higher education level, have good knowledge, and a supportive attitude towards the Large-scale Social Restrictions Policy.
Capaian Sasaran Keadilan Sosial dalam Layanan Jantung Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Padang
Full text linkSumatera Barat termasuk salah satu provinsi dengan angka penyakit jantung yang tinggi. Paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang luas membuat ketimpangan pelayanan penyakit jantung. Tujuan Penelitian ini adalah mengevaluasi capaian ketersediaan dan pemerataan layanan kesehatan jantung yang berkeadilan di kota Padang. Jenis Penelitian merupakan studi kasus pada layanan jantung yang dilakukan di kota Padang. Metode penelitian dengan mix methode. Data kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPJS Kesehatan. Data kualitatif diperoleh dari hasil indept interview terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketersediaan katerisasi jantung di tiga rumah sakit di Kota Padang, namun, hanya satu rumah sakit yang melayani peserta JKN, ketersediaan dokter Spesialis Jantung sudah memadai, kunjungan jantung dan total dana klaim jantung tertinggi pada kelompok PBPU dengan angka kunjungan (30,77%) dan total klaim (31,21%) menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan jantung belum merata dinikmati oleh segmen peserta PBI. Paket manfaat JKN khususnya pelayanan jantung dapat mudah diakses oleh peserta JKN karena fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan tersedia merata di kota Padang. Peserta JKN mendapatkan pelayanan yang adil kepada semua segmen peserta JKN. Namun, pemerataan pelayanan jantung belum merata dinikmati oleh semua segmen peserta JKN.
Pemanfaatan Data HDSS Sleman Untuk Evaluasi Pelayanan Hipertensi dan Diabetes Melitus Di Rumah Sakit
Full text linkData HDSS Sleman merupakan salah satu data ekternal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di rumah sakit. Pemanfaatannya dibeberapa negara dapat dikatakan sangat besar pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Kelebihan data HDSS dibandingkan data ekternal lainnya terletak pada data yang bersifat longitudinal dan memberikan data yang valid dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemanfaatan data HDSS Sleman untuk evaluasi pelayanan hipertensi dan diabetes mellitus di rumah sakit. Metode yang dipakai adalah mixed-method dengan desain explanatory. Hasil penelitian menunjukkan wilayah tempat tinggal merupakan faktor yang berhubungan dengan mutu pelayanan di RS pemerintah (p=0,000) dan swasta (p=0,002). Umur responden merupakan faktor yang berhubungan dengan mutu pelayanan di RS swasta (p=0,035) dan frekuensi rawat jalan (p=0,003). Selain itu, kepemilikan asuransi (p=0,020) juga menjadi faktor yang berhubungan dengan frekuensi rawat jalan di RS. Pada lama rawat inap di RS tidak ditemukan faktor demografi yang berhubungan. Lama rawat inap (p=0,000) dan frekuensi rawat jalan (p=0,000) di RS adalah faktor yang berhubungan dengan output perawatan responden. Data HDSS Sleman dapat memberikan informasi perbandingan pelayanan antara RS pemerintah dan swasta, akses pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap dan juga dampak dari pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Upaya memperkenalkan HDSS Sleman dinilai masih kurang dan pengembangan selanjutnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Potensi besar dalam pemanfaatan data HDSS Sleman tidak hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di RS, namun juga kesempatan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pemerintah dalam kebijakan kesehatan seperti yang dicontohkan beberapa negara. Sleman HDSS data is one of the external data that can be used to evaluate the quality of service in the hospital. Its use in several countries can be said to have a very big influence on health policymaking. The advantages of HDSS data compared to other external data lies in data that is longitudinal and provides valid data from time to time. This study aims to determine the potential use of Sleman HDSS data to evaluate hypertension and diabetes mellitus services in hospitals. The research used a mixed-method with an explanatory design. The results showed that the area of residence is a factor associated with the quality of service in government (p = 0.000) and private (p = 0.002) hospitals. Respondent's age was a factor associated with service quality in private hospitals (p = 0.035) and frequency of outpatient care (p = 0.003). Besides, insurance ownership (p = 0.020) is also a factor associated with the frequency of outpatient care in hospitals. There were no associated demographic factors in the length of stay in the hospital. Length of stay (p = 0,000) and frequency of outpatient care (p = 0,000) at the hospital are factors associated to the respondent's care output. Sleman HDSS data can provide information on the comparison of services between public and private hospitals, access to services both outpatient and inpatient, and also the impact of services provided to patients. Efforts to introduce the Sleman HDSS are considered insufficient and further development is expected following the needs of data users. The great potential in utilizing the Sleman HDSS data can not only be used to evaluate the quality of services in hospitals, but also the opportunity to provide the information needed for the government in health policies, as exemplified by several countries
Peran Pelatihan dan Pengembangan dan Pay Fairness terhadap Employee Engagment dengan Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan sebagai Moderasi
Full text linkLatar belakang: Keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit bergantung pada partisipasi perawat dalam memberikan perawatan yang berkualitas bagi pasien. Perawat yang engaged dengan pekerjaannya akan lebih proaktif dan menunjukkan inisiatif berkolaborasi dengan profesi lain dan berkomitmen pada kualitas performa yang tinggi. Ketika perawat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan, mendapatkan pay fairness dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan maka akan meningkatkan engagement. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah menguji peran pelatihan dan pengembangan dan pay fairness terhadap employee engagement perawat. Tujuan berikutnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan akan diuji perannya sebagai moderator dari hubungan pelatihan dan pengembangan dan pay fairness dengan employee engagement perawat. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik cross sectional survey. Subyek penelitian ini adalah 122 perawat di instalasi rawat inap kelas tiga RSUD Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat pengumpul data, selanjutnya hasil pengolahan datanya akan dianalisis menggunakan analisis regresi ganda. Hasil: Hasil penelitian menujukkan bahwa pelatihan dan pengembangan dan pay fairness merupakan prediktor dari employee engagement (F=3,938; R square=0,062; p<0,05). Selanjutnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan tidak berfungsi sebagai moderator dari hubungan antara pelatihan dan pengembangan dan pay fairness dengan employee engagement perawat. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian ini maka manajemen rumah sakit perlu memberikan program pelatihan dan pengembangan perawat yang cukup memadai untuk mendukung aktifitas kerja mereka. Organisasi juga perlu untuk meningkatkan trust dari perawat agar perawat merasa bahwa investasi energi, waktu, dan sumber daya pribadi mereka akan dihargai. Selain itu rumah sakit juga perlu meningkatkan komunikasi yang intensif dan media penyaluran aspirasi yang dikelola secara baik sehingga perawat merasa bahwa aktifitas kerjanya selama ini mendapat perhatian dan pengakuan dari manajemen