Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Evaluasi Fungsi Regulasi Dinas Kesehatan Provinsi pada Sektor Kesehatan di Provinsi Bengkulu
Get PDFBackground: Government Act Number 38 issued in 2007 on the differentiation of government affairs between central government, local provincial and local district/municipal government stated the obligation of local district/municipal government to protect, serve, empower and ensure the welfare of the community as well as implement regulation in the health sector. Based on data from Bengkulu Provincial Health Office, some health facilities and staff do not register or undertake accreditation and certification. This indicates that regulation function is not yet well implemented. Thus it is necessary to evaluate the regulatory function of provincial health office in the implementation of regulation in the health sector. Objective: To evaluate the regulatory function of Bengkulu Provincial Health Office as a regulator in the health sector, viewed from input, process, output, and environment. Method: The study was qualitative with case study design. Evaluation of function of Bengkulu Provincial Health Office was made on regulation in the health sector, i.e. licensing, registration, accreditation, and certification of health facilities and staff against the standard in the implementation of regulation on licensing, registration and certification. Result: Performance in input for the implementation of regulation was still relatively weak: there was no support of regulation or policy in the implementation of regulation, there was no staff specifically responsible for the implementation of regulation, no budget allocation for regulation function implementation, no standard or method for the implementation of control and supervision, and limited facilities for the operation of regulation. This resulted in poor performance of regulation implementation so that the output was poor, some health facilities and staff were no registered, there was no accreditation and certification. There was no role of the environment, i.e. office of integrated registration service that regulates licensing. Conclusion: the Regulatory function of Bengkulu Provincial Health Office in the health sector was not well implemented due to lack of support from the government as viewed from the input, process, output, and the environment in the implementation of the regulatory function in the area of licensing, registration, accreditation and certification.Latar belakang: Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewajiban/kewenangan Pemerintah Daerah dalam me- lindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan ma- syarakat dan juga peran Pemerintah Daerah melaksanakan regulasi pada sektor kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu masih terdapat sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak melakukan registrasi, akre- ditasi dan sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanan fungsi regulasi belum berjalan optimal. Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi terhadap fungsi dinas kesehatan provinsi dalam melaksanakan regulasi pada sektor kesehatan. Tujuan Penelitian: Melakukan evaluasi terhadap fungsi regu- lasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagai regulator pada sektor kesehatan, dilihat dari input, proses, output dan lingkungan. Metode: Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus, dengan melakukan evaluasi fungsi Dinas Kese- hatan Provinsi Bengkulu dalam melakukan regulasi pada sektor kesehatan yaitu perizinan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi sarana dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan standar dalam pelaksanaan regulasi perizinan registrasi, akreditasi dan sertifikasi. Hasil: Kinerja input untuk pelaksanaan regulasi masih sangat lemah yaitu tidak adanya dukungan peraturan atau kebijakan dalam pelaksanaan regulasi, tidak adanya Sumber Daya Manu- sia yang khusus untuk melaksanakan regulasi, tidak ada anggar- an/dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi regulasi, tidak adanya standar atau metode untuk pelaksanaan peng- awasan dan pembinaan, dan keterbatasan fasilitas yang terse- dia untuk operasional kegiatan regulasi. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan regulasi tidak berjalan optimal sehingga output dari pelaksanaan regulasi yaitu masih terdapat sarana dan tenaga kesehatan yang tidak melakukan registrasi, akredi- tasi dan sertifikasi. Dan belum ada peran lingkungan yaitu kantor pelayanan perizinan terpadu dalam regulasi perizinan. Kesimpulan: Fungsi regulasi Dinas Kesehatan Provinsi Beng- kulu pada sektor kesehatan belum dilaksanakan dengan opti- mal karena tidak adanya dukungan pemerintah yang bisa dilihat dari input, proses, output dan lingkungan dalam pelaksanaan fungsi regulasi perizinan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi
Pelatihan seperti apa yang dapat mendukung implementasi kebijakan: perspektif peserta - evaluasi training manajer mid-level untuk imunisasi di Kota Banda Aceh
Get PDFBackground: Training is an effort to develop knowledge andskills and change attitudes through learning experiences toachieve effective perfomance in an activity or range ofactivities. Tsunami disaster on December, 26th 2004 attackedAceh Province, in 2007-2009, the Ministry of Health incollaboration with UNICEF/PATH conducted mid levelmanagement training on immunization in Aceh Province withthe main objective to improve performance of health workerswho served as manager in implementing the policy of nationalprogram on immunization service at the provincial level, district/city and clinic.Research: This is a case study design using descriptivequalitative and quantitative analysis. The unit of analysis is themanagers of the immunization in District Health Office and inthe health centres that have been trained in Banda Aceh. Themethods of data collection are brainstorming, in-depthinterviews, focus group discussions, reports and documents,and assesment.Result: Immunization managers have a good knowledge ofmanagement and type of the vaccine, vaccine logistics, placeand schedule of vaccinations. The number of cases ofdiseases preventable by immunization have decreased andresults coverage of routine immunization has been increasingafter mid-level management training.Conclusion: Trainees have a positive reaction to training,results of immunization coverage and knowledge wereincreased and behavioral change occured.Keywords: Evaluation, Training Mid Level Management,Immunization
Reformasi Tiada Henti
Get PDFReformasi kebijakan seringkali bukanlah se- suatu yang statis. Reformasi dalam salah satu aspek bidang kesehatan akan berdampak pada bidang- bidang yang lain sehingga terjadi pula reformasi di bidang-bidang lain. Reformasi system pembiayaan kesehatan, misalnya, seyogyanya diikuti pula oleh reformasi di bidang pelayanan kesehatan, yang ke- mudian diikuti oleh reformasi di bidang sumberdaya kesehatan, dan seterusnya. Reformasi juga hampir tidak pernah berjalan sempurna. Dalam pelaksa- naannya, berbagai hal yang bersifat internal dan eksternal mempengaruhi kinerja pencapaian hasil yang diinginkan sehingga dibutuhkan penyesuaian dan ‘reformasi’ selanjutnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Negara-negara lain.Di Perancis, bulan September ini memiliki arti penting di sektor kesehatan karena pada bulan inilah strategi dan anggaran kesehatan untuk tahun berikut- nya dibahas di Council of Ministers, sebelum akhir- nya dibawa ke National Assembly di awal 2015. Kali ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah adalah reformasi di bidang kesehatan untuk menghemat anggaran sebanyak 10milyar Euro selama kurun wak- tu 2015-2017. Ini adalah bagian dari kebijakan “aus- terity” yang dilakukan pemerintah terkait krisis ekonomi yang berkepanjangan di Perancis.Menteri Kesehatan Perancis, Marisol Touraine, menjabarkan rencana reformasi di empat bidang: preventif, pelayanan kesehatan territorial, inovasi dan tatakelola. Di bidang preventif, ada beberapa hal baru yang akan dilakukan. Pertama, program nasional untuk berhenti merokok. Berbagai aturan mengenai kenaikan cukai rokok, pembatasan penjualan dan pembatasan ruang merokok diperketat termasuk untuk rokok elektronik. Ke-dua, aturan baru tentang logo nutrisi makanan kemasan. Kini logo nutrisi dise- derhanakan dengan kode warna (hijau, kuning, merah, dst) di bagian depan kemasan makanan untuk mengindikasikan proporsi kandungan nutrisinya di- bandingkan dengan ‘recommended daily value’. Ke- tiga, uji coba balai suntik higienis bagi pemakai narkoba, untuk mengurangi resiko penularan penya- kit melalui jarum suntik. Ke-empat, penyediaan pil KBB darurat di sekolah menengah. Dalam hal per- baikan pelayanan kesehatan territorial, akan ada nomor darurat di setiap regional untuk dihubungi di luar jam kerja dokter, dan nomor-nomor ini khusus disediakan untuk layanan kesehatan dasar, layanan kesehatan berkelanjutan, layanan preventif, layanan kesehatan jiwa dan layanan kesehatan untuk kelom- pok difabel. Dengan cara ini, selalu ada tenaga medis yang dapat diakses 24 jam. Dalam bidang tatakelola, juga ada beberapa hal baru yang akandilakukan. Pertama, layanan terintegrasi untuk penanganan pasien pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan dan diperbolehkannya ‘class action’. Ke-dua, aturan baru tentang third-party payment bagi para peserta asuransi kesehatan tambahan (sebagai tambahan/ top-up dari jaminan sosial). Ke-tiga, koordinasi dalam layanan rujukan yang ditunjang dengan layanan rekam medis online. Ke-empat, re-negosiasi untuk insentif bagi tim yang melayani kasus (case man- agement team). Dalam hal inovasi, rumah sakit khu- susnya akan direhabilitasi dan melakukan program rasionalisasi dan kerjasama pembelian. Rumah sakit juga akan melakukan berbagai inovasi untuk mem- perpendek length-of-stay, mengurangi penggunaan MRI, memperbaiki hubungan kontrak dengan dokter dan kerjasama antar beberapa fakultas kedokteran. Salah satu hal yang paling dicermati masya- rakat adalah mengenai kebijakan third-party pay- ment. Selama ini, hampir 77% biaya kesehatan di Perancis ditanggung oleh jaminan sosial, sementara sisanya dibiayai oleh third-party (asuransi tambahan lain atau OOP). Namun prosentase reimbursement jaminan sosial khususnya untuk kelompok menengah dan kelompok atas, semakin lama semakin berkurang (catatan: untuk kelompok miskin; jaminan sosial menutup 100% biaya) sehingga mendorong kelompok menengah untuk memilih self-medication. Saatini, self-medication di Perancis masih relative rendah (15.7%, dibanding rata-rata 25.7% di Eropa). Selain itu, harga obat bebas (tanpa resep) di Peran- cis lebih murah rata-rata sekitar 1.5 euro dibanding Negara lain di Eropa. Pemerintah melihat potensi penghematan dengan mendorong self-medication pada taraf tertentu dengan cara mengeluarkan bebe- rapa jenis obat dari daftar obat dari DON. Masya- rakat juga terpaksa mengurangi konsumsi pembelian kacamata karena adanya pembatasan reimbur sement kacamata maksima l470 euro (untuk single lense) dan 850 euro (untuk lensa kompleks). Reimbure sementini hanyalah 36% dari total biaya kacamata, sehingga mayoritas (68%) harus ditang- gung oleh asuransi tambahan dan OOP. Pemerintah terus mendorong masyarakat untukmemiliki ‘respon- sible contract’ dengan third-party untuk menghindari biaya kesehatan yang terlalu tinggi.Paket reformasi ini bukanlah satu-satunya yang akan diperjuangkan Menteri Kesehatan bulan Sep- tember ini. Isu fraud juga akan menjadi pokok bahas- an karena disinyalir tingginya imigran gelap di Pe- rancis telah mengakibatkan membengkaknya ang- garan AME (Aide médicaled’Etat) dari 588juta Euro menjadi 744juta Euro. Dapat dipastikan pemerintah akan menindaklanjuti dengan berbagai pengetatan kebijakan terkait akses untuk mendapatkan AME.Di Indonesia, upaya pemantauan kebijakan kesehatan telah dilakukan berbagai pihak. Berbagai penelitian mengungkapkan berbagai kendala dan keterbatasan dalam implementasi, dan biasanya penanganannya membutuhkan penambahan biaya atau anggaran. Edisi kali ini menyoroti berbagai hal dalam implementasi kebijakan jaminan kesehatan, kesehatan balita, layanan farmasi dan BLUD di ber- bagai daerah. Namun, belum banyak yang memba- has sejauhmana inefisiensi dalam system kesehatan dapat diatasi dengan reformasi pelayanan dan dam- paknya terhadap penghematan anggaran, sehingga dapat direalokasi untuk hal-hal lain yang lebih men- desak. Di dalam era jaminan kesehatan semesta, efisiensi sistem kesehatan dan kontrol anggaran akan menjadi area baru yang perlu kita cermati ber- sama. Semoga kita dapat berkontribusi dalam hal ini. Selamat membaca. Shita Listya DewiPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehata
Potensi Diskresi Street Level Bureaucrat di Puskesmas dalam Implementasi Universal Health Coverage: Studi Kasus Puskesmas Krembangan Selatan, Surabaya
Get PDFBackground:Primary Health Centre may be described as street level bureaucracy that plays important role in implementing health services policy.The study aimed to analyze the threat of street level bureaucrat in Universal Health Coverage Implementation. Methods:Michael Lipsky theory of street level bureaucrat was usedto explain why Puksesmas takes central role in health policy implementation. This case study was conducted in South Krembangan, Surabaya. Observation and secondary data analysis are the main tools to identify the daily pattern of mismatch between goals and implementation, which referred to as street level bureaucrat discretion in the implementation of policy. Results:The findings showed that there were negative discretion in implementing policy caused by over workload in providing health services. Such problems were caused by problems in human resources management and insufficiency of infrastructure. Conclusion:Insufficient resources in Puskemaspotentially trigger medical staffs to make negative discretion in theUniversal Health Coverage implementation. Latar Belakang:Puskesmas dapat dikatakan sebagai street level bureaucracy yang mempunyai peran penting pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peluang ancaman dari street level bureaucrat dalam upaya implementasiUniversal Health Coverage. Metode:Kami menggunakan teori Michael Lipsky tentang street level bureaucrat untuk menjelaskan mengapa puskesmas memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan. Studi kasus ini dilakukan di Krembangan Selatan, Surabaya. Observasi dan analisis data sekunder adalah alat utama untuk mengetahui pola sehari-hari ketidakselarasan antara tujuan dan pelaksanaan yang disebut sebagai diskresi dalam implementasi kebijakan. Hasil:Penelitian ini menemukan bahwa ada ancaman diskresi negatif dalam melakukanimplementasi kebijakandikarenakan oleh kelebihan beban kerja dalam melakukan kewajiban pelayanan kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan infrastrtuktur yang kurang memadahi. Kesimpulan: Kurang memadainya sumber daya di puskesmas, berpotensi memicu staff medis melakukan diskresi negatif dalam Implementasi Universal Health Coverage
Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pemerataan Pelayanan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bengkulu, Kebupaten Selumadan Kabupaten Kaur
Get PDFBackground: National health insurance is starting in 2014 to gradually move towards Universal Health Coverage. The program should make access health services easier for the community. However limited number of health care givers, a vast population and difficult geographical access mean that there is limited provision of services by the Government and other parties. It appears that the difficulty of access to health facilities remains. The provision of health services is dependent on infrastructure in the community. Without any infrastructure improvements, equitable health service becomes difficult and health coverage for the community is not real. The problem is that whether the national health insurance policy administered by the health-BPJS can improve access to medical services and quality health services to all citizens of Indonesia based on fundamental justice. Objective: To assess the availability and equitable health services as well as the policies for equitable distribution of health facilities within the national health insurance program in the city of Bengkulu, District Seluma and District Kaur. Method: This research is using a formative evaluation method, designed to assess how program policy was implemented and how to modify and to develop new policies so as to bring improvement.The kind of data collected are qualitative and quantitative data. Quantitative data is used to see availability and coverage health, while qualitative data is used to get perception of service provider and program manager of the national health insurance, as well as the challenge and barrier found in implementation process. Data qualitative is obtained using open questionnaire. Quantitative data is derived from a contract between District/municipality health office by health- BPJS and health facility data. Data analysis is compared between District/municipal data, standards according to the regulation and health system according to the WHO and scenario planning. Results: The ratio of the available primary care facilityin Kaur is 17,13 per 100.00o or one per 5.837 inhabitants; while in Bengkulu city it is 13,16 per 100.000 or one for 7.598 inhabitants; and in District Seluma it is one for 7.770 inhabitants. Percentage of contracts for primary services in Bengkulu city is 87,62 %, in District Seluma is 80.41 %, and in District Kaur is 80.73 %. The distance to access primary care facility in District Seluma and District Kaur is 2 hours away if using ‘ojek’ (motorcycle taxi), and the is fare IDR200.000,- (one-way). In Bengkulu, the most distant is 20 minutes and the fare is IDR10.000,-. The ratio of available referral care services in Bengkulu City is 1,88 per 100.000 inhabitants, while in District Seluma is 0,56 per 100.000 inhabitants, and in District Kaur is 0,90 per 100.000 inhabitants. Therefore we need additional primary health facilities supported by the agency of the social security (BPJS), District/City government/Provincial government and the Ministry of Health. While the ratio of beds in the Bengkulu City is 629, in District Seluma is 3.574, and in district Kaur is 2.778. District Seluma needs as many as 129 more beds while District Kaur needs another 60 beds to meet the requirement. The Regional Public hospital in District Kaur and District Seluma are still class D. To increase the capacity at these two hospitals to become class C within 5 (five) years is possible. However, these efforts require special policy from city/district government, Provinces and the Ministry of Health as well as the social security agency (BPJS) considering the limited capacity of the local governments. Conclusion: The availability of primary health facilities in Bengkulu city, Seluma districy and Kaur district are not enough according to Road Map to JKN 2019. Referral health facilities in Seluma district and Kaur district are much lower than the target, whereas in Bengkulu city the number is on target. Utilization of primary health facilities in Bengkulu city, Seluma district and Kaur district are still lower than national average. Utilization of referral helth facilities in the province of Bengkulu is still lower than national average. Latar Belakang: Jaminan Kesehatan Nasional dimulai pada tahun 2014 secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage, secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pemberi pelayanan kesehatan yang terbatas, penyebaran penduduk yang luas dan akses yang terbatas, menyebabkan kurang supply (penyediaan layanan) oleh pemerintah dan pihak lain, sehingga akan muncul kesulitan terhadap akses ke fasilitas kesehatan. Penyediaan pelayanan kesehatan tergantung pada infrastruktur di masyarakat, tanpa ada perbaikan infrastruktur pemerataan pelayanan kesehatan menjadi sulit dan jaminan kesehatan bagi masyarakat merupakan hal yang tidak riil. Permasalahan yang muncul apakah kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan ini dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada seluruh warga Indonesia dengan asas keadilan. Tujuan: Mengetahui ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan serta upaya kebijakan pemerataan fasilitas kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan metode analisis evaluasi formatif yang dirancang untuk menilai bagaimana program/kebijakan sedang diimplementasikan dan bagaimana pemikiran untuk memodifikasi serta mengembangkan sehingga membawa perbaikan. Jenis data yang dikumpulkan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk melihat ketersediaan dan cakupan layanan kesehatan, sedangkan data kualitatif untuk mendapatkan persepsi dari penyedia layanan dan manajer program terhadap Jaminan Kesehatan Nasional serta tantangan dan hambatan yang ditemukan pada proses implementasinya. Data Kualitatif diperoleh dengan mengunakan kuesioner terbuka, data kuantitatif berasal dari Kontrak Dinas Kesehatan Kaupaten/kota dengan BPJS dan data fasilitas kesehatan. Analisis data dibandingkan antar kabupaten/kota, standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan, sistem kesehatan menurut WHO dan perencanaan berdasar skenario (scenario planning) Hasil: Rasio ketersediaan fasilitas pelayaan primer di Kabupaten Kaur 17,13 per 100.000 atau satu banding 5.837 penduduk, sedangkan di Kota Bengkulu lebih kecil 13,16 per 100.000 ribu atau satu banding 7.598 penduduk dan Kabupaten Seluma satu banding 7.770 penduduk. Persentase nilai kontrak untuk pelayanan primer di Puskesmas Kota Bengkulu sebesar 87,62%, Kabupaten Seluma sebesar 80.41%, Kabupaten Kaur sebesar 80.73% Jarak tempuh ke pelayanan primer di Kabu- paten Seluma dan Kabupaten Kaur paling jauh kira 2 jam perjalanan dengan mengunakan Ojek dan ongkos sekali jalan Rp. 200.000,- dibandingkan Kota Bengkulu paling jauh 20 menit dengan ongkos ojek Rp. 10.000,-, Rasio ketersediaan fasilitas pelayaan rujukan di Kota Bengkulu 1,88 per 100.000, Kabupa- ten Seluma 0,56 per 100.000 dan Kabupaten Kaur 0,90 per 100.000 penduduk, sehingga perlu penambahan fasilitas kese- hatan tingkat pertama oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, Pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan Rasio tempat tidur untuk Kota Bengkulu 629, Kabupaten Seluma 3574 dan Kabupaten Kaur 2778. Kebutuhan Kabupaten Seluma sebanyak 129 Tempat Tidur dan Kabupaten Kaur sebanyak 60 Tempat Tidur untuk memenuhi target, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten seluma dan Kabu- paten Kaur masih kelas D. Peningkatan kelas rumah sakit men- jadi kelas C dalam kurun waktu 5(lima) tahun kedepan sangat memungkinkan, upaya ini memerlukan kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan BPJS serta Kemen- terian Kesehatan mengingat keterbatasan pemerintah daerah. Kesimpulan: Ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama saat ini di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur belum mencukupi target yang ingikan menurut Peta Jalan Menuju JKN 2019. Fasilitas kesehatan rujukan di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur masih rendah dibandingkan tar- get, sedangkan Kota Bengkulu telah mencapai target. Pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur masih rendah dari Provinsi Daerah istimewa Yogjakarta. Pemanfaat fasilitas kesehatan rujukan di Provisinsi Bengkulu masih rendah dari pada dari Provinsi Daerah istimewa Yogjakarta.
Analisis Ketersediaan Fasilitas dan Pembiayaan Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu
Get PDFThe Background: National health assurance program aims to facilitate community access to quality health services. Health financing toward Universal Coverage is a good breakthrough but it can cause negative effects in the form of injustice. Availability of health facilities, health care personel and geographical condition and the broad population dispersion can magnify the problem of inequities between subdistricts and district/city in Bengkulu province, making it appear unequal in health services and financing. Availability of health facilities with inappropriate amount of power impacting the financing needs of the social security in health facilities in the form of capitation and INA-CBG package, and equitable financing analysis needs to be done in the implementation of the national health assurance policy. The purpose: Assesing the availability of facilities and even distribution of financing health and also to equalize of health facilities and drawing up scenarios of possibility of the future in the implementation of the national health insurance in the Province of Bengkulu. Method: This research uses the formative analysis methods designed to assess how the program/policy is being implemented and how it is thought to modify and develop to bring an improvement. Results: The ratio of first-level health facilities (FKTP), which is likely a general practitioner, according to the road map leading to JKN 2012-2019 should achieve the ratio of general practitioners 1: 3000 inhabitants.Currently the average in Bengkulu is 1 per 7.715 inhabitants, thus the need for first- level health facilities in the province of Bengkulu is 590 units. Beginning in 2014, 229 is available until the year 2019, and is still lacking as much as 361 units. Clinics with magnitudes capitation of Rp. 3,000 up to Rp. 4500 is 51.57% and while capitation of Rp. 6,000 is 13.3%. Capitation quantity is uneven financing that have an impact especially on the health of urban areas due to lack of resources. The value of the contract for one year for the number of participants who choose Clinics as FKTP is 763.165 people which is 82,03% of the maximum value of capitation Rp. 6,000, or less Rp9,87M. The average rate on the 7 (seven) Regional public hospitals district and Province for outpatient is between Rp. 150.000 s. d Rp. 350,000 and hospitalization is Rp. 1.000.000,-until Rp. s. 3.700.000,-, compared to the rates based on regulation of the Minister of health RI Number 69 by 2013, the average price of outpatient service and inpatient medical action is very simple and only for mild categories of diseases. Shortage of specialist doctors in Hospital causes unabsorbed INA-CBG package for major treatment action and severe categories of disease. Financial support the Government district/city and Province in the form of program jamkesda 2014 is IDR 38,36 M to pay for the capitation for the poor who are not covered by central government funding and to ensure treatment for kabupaten/ kota that did not cooperate with the BPJS. Incentive specialist doctor/resident is between IDR10 million to 30 million per month, especially the big four specialists from the local government district is another inequalities that is burdensome to the local government; The fulfillment of resources especially General practitioners and dentists in clinics is difficult to materialize given that CPNS (civil servant) formation are very small; the County Government could offer contracts but they can not afford it and it is not worth the lack of capitation. While the fulfillment specialist doctors in Hospitals is also difficult because there is lack of enthusiasm to become specialist CPNS , and the Country Government could not affort contract for them. Fulfillment needs efforts in health facilities first-level, general practitioners, dentists and specialists required a revision of the regulation of the Minister of health no. 69 year 2013 by observing the rate of capitation and INA-CBG¡¯s package for underserved areas away from urban center, or with small population and vast distribution of people. Conclusion: First-level health facilities and the number of personnel in clinics and specialist doctors in the hospital are still lacking, impacting the small capitation and the claim is limited to a minor treatment and mild disease. Regulation of the Minister of health RI Number 69 by 2013 on Standard Rate of health services need to pay attention to differences in geographical situation where Clinics and public hospitals are in the region. Latar Belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Pembiayaan kesehatan menuju Universal Coverage merupakan terobosan yang baik tetapi dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidakadilan. Ketidamerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis serta penyebaran penduduk yang luas dapat memperbesar masalah ketidakadilan antar kecamatan dan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, sehingga muncul ketidakmerataan pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Ketersedian fasilitas kesehatan dengan jumlah tenaga yang tidak sesuai kebutuhan berdampak pada pembiayaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam bentuk kapitasi dan Paket INA-CBG¡¯s, maka perlu dilakukan analisis pemerataan pembiayaan pada kebijakan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Tujuan: Mengetahui ketersediaan fasilitas dan pemerataan pembiayaan kesehatan serta upaya pemerataan fasilitas kesehatan dan menyusun skenario kemungkinan masa mendatang dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Provinsi Bengkulu. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan metode analisis formatif yang dirancang untuk menilai bagaimana program/kebijakan sedang diimplementasikan dan bagaimana pemikiran untuk memodifikasi serta mengembangkan sehingga membawa perbaikan. Hasil: Rasio fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang disamakan satu dokter umum, Peta Jalan Menuju JKN 2012- 2019 rasio dokter umum 1 : 3000 penduduk, maka rata-rata 1 per 7.715 penduduk, kebutuhan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Provinsi Bengkulu sebanyak 590 unit. Awal tahun 2014 yang tersedia 229 sampai tahun 2019 masih kurang sebanyak 361 unit. Puskesmas dengan besaran kapitasi Rp3000,00 s.d Rp4.500,00 sebanyak 51,57% dan Rp6.000,00 sebanyak 13,3%. Besaran kapitasi berdampak tidak merata pembiayaan terutama di Puskesmas yang jauh dari perkotaan karena kekurangan tenaga. Nilai kontrak selama satu tahun jumlah peserta yang memilih Puskesmas sebagai FKTP sebanyak 763.165 jiwa sebesar 82,03% dari nilai maksimal kapitasi Rp6.000,00 atau kurang 9,87M. Tarif rerata pada tujuh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan Provinsi untuk rawat jalan antara Rp. 150.000 s.d Rp640.000,00 dan rawat inap Rp1.000.000,00 s.d Rp3.700.000,00 dibandingkan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013, rata-rata tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap merupakan tarif tindakan medis sangat sederhana dan penyakit- penyakit katagori ringan. Kekurangan dokter spesialis di RSUD menyebabkan tidak terserap paket INA-CB¡¯s untuk tindakan besar dan penyakit katagori berat. Dukungan dana Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam bentuk program jamkesda tahun 2014 sebesar 38,36 M untuk membayar kapitasi masyarakat miskin bukan penerima bantuan iuran dan menjamin pengobatan bagi kabupaten/kota yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Insentif dokter spesialis/residen antara 10 juta s.d 30 juta per bulan terutama spesialis empat besar dari pemerintah daerah kabupaten merupakan ketidakadilan pembiayaan yang menjadi beban daerah. Pemenuhan tenaga terutama dokter umum, dokter gigi di puskesmas sulit terwujud mengingat formasi CPNS sangat kecil, apabila dilakukan kontrak Pemerintah Kabupaten tidak mampu dan tidak sebanding dengan kekurangan kapitasi. Sedangkan pemenuhan dokter spesialis di RSUD juga sulit terwujud karena peminat CPNS untuk dokter spesialis tidak ada dan apabila dilakukan kontrak sebesar insentif Pemerintah Kabupaten tidak mampu. Upaya pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan tingkat pertama, dokter umum, dokter gigi dan spesialis diperlukan revisi Peraturan Menteri Kesehatan No.69 tahun 2013 tentang tarif dengan memperhatikan kapitasi dan paket INA-CBG¡¯s di daerah tidak diminati atau jauh dari perkotaan, jumlah penduduk kecil serta sebaran yang luas. Kesimpulan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jumlah tenaga di puskesmas dan dokter spesialis di rumah sakit masih kurang, berdampak kecilnya kapitasi dan klaim terbatas pada tindakan kecil serta penyakit yang ringan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan perlu memperhatikan geografis dimana Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah
STUDI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN DAERAH SUMATERA BARAT SAKATO DALAM MENGHADAPI UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN UNDANGUNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TAHUN 2013
Get PDFABSTRACTBackground: Local health insurance (Jamkesda) is an effortmade by the Government of West Sumatra province to improvethe accessibility of health services for the poor or near poorwho are not accommodated in the quota of public healthinsurance (Jamkesmas). Jamkesda was implemented at thestart of 2007 until in 2011 using Governor Regulation WestSumatera Number 40 and Number 41 in 2007. After runningfor five years, there are still many problems in theimplementation. Later in 2011, the provincial parliament of WestSumatera exercised its rights of initiative and enacted LocalLegislation Number 10 year 2011 regarding the implementationof the Health Insurance West Sumatra Sakato. Afterwards,the implementation of Jamkesda West Sumatera Sakato refersto these regulations. The purpose of this study is to evaluatethe implementation of the new regulation of the Jamkesda WestSumatera Sakato in 2013.Methods : This study is a descriptive analysis with a qualitativeusing case study. Data collection is done at the ProvincialHealth Office / District Health Office / City selected, PT HealthInsurance, regional planning agency (Bappeda), and healthprovider. Qualitative data were collected through in-depthinterviews, and secondary data were collected throughdocument review.Result: The results of the study shows that implementation ofhealth insurance on West Sumatra Sakato still had not beenoptimal, namely how the selection of the participants; a lowpremium that is Rp.6.000/month/member by sharing fundingbetween provincial and district budgets / City budgets; thebenefits are not yet comprehensive enough; health providersis still limited in the region of West Sumatra province and onlyin public facilities; health workers has not been evenlydistributed; the team is still not functioning well; the monitoringand evaluation at every level Administrative as well associalization of Jamkesda are not optimal; and the existingpolicy has not referred to higher level policy.Conclusion: Implementation of Jamkesda West SumatraSakato does not go according to the existing policy. Amongothers, the selection of membership, quality of health care,lowpremiums, health facilities are limited, health workers have notbeen evenly distributed, and the monitoring and evaluationteam has not been established as per the guidelines.Suggestion: There is a need to evaluate Jamkesda WestSumatera Sakato policy so that the policies are notcontradicting. There is a need to form a Monev Team forJamkesda so that all parties have a sense of sharedresponsibility.Keywords: Local Regulation of Jamkesda, health financing,Provider Jamkesda
SITUASI PERAWAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL PEGUNUNGAN MERATUS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH – SEBUAH EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Get PDFBackground: The operation of mobile health center activitiesis currently unable to increase the coverage and provide equaldistribution of basic health service for people in isolated areas.The cost for mobile health center activities is relativelyhigh; it needs lots of staff and the service hours are limited. Asthe budget for mobile health center operation is limited, thefrequency of mobile health center activities is relatively low.Further consequence is that the implementation of survaillanceand priority program is constrained. To improve health servicefor people living in isolated areas of Meratus Mountain theDistrict Government of Hulu Sungai Tengah in 2002 issued apolicy on Non Permanent Staff Nurses. This policy is aimed toprovide continuous and accessible basic health service forthe community whenever they need it.Method: This was a descriptive qualitative study that used acase study design and was carried out at 4 villages that gotallocation of non permanent staff nurses with as many as 14informants. Primary data were obtained from indepth interviewwhereas secondary data were obtained from documentsearch particularly documents at Hulu Sungai Tengah districthealth office and health centers. Observation was also madeto get information not covered in indepth interview.Result: The result shows improvement in availability of basicservices to the community. On the other hand limited facilitiesare made available to the non permanent staff nurses, alongwith inadequate equipment, supplies, and vehicle to do theirwork. Also there is lack of additional incentive and regularmonitoring to support them.Conclusion: Basic health service was available more continuouslyand more accessible for people at isolated areas.However, findings also suggest that the policy of non permanentstaff nurses for isolated areas of Meratus Mountain, Districtof Hulu Sungai Tengah had not been fully supported bynecessary facilities, equipment, additional incentives and monitoring.Keywords: policy evalution, non permanent staff nurses, isolatedareas
Survei Kepuasan dan Manajemen Keluhan Pasien Diabetes Melitus terhadap Pelayanan Kesehatan Prolanis Askes di Rumah Sakit Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
Get PDFBackground. Indonesia is one of the countries which have increasing of prevalence of diabetes mellitus rapidly. The number of people with diabetes is increasing every 150-200 person everyday. High health care cost and low of productivity is the impact if controlling the Diabetes Mellitus is neglected. ASKES as provider of health insurance in Indonesia has a program called disease management program for diabetes mellitus (Prolanis). The program has not been evaluated since 2010. Analysis both of patient satisfaction and management complaint are needed as an indicator for high quality of health care. The aim of the study is to analyze patient satisfaction and management of complaint for diabetes mellitus patient who has ASKES insurance in Dr.M Jamil hospital West Sumatera Methods. A survey conducted in Dr. M Jamil Hospital. Total of respondent are 100 ambulatory patients of Diabetes Melitus. The technique of sampling is consecutive sampling. The analysis of patient satisfaction uses servqual analysis with 10 dimentions of quality care and Kartesius’s diagram. The complaint management analysis uses 6 dimentions of Commonwealth Ombudsman’s Office, and gap analysis. Result. The score of patient satisfactions as ambulatory patient in diabetes melitus health care in Dr. M Jamil Hospital is 44%. It is lower than the government quality standart for health care. The result of the the study, Kartesius’s diagram shows that there are 4 atributs need to be improved such as capacity of the nurse in promoting and preventing of diabetes mellitus; the pharmacist should give more information of medicine’s schedule and taking care of medicine; schedule meeting the doctor is not on time; the doctors are coming late; and they do not to see the same doctor every meeting. The score of perception in complaint handling is 79.8%. There is unequity distribution of score in 4 dimentions which are Fairness, Responsiveness, Effectiveness, Access (such as improper manner from the nurse when patient complains, the socialisation of complaint handling was unclear (e.g. if something happen, they regarded it as an accident cases or unpredictable factor). The complaint is not solved soon thus the same problem and complaints reoccured all the time. Conclusion. The problems of quality health care for ambulatory patient of diabetes mellitus that has ASKES incurance affect the core business of Dr. M Jamil Hospital management. All these problems are having impact in decreasing patient satisfaction, even when all the rest of performance satisfaction dimention score are high. There is unequity score in complaints handling of the ambulatory diabetes Mellitus patient. It means the patient perceived that the management gives different respond in customer’s complaint handling. Latar Belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi penyakit diabetes yang meningkat paling cepat. Jumlah penderita diabetes di Indonesia bertambah 150- 200 orang setiap hari. Kelalaian mengendalikan penyakit sejak awal akan dibayar dengan tingginya biaya kesehatan serta rendahnya produktivitas masyarakat. Untuk itu PT ASKES melalui Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) melakukan upaya promotif dan preventif yang terintegrasi dan model pengelolaan penyakit kronis bagi peserta penderita penyakit kronis, seperti Diabetes Melitus. Evaluasi pelaksanaan Prolanis PT ASKES belum pernah dilakukan sejak diberlakukan tahun 2010. Dibutuhkan indikator dari kualitas pelayanan berupa kepuasan pasien, disamping itu, diperlukan arahan dalam perbaikan proses pelayanan yaitu melalui manajemen keluhan. Kedua hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan, untuk mencapai pelayanan kesehatan yang paripurna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepuasan pasien dan menganalisis penanganan keluhan pasien Diabetes Melitus Peserta ASKES yang berkunjung ke Poli Rawat Jalan RS M Jamil di Sumatera Barat. Metode. Disain penelitian adalah cross sectional dilakukan pada tahun 2013 dengan sampel 100 pasien DM yang memiliki kartu ASKES dan menjalani rawat jalan di Poli Penyakit Dalam RS M Jamil di Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel penelitian concecutive sampling. Kepuasan pasien dijabarkan dalam 10 dimensi mutu dan diolah menggunakan analisis servqual dan Diagram Kartesius. Manajemen keluhan dinilai melalui persepsi pasien terdiri dari 6 dimensi Commonwealth Ombudsman’s Office dan dilakukan gap analisis. Hasil. Didapatkan hasil 44% merasa Puas terhadap pelayanan yang diterima mereka di poliklinik Diabetes Mellitus Prolanis ASKES, namun masih dibawah target standar pelayanan minimal dari pemerintah. Berdasarkan diagram Kartesius yang harus dibenahi ada empat permasalahan: Atribut yang belum memuaskan dan merupakan permasalahan utama adalah : Perawat RS belum mampu memberikan penyuluhan keperawatan yang berhubungan dengan penyakit DM, Petugas apotik memberi informasi cara minum dan menyimpan obat bagi penderita DM, Ketepatan Pelaksanaan pelayanan terhadap jadwal waktu pelayanan yang belum memenuhi harapan pasien, keinginan untuk bertemu dokter yang sama tiap kali kunjungan, dan dokter datang tidak tepat waktu. Persepsi pasien peserta Askes program Prolanis menyatakan kepuasan dalam komitmen dari rumah sakit dalam manajemen atau penanganan keluhan sudah baik sebesar 79.8%. Akan tetapi terdapat perbedaan persepsi yang tidak merata pada pasien Diabetes Mellitus terhadap 4 dimensi dari 6 dimensi yang dinilai yaitu Fairness, Responsiveness, Effectiveness, Access (menyampaikan keluhan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari para petugas Rumah Sakit, keberadaan sistem keluhan pelanggan disosialisasikan belum jelas kepada seluruh pengguna Rumah Sakit dan jawaban Rumah Sakit yang diterima pasien masih belum cukup pantas, Rumah Sakit berusaha membuat sesuatu yang terjadi pada pasien tampak sebagai suatu accident yang merupakan bukan kesalahan Rumah Sakit, keluhan yang disampaikan terulang lagi saat kunjungan berikutnya/keluhan tidak ditanggapi). Kesimpulan. Permasalahan utama utuk kepuasan bagi peserta Prolanis ASKES untuk pasien DM di RSUP Dr.M.Djamil menyangkut aspek core business rumah sakit. Keempat hal tersebut memiliki daya ungkit yang besar dalam kepuasan pasien DM. Hal ini menyebabkan hasil pencapaian kepuasan pasien DM di Rumah sakit menjadi rendah, walaupun kinerja lainnya dalam analisis dimensi mutu sudah sangat memenuhi harapan pasien. Analisis dalam manajemen keluhan sudah baik, namun masih adanya perbedaan yang tidak merata dalam menangani keluhan, komplain, pasien Diabetes Melitus Peserta ASKES yang berkunjung ke Poli Rawat Jalan RSM Jamil.
Analisis Lingkungan Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam Kalimantan Barat sebagai Dasar Pemilihan Strategi dalam Menghadapi Sistem Jaminan Sosial Nasional
No full textBackground: Universal Health Coverage known as Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) started at 1st January 2014 managed by the Social Security Administrative Bodies (BPJS). Bethesda General Hospital is a class C hospital that located in Bengkayang Regency, West Borneo. This hospital does not have any strategic plan which requires an analysis to map the issues needed to join in JKN system. The analysis can become a recommendation for the hospital strategic plan. Objective: To describe the analysis of the health insurance for patient service unit in the hospital and giving a recommendation for the hospital strategic planning. Method: The study design is a case study with a single-case embedded design. The informant are Head Regency, Health Office, Hospital Directors of other hospital, Bethesda General Hospital worker, Bethesda Serukam Foundation and World Venture Mission. The data taken from observation, in-depth interview, FGD and secondary data. Result: The hospital has the opportunities that come from government support, cooperation with other surrounding hospital which helped the hospital to gain a good reputation and many patients with UHC. The threats are the unclear of UHC socialization, and market competition with other surrounding hospitals and hospital tendency to accept severe diagnosis. The hospital strengths are equity service in organization culture, teamwork and support from mission/donor. The weaknesses are lack of quality and budget control, no clinical pathway, the health information system is not running well, lack of human resources and competence, also unclear organization structure. Conclusion and recommendation: The SWOT resulted from hospital environment helps to formulate the strategy toward universal health coverage. The general strategic suggested is the growth strategy in healthcare services. Latar belakang: Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sejak 01 Januari 2014. RSU Bethesda Serukam adalah RS kelas C, terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. RSUB belum memiliki rencana strategis. Dibutuhkan suatu analisis lingkungan yang dapat memetakan isu-isu yang akan dihadapi RS dalam menyambut era BPJS. Tujuan: Mendeskripsikan dan menganalisis situasi lingkungan unit pelayanan pasien Askes dan Jamkesmas RSUBS, serta memberikan rekomendasi strategi untuk penyusunan rencana strategi. Metode: Jenis penelitian adalah studi kasus dengan desain kasus tunggal terjalin. Responden penelitian adalah Bupati Bengkayang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Direktur RS sekitar RSUBS, pejabat struktural dan fungsional RSUBS, perwakilan Yayasan Bethesda dan misi World Venture. Sumber data dari observasi, wawancara mendalam dan pedoman diskusi kelompok terarah serta data sekunder rumah sakit. Hasil dan pembahasan: Peluang RSUBS adalah dukungan pemerintah kabupaten, kerjasama dengan RS sekitar, nama RS yang sudah dikenal baik dan banyak pasien berobat dengan JKN. Ancamannya adalah sosialisasi pelayanan JKN yang belum jelas, serta persaingan dengan RS sekitar serta kecenderungan RS menerima pasien sulit. Kekuatan RSUBS adalah budaya RS yang tidak membeda-bedakan pelayanan, kerjasama tim dan dukungan donatur misi. Kelemahannya adalah kurangnya kendali mutu dan biaya, belum ada clinical pathway, SIRS belum berjalan baik, kurangnya SDM dan struktur organisasi yang tidak jelas. Kesimpulan dan saran: Analisis lingkungan rumah sakit menghasilkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk formulasi strategi dalam menghadapi SJSN. Strategi umum yang tepat untuk RSUBS dalam menghadapi perubahan SJSN adalah strategi pertumbuhan dalam kegiatan pelayanan kesehatan