Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Kebijakan Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi berdasarkan Beban Kerja di Kabupaten Alor Tahun 2011: Time dan Motion Study
Get PDFBackground: The scarcity problem of general physicians and dentist in Alor District treated by the government by providing Rp. 6.500.000,- monthly payment for the general physicians and the dentists. The payments policy is given conservative (incrementally) and politically aimed at motivating the medical staffs to become civil servants. Objective: To analyze the providing of payment to the general physicians and dentists based on their workload in Alor District 2011 Methods: This research is qualitative research using single spike case study design to find out the policy of providing payment to general physicians and dentists based on their workload in Alor District 2011. The samples of this research are comprised of 11 people observed for their workload and 4 non medical staffs interviewed regarding their perception of the payment policy. Result: The result of workload observation using time and motion study showed that the time for indirect services was higher than the direct service one. The physicians seemed to less attentive to the preventive care services rather they spent more time to non productive activities. Other medical staffs felt that the payment policy was unfair. The general physicians and dentists should get around Rp. 2.660.000,- to Rp. 4.334.000,- per month considering their current workload. Conclusion: The general physicians and dentists in Alor District haven’t been working optimally. The curative activities are the most frequent duty performed. Most of the physicians’ working time spent for indirect services or integrative tasks accomplishment. During working hours, the proportion of non productive activities is higher than the productive ones. The payment policy to the general physicians and dentists in Alor District has been unfair compared to the other health professions. The payment received by the general physicians and dentists currently is higher than their workload. Latar Belakang: Kelangkaan tenaga dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Alor disiasati Pemerintah Kabupaten Alor dengan membuat solusi operasional inovatif dengan memberikan insentif bagi dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp. 6.500.000,- per bulan. Kebijakan pemberian insentif tersebut dilakukan secara konservatif (incrementalis) dan bersifat politis yang bertujuan untuk memotivasi tenaga medis agar tertarik menjadi PNS. Tujuan: Untuk menganalisa kebijakan insentif dokter umum dan dokter gigi berdasarkan beban kerja di Kabupaten Alor tahun 2011. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus deskriptif dengan desain kasus tunggal terpancang/terjalin, untuk mengetahui kebijakan insentif dokter umum dan dokter gigi berdasarkan beban kerja di Kabupaten Alor tahun 2011. Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi kelompok medis berjumlah 11 orang yang diobservasi beban kerja dan kelompok non medis berjumlah 4 orang yang diwawancarai terkait persepsi tentang kebijakan insentif. Hasil: Hasil pengukuran beban kerja dengan metode time and motion study menunjukan bahwa waktu untuk kegiatan pelayanan tidak langsung lebih besar dari pelayanan langsung, dokter kurang memperhatikan upaya pelayanan kesehatan preventif dan promotif, sebagian besar waktu kerja dokter digunakan untuk kegiatan non produktif. Tenaga kesehatan lain mengeluhkan ketidakadilan dalam kebijakan insentif. Insentif yang layak diterima saat ini oleh dokter umum dan dokter gigi di RSUD Kalabahi dan di Puskesmas Kabupaten Alor berdasarkan beban kerja adalah berkisar antara Rp. 2.660.000,- sampai dengan Rp. 4.334.000,- per bulan. Kesimpulan: Dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Alor belum memanfaatkan waktu kerja secara optimal, upaya kuratif merupakan jenis aktivitas yang paling banyak dilakukan. Sebagian besar waktu kerja dokter digunakan untuk kegiatan pelayanan tidak langsung atau penyelesaian tugas integratif. Selama jam kerja, proporsi waktu kegiatan non produktif lebih besar dari pada kegiatan produktif. Kebijakan pemberian insentif bagi dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Alor belum memenuhi rasa keadilan profesi kesehatan lain. Insentif yang diterima oleh dokter umum dan dokter gigi saat ini lebih besar dari beban kerja.
Analisis Anggaran Program Prioritas Kesehatan Ibu dan Anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2010
Get PDFBackground: Global commitments for developing countries contained in the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015, where the target MMR 102 per 100,000 live births and IMR 23 per 1,000 live births. In connection with this mother and child health program should be a concern. Lingga Health Authority supports the achievement of MDGs with budget support and adequate human resources and the commitment of policy makers. Goal of Research: To find out the budgeting maternal and child health program priorities Lingga Health Authority. Methods of Research: The design of this study using a case study design is descriptive with qualitative methods. Researchers analyzed the budget maternal and child health program in Lingga Health Authority Kepulauan Riau Province 2009-2010. Research Result: The low budget of MCH programs and programs that have not implemented effectively viewed from maternal and child mortality is still high. MPS implementation of the strategy aimed to emergency service only focused on improving access and coverage, while the increase in family and community participation, use of co-operation, and management support is not implemented consistently. There is no prioritization of MCH program activities and budget refers only to the previous year’s budget is based on data or the strengthening of the program. Weak commitment to decision makers and advocacy that have an impact on the budgets MCH program of low. Conclusions: Local builders index is determined by success in reducing maternal mortality. MCH program budget allocation should be based on evidence based and consider the magnitude of maternal mortality can be reduced. Priority setting is needed to determine which program activities over the allocated budget priorities so that more effective. The need for advocacy to local government and is committed to implement the priority programs so that programs are implemented more useful. Latar belakang: Komitmen global bagi negara berkembang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, dimana target AKI 102 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 23 per 1.000 kelahiran hidup. Sehubungan dengan hal itu program kesehatan ibu dan anak harus menjadi perhatian. Dinas Kesehatan kabupaten Lingga mendukung pencapaian target MDGs dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai serta komitmen para pembuat kebijakan. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui anggaran program prioritas kesehatan ibu dan anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga. Metode Penelitian: Rancangan penelitian ini adalah studi kasus yang bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti menganalisis anggaran dan program prioritas kesehatan ibu dan anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2010. Hasil Penelitian: Rendahnya anggaran program KIA dan program yang telah dilaksanakan tidak efektif dilihat dari angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Penerapan strategi MPS yang diarahkan untuk pelayanan kegawatdaruratan hanya terfokus pada peningkatan akses dan cakupan pelayanan, sedangkan peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat, pemanfaatan kerjasama, dan manajemen support tidak dilaksanakan dengan konsisten. Tidak ada penetapan prioritas untuk kegiatan program KIA dan penyusunan anggaran hanya mengacu pada anggaran tahun sebelumnya tidak berdasarkan data atau penguatan dari program. Lemahnya komitmen dan advokasi pengambil keputusan yang berdampak pada anggaran program KIA rendah. Kesimpulan: Indeks pembangun daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menurunkan angka kematian ibu. Pengalokasian anggaran program KIA harus berdasarkan evidence based dan mempertimbangkan besaran angka kematian ibu dapat diturunkan. Penetapan prioritas sangat perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan program yang lebih prioritas sehingga anggaran yang dialokasikan lebih efektif. Perlunya advokasi terhadap pemerintah daerah dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan program prioritas sehingga program yang dilaksanakan lebih bermanfaat.
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang dan Hambatan
Get PDFBackground: Currently, there are 1.2 billion smokers in the world, 80 percent of whom live in low-income countries and medium. Without prevention efforts in reducing cigarette con- sumption, the WHO predicts in 2025 the number of smokers will rise to 1.6 billion. Indonesia is the fifth in the world in the consumption of cigarettes, and a third in the number of smokers has a number of cigarette factories in the world. Objec- tive: This paper aims to analyze the Smoking Free Area Policy currently how the opportunities and threath in implementation. Methods: The study on the article of smoking free area policy in America and Indonesia Results: Although the smoking problem in Indonesia is quite alarming, but the commitment of relevant government regula- tions cigarette still weak and ambiguous. It can be seen from the lack of regulations or laws that expressly and strictly regu- lates the cigarette. Regulatory control of cigarettes in various countries managed to protecting non-smokers, increase smok- ing cessation and reduce tobacco consumption.In Health Law No. 36/2009 expressly stated that the local government shall establish Smoking Free Area Policy KTR) in the region. KTR is a room or arena are otherwise prohibited for production, sales, advertising, promotions, or the use of cigarettes. However, at present, of 497 districts / cities in Indonesia, only a minority (22 regencies / cities) which has implemented the relevant regula- tions KTR . Conclusion: There is a variety of constraints at the national level in implementing the No Smoking Zone Policy to respond by local governments to implement local policies such as local regulations, it is mainly for areas that are not producing to- bacco, clove and tobacco industry has, since the only areas will be impacted negative effects of smoking behavior of its citizens. Latar belakang: Saat ini terdapat 1,2 miliar perokok di dunia, 80 persen di antaranya tinggal di negara-negara berpendapatan rendah dan sedang. Tanpa adanya upaya pencegahan dalam pengurangan konsumsi rokok, maka WHO memprediksi pada tahun 2025 jumlah perokok akan meningkat menjadi 1.6 miliar. Indonesia berada pada posisi kelima di dunia dalam konsumsi rokok, ketiga dalam jumlah perokok dan memiliki jumlah pabrik rokok terbanyak di dunia. Tujuannya adalah untuk menganalisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang ada saat ini bagaimana peluang dan hambatan penerapannya. Metode: Kajian terhadap artikel kebijakan kawasan tanpa rokok yang ada di Amerika dan di Indonesia Hasil: Walaupun permasalahan merokok di Indonesia cukup mengkhawatirkan, namun komitmen pemerintah terkait regulasi rokok masih lemah dan bersifat mendua. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya peraturan ataupun undang-undang yang tegas dan ketat mengatur soal rokok. Regulasi pengendalian rokok di berbagai negara berhasil melindungi mereka yang bukan perokok, meningkatkan penghentian merokok dan mengurangi konsumsi rokok. Dalam UU Kesehatan Nomor 36/2009 secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. KTR adalah ruangan atau arena yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, ataupun penggunaan rokok. Namun, saat ini, dari 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya sebagian kecil (22 kabupaten/kota) yang telah menerapkan perda terkait KTR. Kesimpulan: Adanya berbagai kendala di tingkat pusat dalam menerapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat direspon oleh pemerintah daerah dengan menerapkan kebijakan lokal berupa peraturan daerah, hal ini terutama bagi daerah yang bukan penghasil tembakau, cengkeh dan tidak mempunyai industri rokok, karena daerah hanya akan mendapat dampak negatif dari perilaku merokok warganya
Pengembangan Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran – Perlukah?
Get PDFSistem kesehatan yang terdesentralisasi di Indonesia, kebutuhan untuk melakukan penelitian kebijakan semakin besar. Sebagai gambaran berbagai kebijakan kesehatan tidak hanya diputuskan dilevel nasional, namun juga ada di propinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( UU BPJS) ada pasal yang menyatakan kebutuhan untuk lembaga pengawas independen yang tentunya membutuhkan dukungan penelitian kebijakan. Pada sisi lain berbagai donor semakin menekankan mengenai pentingnya bukti dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan kesehatan.Tantangan kedua adalah lembaga yang meneliti kebijakan kesehatan secara independen belum banyak jumlahnya di Indonesia, sebagian besar berada di universitas dan lembaga penelitian di Pulau Jawa. Sementara itu kebutuhan penelitian kebijakan meningkat diseluruh daerah. Akibat yang terjadi adalah kemajuan perkembangan penelitian kebijakan kesehatan masih lambat. Jumlah peneliti kebijakan kesehatan masih terbatas diberbagai universitas. Banyak universitas yang tidak mempunyai peneliti dan staf pendukung penelitian yang professional serta jaringan kerja. Tantangan ketiga adalah sumber daya keuangan untuk menjalankan riset kebijakan. Tantangan ini menarik karena mempunyai ciri-ciri seperti “telur dan ayam” dengan tersedianya peneliti. Adanya kekurangan peneliti kebijakan kesehatan yang baik, maka kemampuan menulis proposal, melaksanakan penelitian, dan mempengaruhi proses kebijakan menjadi lemah. Logika dan peraturan menyatakan bahwa sebagian dari anggaran program kesehatan, termasuk kebijakan besar seperti BPJS harus dimonitor dan dievaluasi oleh lembaga independen, dapat dibayangkan apabila 1% saja (tidak 5%) dari anggaran BPJS yang Rp 20 Triliun dipergunakan untuk evaluasi dan monitoring, akan tersedia sekitar Rp 200 milyar setahun untuk program monitoring dan evaluasi. Kesempatan ini belum dipersiapkan secara maksimal. Latar belakang tersebut di atas mendorong perlunya program pengembangan Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran. Mengapa di dua fakultas? Fakta tantangan kebijakan menunjukkan bahwa akar tantangan ada yang berada di dalam ilmu kesehatan masyarakat dan ada yang di ilmu biomedik. Oleh karena itu perlu pengembangan riset kebijakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran, atau kemungkinan lain, kedua fakultas di satu universitas diharapkan bekerja bersama untuk mengelola lembaga penelitian kebijakan kesehatan. Konsep ini akan digagas pada Forum Kebijakan Kesehatan Nasional di Surabaya, September 2012 untuk mendapat masukan dari para peneliti kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan di atas
Evaluasi Manfaat Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi Masyarakat Kota Yogyakarta
Get PDFBackground: The Program of Community Health Insurance Scheme (Jamkesda) in Yogyakarta Municipality is organized by the Technical Unit Regional Health Insurance Provider (UPT PJKD) with funds from the municipal budget. The rules about membership, benefits and amount of Jamkesda are appointed in the Mayor Regulation. There has been no comprehensive research about benefits and the perceived difficulty when using Jamkesda. Therefore, this research aims to determine this issue. Methods: This was an observational study using quantitative and qualitative methods. The quantitative respondents (n= 154) were selected accidentally when the patients were being treated at two hospitals in Yogyakarta and were based on the recapitulation of the claims in the previous month. The qualitative respondents (n = 10) were selected by purposive sampling for patients with chronic illnesses and with very high claims. Data collection was taken by questionnaire and guide- line for in-depth interviews to Jamkesda participants who had been treated in the two hospitals. Results: The respondents perceived that Jamkesda was beneficial despite objecting to 51.30% of the cost sharing. Therefore, in in-depth interviews five respondents expressed that they had to borrow money to pay for it. A total of 61.04% respondents used a letter of recommendation from Department of Social, Labor and Transmigration (those with no health insurance). Difficulty in handling the identity of membership was only experienced by 16.23%, while 78.57% had no prob- lem in it. Those who found difficulty were looking for a solution to the government administrator as RT/RW, parliaments, NGOs and neighbors. Around 78.57% of respondents did not under- stand about the Jamkesda service limit; they only knew infor- mation relating to their current interests. A total of 89.61% respondents knew that Jamkesda was an aid. All respon- dents in in-depth interview and around 73.38% respondents paid the cost sharing more than 10% of total claims. From the total household expenditure, almost all (99.35 %) were cata- strophic as the health spent more than 40% of their household expenditure whereas 73.38% earned below the minimum wage income. Conclusion: High cost sharing can result in large catastrophic expenses. Therefore, there is a need for reassessing the Jamkesda benefit package in order that the financial protec- tion of household can be achieved.Latar Belakang: Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jam- kesda) Kota Yogyakarta diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (UPT PJKD) dengan sumber dana berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Aturan tentang kepesertaan, benefit dan besarannya terdapat dalam Peraturan Walikota. Belum ada penelitian yang kompre- hensif tentang manfaat dan kesulitan yang dirasakan masya- rakat dalam menggunakan Jamkesda Kota Yogyakarta maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal tersebut. Metode: Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Responden kuantitatif (n=154) dipilih secara accidental ketika pasien sedang berobat di dua rumah sakit di Yogyakarta dan didasarkan pada rekapitulasi klaim pada bulan sebelumnya. Responden kualitatif (n=10) dipilih dengan purposive sampling yaitu pasien dengan penyakit kro- nis dan yang mempunyai klaim sangat tinggi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara men- dalam kepada peserta Jamkesda yang sedang atau telah dira- wat di dua RS tersebut. Hasil: Responden merasakan manfaat Jamkesda walaupun 51,30% merasa keberatan dengan besar cost sharing, se- hingga sebagian responden pada wawancara mendalam me- nyatakan mengutang untuk membayarnya. Sebanyak 61,04% responden menggunakan surat rekomendasi Dinas Sosial Tena- ga Kerja dan Transmigrasi untuk berobat karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Kesulitan dalam pengurusan identitas kepe- sertaan hanya dialami oleh 16,23%, sedangkan 78,57% merasa mudah dalam pemanfaatannya. Masyarakat yang merasa kesu- litan pada wawancara mendalam, mencari solusi kepada pe- ngurus RT/RW, anggota DPRD, LSM dan tetangga. Sekitar 78,57% responden tidak memahami batasan pelayanan Jam- kesda dan hanya mengetahui informasi yang berhubungan dengan kepentingan mereka saat itu. Sebanyak 89,61% res- ponden mengetahui bahwa Jamkesda hanya bersifat bantuan. Semua responden pada wawancara mendalam serta 73,38% responden membayar cost sharing lebih dari 10% total klaim dari pengeluaran rumah tangga, hampir semua (99,35% res- ponden) mengalami pengeluaran katastrofik yakni pengeluaran biaya kesehatan lebih dari 40% pengeluaran rumah tangga setelah dikurangi pengeluaran kebutuhan pokok padahal 73,38% masyarakat berpenghasilan di bawah UMR. Kesimpulan: Cost sharing yang besar dapat berakibat pe- ngeluaran katastrofik sehingga perlu dikaji kembali benefit pack- age Jamkesda agar perlindungan terhadap keuangan rumah tangga dapat dicapai
Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Tiga Puskesmas Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011
Get PDFBackground: Health Operational Assistance policy is given by the government based on the consideration that operational cost from local government is relatively small and widely used for curative and rehabilitative activities as well as less emphasis on promotive and preventive efforts. BOK fund distribution to Primary Health Care often had administrative obstacles and delays in liquefaction. The purpose of the study: to evaluate the implementation of BOK policy in three Primary Health Cares of Ende district.Methods: The study used a qualitative design with a descriptive case study approach. Results: The BOK funds used in Primary Health Care was utilized based on BOK guidelines that is promotive and preventive in which the utilization is based on the needs in the field with accountability guidelines according to BOK guidelines. The fund was often received late and yet the activity of Primary Health Care was still implemented by using loan or debt system. The role of the head of Primary Health Care in socialization and monitoring as well as the role of staff in the implementation of BOK policy was not yet optimal in Primary Health Care. The coverage program funded by BOK did not showed significant improvement due to limited human resources and lack of oversight in the implementation of BOK policy. Conclusion: The implementation of BOK policy in Primary Health Care was adapted with BOK guidelines for administration purposes, and for the completeness of SPJ without paying attention on the impact toward community. The delayed funds in Primary Health Care due to the fund was given late to the district level and delay in submitting POA so that the activity of Primary Health Care was implemented with credit system. The role of the head of Primary Health Care was not yet optimum in the socialization and monitoring of BOK policy implementation in Primary Health Care. BOK policy has no impact on the program improvement due to the lack of human resources and oversight in the implementation of BOK. Latar belakang: Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diberikan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan bahwa biaya operasional dari pemerintah daerah relatif kecil dan banyak digunakan untuk kegiatan kuratif dan rehabilitatif serta kurang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Distribusi dana BOK ke puskesmas sering mengalami kendala administratif dan keterlambatan dalam waktu pencairan. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan BOK di tiga puskesmas Kabupaten Ende Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil: Dana BOK di puskesmas dimanfaatkan sesuai juknis BOK yakni untuk upaya kesehatan promotif dan preventif secara administratif, dimana pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dengan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan juknis BOK. Dana terlambat diterima namun kegiatan di puskesmas tetap terlaksana dengan menggunakan sistem pinjam ataupun hutang. Peran kepala puskesmas dalam sosialisasi dan monitoring serta peran staf dalam pelaksanaan kebijakan BOK belum optimal di puskesmas. Cakupan program yang dibiayai BOK tidak menunjukan peningkatan secara signifikan. yang disebabkan terbatasnya SDM dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan BOK. Kesimpulan: Implementasi kebijakan BOK di puskesmas disesuaikan dengan juknis BOK untuk tertib administrasi, untuk kelengkapan SPJ tanpa memperhatikan dampak bagi masyara- kat. Keterlambatan dana di puskesmas disebabkan dana yang diberikan terlambat sampai ke tingkat kabupaten dan keterlam- batan dalam memasukan POA sehingga kegiatan di puskesmas dijalankan dengan sistem pinjam. Peran kepala puskesmas belum optimal dalam sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Kebijakan BOK di puskesmas. Kebijakan BOK tidak berdampak pada pe- ningkatan program secara signifikan yang disebabkan kurangya SDM dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan BOK
Formulasi Rancangan Kebijakan Ketenagaan Dokter Umum di Kabupaten Blitar
Get PDFBackground: The medical doctor ratio in the Regency of Blitar is far below the normative ratio (1: 2,500). From the number of physicians working in health institutions, it is clear that not only the present ratio (1: 12,125) but the distribution in every dis- trict is also uneven. Based on these two findings, this re- search aims to formulate a manpower policy draft for medical doctors in Blitar Regency. With reference to regency and na- tional level policy, the draft will take into consideration: the community demographic characte-ristics, the number of Puskesmas visitation, the number of Puskesmas, geographic characteristics, infrastructure, health programs of Blitar Re- gional Health Office, the availability of medical doctors and the fiscal potency of Blitar Regency. Methods: This is a policy research consisted of several stages i.e. identifying public issues, formulating public issues, analyzing public issues, deciding criteria and alternative poli- cies, and forecasting and determining target and priority. Con- ducted from February until June 2008, the research location was the Blitar Regency. Information sources are regency and national level policy documents and also policy actors (policy- makers and policy-implementers). Results: The result shows four basic estimations for medical doctors’ manpower requirement which can be applied in Blitar Regency. Those are the number of population, the number of Puskesmas, the number of districts and the total visitation of each Puskesmas. It was settled and approved by all policy actors that the population number should be the basis for estimating medical doctor’s manpower requirement. Pursuant to this calculation, 454 medical doctors are projected for the year 2009, up to 470 physicians in the year 2018. Blitar Re- gency policy actors predict the increasing fiscal potency of the regency following the trend of the past five years. The prediction includes the increasing percentage of health bud- get. Derived from the Focus Group Discussion, the policy ac- tors stated only 10 medical doctors for every two years could be provided by the Blitar regional government. Conclusion: The recommendations are: formulating medical doctor’s policy implicitly should include medical doctor’s facilitatiye character; using ideal ratio adapting to Blitar regency’s recent condition and fiscal ability; using a strategy of appointing medical doctor’s from the regency’s PTT (tempo- rary assigned doctors) and making an incentive pattern with regard to Blitar Regency region mapping.Latar Belakang: Rasio dokter di Kabupaten Blitar adalah masih jauh di bawah rasio normatif (1:2,500). Dari jumlah dokter yang bekerja di lembaga kesehatan, terlihat jelas bahwa tidak hanya rasio saat ini (1:12,125) tetapi distribusi di setiap kecamatan juga tidak merata. Berdasarkan dua temuan ini, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rancangan kebijakan tenaga dok- ter di Kabupaten Blitar. Mengacu pada kebijakan tingkat kabupaten dan nasional, rancangan ini akan mempertimbang- kan: karakteristik demografi masyarakat, jumlah visitasi Pus- kesmas, jumlah Puskesmas, karakteristik geografis, infrastruk- tur, program kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, ke- tersediaan dokter dan potensi fiskal Kabupaten Blitar. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi isu-isu publik, merumuskan isu-isu publik, menganalisis isu-isu publik, memu- tuskan kriteria dan alternatif kebijakan, serta meramalkan dan menentukan target dan prioritas. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Blitar yang dilaksanakan mulai Februari hingga Juni 2008. Sumber informasi adalah dokumen kebijakan di tingkat kabupaten dan nasional serta pelaku kebijakan (pembuat kebi- jakan dan pelaksana kebijakan). Hasil: Penelitian ini menunjukkan empat estimasi dasar untuk kebutuhan tenaga dokter yang dapat diterapkan di Kabupaten Blitar. Empat estimasi dasar tersebut adalah jumlah penduduk, jumlah Puskesmas, jumlah kecamatan dan visitasi total di setiap Puskesmas. Semua pelaku kebijakan telah menyelesaikan dan menyetujui bahwa jumlah penduduk harus menjadi dasar untuk memperkirakan kebutuhan tenaga dokter. Berdasarkan perhi- tungan ini, 454 dokter telah diproyeksikan untuk tahun 2009, hingga 470 dokter yang diproyeksikan pada tahun 2018. Pelaku kebijakan di Kabupaten Blitar memprediksi meningkatnya poten- si fiskal Kabupaten yang mengikuti tren dari lima tahun terakhir. Prediksi tersebut meliputi peningkatan persentase anggaran kesehatan. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok terarah, pelaku kebijakan menyatakan bahwa untuk setiap dua tahun hanya 10 dokter dapat disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Kesimpulan: Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah: secara implisit merumuskan kebijakan dokter harus mencakup karakter fasilitas dokter, menggunakan rasio yang ideal yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan fiskal Kabu- paten Blitar sekarang, menggunakan strategi penunjukkan dok- ter PTT dan membuat pola insentif yang berkaitan dengan pemetaan wilayah Kabupaten Blitar
Evaluasi Pelayanan Persalinan oleh Bidan Desa Selama Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Salomekko Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2012
Get PDFBackground: The delivery assurance (Jampersal) issued from April 2011 aims to increase access to maternal delivery assistance by health workers in health facilities by providing financing guarantees. Delivery coverage by health workers in Bone District in 2011 was 76.67%. Delivery by health workers was only 60% done in health facilities and Salomekko Health Center had the lowest figure which was 25%. Objective: To evaluate service delivery by village midwives during the implementation of Jampersal in Salomekko Health Center of Bone District of South Sulawesi Province in 2012. Methods: This study was observational using a qualitative descriptive design that was evaluative in nature. The study subjects were 8 village midwives in the work area of Salomekko Health Center. The triangulation informants were the head and midwife coordinator of Salomekko Health Center and the head of MCH section of Bone Health office. Data was collected by in-depth interviews and analyzed by content analysis. Results: All midwives in the village did not perform service delivery well because most of them had not joined APN training. There was no Standard Operational Procedures (SOP), four village health post buildings in the four villages were not adequate (their width, no water or electricity and away from settlements), four other villages had not yet Poskesdes, and delivery equipment was also incomplete. The process of planning, implementation, monitoring and supervision of Jampersal was also not performed well. In 2011 and 2012 (January to April), all deliveries by health workers in the Salomekko Health Center were funded by Jampersal although deliveries took place in non-medical facilities. The culture of siri was expected to encourage mothers to give birth at home. The delivery rate by traditional birth attendants was still high. Although there was no necessity, the mothers should pay around 100,000 00 to midwives for consumables without the knowledge of the health office. The application procedure for Jampersal funds with certain administrative requirements was perceived to be quite complicated. Conclusion: Poskesdes needs to be built immediately in four villages and, for the other four villages that already have Poskesdes, the facilities need improving following the completeness of equipment. APN training and Jampersal SOP socialization should be improved and monitoring and supervision by the health center in the village should be increased. Levies should be removed and delivery by health workers not at the health facilities cannot claim Jampersal. Lastly, the claims of Jampersal process should be simplified. Latar belakang: Jaminan persalinan diberlakukan mulai April tahun 2011 dan bertujuan meningkatkan akses ibu bersalin terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dengan memberikan jaminan pembiaya- annya. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Bone tahun 2011 yaitu 76,67%. Persalinan oleh tenaga kese- hatan hanya 60% dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan Puskesmas Salomekko mempunyai angka terendah yaitu 25%. Tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi pelayanan persalinan oleh bidan di desa selama pelaksanaan Jampersal di Puskesmas Salomekko Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tahun 2012. Metode: penelitian observasional menggunakan rancangan deskriptif kualitatif yang bersifat evaluatif, dengan subyek penelitian adalah 8 orang bidan di desa di wilayah Puskesmas Salomekko. Informan triangulasi adalah Kepala Puskesmas Salomekko dan Bidan koordinator Puskesmas Salomekko, serta Kepala seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan dianalisis dengan content analysis. Hasil: Semua informan bidan di desa belum melaksanakan pelayanan persalinan dengan baik karena sebagian besar petugas belum mengikuti pelatihan APN, belum adanya Standar Operational Prosedur (SOP), empat gedung Pos Kesehatan Desa di empat desa tidak memadai (luasnya, tidak ada air mau- pun listrik dan jauh dari pemukiman), empat desa lainnya belum memiliki Poskesdes, peralatan persalinan juga belum lengkap. Proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawas- an Jampersal juga belum terlaksana dengan baik. Tahun 2011 dan 2012 (Januari sampai April) semua persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah Puskesmas Salomekko dibiayai dana Jam- persal walaupun persalinan dilakukan di non fasilitas kese- hatan. Budaya siri diperkirakan mendorong ibu bersalin di rumah. Angka persalinan oleh dukun bayi masih tinggi. Walaupun tidak ada keharusan tetapi cukup memberatkan ternyata sebagian ibu bersalin membayar sekitar Rp100.000,00 ke bidan di desa untuk bahan habis pakai, dan hal ini tidak sepengetahuan dinas kesehatan. Prosedur pengajuan dana Jampersal dengan syarat administrasi tertentu dirasakan cukup rumit. Kesimpulan: Diperlukan segera pembangunan Poskesdes di empat desa dan perbaikan fasilitas di empat desa yang telah mempunyai Poskesdes berikut kelengkapan peralatannya, pelatihan APN dan sosialisasi SOP Jampersal begitu juga peningkatan upaya monitoring dan supervisi oleh Puskesmas berdasarkan rayon wilayah desa, menghilangkan pungutan, persalinan Nakes tidak di Faskes tidak diklaimkan jampersal serta penyederhanaan proses klaim Jampersal
Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap Kebijakan Pelayanan Rawat Inap Gratis di Puskesmas
Get PDFBackground: Social security as a form of social protection to ensure that all people can meet the basic needs of living a decent minimum. Positive role of government in running the desired service function. East Lombok District government issued a policy of health development through inpatient service is free for everyone, it is expected that additional ultilisasi service programs provided by the government can improve public health degrees East Lombok better. Objective: To find the East Lombok District government commitment to free inpatient services at health centers and utilization of services by the community. Method: Exploratory case study research through in-depth interviews. Result: The policy of free services in Primary Health Care in general have applied the concept of egalitarian equity but not yet fully capable of providing optimal, resulting from terutaman logistics system is still lacking in terms of provision of medicines needed by patients. The availability of supporting facilities and infrastructure such as inspection tools are still lacking and provide free services to give the effect of increased utilization by the public. Increased utilization is also influenced by the pressure of public opinion that all types of diseases that require hospitalization affect the officers inability to perform the criteria patients should be inpatient in Primary Health Care. Conclusion: System of free services in Primary Health Care has not been supported by the availability of emergency drugs, low support facilities and infrastructure and the ability of the investigation officer in conducting the selection of patients who require hospitalization selectively according to the criteria of patients who are hospitalized because of public pressure.Latar belakang: Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak. Peran pemerintah yang positif sangat diharapkan dalam menjalankan fungsi pelayanannya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan kebijakan pembangunan kesehatan melalui pelayanan rawat inap gratis untuk semua masyarakat, diharapkan ultilisasi layanan program tambahan yang dibuat pemerintah dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lombok Timur menjadi lebih baik. Tujuan: Untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap pelayanan rawat inap gratis di puskesmas dan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Metode: Penelitian studi kasus eksploratif, melalui wawacara mendalam pada 9 orang. Hasil: Kebijakan pelayanan gratis di puskesmas pada umumnya sudah menerapkan konsep equity egaliterian akan tetapi belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan secara optimal diakibatkan karena sistem logistik yang masih kurang terutaman dalam hal penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien, adanya ketersedian sarana dan prasarana pendukung seperti alat-alat pemeriksaan yang masih kurang dan pemberian pelayanan gratis memberikan dampak terhadap peningkatan utilisasi oleh masyarakat. Peningkatan utilisasi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya tekanan dari masyarakat yang berpendapat bahwa semua jenis penyakit harus dirawat inap berpengaruh terhadap ketidak mampuan petugas untuk melakukan kriteria pasien yang seharusnya dirawat inap di puskesmas. Kesimpulan: Sistem pelayanan gratis dipuskesmas belum didukung dengan ketersediaan obat-obatan emergensi, masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana pemeriksaan penunjang serta adanya kemampuan petugas dalam melakukan pemilihan pasien yang harus dirawat inap secara selektif sesuai dengan kriteria pasien yang dirawat inap akibat tekanan masyarakat
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Directly Observed Treatment Shortcourse sebagai Upaya Penanggulangan Tuberculosis di Puskesmas yang Berada dalam Lingkup Pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
Get PDFBackground: The implementation of the DOTS strategy in health centers aims to, among others, reduce morbidity rates and break the chain of transmission. Indonesia ranks third on the incidence of TB cases. In general, this research aimed to investigate the effort implementation, barriers, benefits and expectations in implementing the DOTS program in 40 health centers within the work area of Subang District Health Office. Methods: This was a qualitative study. Data collection technique was in-depth interviews to the head of health centers and P2TB officers, the DOTS corner participation observation and Focus Group Discussion of TB officers. The research instruments were recorder and camera. The number of population was 40 health centers taken with cluster random sampling technique and the number of samples was 10 health centers, represented by 10 heads of the health centers and 10 P2TB officers. Results: This study found out things such as efforts, barriers, benefits and expectations of the implementation of the DOTS strategy in the health centers of Subang District. The efforts made in 10 health centers were good enough, with some constraints such as lack of laboratory infrastructure, lack of human resources, intersectional collaboration, medication compliance, and the role of PMO personnel, economic factors and poor public education, drug distribution delays, difficulties in recording and reporting of patient transfer. Therefore, improvements should be done in cross-sectoral communication, completeness of lab infrastructure, empowerment of each village cadre for education and networking. Conclusion: In 10 health centers (Pagaden, Gunung sembung, Kalijati, Binong, Purwadadi, Palasari, Cisalak, Kasomalang, Sagalaherang, and Serang Panjang) DOTS program had been done in an effort to overcome tuberculosis in accordance with the 5 elements of DOTS. Latar belakang: Pelaksanaan strategi DOTS di puskesmas salah satunya bertujuan mengurangi angka kesakitan dan memutus rantai penularan. Indonesia menduduki peringkat ketiga insidensi kasus TB. Secara umum penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui upaya pelaksanaan, kendala-kendala, manfaat dan harapan dalam menjalankan program DOTS di 40 Puskesmas yang berada dalam lingkup pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Metode: menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam Kepala Puskesmas dan Petugas P2TB Puskesmas, Observasi Partisipasi Pojok DOTS, serta Focus Group Discussion kader TB, instrumen penelitian berupa alat perekam dan kamera, jumlah populasi 40 Puskesmas, teknik pengambilan sampel Cluster Random Sampling, jumlah sampel 10 Puskesmas, diwakili 10 kepala Puskesmas, 10 petugas P2TB. Hasil: penelitian, didapatkan upaya, kendala, manfaat dan harapan pelaksanaan Strategi DOTS di Puskesmas Kabupaten Subang. Kesimpulan: upaya yang dilakukan di 10 Puskesmas sudah cukup, dengan beberapa kendala seperti ketiadaan sarana prasarana laboratorium, kurangnya SDM, kerja sama lintas sektoral, kepatuhan minum obat, peran dan tenaga PMO, faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan masyarakat, keterlambatan pendistribusian obat, sulitnya pencatatan dan pelaporan pasien pindah dan pindahan. Sebaiknya dilakukan komunikasi lintas sektoral, mengusahakan kelengkapan sarana-prasarana lab, pemberdayaan kader tiap desa untuk penyuluhan dan penjaringan.