Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2011)
Get PDFBackground: The low of budget in the health sector in par- ticular promotive causes and preventive health development through many obstacles in the arious fields. BOK program is one of the breakthroughs made by the Ministry of Health to assist in financing health sector. Entering the second year of the mechanisms that change the original BOK disbursed through the mechanism of Bantuan Sosial, in the year 2011 was replaced by Tugas Pembantuan fund. This change of course was followed by delegation of authority and responsi- bility of the Minister of Health to head the district / municipal health department in this regard. So the role of health of health district to be the main benchmark in the success of this programss. Objectives: To evaluate the role of health authorities in the implementation of the BOK in Bantul District Health Office and Lebong District Health office. Methods: The study used a qualitative design, with a de- scriptive case study approach. Results: Bantul district health office and Lebong district Health Office have done management functions including: Planning, Organizing, and Controling well, but due to funding limitations and delays the decline in terms of Actuating BOK it can not be perfect, it is characterized by the BOK funds sosilisasi still “riding” on the socialization of the activities funded in the bud- get. BOK funds from the Ministry of Health as a breakthrough viewed positively in improving staff motivation in the field, but the scope of the program have not seen an increase in the siginfikan. There are diverse opinions about the mechanism for channeling funds BOK, but in general the District Health Office in Bantul want that future BOK disbursed by DAK mecha- nism while at the District Health Office Lebong more likely to Tugas Pembantuan mechanism. Conclusion: Optimal health authorities have a role in financial management and program management views of the manage- ment function which includes Planning, Organizing, and Controling but due to funding limitations and delays the decline Actuating management functions can not be running optimally. BOK program is seen as a policy that needs to be maintained, noting the need for some improvements, especially the mecha- nism for channeling funds quickly and easily accounted for, although it has not been an increase in the scope of the pro- gram. Latar Belakang: Rendahnya anggaran di sektor kesehatan khususnya promotif dan preventif menyebabkan pembangunan di bidang kesehatan mengalami banyak kendala di berbagai bidang. Program BOK merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk membantu penda- naan di bidang kesehatan. Memasuki tahun kedua mekanisme BOK mengalami perubahan, yang semula dikucurkan melalui mekanisme Bantuan Sosial, di tahun 2011 diganti melalui Tugas Pembantuan. Perubahan ini tentu saja diikuti dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Menteri Kesehatan kepa- da kepala daerah kabupaten/kota dalam hal ini dinas kesehatan. Sehingga peran dinas kesehatan menjadi tolok ukur utama dalam keberhasilan program BOK ini. Tujuan: Mengevaluasi peran dinas kesehatan dalam pelaksa- naan kebijakan BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil: Dinas Kesehatan Bantul dan Dinas Kesehatan Lebong telah melakukan fungsi manajemen yang meliputi; Planning, Organizing, dan Controling secara baik, namun karena keter- batasan dan keterlambatan turunnya dana BOK maka dalam hal Actuating belum bisa berjalan sempurna, hal ini ditandai dengan sosilisasi dana BOK yang masih “menumpang” pada sosialisasi kegiatan-kegiatan yang di danai APBD. Dana BOK sebagai terobosan dari Kementrian Kesehatan dipandang positif dalam meningkatkan motivasi petugas dilapangan, namun secara cakupan program belum terlihat adanya peningkatan yang siginfikan. Ada beragam pendapat mengenai mekanisme penyaluran dana BOK, namun secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menginginkan bahwa kedepan BOK dikucurkan dengan mekanisme DAK sedangkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong lebih cenderung untuk tetap mempertahankan pada mekanisme Tugas Pembantuan. Kesimpulan: Dinas kesehatan telah berperan optimal dalam manajemen keuangan dan manajemen program dilihat dari fung- si manajemen yang meliputi Planning, Organizing, dan Con- troling namun karena keterbatasan dan keterlambatan turunnya dana fungsi manajemen Actuating belum bisa berjalan secara optimal. Program BOK dipandang sebagai suatu kebijakan yang perlu dipertahankan, dengan catatan diperlukannya beberapa perbaikan terutama mekanisme penyalura dana yang cepat dan mudah dipertanggungjawabkan, meskipun belum terjadi peningkatan cakupan program
Persepsi Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Get PDFBackground: Since regional autonomy there is a separation and the incorporation of several government agencies in the area. Government agencies are not coordinating plans with the provincial health department. In order for the planning and implementation of effective and efficient interconnection among agencies is required in an area. Government regulation No. 7 of 2008 requires each agency coordinating the vertical area of ??the planning phase to reporting. Objectives: Knowledgeable perception of the relationship of decentralization with central technical unit leader and provincial health authorities on the implementation of government regulation No. 7 of 2008 in the special province of Yogyakarta. Methods: This type of study is a qualitative descriptive exploratory design to design. The subjects of this study is the leader in the central technical unit and the provincial chief medical officer DIYogyakarta. Data collection interviews with in-depth interviews using a guide and recorded into the cassette. Result: Authority element was found that vertical agencies in the area is still always follow all policies of central and did not dare carry out / make their own policy. Elements information that the provincial health department does not know the contents of the proposed activities and funding UPT central. Element of the capacity was found that each agency has been supported by sufficient human resources to carry out their duties, Accountability elements was found that provincial health authorities and UPT centers perform in a way different. Conclusion: Coordination as has not been implemented properly. This was due to him not the leadership of the provincial health department and the center of the government regulation No. 7 of 2008, This can be seen from the authority of the provincial health department had to implement the coordination has not been implemented and a sense of seniortitas to wait for the coordination and operational guidelines. The absence of information about the activities of the division in each of the UPT central to the provincial health department. Support staff with a good capacity of the provincial health department has been owned and UPT center. UPT accountability mechanism is different centers. Latar Belakang: Sejak otonomi daerah terjadi pemisahan dan penggabungan beberapa instansi vertikal di daerah. Instansi vertikal tidak melaksanakan koordinasi perencanaan dengan dinas kesehatan propinsi. Supaya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien diperlukan adanya interkoneksi antar instansi disuatu daerah. PP nomor 7 tahun 2008 mewajibkan setiap instansi vertikal didaerah melaksanakan koordinasi dari tahap perencanaan sampai pelaporan. Tujuan: Diketahuinya hubungan desentralisasi dengan persepsi pimpinan unit pelaksana teknis pusat dan dinas kesehatan provinsi terhadap implementasi PP nomor 7 tahun 2008 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan design rancangan deskriptif eksploratif. Subyek penelitian ini adalah pimpinan UPT Pusat di Provinsi D.I.Yogyakarta dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan panduan wawacara mendalam dan direkam kedalam kaset. Hasil: unsur otoritas didapatkan bahwa instansi vertikal yang ada di daerah masih selalu mengikuti seluruh kebijakan dari pusat serta tidak berani melaksanakan/membuat kebijakan sendiri. Unsur informasi didapatkan bahwa dinas kesehatan propinsi tidak mengetahui isi kegiatan dan dana yang diusulkan UPT pusat, Unsur kapasitas didapatkan bahwa masing-masing instansi sudah didukung dengan kemampuan SDM yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, Unsur akuntabilitas didapatkan bahwa dinas kesehatan propinsi dan UPT pusat melaksanakan dengan cara yang berbeda. Kesimpulan: Koordinasi sebagaimana belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan karena tidak tahunya pimpinan dinas kesehatan propinsi dan UPT pusat terhadap PP nomor 7 tahun 2008, hal ini dapat dilihat dari Kewenangan yang dimiliki dinas kesehatan provinsi untuk melaksanakan koordinasi belum dilaksanakan dan adanya rasa senioritas untuk melakukan koordinasi serta menunggu adanya Juklak. Belum adanya pembagian Informasi mengenai kegiatan dimasing-masing UPT pusat kepada dinas kesehatan propinsi. Dukungan staf dengan kapasitas yang baik sudah dimiliki dinas kesehatan propinsi dan UPT pusat. Mekanisme akuntabilitas UPT Pusat berbeda beda
Konsumsi Rokok Rumah Tangga Miskin di Indonesia dan Penyusunan Agenda Kebijakannya
Get PDFBackground: The number of smokers in Indonesia is ranked third in the world and the highest in ASEAN. The estimated number of deaths due to smoke from the 2004 Susenas data was 399,800 people equivalent to total economic loss of IDR 154.84 trillion (U.S. 17.2 milyar) atau setara 4.5 kali lipat cukai tahun 2005 (Rp 32,6 triliun). Indonesia belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) tetapi di Indonesia telah terbit berbagai peraturan terkait pengendalian tembakau dan bahaya merokok. Konsumsi rokok Rumah Tangga (RT) miskin cukup tinggi. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada pola konsumsi RT tetapi juga kesehatan keluarga. Tujuannya adalah memperoleh deskripsi beban biaya kesehatan RT miskin, pola dan faktor yang berpengaruh pada konsumsi rokok RT miskin di Indonesia tahun 2007 dan menyusun agenda kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya rokok. Metode: merupakan data sekunder dari penelitian Indonesia Family Life Survei (IFLS) yang dilaksanakan tahun 2007 mencakup 13 propinsi, 13.995 RT dan 50.580 sampel individu. Hasil dan diskusi : Sebanyak 35,71% RT miskin mempunyai kebiasan merokok, terbanyak sigaret (81,81%) dan rokok ramuan sendiri (29,19%). Rerata perhari 9,72 batang rokok, usia pertama kali merokok rata-rata 18,89 tahun dan 93,20% RT miskin masih merokok sampai survei dilakukan. Dibandingkan pengeluaran total RT miskin, rerata pengeluaran rokok sebulan Rp. 86.496,96 (13,13%) sedangkan pengeluaran kesehatan hanya Rp.7.440,87 (1,13%). Kecilnya pengeluaran kesehatan antara lain disebabkan adanya Jamkesmas yang mencakup 51,48%. Model demand rokok dengan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa harga rokok, pengeluaran per kapita, pengeluaran pangan, umur awal merokok mempengaruhi konsumsi rokok. Kesimpulan dan saran: Untuk mengefektifkan kebijakan perlindungan masyarakat dari bahaya rokok maka pemerintah harus segera menyusun agenda kebijakan: 1). kenaikan cukai rokok karena cukai mencapai 50% dari harga jual rokok, 2). peraturan pembatasan area merokok di tempat-tempat umum, 3). promosi dan kampanye bahaya merokok terhadap kesehatan terutama untuk remaja termasuk pembatasan iklan rokok pada berbagai media 4). melanjutkan kebijakan bagi hasil cukai rokok pada semua daerah dan meningkatkan alokasi dananya untuk bidang kesehatan, 5) memfasilitasi pengembangan dan mem permudah mendapatkan produk nicotine replacement treatments 6). mulai mengembangkan wacana Jamkesmas yang mensyaratkan upaya RT miskin ikut menjaga kesehatannya antara lain tidak merokok. Perlu lebih mengembangkan pemahaman akan agenda kebijakan perlindungan masyarakat terhadap bahaya merokok yang terdiri dari persepsi masalah publik, pendefinisian masalah dan penggalangan dukungan untuk menjadikan isu publik menjadi agenda pemerintah.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DAERAH KEPULAUAN DI KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Get PDFIgnasius Luti1, Mubasysyir Hasanbasri2, Lutfan Lazuardi21 Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran,Universitas Gadjah Mada, YogyakartaABSRACTBackground: One of the critical issues in the development ofnational health care is the limited accessibility to health services.Such problems also occur in Linga District of KepulauanRiau Province. It is caused by many factors, such as geographicallocation, cost, number of health personnel and conditionof health care facilities, such as health centers and theirnetworks which are not accessible to the public. Several attemptshave been made, for example, by improving the statusof sub-health centers to be health centers, health centers tobe treatment centers, assinging health workers both medicaland paramedical, improving health financing and making budgetpolicies. However, its implementation has not been maximal.In accordance with the above background, it would requirea study on the role of local government policy in improvingthe referral system which is useful to know the problemsin the field, so that in the future a variety of improvement canbe done.Objective: To determine the referral system in the islandsarea of Linga District.Methods: This was a case-study research. The researchsubjects were head of health centers / health center doctors,nurses/midwife assistants, ambulance drivers/sea ambulancedrivers, patient families, community figures, jamkesmas/Jamkesda managers, head of health care section/head ofhealth office, director of local hospital/mobile hospital and emergencyroom nurses. The variables in this study were independentvariable (referral system) and dependent variable (ambulanceservice). The research location was in Linga Districtof Kepualauan Riau Province.Results: The results showed that policy efforts of the LingaGovernment District in improving the referral system had existed.The existing financing policy had encompassed twoaspects both from the demand side (medical expenses) andfrom the supply side (a system that supported health care).The process of referral from primary care to advanced serviceshad been going well although there was still lack as theunavailability and completeness of services. Most of the healthworkers had received training; there were also specialist doctors(in collaboration with the faculty of medicine), but networkingin the referral process was done partially and notintegrated.Conclusion: The health referral system in Linga District hadrun pretty well, but did not fully involve community participationin an integrated service system. The local government in thiscase Linga District Health Office needs to revitalize as well asaccelerate the development of Desa Siaga (alert villages) readinessto increase community participation in the developmentof a referral system.Keywords: policy, referral systems, islands, ambulance servic
Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dalam Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2011
Get PDFbasis, including the Health Operational Assistance (BOK), Jamkesmas and Jampersal accordance with the Minimum Service Standards (MSS) with the Health Sector focus on achieving the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015. Roles, duties and functions of Management Team and Team Provincial/Regency/City in 2009 still have not felt able to run optimally. Researchers wanted to see What is the Role of West Papua Provincial Health Office and District Health Kaimana In Creation and Control Operational Policy Health (BOK), Jamkesmas and Jampersal Year 2011. Method: The research uses a descriptive approach to qualitative methods, with case study research design. Results: Provincial Health Office is not involved in the disbursement of BOK, Jamkesmas and Jampersal. Reporting coverage and constraints at the district level is also not reported to the provincial level so that the provinces to provide guidance and supervision difficulties. Meanwhile, at the district level, delays in disbursement of funds led to delay in implementation of activities financed from the BOK, and Jampersal Jamkesmas. Implementation of activities within a narrow time frame led to the guidance and supervision functions do not function properly. Health districts office conduct meetings just to socialize. Management and planning of the activities carried out entirely by the health center based on existing technical guidelines. The Treasurer also never had any training related to funding mechanisms. Conclusion: West Papua Provincial Health Office and District Health Office in Kaimana not optimal to provide guidance and oversight of policy implementation BOK, Jamkesmas and Jampersal. Alocation mechanism of BOK must be change from Tugas Pembantuan to Dana Alokasi Khusus (DAK) on district level. Latar Belakang: Untuk mempercepat pencapaian sasaransasaran pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan terobosan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, diantaranya adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Peran, tugas dan fungsi Tim Pengelola dan Tim Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 dirasakan masih belum dapat berjalan secara optimal. Peneliti ingin melihat Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Dalam Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2011. Metode: Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif metode kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil: Dinas kesehatan Provinsi tidak dilibatkan dalam pencairan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Pelaporan cakupan dan kendala di tingkat kabupaten juga tidak dilaporkan ke tingkat provinsi sehingga provinsi kesulitan melakukan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, di tingkat kabupaten, keterlambatan pencairan dana menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Pelaksanaan kegiatan dalam rentang waktu yang sempit menyebabkan fungsi pembinaan dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dinas kesehatan kabupaten hanya melakukan sosialisasi dan pertemuan. Pengelolaan dan perencanaan kegiatan dilakukan sepenuhnya oleh puskesmas berdasarkan Juknis yang ada. Bendahara juga tidak pernah mendapat pelatihan terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dana. Kesimpulan: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Kebijakan BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Mekanisme penyaluran alokasi dana BOK dari Tugas Pembantuan perlu dialihkan melalui alokasi DAK ke tingkat kabupaten
Benarkah Rumahsakit Pemerintah Menggunakan Manajemen Keluhan Pasien untuk Melindungi Pembayar Pajak? Studi Reformasi Birokrasi di Rumahsakit Bantul DIY
Get PDFRumah sakit pada umumnya bergerak kearah sistem manajemen berdasarkan konsep usaha yang mengarah pada mekanisme pasar dan prinsip efisiensi. Kepedulian terhadap para pelanggan ditunjukkan dengan adanya mekanisme untuk mengenali apa yang dipersyaratkan oleh pelanggan dan ditujukkan dalam perilaku pemberi layanan yang mencerminkan tata nilai yang berlaku dalam organisasi. Indikator pelayanan (BOR) di RSUD Panembahan Senopati Bantul 89,28%, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur sudah melebihi standar yang ada. Kondisi demikian ini apabila tidak disertai dengan pelayanan yang bermutu baik dari sisi sarana dan prasarana termasuk pengelolaan manajemennya, bukan tidak mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penanganan keluhan pelanggan dan bagaimana keluhan pelanggan dikelola dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen mutu di RSUD Panembahan Senopati BantulPenelitian studi kasus dengan subyek penelitian pelanggan rawat jalan dan rawat inap dipilih secara purposive sampling dan wawancara terhadap manajemen meliputi direktur, kepala bagian pengembangan, humas, serta melakukan observasi. Analisa data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif.Pemerintah Kabupaten dan direksi telah mengimplementasikan Total Quality Management, walaupun belum dilaksanakan secara optimal. Prosedur tetap dan tim khusus yang menangani keluhan belum semuanya ada. Berbagai macam fasilitas untuk menyampaikan keluhan telah tersedia antara lain melalui kotak saran, SMS center, telephone, web, email, dialog melalui radio maupun televisi, dan media cetak. Pelanggan eksternal lebih menyukai penyampaian langsung apabila ada keluhan, namun kenyataannya pelanggan eksternal lebih banyak menyampaikan keluhan melalui SMS center. Cara penanganan keluhan yang sudah ditetapkan oleh direktur belum dilaksanakan secara totalitas terutama dalam hal tindak lanjut.Agar pengelolaan keluhan pelanggan dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu ada tim khusus atau unit yang menangani keluhan dilengkapi dengan prosedur tetap dan pelaksanaan prosedur tetap tersebut di semua lini.
Evaluasi Distribusi Dokter dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Medis di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010
Get PDFBackground. The lack number of medical provider and imbalanced distribution are the most relevant issues in human resource planning and manning which effected on the decreasing of health service indicator as the impact of lack of skillful and experienced manpower when the health service demand keeps increasing. Hence, evaluation on availability and distribution of medical service as a basic to create a policy on medical service arrangement in Gunungkidul district is necessary. Objective. This research was aimed to identify the availability and distribution on medical service as well community access in Gunungkidul district. Method. This was a case study research that was conducted in Gunungkidul district in February – April 2010 in Healh Office, Regional Employee Board, 3 government hospitals, 30 Primary Health Care and 111 branch Primary Health Care, 46 clinics and 51 private doctors. The data was collected from secondary data in 2008-2010 and in depth interview toward government authority who managed medical providers; 6 in health office, 3 in Regional Employee Board, 30 doctors and 30 medical service users. In addition, the data was analysed descriptively. Result. There was a lack of the availability of medical officer in Gunungkidul district which was caused that there were many employees who resigned from the job than those who was signed in the past 3 years including private medical officers who were depends on the role of government health officer who had double practice. The arranged policy was not yet maximum because of the limited funding. The distribution of medical service was more in the area with high Product Domestic Regional Bruto and in municipalities. The distance to get medical service is in medium category. There was medical service unavailability from 9 PM up to 5 AM in urban areas except in the sub district which had inpatient treatment in Primary Health Care and in municipality. Conclusion. There was a lack of availability of medical provider in Gunungkidul district. The arranged policy was not yet optimum because of the limited funding. Distribution of medical service was more in the area with high Product Domestic Regional Bruto and municipality with medium category community access and there was still medical service unavailability at night.Latar Belakang. Jumlah tenaga medis yang kurang dan distribusi yang belum merata merupakan isu-isu paling relevan dalam human resource planning dan suplai tenaga yang berdampak pada indikator pelayanan kesehatan yang menurun akibat kekurangan tenaga terampil dan berpengalaman pada saat permintaan pelayanan terus meningkat. Sehingga perlu dilakukan kajian sebagai dasar menetapkan kebijakan di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan Penelitian. Mengidentifikasi ketersediaan dan distribusi pelayanan medis serta akses masyarakat di kabupaten Gunungkidul. Metode Penelitian. Penelitian studi kasus ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Februari -April 2010 di Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, 3 rumah sakit, 30 Puskesmas dan 111 Pustu, 46 Klinik/ BP/ RB dan 51 Dokter praktek swasta. Data dikumpulkan dari data skunder tahun 2008 - 2010 dan wawancara mendalam kepada pejabat pengelola tenaga medis. 6 pejabat dinas kesehatan, 3 di Badan Kepegawaian Daerah, 30 dokter dan 30 masyarakat. Analisis data secara deskriptif. Hasil Penelitian : Ketersediaan tenaga medis Kabupaten Gunungkidul masih kurang di sebabkan dalam 3 tahun terakhir jumlah yang keluar lebih banyak di bandingkan dengan yang masuk, termasuk tenaga medis swasta yang ketersediaannya tergantung dari tenaga medis pemerintah yang praktek ganda. Kebijakan yang di susun belum optimal karena terbatasnya pembiayaan.Pola distribusi pelayanan medis menumpuk di wilayah dengan PDRB tinggi, perkotaan dan mudah transportasinya. Jarak pelayanan untuk di akses masyarakat dengan kategori mudah. Tetapi terjadi kekosongan pelayanan medis pada malam hari di pedesaan Kesimpulan. Ketersediaan tenaga medis Kabupaten Gunungkidul masih kurang. Pola distribusi pelayanan medis lebih banyak di wilayah perkotaan, PDRB tinggi dan transportasi yang mudah. Sedangkan akses masyarakat terhadap pelayanan mudah tetapi terjadi kekosongan pelayanan medis pada malam hari di pedesaan. Kebijakan yang ada belum optimal karena terbatasnya biaya, daerah miskin, pedesaan, sulit transportasi/ komunikasi
Ketersediaan Obat Esensial pada Sarana Kesehatan di Kabupaten Bangka Barat
Get PDFBackground: The effectiveness of treatment at government health facilities is largely determined by the availability of the drug. In addition to essential drugs, doctors and the public can choose medications that are considered more suitable for medical needs. Bureaucratic rigidity and lack of funds the government plans to make the supply of medicines in health centers to be minimalist in terms of number and variety of drugs. Such inflexibility encourage minimalist prescribing behavior among primary care physicians and health workers. Objective: This study want to learn management practices that deal with drug supply and its distribution in government owned primary health care facilities. It specifically tried to identify strategies at health center level that allow the provision of more drugs in accordance with the medical needs and rational drug use practices. Method: Data were collected by observation report drug use and demand for health facilities in January-June 2010 and in- depth interview of chief health official, the head of pharmacy department, 7 of pharmacy main health centers and 11 midwives/nurses extending health center, village health clinic and village health post. Results: This case illustrates a successful story about making drugs available at primary health care facilities. Five main health centers, four extending health centers, and ten village health clinic and village health posts are classified as “safe” based on MOH standard. This success reflects human resource capacity and decentralized management of drug supply. Pharmacists and pharmacy assistants throughout the Bangka Barat Regency has already trained in drug supply management. The study also found that the procurement of drugs has been based on bottom-up planning. Although under the coordination of district level pharmacy unit, health care centers has broader authority to determine their drug needs. They also have their own drug procurement budget that are part of district budget that can be used for unexpected situations. Conclusion: This study attempted to show effort to change local government health sector bureaucracy in decentralization era. This case study shows the involvement and bigger participation of primary care facilities in the planning and implementation of drug supply. Health centers have a greater authority in managing the medication needs to circumstances beyond expectations. Communication, information and education to doctors about the drug delivery mechanism will allow doctors to prescribe drugs according to the medical needs of patients and drug development, and because it makes health care facilities into place an effective treatment. Latar Belakang: Efektivitas pengobatan di fasilitas kesehatan pemerintah sangat ditentukan oleh ketersediaan obat. Di samping obat esensial, dokter dan masyarakat dapat memilih obat-obat yang dipandang lebih cocok untuk kebutuhan medik. Kekakuan birokrasi perencanaan dan keterbatasan dana pemerintah membuat penyediaan obat di puskesmas menjadi minimalis dari sisi jumlah dan variasi obat. Kekakuan seperti itu mendorong praktik peresepan minimalis yang diragukan manfaat terapetiknya. Tujuan: Penelitian ini mempelajari manajemen penyediaan obat dan distribusinya di fasilitas kesehatan dasar. Ia secara khusus berusaha menemukan strategi-strategi di tingkat puskesmas yang membuat penyediaan obat lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan dan pengobatan rasional. Metode: Data dikumpulkan dengan observasi laporan pemakaian dan permintaan obat sarana kesehatan bulan Januari-Juni 2010 dan wawancara mendalam terhadap kepala dinas kesehatan, kepala instalasi farmasi, 7 pengelola obat puskesmas dan 11 bidan/perawat pustu, polindes serta poskesdes. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa lima puskesmas, empat puskesmas pembantu, dan sepuluh polindes dan poskesdes berhasil merencanakan dan menyediakan obat hingga pada tingkat yang “aman”. Keberhasilan ini merupakan bukti dari kapasitas tenaga yang memadai. Apoteker dan seluruh pengelola obat puskesmas Kabupaten Bangka Barat sudah memiliki mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan obat. Penelitian juga menemukan bahwa pengadaan obat telah berbasis desentralisasi dan mencerminkan perencanaan bottom up. Meski di bawah koordinasi instalasi farmasi kabupaten, puskesmas memiliki kewenangan menentukan kebutuhan. Mereka juga memiliki fleksibilitas pengadaan obat sendiri untuk situasi di luar dugaan. Kesimpulan: Penelitian ini berusaha memperlihatkan upaya perubahan birokrasi di bidang kesehatan dalam era desentralisasi. Studi kasus dalam penyediaan obat esensial di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan keterlibatan dan partisipasi puskesmas yang lebih besar dalam perencanaan dan implementasinya. Puskesmas juga memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola kebutuhan obat untuk situasi di luar dugaan. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada dokter tentang mekanisme penyediaan obat akan memudahkan dokter meresepkan obat sesuai dengan kebutuhan medik pasien dan perkembangan obat, dan karena itu membuat fasilitas kesehatan menjadi tempat pengobatan yang efektif
Benarkah puskesmas poned efektif?
Get PDFBasic emergency maternal care at public health center: are they effective Background: Every pregnancy and birth is a risky event; therefore, every pregnant woman and maternity must be located as close as possible to the basic emergency obstetric care. As a health care unit, near and reachable health centers are expected to provide basic emergency neonatal and obstetric care (PONED or EmOC in primary health level). In Bantul District, there are six PONED health centers. Health centers in their implementation need an evaluation to improve or maintain a mechanism to measure whether they are good or not good. This study aimed to determine the implementation of PONED in the health centers of Bantul District.Method: This was a qualitative descriptive study. The analysis unit was service providers such as doctors, midwives, nurses, laboratory and driver as well as the head of Bantul District Health Office. The research instrument was the researcher and the tools used were cameras, tape recorders, checklists and interview guides.Results: PONED health centers were viewed more as a routine work because the service provider had not been able to understand the purpose of a good service. Emergency obstetric and neonatal care had not been fully able to be served at six health centers. Sewon I Health Center was the only PONED health center with available support system, but the availability of the service such as tools, medicine and infrastructure had not yet fully available. This was because of the rare cases of obstetric and neonatal complications handled so that the drugs and equipment available were expired and damaged. Management of emergency obstetric and neonatal referral had not been going well according to the case; thus, early referral was frequently preferable.Conclusion: The management of PONED health center’s services was more on the bureaucracy not based on the setting of emergency obstetric and neonatal care, so that the orientation of service providers was seen as a routine job. Support from the government and incentives were still very influential on service providers’ work motivation. Keywords: evaluation, PONED health center, maternal mortality rateLatar belakang: Setiap kehamilan dan persalinan merupakan kejadian berisiko, oleh karena itu setiap ibu hamil dan bersalin harus berada sedekat mungkin dengan pelayanan obstetrik emergensi dasar. Unit pelayanan kesehatan yang dekat dan mampu terjangkau oleh masyarakat puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar. Di Kabupaten Bantul ada 6 puskesmas mampu PONED. Puskesmas dalam pelaksanaannya perlu adanya suatu langkah evaluasi guna meningkatkan ataupun mempertahankan suatu mekanisme yang sudah baik atau kurang baik.Tujuannya adalah untuk melihat implementasi pelayanan puskesmas mampu kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal Dasar (PONED) di Kabupaten Bantul.Metode: Penelitian diskriptif kualitatif dengan unit analisis adalah petugas (dokter, bidan, perawat, laboran dan sopir) serta kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, alat yang digunakan kamera, tape recorder, daftar tilik, dan pedoman wawancara.Hasil: Puskesmas PONED lebih dipandang sebagai pekerjaan rutinitas karena provider pelayanan belum mampu memahami tujuan pelayanan dengan baik. Pelayanan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal belum seluruhnya dapat dilayani di 6 puskesmas hanya Sewon I. Sistem pendukung pelayanan PONED tersedia, namun ketersediaan pelayanan belum seluruhnya tersedia yakni; alat, obat dan infrastruktur. Hal ini karena jarangnya kasus komplikasi obstetri dan neonatus yang ditangani sehingga obat dan alat yang tersedia kadaluarsa serta rusak. Pengelolaan rujukan kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal belum berjalan dengan baik sesuai dengan kasus, cenderung melakukan rujukan dini. Kesimpulan: Manajemen pelayanan puskesmas PONED lebih pada birokrasi belum berdasarkan pada setting pelayanan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal, sehingga orientasi petugas pelayanan dipandang sebagai pekerjaan rutinitas. Dukungan pemerintah dalam support insentif sangat berpengaruh pada motivasi kerja petugas pelayanan.
