Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Analisis Program Telekolekting di BPJS Kesehatan KC Muara Bungo Tahun 2022
No full textLatar Belakang: Kolektibilitas iuran peserta segmen PBPU dan BP di BPJS Kesehatan KC Muara Bungo adalah 67,44% yang merupakan kolektibilitas terendah dibanding segmen lain. Telekolekting merupakan salah satu program yang bertujuan untuk memberikan informasi tagihan iuran kepada peserta PBPU menunggak via telepon. Dengan telekolekting diharapkan peningkatan kolektibilitas iuran peserta PBPU. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan program telekolekting sebagai upaya peningkatan kolektibilitas iuran peserta PBPU di BPJS Kesehatan KC Muara Bungo. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan purposive sampling dengan subjek penelitian berjumlah 12 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil: Prosedur telekolekting dimulai dari tahap persiapan, aktivitas telekolekting, monitoring dan evaluasi. Monitoring masih belum optimal dilaksanakan. Kendala pelaksanaan telekolekting terdiri dari kendala SDM, kendala sarana prasarana, kendala aplikasi, kendala data dan kendala peserta. Beberapa PTT telekolekting belum mendapatkan pelatihan dasar telekolekting, penempatan ruangan yang masih belum sesuai memerlukan perhatian dari KC Muara Bungo. Kolektibilitas Iuran KC Muara Bungo mengalami peningkatan setelah dilaksanakan telekolekting oleh PTT telekolekting. Kesimpulan: Terdapat peningkatan kolektibilitas iuran sejak dilakukan telekolekting oleh PTT telekolekting BPJS Kesehatan KC Muara Bungo namun perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan peningkatan kompetensi PTT telekolekting agar program telekolekting lebih optimal. ABSTRACT Background: The collectibility of contributions for PBPU and BP segment participants in BPJS Kesehatan KC Muara Bungo is 67.44%, which is the lowest collectibility compared to other segments. Telecollective is one of the programs that aims to provide information on contribution bills to PBPU participants in arrears via telephone. With telecollective, it is expected to increase the collectibility of pbpu participants' dues. Objective: This study aims to explore the implementation of the telecollecting program as an effort to increase the collectibility of PBPU participants' contributions at BPJS Kesehatan KC Muara Bungo. Methods: This study is a qualitative descriptive study. Researchers used purposive sampling with 12 study subjects. Data collection was carried out by in-depth interviews and document reviews. Results: Prosedur telecollecting starts from the preparation stage, telecollecting activities, monitoring and evaluation. Monitoring is still not optimally implemented. The obstacles to the implementation of telecollecting consist of HR constraints, infrastructure constraints, application constraints, data constraints and participant constraints. Some telecollecing PTTs have not received basic telecollecting training, the placement of rooms that are still not suitable requires attention from KC Muara Bungo. The collectibility of Muara Bungo KC dues has increased after being carried out telecollecting by PTT telecollecting. Conclusion: There has been an increase in the collectibility of contributions since telecollecting was carried out by PTT telecollecting BPJS Kesehatan KC Muara Bungo but it is necessary to monitor consistently and improve the competence of telecollecting PTT so that the telecollectic program is more optimal.
Determinan Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Care pada Masa Pandemi COVID-19
Full text linkPandemi COVID-19 membatasi akses di seluruh sektor termasuk pelayanan antenatal care menyebabkan pelaksanaannya menjadi terhambat. Pemerintah menghimbau agar pelayanan kesehatan tetap terlaksana dengan semestinya terutama pelayanan antenatal care yang penting untuk dilakukan pada ibu hamil. Namun setelah dilakukan penyesuaian, frekuensi kunjungan ibu hamil masih rendah. Ibu hamil yang enggan melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19 serta kurang mendapatkan dukungan dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan antenatal care ibu hamil pada masa pandemi COVID-19 di Puskesmas Campurejo Kota Kediri. Utilisasi pelayanan antenatal care berdasarkan terpenuhinya jumlah kunjungan minimal pemeriksaan antenatal serta melakukan pemanfaatan kembali setelah vacuum pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Juli 2022 dengan metode kuantitatif serta menggunakan pendekatan cross sectional. Besar sampel 75 ibu hamil, metode pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara, serta dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan antenatal care yaitu pengetahuan (p-value=0.000), penilaian individu (p-value=0.001), nilai keyakinan (p-value=0.001), dukungan keluarga (p-value=0.001), persepsi manfaat (p-value=0.001), persepsi hambatan (p-value=0.000), dan isyarat untuk bertindak (p-value=0.000). Sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan utilisasi pelayanan antenatal care yaitu pemberi pelayanan kesehatan (p-value=0.105). Perlu dilakukannya kerja sama antara pihak puskesmas dan kader ibu hamil untuk melakukan desiminasi informasi terkait pemeriksaan antenatal care, pendampingan kepada ibu hamil dan anggota keluarganya, perlengkapan USG, pengadaan sarana media KIE terkait pemeriksaan antenatal care, serta kerja sama dengan bidan wilayah dan kader dalam monitoring perkembangan kehamilan ibu melalui whatsapp.
Analisis Kesiapsiagaan Manajemen Kegawatdaruratan dan Bencana Berdasarkan Hospital Safety Index (HSI) PAHO/WHO di RS DKT Dr. Soetarto Yogyakarta
Full text linkLatar Belakang : Kejadian bencana (event) hampir dapat menimbulkan krisis kesehatan termasuk menyebabkan tidak berfungsinya pelayanan kesehatan. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) melanjutkan paradigma Hyogo Framework for Action (2005-2015) dari Penanggulangan Bencana ke Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kunci untuk setiap keberhasilan menguasai krisis adalah dipersiapkan dengan baik. Kesiapsiagaan atau preparedness adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan rumah sakit tertuang dalam Hospital Disaster Plan (HDP). Mengukur tingkat keselamatan rumah sakit dalam situasi bencana penting untuk mengurangi risiko di bidang kesehatan. Tujuan rumah sakit aman adalah RS tidak terlalu rentan tetapi lebih aman dan lebih siap menghadapi keadaan darurat dan bencana. Salah satu instrumen penilaian dalam dokumen (HDP) adalah Hospital Safety Index (HSI) assessment dan bisa dilakukan secara mandiri (self assessment). Penilaian dalam HSI termasuk modul 4 atau Manajemen Kegawatdaruratan dan Bencana yang menilai koordinasi aktivitas manajemen kegawatdaruratan dan bencana; perencanaan penanggulangan bencana rumah sakit; manajemen informasi dan komunikasi; sumber daya manusia; logistik dan keuangan; layanan pasien dan layanan penunjang; serta evakuasi, dekontaminasi dan sistem keamanan. Salah satu institusi yang selalu dilibatkan dalam upaya pelayanan kesehatan pada kejadian krisis kesehatan adalah TNI dan RS DKT Dr. Soetarto Yogyakarta termasuk rumah sakit umum yang dinaungi oleh TNI AD dan sudah terakreditasi SNARS Edisi 1 Utama pada tahun 2019, sudah memiliki Struktur Kewaspadaan Bencana namun belum memiliki kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang dalam dokumen Hospital Disaster Plan (HDP) sehingga kesiapan RS menghadapi bencana belum memadai.Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi level kesiapsiagaan, kapasitas, kendala dan hambatan dalam manajemen kegawatdaruratan dan bencana pada RS DKT Dr. Soetarto Kota Yogyakarta Provinsi DIY sesuai dengan Hospital Safety Index (HSI) serta solusi yang mungkin bisa diterapkan.Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi (mixed-methods research) dengan sequential explanatory design. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Data primer menggunakan self-assessment Hospital Safety Index (HSI) checklist yang dilakukan rumah sakit dan penilaian HSI oleh evaluator melalui pedoman wawancara kelompok terfokus (focus group discussion), observasi, dan inspeksi. Data sekunder menggunakan dokumen pendukung penanggulangan bencana rumah sakit. Analisis data menggunakan Framework-Analysis.Hasil : Dr. Soetarto Yogyakarta setelah dinilai oleh RS dan peneliti adalah B dengan penilaian oleh RS memiliki indeks keamanan 0,43 dan indeks kerentanan 0,57, dan penilaian oleh peneliti memiliki indeks keamanan 0,65 dan indeks kerentanan 0,35.Kesimpulan : Fasilitas kesehatan dinilai dapat bertahan pada situasi bencana, tetapi peralatan dan pelayanan penting lainnya berada dalam risiko. Ini juga berarti bahwa tindakan perbaikan diperlukan dalam jangka pendek. Status kesiapsiagaan cukup memadai tetapi masih berpotensi gagalnya fungsi rumah sakit dalam merespon bencana. Kata Kunci : Kesiapsiagaan, indeks keamanan rumah sakit, HSI PAHO/WHO, manajemen kegawatdaruratan dan bencan
KESENJANGAN KETERSEDIAAN LAYANAN CARDIOVASCULAR DISEASES (CVD) DI SUMATERA UTARA
No full textPenyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah atau Cardiovascular Diseases(CVD) merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian baik di tingkat global, nasional,maupun daerah. Policy brief ini berfokus pada ketidakmerataan persebaran dokter spesialisjantung dan pembuluh darah (Sp.JP) di Provinsi Sumatera Utara. Dokter Sp.JP hanya tersedia di sebagian kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan jumlah yang paling banyak ada di Kota Medan. Ketidakmerataan ini berdampak pada akses dan ketersediaan pelayanan jantung didaerah. Selain itu, hal ini juga menjadi kendala dalam penanganan penyakit jantung dan dapatmemengaruhi angka kesakitan dan kematian.Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan distribusi dokter kardiologis dengan insentif yangmemadai, beasiswa program dokter Sp.JP dengan ikatan dinas untuk putra daerah danperjanjian mengabdi di daerah, serta adanya kebijakan “flying doctor” ke daerah-daerah guna mengantisipasi ketimpangan pelayanan CVD di daerah tujuan
Upaya Rumah Sakit dalam Merespon Pandemi COVID-19 berbasis WHO SPRP 2021: Scoping Review
Full text linkLatar Belakang: Pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia turut memberikan dampak yang besar bagi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan menghadapi berbagai tantangan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan, baik pada penderita COVID-19 maupun pasien umum di Rumah Sakit.Tujuan: Mengidentifikasi upaya rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 di dalam merespon pandemi COVID-19 berbasis WHO SPRP 2021Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan desk research serta menggunakan penelusuran dokumen dan informasi yang tersedia melalui metode scoping study. Penelusuran dilakukan dari 2 basis data jurnal daring yaitu Google Scholar dan Pubmed. Judul/abstrak hingga full text dilakukan 3 tahap skrining secara independen oleh penulis. Proses ekstraksi dan sistesis data dilakukan dari agustus-september 2021. Proses seleksi dilaporkan dengan PRIMA chart dan kemudian diekstraksi dalam format ekstraksi untuk kemudian menjelaskan gambaran umum terhadap literatur dan tema yang ditemukanHasil Penelitian: Jumlah artikel yang digunakan dalam scoping review ini berjumlah 19 artikel. Artikel-artikel ini membahas mengenai penegakan diagnosis, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), dan manajemen kasus terkait COVID-19. Solusi yang dipaparkan dalam artikel yang kami inklusikan adalah terkait alat diagnosis COVID-19, pemeriksaan CT-dada dapat direkomendasikan apabila pemeriksaan RT-PCR menunjukan hasil negatif pada pasien suspek COVID-19, pemeriksaan sputum dan BAL menunjukan angka positif tertinggi. Terkait PPI, peningkatan kompetensi staf melalui pelatihan, edukasi kepada seluruh staf dan pengunjung mengenai pentingnya penerapan hand hygiene dan etika bernafas, dan pemantauan rutin kesehatan staf rumah sakit dapat direkomendasikan sebagai upaya PPI di rumah sakit. Terakit manajemen kasus setiap negara memiliki caranya tersendiri dalam menangani kasus COVID-19, terdiri dari pemeriksaan fisik, wawancara awal, pemeriksaan laboratorium darah, CT-Scan dada, pemeriksaan tes swab, pemasangan oksigen, ventilasi mekanik, pemberian obat antivirus, obat penunjang gejala pernapasan, suplemen dan multivitamin.Kesimpulan: Diagnosis awal, PPI dan manajemen kasus COVID-19 merupakan hal yang perlu diidentifikasi sedini mungkin, karena dapat berdampak bagi keselamatan pasien dan staf rumah sakit dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi rumah sakit
Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bantul Periode Januari 2022-Mei 2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021
No full textLatar Belakang : Pemerintah DI Yogyakarta telah melakukan program vaksinasi COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan target 2.879.699 orang untuk dosis 1 dan 2, dimana capaian dosis tahap pertama sebesar 54,8%, dan 23,69% untuk capaian kedua. Kabupaten Bantul menjadi prioritas untuk penerimaan vaksin COVID-19 di DIY, dengan target cakupan 767.047 dosis, dan capaian 68% untuk dosis pertama, dan 38% untuk dosis kedua. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan untuk analisis cakupan vaksin di Kabupaten Bantul dengan berpedoman Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021.Metode: Penelitian ini dilakukan di Dinas kesehatan Kabupaten Bantul secara kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian Participatory action research, dengan pendekatan Riset Implementasi melalui wawancara mendalam. Data dianalisis dengan content analysis melalui transcript, coding, reduce coding, kategorisasi dan penentuan tema. Data hasil analisis diintegrasikan dalam bentuk kajian narasi untuk dilakukan interpretasi permasalahan sehingga dapat disusun rekomendasi.Hasil Penelitian: Didapatkan hasil monitoring penelitian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, yang terkait dengan faktor pendukung dan faktor penghambat, untuk rekomendasi dari penelitian didapatkan hasil perlunya kebijakan yang konsisten dan strategi dalam mensosialisasikan kepada masyarakatdan kualitas kelayakan masa berlaku vaksin COVID-19 perlu diperhatikan sesuai dengan jadwal pemberian.Kesimpulan: Hasil monitoring yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang mempengaruhi pemberian vaksin COVID-19 di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 dalam hal beban kerja yang dirasakan, kurangnya kesadaran masyarakat, kesulitas memproyeksi, kurangnya sarana dan prasarana dan kebijakan yang tidak konsisten
Kesehatan Digital dan Disrupsi Digital pada Layanan Kesehatan di Rumah Sakit
Full text linkKesehatan digital mengubah penyediaan layanan kesehatan di seluruh dunia untuk memenuhi tantangan yang terus berkembang akibat bertambahnya populasi yang menua dengan berbagai kondisi kronis. Transformasi digital dan inovasi disruptif menggambarkan reorientasi komprehensif industri termasuk model bisnisnya karena datangnya zaman teknologi digital yang berupa digitalisasi produk, layanan, dan proses. Adapun produk kesehatan digital dapat berupa kesehatan elektronik (eHealth), kesehatan seluler (mHealth), teknologi informasi kesehatan, telekesehatan atau telekonsultasi (telehealth/telemedicine). Semua produk digital tersebut, jika tidak bisa diaplikasikan dalam waktu sekarang dan mendatang akan menyebabkan disrupsi digital dalam layanan kesehatan tradisional di RS. Artikel ini akan membahas secara singkat mengenai kesehatan digital dan disrupsi digital pada layanan kesehatan di RS
Rapid Assessment: Resiliensi Sistem Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular terhadap Pandemi COVID-19 di Puskesmas Kabupaten Sleman
No full textPandemi Covid-19 telah berdampak terhadap terganggunya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan penyakit tidak menular. Studi ini mengeksplorasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelayanan kesehatan penyakit tidak menular dan respon sistem di Puskesmas dalam menghadapinya. Studi ini merupakan studi kualitatif dengan desain kajian cepat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang terdiri dari 4 orang dari Dinas Kesehatan, 4 orang Kepala Puskesmas dan 4 orang pengelola program penyakit tidak menular. Hasil penelitian menunjukkan pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan Posbindu/Posyandu Lansia, kunjungan rumah dihentikan sementara dan jumlah kunjungan pasien menurun. Faktor penyebab terganggunya pelayanan PTM antara lain kebijakan PPKM, ketakutan masyarakat dan kader, refocussing anggaran, penambahan beban kerja pada SDMK PTM dan minimnya inovasi. Respon yang muncul antara lain mengurangi jam kerja dan pelayanan, memisahkan alur pelayanan pasien, bekerjasama dengan promkes untuk mengajak masyarakat kembali kontrol, merangkaikan kegiatan screening PTM sekaligus dengan screening Covid-19,vaksinasi dan penimbangan balita serta memaksimalkan pendataan pasien melalui program kerjasama tersebut, mengikuti workshop manajemen PTM dan mengaktifkan kembali Posbindu institusi saat kasus sudah melandai. Beberapa Puskesmas menerapkan telekonsultasi dan mengajak pasien kontrol kembali melalui grup Whatsapp
Pencapaian Target Angka Kematian Neonatus dan Bayi dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Langkah Strategis Selanjutnya
Full text linkPeningkatan status Kesehatan ibu dan anak adalah satu dari lima indikator prioritas pembangunan kesehatan 2020-2024 Indonesia. Kesehatan anak dapat diukur dari indikator kematian neonatal, bayi, dan balita. Target Angka Kematian Neonatus (AKN) tahun 2024 adalah di bawah 10 dan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) dibawah 16 per 1000 kelahiran. Tulisan ini bertujuan menggambarkan pencapaian target AKN dan AKB dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan upaya program apa yang telah dilakukan antara tahun 2017 sampai 2019. Studi evaluasi dilakukan dengan menganalisis data sekunder dari Profil Kesehatan Indonesia dan data-data lain berkenaan dengan kegiatan program KIA serta data dari DaSK (Dashboard Sistem Kesehatan Nasional dan Provinsi). Hasil menunjukkan tahun 2019 berdasarkan data dari bank dunia AKN 12,2; AKB 20,2 per 1000 kelahiran hidup. Upaya kesehatan untuk wilayah timur Indonesia harus ditingkatkan dalam hal penguatan SDM kesehatan, ketersediaan sediaan farmasi, sarana produksi dan distribusi di Indonesia, pelaksanaan program KIA dan pemberdayaan masyarakat.
Evaluasi Program Pencegahan Stunting di Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau
Full text linkPuskesmas Simpang Periuk memiliki peran dalam mencegah dan menanggulangi masalah stunting di wilayah kerjanya, yaitu melalui inovasi program kesehatan Pak Camat (Pantau Kilat Calon Mama Terpadu) dan Tebu Manis (Tepung Bubur Masak Praktis). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Pak Camat dan Tebu Manis menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari aspek input, proses, dan output. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Informan penelitian ini berjumlah 12 orang meliputi: 1 bendahara Puskesmas, 1 pengelola program dan 4 petugas program, serta 6 peserta program yang ditentukan secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pada aspek input, diperlukan tambahan sumber daya manusia untuk program Tebu Manis dan juga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan yang dapat bersumber dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional atau dana desa. Pelaksanaan kedua program berjalan dengan baik, meskipun promosi kepada khalayak yang lebih luas perlu ditingkatkan. Kemudian output dari kedua program tersebut telah tercapai sehingga berkontribusi dalam mencegah dan mengurangi stunting di wilayah kerja Puskesmas Simpang Periuk. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Pak Camat dan Tebu Manis dilihat dari sisi input, proses, dan output sudah cukup optimal