Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Upaya Pencegahan Kehamilan Remaja Melalui Model Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi di Negara Maju dan Berkembang : Literatur Review
No full textMasa remaja merupakan masa krusial dalam masalah kesehatan reproduksi, seperti kehamilan remaja. Meskipun, secara global proporsi kehamilan remaja menurun, tetapi kasus kehamilan tersebut masih tergolong tinggi karena setiap tahun, rata-rata kehamilan remaja masih mencapai 16 juta kasus pada remaja berusia 15–19 tahun dan 2 juta kasus pada remaja berusia <15 tahun. Perbandingan proporsi kehamilan remaja di negara maju : negara berkembang, yaitu 1:9, dimana 90% kasus kehamilan remaja di seluruh dunia, disumbang oleh remaja 15–19 tahun dari negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model sistem informasi kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan kehamilan remaja di negara maju dan berkembang. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan merujuk pada metode PRISMA. Pencarian data sekunder dari database Google Scholar, ScienceDirect, dan Scopus dengan kata kunci “Sistem Informasi (Information Systems), Pencegahan (Prevention), Faktor Risiko (Risk Factor), dan Kehamilan Remaja (Teenage Pregnancy)”, kemudian diseleksi sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, hingga diperoleh 6 artikel untuk di-review. Terdapat beberapa model sistem informasi kesehatan reproduksi, baik di negara maju maupun berkembang. Model sistem informasi kesehatan reproduksi remaja di negara maju berfokus pada pencegahan kehamilan remaja saat akan melakukan perilaku berisiko, sedangkan model sistem informasi kesehatan reproduksi remaja di negara berkembang berfokus pada upaya-upaya dalam mencegah remaja untuk melakukan perilaku berisiko
Efektivitas Regulasi Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi dengan STRPA dan SIPPA dalam Pelayanan Anestesiologi Perioperatif
Full text linkDalam Pelayanan anestesiologi perioperatif Dokter Spesialis Anestesiologi perlu bermitrakerja dengan tenaga kesehatan yang dapat bersinergi secara kompeten, yaitu Penata anestesi yang dibuktikan dengan STRPA dan SIPPA. Saat ini masih banyak didapati penata anestesi yang berpraktik di Rumak Sakit negeri maupun swasta tanpa Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA) dan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa efektifitas regulasi tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan berlandaskan teori efektifitas hukum dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasilnya adalah regulasi sudah efektif ditinjau dari faktor undang-undangnya, namun belum efektif ditinjau dari faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaannya. Adanya Penata Anestesi yang berpraktik tanpa STRPA dan SIPPA merupakan indikasi bahwa hukum tidak bekerja dalam masyarakat secara maksima
Kajian Keputusan Partisipasi Badan Usaha Mikro dan Kecil dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jombang
Full text linkMenurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS. Sayangnya, belum semua badan usaha mendaftar, terutama usaha mikro dan kecil, padahal jumlah badan usaha setiap waktunya terus bertambah. Terdapat 68% badan usaha mikro dan kecil potensial di Kabupaten Jombang yang belum terdaftar JKN-KIS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis partisipasi badan usaha mikro dan kecil dalam Program JKN-KIS di Kabupaten Jombang. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara. Hasil penelitian menggunakan Teori Perilaku menurut L. Green, menunjukkan bahwa badan usaha yang sudah mendaftar memiliki pengetahuan yang baik dan sikap positif terhadap Program JKN-KIS, serta pernah mendapatkan promosi langsung dari BPJS Kesehatan. Risiko kesehatan tidak mempengaruhi keputusan mendaftar. Badan usaha yang belum mendaftar cenderung mampu membayar premi, namun kemauan membayar rendah. Kebijakan wajib berpartisipasi dan pemberian sanksi dianggap memberatkan bagi badan usaha yang belum mendaftar
Policy Analysis of Healthy Community Movement (Germas) during Pandemi COVID-19 in Yogyakarta
Full text linkThe social environment, including policies, is one of the instruments to encourage health promotion toward a healthy life, preventing and controlling COVID-19. This was to analyze the content, process, content and policy actors related toThe Healthy Community Movement (Germas) and the prevention of COVID-19 in Yogyakarta.We apply a-qualitative research of policy. We apply rapid assessment procedures (RAP) using focus group discussion (FGD) and desk review to observe various of policy from the government website. Research conducted in Yogyakarta from March to May 2021. Data was analysis by qualitative content analysis based on content, process, context, and actor categories. Results showed that policies related to Germas already exist at all levels, both national, provincial and district/city locally. According to policy content, Germas was movement to promote the culture/behavior of healthy living based on community empowerment, that were 7 points were physical activity, consuming fruits and vegetables, not smoking, not consuming alcoholic beverages, early detection and medical examination routine, clean healthy and lifestyle, and using toilet. Base on process, there were national, provincial, and local policy level. At the national level there was presidential instructions, regulations of the minister of national development planning, while governor's, regent’s policy at level province and region respectively. Locally, some policy regulate special context on COVID-19 preventing and controlling to increase awareness of the risk of transmission of COVID-19 infection in Yogyakarta. The policy actors were all of local government organizations, universities, CSR, and community. The conclusion is The Special Region of Yogyakarta already has many policies covering various sectors of life to support the implementation of Germas in the pandemic era and has been carried out by stakeholders, CSR, universities, and all of governmen
Analysis of Policy Implementation of Minimum Service Standards in the Field of Health Indicators of Health Services for People with Diabetes Mellitus in Magelang Regency
Full text linkIn order to overcome diabetes, the government set some laws and regulations. One of them is Government Regulation Number 2 of 2018 concerning minimum service standards. SPM for Health is regulated in Permenkes number 4 of 2019. District / City Health SPM consists of 12 indicators. One of the indicators is health care in patients with diabetes mellitus according to the standard. Magelang regency is the third lowest Regency in 2020 with achievements of only 41.9 percent and 59.75 percent in 2021. Necessary analysis related factors inhibiting and supporting implementation. This study was conducted by the method of Qualitative content analysis. Using in-depth interview techniques, field observation and secondary data retrieval.The results of the study there are variations between the achievement of SPM Puskesmas. factors inhibiting the achievement of SPM in the field of health indicators of health services in patients with diabetes mellitus in Magelang regency is the lack of availability of budget, infrastructure and Human Resources, community characteristics and lack of understanding and knowledge both from the organizers and users. Supporting factors for the achievement of SPM in the field of health indicators of health services for people with diabetes mellitus in Magelang regency are leadership support and the chosen policy strategy
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Peran Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Full text linkLatar belakang: Epidemik tembakau merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar di dunia dan telah membunuh sekitar 8 juta orang setiap tahun, 1,2 juta kematian diakibatkan oleh paparan asap rokok orang lain yang disebabkan karena penyakit kardiovaskular dan gangguan pernapasan. Persentase penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 yang merokok tembakau dalam 1 bulan terakhir tiap hari sebesar 24,08% merupakan salah satu yang tertinggi menurut di Provinsi Jambi. Salah satu upaya mengurangi paparan asap rokok, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang KTR. Meski Kota Sungai Penuh sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukannya beberpa puntung rokok dan bungkus rokok di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KTR.Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi efektivitas peranan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam mengimplementasi upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang KTR.Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Pendekatan case study dipilih karena peneliti ingin menggali informasi apa yang bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, seperti kasus kecendrungan meninggkatnya konsumsi rokok di wilayah Kota Sungai Penuh.Hasil: Hasil penelitian menunjukkan belum maksimal dan efektifnya pelaksanaan kebijakan KTR yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sehingga dapat menyebabkan ketidaktahuan dan mengakibatkan masih adanya temuan pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Terkait masalah anggaran yang terbilang rendah, perlu adanya penambahan anggaran sehinnga dapat membangun ruang khusus merokok di semua delapan tatanan kawasan tanpa rokok. Selain itu masyarakat telah menerima adanya implementasi kebijakan KTR, namun belum semua masyarakat mengetahui keijakan tersebut dan memiliki kesadaran untuk tidak merokok di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.Kesimpulan: Efektivitas dari implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang KTR di Kota Sungai Penuh sejauh ini masih belum berjalan secara maksimal dengan berbagai kendala dalam konteks implementasinya.Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi, Kebijakan Kawasan Tanpa Roko
Systematic Literature Review: Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta PBPU dalam Membayar Iuran JKN
Full text linkTingkat kolektibilitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang rendah disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar iuran. Segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) menunggak iuran paling banyak dibandingkan dengan segmen lain yaitu sebesar Rp5,65 triliun (86,88%). Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Indonesia. Metode penelitian adalah systematic literature review yang bersumber dari database PubMed, Google Scholar, dan GARUDA dengan rentang waktu dari tahun 2014-2022. Pencarian dan seleksi artikel dilakukan dengan berpedoman pada protokol PRISMA. Protokol penelitian ini telah terdaftar pada PROSPERO (CRD42022378124). Dari 13 artikel yang dianalisis didapatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN meliputi faktor pendapatan, persepsi, motivasi, pendidikan, pengetahuan, usia, jumlah keluarga, pekerjaan, manfaat program, jarak dan waktu tempuh ke tempat pembayaran. BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus berinovasi pada sistem pembayaran dalam program JKN agar memudahkan peserta dalam membayar iuran serta rutin melakukan sosialisasi terkait program JKN secara menyeluruh
Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Tercapainya SPM Kesehatan pada Pelayanan Penderita Hipertensi di Kabupaten Gunungkidul
Full text linkPenilaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilihat melalui capaian SPM. Capaian SPM Penderita Hipertensi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,02%, masih belum mencapai target nasional sebesar 100%. Target yang masih belum tercapai ini menjadi indikator masih perlu ditingkatkan kembali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan SPM pelayanan penderita hipertensi di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik berupa wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan SPM pelayanan penderita hipertensi di Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi terdapat permasalahan dalam mencapai target SPM yang telah ditentukan yaitu terdapat kendala dalam hal sasaran yang belum menggunakan data rill penderita hipertensi, kurangnya SDM pelayanan penderita hipertensi, jumlah sasaran yang tidak sebanding dengan SDM puskesmas, rendahnya kesadaran penderita hipertensi untuk melakukan pengobatan rutin di fasilitas kesehatan, belum terintegrasi dengan baik jejaring fasilitas kesehatan terkait dengan pencatatan dan pelaporan pelayanan penderita hipertensi dan kegiatan Posbindu PTM yang belum bisa berjalan secara mandiri tanpa pendampingan dari puskesmas
Implementation of Massive Open Online Course (MOOC) in Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) at Bapelkes Semarang
Full text linkIn order to improve the quality of health services, competency development is needed, including through training. Bapelkes Semarang has the task and function of organising training, one of which is Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) which uses the Massive Open Online Courses (MOOC) method. The use of MOOC aims to improve the quality and quantity of learning. However, based on the evaluation of the implementation, there are still complaints from participants regarding the implementation of MOOC. So it is necessary to evaluate MOOC. The evaluation results become the basis for the development of cMOOC for training in the health sector including the review of the policies that underpin it. This research was conducted using descriptive qualitative method with in-depth interviews and secondary data collection. The results of the research on training participants showed that not all of them had digital literacy skills so that there were still many training obstacles and to take part in the training they had to use a Letter of Duty so they were not free to attend the training. Facilitators need adaptation in learning the Student Centreed Learning (SCL) model. There is no legal umbrella for the implementation of MOOC. So that if it will be developed into cMOOC, it is necessary to limit cMOOC to knowledge base training or as a pre-requisite programme for other training. As well as the issuance of a legal umbrella that accommodates the principles of MOOC
Pekerjaan, Pendapatan, Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario
Full text linkKepesertaan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk bagi orang yang bekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan bersama dengan anggota keluarganya. Beberapa hal yang memiliki hubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu pekerjaan dan pendapatan. Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan antara pekerjaan dan pendapatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sario pada bulan Januari – Mei 2023. Sampel yaitu Kepala Keluarga (Suami/Istri) dengan jumlah 106 responden. Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai p-value 0.001 untuk hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dan nilai p-value 0,002 untuk hubungan antara pendapatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pekerjaan dari Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) (60,4%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) (29,2%), Bukan Pekerja (10,4%). Pendapatan Keluarga dari Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario memiliki pendapatan tinggi (>Rp. 3.530.000) (66,0%) dan pendapatan rendah (≤Rp. 3.530.000) (34,0%). Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario yaitu memanfaatkan (76,4%) tidak memanfaatkan (23,6%). Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario. Terdapat hubungan antara pendapatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario