Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Filantropi di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI
Full text linkLatar belakang: Pandemi COVID-19 mulai menjangkit seluruh dunia sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh SARS CoV-2 dan ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non-Alam. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan menurunkan angka transmisi COVID-19 yaitu dengan pembatasan aktivitas sosial. Kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial telah memberi dampak signifikan terhadap penurunan kunjungan rumah sakit sejak bulan Maret 2020. Berbagai upaya dilakukan oleh rumah sakit untuk bertahan di kondisi pandemi COVID-19, salah satunya dengan filantropi. RSIY PDHI mulai mengembangkan kegiatan filantropi sejak awal berdiri. Berbagai kegiatan filantropi yang saat ini dikembangkan terbagi dalam 5 kategori yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan sosial. Pengelolaan dana filantropi RSIY PDHI berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang masuk ke RSIY PDHI Peduli. RSIY PDHI Peduli merupakan lembaga dibawah Yayasan RSIY PDHITujuan: Mengidentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas filantropi di RSIY PDHI dan mengeksplorasi potensi filantropi di RSIY PDHI.Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Responden dipilih dengan cara purposive sampling. Dari masing-masing kategori responden akan dipilih sampel sebanyak 2-3 orang sampai tujuan penelitian tercapai. Analisis data penelitian dilakukan secara tematik.Hasil dan Pembahasan: Kunjungan rawat jalan dan rawat inap di beberapa RS area Sleman timur mengalami penurunan di bulan April 2020. Kondisi keuangan RSIY PDHI mengalami penurunan selama pandemi berlangsung. Dalam kegiatan filantropi RSIY PDHI terjadi penurunan jumlah infaq atau sedekah, namun jumlah zakat meningkat sejak awal terjadi pandemi. Donasi non tunai meningkat signifikan sebesar Rp 198.316.094. Total pengeluaran selama pandemi naik sebesar 160% dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan analisa lingkungan bisnis internal dan eksternal untuk menggali potensi filantropi di RSIY PDHI, strategi jangka panjang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan RSIY PDHI Peduli akan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dan membuat Pelayanan atau Fasilitas Pelayanan dari Wakaf atau Zakat. Sementara dalam jangka pendek 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk merealisasikan pembuatan poliklinik gratis bagi masyarakat tidak mampu, dan memperluas kerja sama dengan mitra RSIY PDHI dalam kegiatan filantropi.Kesimpulan: Saat pandemi terjadi kenaikan pengeluaran rumah sakit dibandingkan kondisi sebelum pandemi namun terdapat peningkatan pemasukan dalam aktifitas filantropi, terutama dari donasi non tunai. Dengan dilaksanakannya kegiatan filantropi ini meningkatkan reputasi yang baik bagi RS Islam Yogyakarta PDHI
Peran Pendanaan Filantropi islam dalam penanganan COVID-19 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
No full textLatar belakang: WHO mengumumkan Corona Virus Disease sebagai Pandemi Global pada tanggal 11 maret 2020. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak penyebaran Virus COVID-19. Pembiayaan menjadi masalah bagi rumah sakit, Diperlukan sumber pembiayaan alternatif, salah satunya adalah Filantropi yang bersumber dari keagamaanMetode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengambilan sampel secara purposive sampling dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi.Hasil: Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah lama melaksanakan kegiatan filantropi jauh sebelum pandemi ini terjadi dan masih berlangsung hingga saat ini, sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 diawal persiapannya mengalami berbagai macam kendala-kendala, rumah sakit melakukan langkah-langkah strategis.kegiatan filantropi rumah sakit dilakukan oleh KL Lazismu dengan berbagai macam metode mengumpulkan dana untuk bantuan penanganan COVID-19. Lazismu mengelola dana Zakat Infaq dan Sedekah yang berasal dari karyawan dan public. Biaya rumah sakitpun meningkat dari tahun ke tahun . Filantropi islam yang dijalankan rumah sakit berbagai macam kendala baik itu kendala sarana prasarana, Alat Kesehatan, Kebijakan, SDM dan pembiayaan. Filantropi islam yang dilaksanakan KL Lazismu dalam sistem pembiayaan Kesehatan memiliki peran sebagai Revenue, pooling dan purchasing . Filantropi islam dalam JKN dapat menjadi pengisi gap antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan KesehatanKesimpulan: Filantropi islam merupakan potensi besar bagi sistem pembiayaan Kesehatan Indonesia, memiliki peran sebagai Revenue, pooling dan purchasing yang memiliki katahanan dimasa pandemi, sebagai pelengkap bagi JKN
Strategi Kebijakan Keuangan Negara Berdasarkan Proporsi Kebutuhan Dalam Upaya Pengentasan Pandemi Covid-19 di Indonesia
Full text linkKeuangan adalah salah satu aspek penting selain aspek kesehatan yang harus menjadi fokus perhatian saat pandemi terjadi, termasuk saat pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan negara merupakan hal yang sangat krusial dalam mengawal APBN sampai akhir tahun anggaran. Regulasi dan kebijakan pendapatan, penatausahaan keuangan dan maksimalisasi penggunan barang milik level pusat dan daerah harus dioptimalisasikan demi stabilitas ekonomi nasional. Tujuan: Mengidentifikasi strategi kebijakan keuangan negara berdasarkan proporsi kebutuhan dalam upaya menangani pandemi yang masih berlangsung dan meminimalisir dampak ikutan yang akan terjadi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain non eksperimental (Cross Sectional). Menggunakan analisa pustaka atau library research yang berasal dari beberapa sumber seperti laporan Kemenkeu, Kemnaker, BPS, dan beberapa artikel terkait penelitian. Hasil: Kebijakan fiskal untuk penerimaan negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang instentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Virus Covid-19; Kebijakan fiskal untuk pengeluaran negara dibagi menjadi 3 langkah yaitu 1. Penerbitan Surat Utang (SUN) 2. Melakukan Refocusing APBN 2020 , dan 3. Konsekuensi Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Penanggulanan Covid-19; Strategi kebijakan fiskal terhadap output perekonomian Indonesia dengan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian; Strategi fiskal pada inflasi yaitu dengan stimulus 1, 2 dan 3; Kebijakan pemerintah daerah berfokus pada realokasi anggaran dan refocusing program; Anggaran kesehatan dan kebijakan bidang kesehatan menjadi fokus penganggaran; Analisis proporsi kebutuhan dibagi menjadi beberapa aspek yaitu kesehatan; perlindungan sosial; sektoral, K/L & Pemda; Insetif Usaha; UMKM; dan pembiayaan korporasi. Kesimpulan: Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan. Peran penting sektor keuangan dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional membutuhkan tatanan regulasi dan praktek yang serasi. Berbagai level pemerintahan maupun swasta diharuskan memiliki visi dan misi yang sama sehingga stabilitas ekonomi dan pengentasan dampak pandemi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Program Desa Tanggap COVID-19 di Desa Leyangan dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan
Full text linkCoronavirus Disease 2019 (COVID-19) dideklarasikan sebagai pandemi global pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengambil langkah mitigasi dan menetapkan beberapa kebijakan agar penanganan COVID-19 mempunyai payung hukum yang legal. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020, Dana Desa diprioritaskan untuk upaya penanggulangan pandemi COVID-19 melalui program Desa Tanggap COVID-19. Desa Leyangan merupakan salah satu desa dengan dengan kasus COVID-19 terbanyak di Kecamatan Ungaran Timur. Serapan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 sudah cukup besar yaitu sebanyak 44,6% dari total keseluruhan dana desa Leyangan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan dana desa pada Program Desa Tanggap COVID-19 di Desa Leyangan dari aspek konten, konteks, proses dan aktor kebijakan. Desain penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui indepth interview (wawancara mendalam). Penelitian dilakukan terhadap 9 responden yang terlibat dalam kebijakan dana desa. Kebijakan dana desa untuk pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 di Desa Leyangan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: belum terdapatnya standar pelaksanaan dan target capaian yang terukur pada kebijakan terkait; masih terdapat pemerintah desa maupun masyarakat yang kurang menerapkan protokol kesehatan; kurangnya partisipasi anggota tim Tanggap COVID-19. Diperlukan advokasi kepada pemerintah desa membuat standar pelaksanaan program dan target capaian yang terukur, serta penetapan regulasi yang jelas dan spesifik terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 terutama di tingkat desa sesuai dengan kondisi di Kabupaten Semarang
Penggunaan Theoretical Framework of Acceptability untuk Menilai Program Pencegahan Kehamilan Remaja: Dalam Konteks Penaggulangan Stunting di DI Yogyakarta. Using the Theoretical Framework of Acceptability for assessment of the preventing teen pregnancy program: In the context of stunting reduction in Yogyakarta
No full textPregnancies that occur at a younger age should be avoided because they are the root cause of childhood growth retardation. This study aims to assess the innovation of early pregnancy prevention programs (namely Emping Jamil or in Bahasa, Pendampingan Remaja untuk Ibu Hamil)) using the Theoretical Framework of Acceptability (TFA). This research is a mixed-method with quantitative data for assessing program indicator achievements, early pregnancy incidence, and stunting prevalence. Meanwhile, qualitative research was carried out with a rapid assessment procedure (RAP) design. The research was conducted in Terong Village, Dlingo II Health Center, Bantul Regency, Yogyakarta in July-August 2022. Quantitative data is analyzed by trend, and qualitative data is analyzed by theme. As a result, the Dlingo II Health Center implemented a program for preventing early pregnancy Emping Jamil since 2016. During 2016–2021, all program indicators increased, while the rate of early pregnancy and stunting prevalence decreased. The results of the TFA analysis stated that the Emping Jamil program is very linear with the government's efforts to overcome stunting through early pregnancy prevention (ethics), increasing knowledge, understanding, and public perception of the health of pregnant women and toddlers (perception of effectiveness), and all components of society understand how to have a positive attitude towards interventions (positive affective attitudes), play an active role and support the program (koherence), and increasing of pregnant women well-being, adolescent understanding of pregnancy, delaying the age of marriage, and reducing the prevalence of stunting (effectiveness of the intervention). The program is supported by financing derived from waste banks, community funds, and Puskesmas and is carried out by trained adolescent assistance personnel (burden). In conclusion, the Emping Jamil program can be accepted by all communities so that it succeeds in eliminating early pregnancy, improving the welfare of pregnant women, and reducing the stunting prevalence
Peluang dan Tantangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia: Studi Kebijakan
Full text linkKesuksesan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional harus didukung oleh berbagai pihak tanpa terkecuali fasilitas kesehatan swasta. Akan tetapi di lapangan masih terdapat permasalahan terkait dengan tarif yang dianggap belum memadai bagi fasilitas kesehatan terutama fasilitas kesehatan swasta. Permasalahan lain adalah enggannya fasilitas kesehatan swasta untuk bekerjasama dengan JKN dikarenakan permasalahan tarif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peluang dan hambatan tarif bagi fasilitas kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu menggunakan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam baik secara online dan offline di tahun 2021. Data sekunder menggunakan studi literatur, antara lain buku dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan berdasarkan sebuah perikatan, masing-masing para pihak memiliki hak dan kewajiban, fasilitas kesehatan publik merupakan perintah dari PerPres No 82 tahun 2021. Hak dan kewajiban harus diimbangi dengan kualitas pelayanan, keadilan bagi para pihak dimana peserta tidak hanya di fokuskan ke askes publik saja akan tetapi berdasarkan asas manfaat yang didapatkan oleh peserta dan pelayanan kesehatan swasta.
Implementasi Kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember
Full text linkPenyandang disabilitas kerap mendapatkan perlakuan diskrimitatif seperti masih terbatasnya akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, Ketua Dewan Pembina PERPENCA (Persatuan Penyandang Cacat) Kabupaten Jember menyebutkan bahwa infrastruktur dan sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan belum terdistribusi secara merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi pemenuhan hak kesehatan berdasarkan variabel isi kebijakan, konteks implementasi dan dampak kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Implementasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan berupa upaya pelayanan kesehatan preventif dan promotif serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember telah disesuaikan dengan isi kebijakan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Berdasarkan konteks implementasi kekuasaan kebijakan mencakup pada wilayah Kabupaten Jember. Karakteristik lembaga pelaksana sebagai yang menyediakan fasilitas dan merancang penganggaran dana, dirasa belum seluruhnya pelaksana mengetahui adanya peraturan daerah terkait. Meskipun, secara garis besar kepatuhan dan daya tanggap lembaga legislatif maupun eksekutif dalam implementasi dinilai baik oleh masyarakat. Implementasi kebijakan ini juga memberikan dampak positif maupun negatif yang dirasakan mulai dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Kebijakan pelindungan dan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember telah diimplementasikan, namun perlu dilakukan evaluasi kebijakan untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan serta pengembangan kebijakan
Kepuasan Terhadap Layanan Aplikasi PACS Online di RS National Hospital Surabaya
Full text linkLatar belakang: Aplikasi PACS online merupakan aplikasi yang digunakan oleh RS. National Hospital Surabaya untuk menyimpan data gambar digital Radiologi yang dapat diakses oleh internal rumah sakit dan pasien. Penerapan aplikasi PACS online di RS. National Hospital Surabaya belum maksimal dikarenakan penggunaan pasien masih 50-60%, maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang kepuasan layanan aplikasi PACS online di RS. National Hospital Surabaya.Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan terhadap layanan aplikasi PACS online di RS. National Hospital Surabaya.Metode: Metode untuk penelitian ini menggunakan teori HOT-Fits dan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan Mixed Method Research (KUANTITATIF dan kualitatif).Hasil: Populasi penelitian ini adalah pengguna aplikasi PACS online di RS. National Hospital, dengan jumlah sampel 133 responden yang mengisi kuesioner dan 10 responden yang diwawancarai. Hasil penelitian dengan korelasi menunjukkan ada hubungan antara kualitas sistem dengan kepuasan pengguna, kualitas informasi dengan kepuasan pengguna, kualitas layanan dengan kepuasan pengguna dan ada hubungan secara simultan kualitas layanan, kualitas informasi, dan kualitas layanan dengan kepuasan pengguna aplikasi PACS online di RS. National Hospital Surabaya.Kesimpulan: Hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan ada pengaruh secara simultan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan dengan kepuasan pengguna aplikasi PACS online di RS. National Hospital dengan nilai sebesar 84,3%. Sedangkan sisanya (100% - 84,3% = 15,7%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Saran yang diberikan yaitu memonitoring dan mengevaluasi kepuasan pengguna aplikasi PACS online, mengevaluasi dan menerapkan masukkan dari pengguna aplikasi PACS online, dan pengoptimalan dukungan manajemen puncak dalam evaluasi penerapan aplikasi PACS online
Dampak Harga Rokok, Displai Toko, Covid-19, dan Tarif Cukai konsumsi Rokok
Full text linkIndonesia menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah China dan India. Jumlah perokok di Indonesia cenderung meningkat dari jumlah penduduk Indonesia. Faktor-faktor yang berdampak pada konsumsi rokok antara lain harga rokok, displai toko, pandemi Covid-19, dan tarif cukai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak harga rokok, displai toko, covid-19, dan tarif cukai terhadap konsumsi rokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan sejak 16 Oktober hingga 13 November 2020. Instrumen penelitian menggunakan lembar wawancara mendalam dan langsung dengan peserta. Wawancara ditranskripsi kata demi kata dan dianalisis menggunakan adaptasi Haase dari fenomenologis Colaizzi. Analisis data penelitian menggunakan analisis konten dengan perangkat lunak Atlas.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga rokok, displai toko, covid-19, dan tarif cukai tidak berdampak pada konsumsi rokok
Determinan Klaim Pending Asuransi Kesehatan di Third Party Administrator (TPA) PT X Tahun 2021
No full textBerdasarkan data klaim asuransi tipe cashless tahun 2021 di Third Party Administrator Halodoc (TPA) terdapat 1.580 dokumen klaim yang pending dari total pengajuan klaim 16.020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan terjadinya klaim pending di TPA Halodoc serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif dengan desain penelitian retrospektif. Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan simple random sampling dengan rumus slovin dan diperoleh sebanyak 280 dokumen klaim. Instrumen yang digunakan yaitu telaah dokumen yang dianalisis dengan univariat dan bivariat. Hasil penelitian menggunakan uji fisher exact menunjukkan bahwa variabel kelengkapan dokumen klaim, kelengkapan pengisian resume medis, dan keterlambatan pengiriman dokumen klaim berhubungan dengan terjadinya klaim pending di TPA Halodoc dengan p-value < 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan seluruh variabel bebas kelengkapan dokumen klaim, kelengkapan pengisian resume medis, dan keterambatan pengiriman dokumen klaim dengan variabel terikat yaitu klaim pending di TPA Halodoc tahun 2021. Sehingga fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Halodoc perlu melakukan evaluasi rutin terhadap ketidaklengkapan dokumen klaim, mengadakan sosialisasi SOP tentang pengisian lembar resume medis, memperkuat fungsi tenaga verifikator di fasilitas kesehatan untuk melakukan verifikasi awal sebelum dokumen klaim dikirimkan ke TPA Halodoc. Selain itu Halodoc perlu melakukan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan jika terdapat kebijakan baru terkait pengajuan dan penagihan klaim di TPA Halodo