Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Masa Pandemi COVID-19 pada FKTP di Kota Malang
Full text linkPenyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes melitus tipe II menempati tiga penyakit tidak menular tertinggi di Indonesia yang dapat menyebabkan kematian. Pasien COVID-19 dengan komorbid hipertensi dan diabetes melitus tipe II berisiko mengalami gejala berat seperti gagal napas hingga kematian. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) selama masa pandemi tetap harus terlaksana melalui berbagai penyesuaian. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi kegiatan Prolanis pada masa pandemi COVID-19 di FKTP di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, dan focus group discussion. Hasil penelitian menunjukkan aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan SOP di FKTP sudah memadai. Beberapa kegiatan mengalami perubahan selama pandemi, seperti kegiatan senam yang ditiadakan dan edukasi serta konsultasi medis dilaksanakan secara online untuk menghindari kerumunan. Output kegiatan Prolanis adalah terdapat Puskesmas yang sudah memenuhi capaian Rasio Peserta Prolanis Terkendali dan ada Puskesmas yang belum mencapai target tersebut
Kebijakan Kompensasi untuk Dokter Spesialis di RSUD Kota Sabang
Full text linkTunjangan atau tambahan penghasilan ASN menjadi salah satu bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil. ASN menjadi isu sentral secara nasional dari segi kedisiplinan dan kinerjanya. Untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan, prestasi kerja dan kesejahteraan ASN daerah, melalui Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan, Pemerintah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada seluruh ASN yang berada di wilayah kerjanyaHu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam mengatasi masalah tersebut dan dengan pertimbangan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan objektif lainnya. Pemerintah Kota Sabang mengatur kembali terkait pemberian tambahan penghasilan kepada ASN dilingkungannya melalui Peraturan Walikota Sabang No. 6 Tahun 2021 tentang tambahan penghasilan ASN dilingkungan Pemerintah Kota Sabang. Adanya perbedaan besaran tambahan penghasilan yang cukup signifikan kepada dokter spesialis yang tercantum dalam kebijakan ini dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya serta adanya fenomena beberapa dokter spesialis di RSUD Kota Sabang pindah hampir secara bersamaan setelah pelaksanaan kebijakan tersebut
Implementasi KMK 722 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Penata Anestesi
Full text linkPenata anestesi adalah salah satu dari dua jenis tenaga kesehatan yang berwenang melakukan asuhan kepenataan anestesi di Indonesia. Sejak tidak lagi menjadi bagian dari profesi keperawatan, penata anestesi mempunyai peraturan perundangan dan kebijakan kesehatan yang mengatur kompetensi dan kegiatan profesionalnya. Standar profesi sebagai salah satu pedoman dalam melakukan pekerjaan dan menjadi rujukan penyusunan kurikulum pendidikan calon penata anestesi belum pernah dilakukan analisis ketercapaiannya, termasuk pada kompetensi keterampilan klinis. Penelitian ini bertujuan memotret tingkat ketercapaian dan pemenuhan keterampilan klinis penata anestesi di pelayanan. Jawa Barat dipilih sebagai tempat penelitian karena mempunyai jumlah penata anestesi terbanyak di Indonesia, yaitu 641 orang. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang pernyataannya mengacu pada Standar Profesi Penata Anestesi yang diatur dalam KMK 722 Tahun 2020. Sampel dipilih secara acak dengan metode simple random sampling dan diperoleh 112 responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan mencari nilai minimal, maksimal, dan mean. Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh kompetensi dalam keterampilan klinis penata anestesi pernah dilakukan dengan derajat yang beragam. Adapun kegiatan yang paling jarang dilakukan adalah tindakan yang menyangkut metodologi asuhan dan penatalaksanaan resusitasi pada situasi emergensi dan bencana. Sehingga diperlukan pelatihan dan pendidikan yang lebih mendalam mengenai metodologi asuhan dan penatalaksanaan gawat darurat. Sementara kegiatan yang bersifat limpah wewenang dari dokter anestesi sering dan hampir selalu dilakukan penata anestesi. Hal ini menunjukan tingkat kepercayaan profesional diantara keduanya. Guna mempertahankan dan meningkatkan hubungan tersebut, diperlukan pelatihan dan pendidikan lebih jauh mengenai Interprofessional Education
Hak Akses Pelepasan Informasi Rekam Medis Elektronik Untuk Kepentingan Penelitian Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung
Full text linkRekam Medis Elektronik setidaknya memenuhi prinsip keamanan maupun perlindungan data meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Hak akses rekam medis elektronik berupa pemberian username dan password 1x24 jam. Kadang terjadi pemberian hak akses yang beresiko disalahgunakan. Tujuan dari penelitian ini mengetahui hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung. Jenis penelitian kualitatif phenomenology. Data dikumpulkan dengan cara observasi serta wawancara terhadap 7 informan yaitu; Kepala Instalasi Rekam Medis, Kasub Pengelolaan Rekam Medis Rawat Jalan, Petugas Filing Rawat Jalan, Kepala Instalasi SIRS, Staf Bidang Pelayanan Penunjang, Perwakilan dari Kesatuan Staf Medis (KSM), dan pihak yang mengakses Rekam Medis Elektronik.Data menggunakan triangulasi sumber dan dianalisis secara tematik. Terdapat panduan pelayanan dan SPO tetapi alur prosedur belum dipisahkan berdasarkan hak akses internal maupun eksternal. Sistem masih dalam tahap pengembangan sehingga kadang pihak eksternal mendapatkan hak akses pada data yang tidak bersifat read only. Alur prosedur hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik telah disetujui, dipublikasikan, dan dikomunikasikan dengan pihak internal maupun eksternal. Kebijakan tentang pembagian hak akses yang lebih rinci perlu dibuat dan disesuaikan dengan kepentingan maupun pihak yang melakukan akses informasi tersebut
Implementasi Kebijakan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di Puskesmas Kabupaten Nganjuk
Full text linkKBK has a role as one of the quality control efforts to control costs in FKTP, based on the results of a preliminary study at the Nganjuk District Health Office, it is known that there are 5 Primary Health Care in Nganjuk District that cannot meet the indicators in the KBK so that the capitation received is not 100% full during 2018-2021. This study aims to describe how the KBK payment policy is implemented based on standard variables and policy objectives, resources, communication, and social conditions. This was a qualitative study. Results showed that the standards and objectives of the KBK payment policy are well understood, but the RPPT standards have been difficult to meet so far. Based on the aspect of facility resources, puskesmas are still often constrained by the information system used for data input. Communication in implementing policies has been going well starting from the process of distributing information, clarity of information, and consistency of information. The social conditions of the community around the puskesmas, especially the type of work and age, also influence the achievement of the contact number target at the puskesmas. The KBK payment policy has been implemented, but it is necessary to evaluate the policy so that further improvements and policy developments can be carried out
Perbedaan Utilitas Pasien DM di FKTP Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Di Kota Cimahi (Analisis Data Sampel BPJS 2015-2020)
Full text linkDiabetes Melitus Tipe 2 merupakan jenis penyakit diabetes mellitus (DM) yang paling banyak terjadi, terhitung lebih dari 90% kasus dan merupakan diagnosis terbanyak di FKTP Tahun 2019-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan utilitas KBK melalui karakteristik peserta, kepatuhan dan rujukan di FKTP Kota Cimahi.Desain penelitian yang digunakan analisis kuantitatif komparatif dengan menggunakan data sekunder yang memenuhi syarat variabel dan menerima pelayanan di FKTP Kota Cimahi Tahun 2018 – 2020. Berdasarkan data sampel BPJS, Proporsi Peserta DM yang ada di Kota Cimahi sebanyak 14,08 % dari dan peserta DM Tipe 2 sebanyak 468 (77,74 %) peserta.Hasil penelitian pada kasus peserta JKN DM rerata usia (p value : 0,008), Jenis kelamin (p value:0,138), Kepatuhan (p value : 0,201) Distribusi rujukan (p value : 0,256) mencerminkan adanya perbedaan pada rerata usia sebelum dan sesudah penerapan kebijakan KBK dan tidak adanya perbedaan pada jenis kelamin, kepatuhan dan rujukan sebelum dan sesudah KBK di FKTP Kota Cimahi pada kasus peserta DM. Pada peserta JKN DM tipe 2 didapatkan rerata usia hasil (p value : 0,025), Jenis kelamin ( p value : 0,141 ), Kepatuhan (p value : 0,201), rujukan (p value : 0,746) dapat disimpulkan adanya perbedaan pada rerata usia sebelum dan sesudah kebijakan KBK dan tidak ada perbedaan jenis kelamin, kepatuhan dan rujukan pada peserta DM Tipe 2 di FKTP Kota Cimahi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan KBK. Kebijakan KBK yang perlu dievaluasi ulang dalam pelayanan di FKTP yang mendorong efektifitas kualitas pelayanan sehingga peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik DM maupun DM Tipe 2 mendapatkan pelayanan yang terbaik
Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes
Full text linkABSTRAKKabupaten Brebes merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki prevalensi balita stunting tertinggi di Jawa Tengah dengan prevalensi sebesar 26,3% dan termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota lokus prioritas intervensi stunting di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Bupati Brebes No. 50 tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting yang tujuannya untuk mencegah dan menurunkan angka kasus stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Brebes dengan teori eksplorasi model implementasi kebijakan George Edward III, Marilee S Grindle, dan Mazmanian & Sabatier dalam perspektif segitiga analisis kebijakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan cara open coding menggunakan aplikasi QDA Miner Lite. Hasil menunjukan bahwa untuk pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dari segi pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait saling bekerja sama, namun banyak hambatan yang dialami membuat kebijakan ini belum mencapai tujuan dan untuk Perbup tersebut perlu dilakukan revisi agar sesuai dengan Peraturan Presiden yang terbaru yaitu Perpres No.72 tahun 2021.Kata kunci : Penanggulangan; Pelaksanaan Kebijakan; Stunting ABSTRACTBrebes Regency is one of the regencies/cities that have the highest stunting toddler prevalence in Central Java with a prevalence of 26.3% and included in 100 districts/cities the priority locus of stunting interventions in Indonesia. The Brebes Regency Government issued regulations, Brebes Regent Regulation No. 50 of 2019 concerning Stunting Countermeasures whose purpose is to prevent and reduce the number of stunting cases. This study aims to find out how the implementation of stunting countermeasures policies in Brebes Regency with the exploration theory of the policy implementation model of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian & Sabatier in the policy analysis triangle perspective. This type of research is qualitative research with a case study approach. Data analysis was carried out by open coding using the QDA Miner Lite application. The results show that the implementation of policy as a whole is in accordance with existing regulations, from the local government and Regional Apparatus Organization (OPD) related to working together, but many obstacles have been experienced so that have not reached their goals and the Perbup needs to be revised so that it is in accordance with the latest Presidential Regulation that is Perpres No.72 of 2021.Keywords : Countermeasures; Policy Implementation; Stuntin
Analisis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas Pasir Panjang Kota Kupang
Full text linkLatar Belakang : Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga merupakan program yang menitikberatkan peran keluarga untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan berbasis keluarga. Capaian IKS Puskesmas yang masih rendah dan tidak mengalami perubahan sejak proses pendataan mendorong penulis untuk melihat lebih dalam proses implementasi PIS-PK di Puskesmas Pasir Panjang.Tujuan : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi PIS-PK di Puskesmas Pasir Panjang dari segi komunikasi, sumber saya, disposisi dan struktur birokrasi.Metode : Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara wawancara kepada informan kunci, dan dilakukan analisis data melalui tahapan reduksi, pemusatan data, verifikasi dan analisis naratif untuk tentang model implementasi meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.Hasil : Implementasi PIS-PK masih belum masimal dari variabel komunukasi kepada pelaksana kebijakan, sumber daya manusia dan anggaran, disposisi dan struktur birokrasi baik pimpinan puskesmas dan dinas kesehatan kotaSaran : perlu adanya koordinasi antara pelaksana, dinas kesehatan, lintas sektor dan sasaran tentang tujuan pelaksanaan PIS-PK sehingga dapat saling memberikan motivasi dan saling sinergi dalam perbaikan pelaksanaan implemtasi sebelumnya untuk capaian indeks keluarga sehat sesuai target keluarga kategori sehat.
Review Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Pandemi Air Borne Disease selama 10 Dekade Terakhir
No full textAirborne disease merupakan penyakit yang ditularkan melalui udara, yang artinya seseorang dapat terkena penyakit tersebut hanya dengan bernapas. Dalam sejarahnya dunia dapat dikatakan rutin mengalami masalah kesehatan dengan media penyebaran udara ini, terhitung dalam 100 tahun terakhir setidaknya dunia mengalami beberapa kali pandemi, sebut saja Flu burung, SARS, Spanish Flu, Flu Babi dan Covid-19. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya penyembuhan, menekan penularan, dan upaya penyelesaian pandemi yang terjadi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain non eksperimental (Cross Sectional). Sesuai dengan tujuan penelitian, subjek penelitian menggunakan data sekunder berupa data peta sebaran kasus Flu Burung pada laporan Kemenkes RI, kemudian laporan SARS, Spanish Flu dan Flu Babi pada laporan WHO dan CDC, serta peta sebaran Covid-19 pada laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan komite penanganan Covid-19. Hasil: Jumlah kasus flu burung dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan 55 kasus terkonfirmasi, (Kebijakan RI; SK Dirjen Peternakan No. 17/Kpts/PD.640/F/02.04). Pandemi SARS yang terjadi tahun 2002-2003 Indonesia memiliki 2 kasus SARS (Kebijakan RI: KEPMENKES Nomor 424/MENKES/SK/2003). Kasus Spanish Flu di Indoensia selama November 1918 terjadi pengingkatan angka kematian hingga 416.000 jiwa di Hindia Belanda (Pedoman kebijakan RI: buku dalam bahasa Jawa Honocoroko). Saat pandemi Flu Babi terjadi kasusnya hampir tidak ditemukan, tetapi Departemen Kesehatan menetapkan enam langkah untuk kesiapsiagaan. Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020-Pertengahan Mei 2022 Indonesia tercatat memiliki 6,05 juta kasus dengan 157.000 kematian, (Kebijakan RI: penerapan skema jaring pengaman sosial). Kesimpulan: Berbagai standar dan pedoman yang telah disusun oleh pemerintah membutuhkan kerjasama berbagai pihak dari seluruh kalangan masyarakat yang berguna untuk penyelesaian kejadian pandemi agar lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.
Determinan Partisipasi Kader dalam Pelayanan Posyandu saat Pandemi Covid-19 di Puskesmas Kabupaten Semarang
Full text linkPosyandu merupakan sistem layanan kesehatan masyarakat guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Keberhasilan pelaksanaan Posyandu sangat bergantung pada peranan kader. Pada pelaksanaannya di Kabupaten Semarang, partisipasi kader dalam pelayanan Posyandu tidak berjalan secara optimal selama terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan cakupan penimbangan balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi kader dalam pelayanan Posyandu saat pandemi Covid-19 di Puskesmas Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan teknik angket dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kader Posyandu di 4 Puskesmas Kabupaten Semarang (Ambarawa, Bawen, Dadapayam, dan Lerep). Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 105 kader. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara dukungan struktur masyarakat (p=0,001), dukungan sarana (p=0,001), pengetahuan (p=0,016), dan kemauan (p=0,012), serta tidak terdapat pengaruh antara penghargaan (p=0,530), kebutuhan masyarakat (p=0,112), dan peran petugas kesehatan (p=0,355) masing-masing terhadap partisipasi kader dalam pelayanan Posyandu saat pandemi Covid-19 di Puskesmas Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara faktor dukungan struktur masyarakat, dukungan sarana, pengetahuan, dan kemauan dengan partisipasi kader dalam pelayanan Posyandu saat pandemi Covid-19