Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
How Indigenous Peoples Respond to the Mandatory Vaccination Policy on COVID-19
No full textBackground: The crisis of the COVID-19 outbreak which claimed millions of human lives has prompted various responses from the global community. The COVID-19 Vaccination Policy is one of the Indonesian government's breakthroughs in responding to the outbreak crisis. This is regulated in Kepres No. 14, 2021 years which regulates the obligation of vaccines for every Indonesian citizen, including sanctions for refusing. The process of implementing this rule faces pros and cons among indigenous peoples. One of the main causes is the unmanaged public communication from the government, so that the information that reaches the public tends to be confusing. In the end, this triggered a negative response from the indigenous community, which even tended to strongly oppose vaccination policies that were considered to have a negative impact on health, including threats of administrative sanctions and fines imposed on individuals and communities who refused vaccines. The purpose of this study was to examine the perceptions of the Bayan Traditional Village community towards the mandatory COVID-19 vaccination policy. Research Methods: A qualitative study using an ethnographic design, that focuses on assessing perceptions according to values and socio-culture of the indigenous people of Bayan, North Lombok, regarding the mandatory COVID-19 vaccination policy. Sampling was carried out purposively, with a total of 29 informants from the category of stakeholder groups, women's groups, youth groups, traditional leaders, village heads, and heads of health centers. The sampling technique was FGD (focus group discussions) according to the distribution of informants. Results: Indigenous Peoples consider that the mandatory COVID-19 vaccination policy is a government program that needs to be supported by the community to prevent and reduce transmission of COVID-19. Although, indigenous peoples also admit that they are more afraid of administrative sanctions such as delays in social assistance such as the BLT/ PKH Programs, and including following appeals from traditional leaders, and the COVID-19 task force. In other words, indigenous peoples do not object to the obligation to vaccinate, but they also believe that there is a right and opportunity to postpone and wait for non-participation for reasons that they are still healthy, will not travel, and are not yet a priority. Conclusion: The Task Force and Puskesmas officers have a strategic function to provide complete education and information to indigenous peoples, and the involvement of traditional leaders is very effective in increasing community participation, at best minimizing the potential for negative responses or community rejection of the obligation to vaccinate
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA LOKUS STUNTING KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022
Full text linkPrevalensi balita stunting Kabupaten Merangin berdasarkan SSGI 2022 yaitu sebesar 14,5%. Angka ini sudah mengalami penurunan yaitu 19,7% pada tahun 2021. Untuk mencapai target RPJMD Kabupaten Merangin 2019-2024 pada angka 9% tahun 2024, maka laju penurunan prevalensi stunting harus ditingkatkan menjadi 3% per tahun. Target yang masih belum tercapai ini menjadi indikator masih perlu ditingkatkan kembali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui evaluasi input, proses dan output pada pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di desa lokus yang berhasil dan desa yang kurang berhasil menurunkan stunting. Penelitian ini merupakan suatu rancangan penelitian kebijakan. Metode penelitian kebijakan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan input, proses dan output dalam evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di desa yang berhasil dan kurang berhasil menggunakan wawancara semi struktur (semi-sctructure interview) dan telaah dokumen. Hasil : komponen input, diketahui perbup stunting masih terdapat kekurangan muatan isi perbup yang mengacu pada prepres 72 tahun 2021.Ketenagaan ditingkat Kabupaten dan desa yang kurang berhasil masih kurang dan desa yang berhasil sudah mencukupi. Alokasi dana di tingkat Kabupaten belum memenuhi amanat dalam perka 12 tahun 2021 sebesar 10% dari APBD, sedangkan Desa yang berhasil dan kurang berhasil sudah memenuhi. Dilihat dari Proporsi anggaran intervensi spesifik jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan intervensi sensitif, padahal intervensi spesifik dan sensitif berkontribusi masing-masing sebesar 70%:30% dalam menurunkan stunting.Sarana dan Prasarana, ketersedian tablet Fe untuk calon pengantin belum dialokasikan pengadaannya, Alat antropometri yang belum tersedia di semua posyandu. Metode, tidak tersedia buku pedoman. Komponen proses, Pelaksanaan konvergensi stunting di tingkat kabupaten dan Desa berhasil sudah melaksanakan berdasarkan juknis kemendagri dan perbup stunting sedangkan desa yang kurang berhasil belum sepenuhnya mengikuti pedoman. Sedangkan komponen output pada cakupan belum mencapai target yang ditetapkan, dan tahapan belum mengikuti pedoman yang ditetapkan pada desa kurang berhasil
Analisis Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2023
Full text linkPermenkes Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, menyebutkan bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan penerapan rekam medis elektronik di RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung tahun 2023. Jenis penelitian kualitatif, dengan rancangan studi kasus. Penelitian dilakukan di RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023. Jumlah subyek penelitian sebanyak 6 informan, yaitu Direktur, Kepala Bidang Program, Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Kepala Rekam Medis, Tenaga Informasi Teknologi (IT), dan Kepala Seksi Perencanaan. Pengumpulan data dengan metode wawancara, telaah dokumentasi, dan observasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan, kesiapan penerapan RME mendapatkan dukungan dari aspek manajemen dan pemangku kepentingan, aspek analisa pemangku kepentingan, aspek persiapan operasional, dan aspek teknologi, namun terdapat satu aspek yang belum mendukung kesiapan penerapan RME, yaitu aspek pelatihan. Rumah sakit belum melakukan pelatihan bagi tenaga operasional dan pengguna akhir. Secara umum dapat dikatakan RSUD Bandar Negara Husada siap menerapkan RME namun perlu melakukan perbaikan pada beberapa aspek terutama pada aspek pelatihan. Penanggung jawab penyelenggara RME yaitu Kepala Seksi Hukum dan Informasi perlu melakukan percepatan untuk mengadakan pelatihan bagi pegawai untuk menggunakan RME agar rumah sakit sepenuhnya siap menerapkan RME
Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan dalam BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Militer (Studi : Rumah Sakit Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi konsep negara kesejahteraan dalam perlindungan sosial berupa BPJS Kesehatan pada pelayanan kesehatan. Perlindungan sosial penting untuk menentukan kebijakan yang memadai degan tujuan memastikan semua masyarakat dapat mengakses layanan kesehtan secara efektif (ILO,2020). Pada penelitian ini penulis berfokuskan pada analisis perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa selaku institusi militer menggunakan konsep negara kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan review literature yang didukung dengan observasi lapangan selama satu bulan dengan mengamati secara langsung proses dan fenomena yang terjadi pada pemberian pelayanan kesehatan pada rumah sakit Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa. Penulis beragumen bahwa pemberian pelayanan kesehatan dalam institusi militer belum bersifat ekuitas dan universal dikarenakan adanya aspek hierarki yang melekat sehingga pasien tidak mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh negara tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan negara sebagai organisasi tertinggi belum dapat memberikan intervensi yang kuat terhadap pelayanan kesehatan yang dianungi oleh institusi militer
Kebijakan Terkait Krisis Kesehatan: Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia
Full text linkKesehatan merupakan salah satu pilar pembangunan negara Indonesia. Pentingnya aspek kesehatan dalam kehidupan bernegara seringkali menghadapi banyak sekali tantangan dan hambatan, krisis kesehatan menjadi salah satu isu vital yang harus segera ditemukan solusi penyelesaiannya. Pada masa genting seperti pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia tidak terkecuali Indonesia, permasalahan terhadap kebutuhan tenaga kesehatan menjadi sangat vital selain permasalahan pembiayaan, informasi dan komunikasi, sarana prasarana, transportasi, stok alat dan bahan medis yang juga terbatas. Beragam solusi yang ditawarkan kiranya menjadi alternatif pemecahan masalah distribusi tenaga kesehatan ini, namun perlu diingat solusi sederhana, tetapi akurat dan dapat dengan cepat diaplikasikan yang harus dipilih menjadi pilihan utama. Tujuan : Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menelaaah kebijakan terkait krisis kesehatan yang sedang dialami Indonesia yang berfokus pada analisa kebutuhan tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain non eksperimental (Cross Sectional). Menggunakan analisa pustaka atau library research yang berasal dari beberapa sumber yaitu laporan BPS RI, Databoks, Lokadata, Pusara digital tenaga kesehatan dan sumber data dari artikel terkait. Hasil: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia sebanyak 2.287.142 orang pada 2021. Dari jumlah tersebut daerah Jawa memiliki jumlah tenaga jauh lebih banyak dibandingakan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, hal ini dikaitkan dengan jumlah penduduk yang terpusat di pulau Jawa, gap tenaga kesehatan sangat jauh antara provinsi satu dengan lainnya di Indonesia. Saat ini ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Indonesia berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Indonesia hanya memiliki rasio 4 per 1.000 penduduk untuk jumlah dokter, perawat dan bidan, sementara standar WHO adalah 4,4 per 1.000 penduduk. Sejumlah 2.087 tenaga kesehatan Indonesia telah gugur selama pandemi Covid-19 melanda tanah air. Setidaknya 751 dokter meninggal, 670 perawat, 298 bidan gugur dalam melaksanakan tugasnya diikuti dengan tenaga kesehatan lainnya. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan antara lain, alokasi segera tenaga kesehatan dan non kesehatan diwilayah yang terbatas SDM, kesempatan bekerja lebih mudah pada tenaga vital seperti dokter spesialis, laboratorium, radiologi dst, kerjasama lintas sektor terkait seperti kemendikbud, kemenpupr, dst. Kesimpulan: Krisis kesehatan yang dialami Indonesia salah satunya yaitu aspek distribusi tenaga kesehatan, hal ini dikaitkan dengan populasi terpusat, kondisi geografis dan besarnya honor nakes yang menjadi beberapa faktor penyebab maldistribusi tersebut. Tugas, pokok dan fungsi pemerintah pusat dan daerah diuji dalam penyelesaian permasalahan ini. Solusi aplikatif dan solutif dari koordinasi berbagai pihak diharapkan segera menjadi alternatif dan menekan jurang maldistribusi nakes yang ada di Indonesia.
Reducing Unmet Need for Family Planning in Indonesia: A Policy Analysis Report
Full text linkThe Indonesian government has already initiated many policies to reduce unmet need for Family Planning (FP), which is one of the three zeros commitment. It is crucial to understand whether a regulatory perspective is sufficient to solve the unmet need for family planning in Indonesia. This report explores the policy response to the unmet need of FP in Indonesia. This report draws from two sets of data. First, a document review contained 45 policies. The second set of data was qualitative interviews with the key informants collected as part of the policy analysis process of unmet need of FP. Forty five policies identified in the form of decrees, government regulations, and presidential regulations related to the unmet need for FP. Three themes emerged from the analysis: demand creation, supply side, and socio-demographic factors related to women. In the demand creation, we found varying commitments of the Provincial and District Governments in manage the FP programs. On the supply side, the government guaranteed the availability of contraceptives for all public and private health facilities, as long as they are registered in the BKKBN reporting system. However, there are still problems in distributing contraceptives, especially at the district level to the facilities. The last factors related to the unmet need for FP are the socio-demographic factors, such as fertility and socio-economic factors. In conclusion, at the national level, the policy covered has been adequate to address the demand creation and supply side, but not many about couple factors. The success of FP programs depends on the local government's strong commitment to including the unmet need of FP as their strategic plan
Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan
Full text linkPemerintah Indonesia telah menetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 sebagai landasan percepatan penurunan stunting di tingkat nasional, yang diikuti dengan RAN PASTI sebagai panduan di tingkat daerah.Akan tetapi, keberagaman kondisi daerah di Indonesia menghasilkan prevalensi stunting yang bervariasi sehingga komitmen pemerintah daerah menjadi kunci utama percepatan penurunan stunting. Namun, masih terdapat implementasi kebijakan stunting di daerah yang belum terlaksana dengan baik. Kabupaten Bulungan berhasil melaksanakan penurunan prevalensi stunting sebesar 7,68% dari tahun 2022 sehingga dapat dijadikan acuan terkait identifikasi praktik baik kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mengatasi stunting secara spesifik di tingkat daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis menggunakan Teori Segitiga Kebijakan dari Walt dan Gilson melalui hasil studi dokumen, yakni menyandingkan substansi kebijakan nasional dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dokumen kebijakan daerah diperoleh melalui Bappeda Litbang setempat. Kemudian, hasilnya ditriangulasi melalui wawancara mendalam semi terstruktur dengan Kabid Kesmas Dinkes Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh Kabupaten Bulungan telah melibatkan lintas sektor dan berbagai aktor yang berbasis pentahelix, serta telah terkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan baik. Strategi yang diterapkan bersifat berkelanjutan dan telah terintegrasi dengan program kesehatan nasional yang ada. Kebijakan daerah yang ditetapkan telah mengacu pada kelima pilar strategi nasional dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Terdapat juga SK TPPS guna mengatur mekanisme tata kerja TPPS di Kabupaten Bulungan yang telah mengacu pada RAN PASTI. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti kondisi pandemi covid-19, keterbatasan tenaga kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas layanan kesehatan, serta persepsi masyarakat yang salah tentang stunting. Meskipun demikian, implementasi kebijakan Kabupaten Bulungan dinilai sudah selaras dengan kebijakan nasional
Konvergensi Kebijakan Riset dan Inovasi untuk Resiliensi Industri Alat Kesehatan di Indonesia
Full text linkLatar Belakang: Konvergensi kebijakan riset dan inovasi diharapkan menjadi katalisator resiliensi melalui penguatan kapasitas inovasi industri dan relasi kebaruan pengetahuan penyokong inovasi. Tujuan: Studi kebijakan ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana riset dan inovasi di Indonesia bergerak sejalan dengan arah kebutuhan resiliensi industri alat kesehatan di era perubahan. Metode: Pendekatan deskriptif-analitik dipergunakan untuk mengeksplorasi fenomena faktual dan menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapang ke pelaku industri alat kesehatan dan Focus Group Discussion yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Data sekunder dari berbagai bersumber selanjutnya dipergunakan untuk memperkuat argumen dalam analisis kebijakan. Hasil: Hasil studi menyimpulkan bahwa ketahanan atau resiliensi industri alat kesehatan ditentukan oleh faktor penguatan kapasitas inovasi dan keterkaitan pengetahuan baru untuk pemunculan inovasi. Kesimpulan: Kebijakan afirmatif ditempuh sebagai opsi keberpihakan terhadap ketahanan industri melalui kesinambungan rantai pasok, penyebaran inovasi, dan keterjangkauan hasil inovasi industri bagi masyarakat
Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan dalam Implementasi Program PONED di Kabupaten Purbalingga
Full text linkPeningkatan derajat kesehatan akan dapat terwujud apabila terdapat rancangan sistem yang baik. Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu komponen dasar di dalam sistem kesehatan karena dari sistem informasi kesehatan akan didapatkan data yang berkualitas, sebagai sumber informasi dan dasar pengambilan keputusan di masing-masing blok atau komponen lain pada sistem kesehatan. Namun, sistem pencatatan dan pelaporan sebagai salah satu instrumen dalam sistem informasi, seringkali menjadi masalah yang dihadapi di berbagai organisasi pelayanan kesehatan, salah satunya pada penyelenggaraan PONED di Puskesmas dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan program PONED di Kabupaten Purbalingga. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan program PONED, peran bidan koordinator PONED, dan penanganan keluhan pelanggan sebagai salah satu alat monitoring dan evaluasi program PONED. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Puskesmas Karangmoncol dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya tim PONED di Puskesmas yang personilnya belum tersertifikasi pelatihan PONED. Sistem pencatatan dan pelaporan program PONED di Kabupaten Purbalingga masih dilaksanakan secara manual dan belum dilakukan analisis maupun penyajian secara tertib. Peran bidan koordinator di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan belum berjalan optimal. Mekanisme untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan PONED sudah dilaksanakan melalui berbagai media, namun belum dilaksanakan analisis umpan balik dari pelanggan untuk menentukan langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh adalah penyelenggaraan PONED di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan, meskipun belum termonitor dan terevaluasi secara tertib. Sistem pencatatan dan pelaporan juga sudah dilaksanakan, namun belum dapat dipastikan kualitas data yang didapatkan, karena belum ada mekanisme yang diatur mengenai analisis dan penyajian data. Kata kunci: keluhan pelanggan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan, Puskesmas PONED
Dampak Perubahan Organisasi terhadap Persepsi Pegawai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu
Full text linkSalah satu hal yang penting dalam sebuah organisasi adalah perubahan. Tujuan perubahan adalah terjadi peningkatan suatu efektifitas. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) merupakan salah satu satuan kerja dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mengalami perubahan organisasi sejak diterbitkannya Permenkes Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kemenkes. Pada Permenkes tersebut disebutkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan, maka dilakukan pengintegrasian tugas dan fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran terkait pelayanan kesehatan pada B2P2TOOT di Tawangmangu ke dalam RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Keberhasilan perubahan organisasi bisa dilihat dari kesiapan individu yang ada didalamnya. Dengan mengetahui persepsi para pegawai maka dapat diketahui sejauh mana kesiapan para pegawai menuju perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi pegawai B2P2TOOT terhadap perubahan organisasi. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif. Pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, focus group discussion, observasi serta dokumentasi. Data penelitian dilakukan analisis tema dengan bantuan software opencode 4.03. Hasil dan pembahasan: Persepsi pegawai ASN menunjukkan persepsi positif terhadap perubahan pengaturan kerja terutama persepsi terhadap perubahan dari cost center menjadi revenue center, persepsi negatif terhadap informasi perubahan organisasi serta persepsi positif terhadap dukungan organisasi dan kesiapan individu. Sementara persepsi pegawai berstatus non ASN meliputi persepsi negatif terhadap perubahan pengaturan kerja, persepsi negatif terhadap informasi perubahan, serta persepsi positif terhadap dukungan organisasi dan kesiapan individu terhadap perubahan. Terjadi gap informasi berkaitan perubahan cost center menjadi revenue center antara pegawai ASN dengan pegawai non ASN. Persepsi negatif memiliki multi faktor, seperti faktor pendidikan, faktor sarana prasarana, faktor keluarga dan yang paling utama adalah faktor komunikasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah persepsi pegawai ASN terhadap perubahan organisasi adalah persepsi positif utamanya terhadap perubahan cost center menjadi reveneu center dalam rangka efisiensi dan efektivitas organisasi. Sementara, persepsi pegawai non ASN terhadap perubahan organisasi dari cost center menjadi revenue center adalah persepsi negatif. Perlu kebijakan yang tepat untuk menindaklanjuti temuan persepsi negatif pada pegawai non ASN