Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
SINERGI KEBIJAKAN UPAYA PENGHEMATAN ANGGARAN BELANJA JAMINAN KESEHATAN DI PERANCIS
Get PDFMenjelang diberlakukannya Jaminan KesehatanSemesta 2014, Indonesia menghadapi berbagai tantanganterkait kesiapannya. Walaupun prioritas pemerintahsaat ini adalah pada perluasan cakupan/kepesertaan, berbagai isu terkait selayaknya tetapmenjadi perhatian kita. Isu seperti 1) seberapa dalammanfaat pelayanan kesehatan yang akan dijamin,2) seberapa besar proporsi urun biaya yang masihharus dikeluarkan oleh peserta jaminan kesehatanketika mendapatkan manfaat, 3) bagaimana kesiapankuantitas dan kualitas sistem pelayanan kesehatan,fasilitas dan SDM kesehatan serta pemerataandistribusinya di berbagai daerah, 4) bagaimanakebijakan dan regulasi diperkuat untuk mendukungsistem jaminan kesehatan semesta, 5) bagaimanaevaluasi dan monitoring dilakukan, 6) bagaimanamengajak sektor swasta untuk berperan serta, danbanyak hal lain masih tetap perlu dikaji dan dicermati.Bahkan di negara lain dimana sistem jaminankesehatan semesta telah dijalankan, isu-isu sepertidi atas tetap menjadi perhatian dan terus menerusdiawasi. Pada beberapa editorial yang lalu telah dibahasbagaimana sistem jaminan kesehatan semestadijalankan di Perancis. Menjelang akhir tahun, pemerintahmengevaluasi berbagai dimensi pelaksanaanjaminan kesehatan semestanya misalnya kualitaspelayanan, distribusi SDM, besarnya anggaran, dllserta proposal yang diajukan untuk upaya perbaikannya.Bulan September lalu, pengelola jaminan kesehatansemesta di Perancis mengajukan laporan tahunantermasuk proposal upaya penghematan senilai2,48 milyar euro untuk menekan pertumbuhan anggaranbelanja jaminan kesehatan dikisaran 2,4%(pertumbuhan anggaran pada tahun 2012 adalah2,5% sementara pada tahun 2013 adalah 2,7%). Situasiperekonomian Eropa telah menekan berbagainegara termasuk Perancis untuk melakukan penghematananggaran belanja, sehingga wacana penghematananggaran belanja kesehatan merupakan isuyang cukup disorot.Anggaran belanja kesehatan di Perancis adalahsekitar 12% dari GDP, dan beberapa tahun terakhirmengalami defisit lebih besar dari yang diproyeksikan.Pada awal tahun 2013, misalnya, defisit diperkirakansebesar 11,4 juta euro, tetapi laporan tahunan2013 menyatakan bahwa riil defisitnya adalah 14,7juta euro. Hal ini juga disebabkan oleh tekanan situasiekonomi yang membuat sekelompok peserta jaminanyang tadinya termasuk di dalam peserta denganurun biaya berubah menjadi peserta tanpa urun biaya(ditanggung penuh pemerintah) karena kehilanganpekerjaan. Diperkirakan jumlah peserta tanpa urunbiaya ini akan lebih besar pada tahun-tahun mendatangselama krisis ekonomi di Eropa belum berakhir.Oleh karena itu, pemerintah sangat berkepentinganuntuk memastikan kecukupan anggaran untuk menyediakanpelayanan bagi mereka.Proposal penghematan yang diajukan mencakupkebijakan harga untuk berbagai obat (diharapkanakan menghasilkan penghematan senilai 750jutaeuro), serta kebijakan yang membatasi dokter dalammeresepkan obat mahal/branded dan menggantinyadengan obat generik (diharapkan akan menghasilkanpenghematan senilai 600juta euro), dan kebijakanyang membatasi transportasi untuk rujukan yangtidak perlu, dan kebijakan yang mendorong perluasanone-day surgery untuk menghindari biaya rawatinap. Salah satu target dari kebijakan one-day surgeryini adalah operasi katarak yang merupakan salahsatu operasi yang paling sering dilakukan diPerancis (sekitar 700,000 di tahun 2012) yang sebelumnyatidak dilakukan sebagai one-day surgery.Penghematan juga akan dilakukan dalam bentukstrategic purchasing untuk peralatan kesehatanmisalnya insulin pumps, prostheses, respirators, dll.Diharapkan dengan kebijakan strategic purchasingini penghematan yang dihasilkan adalah senilai 220juta euro (untuk level rumah sakit) dan 150juta euro(untuk level klinik/fasilitas kesehatan primer). Yangmenarik adalah bagaimana proposal ini didukungoleh berbagai kebijakan yang mengikutinya. Dokter,misalnya, diharuskan untuk menulis setidaknya 25%bagian dari resepnya berupa formula kimia dari molekulaktif obat, dan bukan brand name-nya. Hal inidilakukan untuk mendongkrak penjualan obat generikdi Perancis yang saat ini masih berkisar 14%(dalam nilai uang) atau 26% (dalam kuantitas) padatahun 2012 lalu. Sebagai perbandingan, share penjualanobat generik di Jerman atau Inggris adalahsekitar 50%.Kebijakan lain yang juga terkait adalahkebijakan redistribusi ketersediaan tenaga medis,seperti yang telah dibahas pula pada editorial lalu.Hasilnya ternyata cukup menggembirakan. Secarakeseluruhan, jumlah dokter bertambah 0.9 % namunsecara riil jumlah dokter di beberapa tempat yangtelah padat berkurang (misalnya di region Centerberkurang 2.3 %, dan di region Ile- de- France berkurang4.2%) dan sebaliknya meningkat di daerah yangsebelumnya kekurangan (misalnya di region Paysde-Loire meningkat 4.7% dan di region Rhône –Alpes meningkat 4.5%). Ketersediaan tenaga medisdi daerah-daerah yang kekurangan diharapkan dapatmengurangi unnecessary referral antar-region danmengurangi biaya transpor rujukan.Selain kebijakan yang mendukung, prosesevaluasi yang dilakukan terhadap fasilitas kesehatan(klinik dan rumah sakit) di Perancis baik fasilitaspemerintah maupun swasta juga mencerminkandukungan terhadap upaya penghematan anggarankesehatan seperti yang diusulkan. Dari beragamkomponen penilaian dan evaluasi tersebut misalnyajuga dimasukkan variabel rendahnya LOS di rumahsakit dan seberapa banyak ambulatory care dilakukan.Hasil dan ranking penilaian untuk seluruh rumahsakit ini, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta,diumumkan setiap tahun sehingga masyarakatdapat secara terbuka melihat ranking dari rumahsakit di daerahnya. Dengan demikian rumah sakitdan klinik dipacu untuk mengembangkan layananone-day surgery yang lebih cost-effective danmengurangi LOS.Dari cerita singkat di atas dapat ditarik pelajaranbahwa pemerintah Indonesia pun perlu melihatsistem kesehatannya secara utuh dan mencarisinergi antar kebijakan agar saling mendukung. Halini khususnya menjadi semakin penting di erajaminan kesehatan semesta. Apabila sinergi antarkebijakan ini belum terjadi maka perlu dicari solusiatau alternatif kebijakannya. Apabila telah adakebijakan yang digulirkan, maka perlu pula dikajisejauh mana efektifitas pelaksanaannya di lapangan.Di sinilah letak pentingnya kajian kebijakan danevaluasi kebijakan dalam memainkan peran sebagai‘feeder’ terhadap komunitas kebijakan khususnyapengambil kebijakan. Selaras dengan itu, berbagaiartikel dalam JKKI kali ini akan berupaya menyorotiberbagai implementasi kebijakan dan memberikanrekomendasi perbaikan. Selamat membaca
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PERSALINAN DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN PERSALINAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013
Get PDFBackground:The policy of Maternity Benefit for the Uninsured(Jampersal) is based on the philosophy to reduce maternalmortality and infant. The Minister of Health Regulation number2562/Menkes/Per/XII/2011 on A Maternity Benefit for theUninsured Persons’s Technical Guidelines ensures that thegovernment provides services to pregnant women withantenatal care (ANC), parturition and post-parturition for free,including the use of contraceptives post parturition.Objective:To know the confidence’s level of pregnant womenin seeking help for parturition from the health provider, theprovider commitment to Jampersal policy, and Jampersalsocialization in the community.Methods: Cross-sectional and purposive sampling are usedfor descriptive analysis. Data collection is conducted withinterview using a questionnaire to 40 mothers and 40 midwivesin the district Situbondo. Data is also collected throughsecondary data from the district health office Situbondo andhospital.Results: From the 40 respondents that had been interviewed,92.5% ask for help to providers, but as much as 7.5% ask forpartus help from traditional birth attendants. In addition, theJampersal still charged costs to maternal care to as many as12 people (30%). This is non-conforming to Jampersal policyof giving free maternal care. In Jampersal implementation inSitubondo, 50% of midwives have good commitment. While27.5% showed medium commitment and the remaining 22.5%is less committed. The magnitude of this commitment varies.Respondents with the age of 30-39 years shows excellentcommitment ( 55%), and those who work for 1-9 years arecommitted (50%). Socialization of Jampersal policy hasn’t beenoptimal. Jampersal is still not known by all pregnant womenyet. The term “free treatment” is confused with the health cardpolicy.Conclusion: There is a high trust level in pregnant womenwho asks for partus help (92.5%). Commitment of provider inrunning the Jampersal policy is still high. Jampersal socializationhasn’t reached the optimal level because people still do notunderstand the conditions of Jampersal.Suggestion: Since birth delivery by the traditional birth attendantsis still common, the midwife should work with traditionalbirth attendants in terms of infant care such as bathing, andgive incentives when collaborating in handling after partus.There is a need to improve midwife skills in detecting the riskof pregnancy and childbirth. Socialization Jampersal need toinvolve community leaders, and religion leaders.Keywords: Jampersal, pregnant women’ trust, Provider Commitment
Integrasi bidan praktek swasta dalam program kesehatan ibu dan anak puskesmas: studi kasus implementasi jampersal di pelayanan primer
Get PDFPendahuluan: Pemerintah Indonesia meluncurkan program Jampersal pada awal tahun2011. Program ini harus dilaksanakan oleh Puskesmas dan sektoe swasta. Penelitian ini menilai tentang puskesmas yang melakukan inovasi dalam Pelaksanaan Jampersal yang berdasar pada kebutuhan pasien, dimana puskesmas memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal yang berkualitas dengan cara pelayanan yang terintegrasi.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan desain studi kasus. Wwancara mendalam dilaakukan kepada 16 responden, termasuk pejabat kabupaten yang mengampu program Jampersal.Hasil:Puskesmas Moyudan melakukan integrasi pelayanan antenatal care dengan bidan swasta dalam bentuk paket pelayanan yang tidak dipungut biaya apapun. Sebagian besar peserta Jampersal merasa puas dengan pelayanan antenatal care yang terintegrasi ini, namun baru 46,5% ibu hamil di wilayah Moyudan yang sudah memanfaatkan pelayanan ini. Kesimpulan:Meskipun tingkat pemanfaatan program ini baru 46,5% , namun dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pelayanan antenatal. Peran bidan swasta yaitu merujuk ibu hamil peserta Jampersal ke puskesmas untuk mendapatkan paket pelayanann antenatal care dan mengirimkan laporan pelayanan kesehatan ibu dan anak ke puskesmas setiap bulan.Kata kunci: Jampersal, integrasi pelayanan kesehatan, antenatal care, puskesmas, bidan praktek mandir
Pelajaran dari Pendidikan Kedokteran di Perancis
Get PDFPendidikan kedokteran di Perancis cukup berat. Walaupun tidak ada pembatasan jumlah calon ma- hasiswa yang bisa diterima di fakultas kedokteran, namun kenyataannya terjadi proses eliminasi alami. Rata-rata, setiap tahun ada 550.000 mahasiswa kedokteran di tahun pertama, namun dari antara mereka hanya sekitar 7.500 mahasiswa yang bisa melanjutkan ke tahun kedua. Jumlah mereka yang bisa melanjutkan ke tahun ketiga akan kembali berkurang, dan seterusnya. Pada tahun keenam, mereka akan menjalani ujian ranking nasional (Examen Classant National/ECN). ECN dilaksanakan serentak di tujuh pusat ujian yang tersebar di seluruh negeri, berlangsung selama empat hari berturut-turut, dan terdiri dari dua macam test, yaitu test dalam bentuk case setting, dan test critical clinical reading. Test dalam bentuk case setting akan menguji mahasiswa mulai dari diagnostic awal, hypotheses, clinical dan diagnostic testing, prognosis dan monitoring pasien selama treatment. Test dalam bentuk critical clini- cal reading mengharuskan mereka membuat abstrak dari artikel klinis yang ditugaskan, dan mereka diha- ruskan mengkritisi metodologi yang digunakan serta hasilnya. Examen Classant National (ECN) akan menghasilkan ranking nasional untuk mahasiswa yang dianggap layak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Berdasarkan ranking mereka inilah mere- ka diperbolehkan atau tidak memilih spesialisasi yang mereka inginkan. Jadi, persaingan untuk masuk ke spesialisasi yang diinginkan sangat ditentukan oleh hasil ECN. Spesialisasi yang menjadi favorit adalah ophthalmology, nephrology, radiology dan cardiology. Rata-rata, hanya 1 dari 3 mahasiswa yang bisa meneruskan ke spesialisasi yang benar- benar mereka inginkan. Mengapa demikian?Karena setiap tahun, Kementrian Kesehatan mengeluarkan daftar jumlah dan jenis spesialisasi yang dibutuhkan. Jenis spesialisasi yang tersedia adalah: General Medicine, Medical Specialties (16 specialties), Surgical Specialties (5 specialties), Anesthesiology, Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Medical Gynecology, Psychiatry, Medical Biology, Occupational Medicine, Public Health. Ke- mudian untuk masing-masing spesialisasi terdapat pula daftar di daerah mana spesialisasi tersebut dibu- tuhkan. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang menjadi catchment area dari rumah sakit pendidikan. Jadi, kombinasi antara hasil ECN dan daftar yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan menentukan distribusi dan jumlah residen yang tersedia untuk tiap spesialisasi di masing-masing daerah.Di Negara Perancis terdapat 28 rumah sakit pendidikan (Centre Hospitalier Universitaire/CHU), dan tahun lalu (2013-2014) ada 7.820 residen baru yang ditempatkan diseluruh rumah sakit pendidikan ini. Penugasan mereka adalah selama tiga tahun, biasanya didaerah peripheral. Misalnya, apabila pe- nugasan mereka di CHU Rennes (Rennes adalah semacam ibukota Propinsi) berarti mereka akan ditempatkan di Vannes, Lorient, Vitré atau Saint- Malo (semacam kota Kabupaten atau lebih kecil lagi). Selama menjadi residen, mereka melayani pasien, membuat diagnosis, menulis resep, melakukan tin- dakan operasi dan sebagainya, di bawah pengawas- an dokter senior. Mereka adalah mesin penggerak di rumah sakit pendidikan.Apabila suatu jenis spesialisasi dibutuhkan dibe- berapa daerah sekaligus, residen diperbolehkan me- milih akan ditempatkan dimana, sejauh kuotanya belum terpenuhi. Sebuah survey cepat1 dilakukan untuk melihat preferensi residen dalam memilih CHU yang diinginkan, kemudian dibandingkan dengan survey cepat lain2 yang meneliti seberapa ‘menarik’ sebuah kota/daerah, biasanya diukur dari tingkat per- tumbuhan ekonomi, kenyamanan hidup, dan seba- gainya. Ternyata hasilnya cukup menarik. Tidak se- mua daerah yang terlihat ‘preferable’ menjadi pilihan utama para residen. Bahkan kota-kota besar seperti Paris dan Marseille, bukan merupakan daerah tujuan utama. Paris, misalnya, hanya berada di urutan ke- 8, ‘dikalahkan’ oleh Grenoble (kota dengan 155.000 penduduk).Jawaban para residen mengindikasikan bahwa pilihan mereka merupakan kombinasi dari faktor kua- litas hidup secara umum, level remunerasi, persepsi terhadap kualitas spesialisasi tertentu di CHU terse- but, dan sebagainya, namun tidak selalu berbanding lurus dengan ‘seberapa menarik’ suatu kota/daerah. Kualitas hidup yang mereka maksud ternyata men- cakup hal-hal yang sifatnya sangat subyektif (misal- nya: daerah tersebut diminati karena dekat dengan pantai, atau merupakan daerah wisata pegunungan, atau karena kota tersebut kaya akan sejarah dan budaya, dan sebagainya), namun juga memiliki visi (misalnya: karena di kota tersebut terdapat pusat penelitian kanker terbesar di Eropa), dan kadang- kadang menyangkut faktor ‘lingkungan kerja yang manusiawi’ (misalnya: karena kepala departemen spesialisasi di CHU tersebut terkenal memperlaku- kan intern dengan baik). Faktor yang terakhir ini di- picu oleh kenyataan yang residen sadari akan hadapi selama menjalani tiga tahun masa penugasannya di CHU tersebut. Rata-rata jam kerja di Perancis adalah 48 jam/minggu, namun residen menyadari bahwa dalam kenyataannya ‘jam kerja’ mereka rata- rata adalah 60 jam/minggu (tepatnya: sekitar 66 jam/ minggu untuk spesialisasi obsgyn dan 69 jam/ming- gu untuk spesialisasi bedah), dan dapat berlangsung 20 hari berturut-turut tanpa akhir pekan. Level remu- nerasi juga penting, namun bukan yang utama, kare- na di Perancis level remunerasi untuk dokter dan spesialisasinya sudah memiliki range yang jelas dan standar. Lebih menariknya pula, secara umum, me- reka ini juga tetap tinggal di daerah/kota tersebut setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. Menurut mereka factor potensi berkembangnya suatu daerah dan suatu CHU lebih penting dari fac- tor lainnya.Dari uraian singkat ini, pembaca dapat menarik beberapa point pelajaran yang bisa diambil dari sistem pendidikan kedokteran di Perancis. Salah satu yang paling mencolok adalah bagaimana sektor pendidikan dan sektor kesehatan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan. Jadi, kelengkapan dan ketersediaan tenaga kesehatan bukan tergantung semata-mata pada seberapa besar kemampuan rumah sakit ‘menarik minat’ tenaga ke- sehatan untuk bekerja di sana. Sisi penyedia (sektor pendidikan) tidak sekedar bertanggung jawab me- nyediakan sejumlah tenaga kesehatan, namun lebih jauh lagi sistemnya memastikan bahwa tersedia jumlah yang cukup untuk setiap jenis spesialisasi yang dibutuhkan oleh sisi pengguna (sektor kese- hatan). Namun, sistem ini juga hanya bisa berjalan apabila sisi pengguna (dalam hal ini, Kementrian Kesehatan) dapat secara rutin tahunan mengetahui peta kebutuhan spesialis disetiap daerah. Disisi lain, sektor ekonomi daerah juga berkembang sesuai po- tensinya untuk dapat menarik masyarakat berinves- tasi dan tinggal di daerah tersebut. Seberapa jauh pelajaran tersebut dapat diterapkan pula di Indone- sia? Tepatnya, perubahan dan kebijakan apa yang harus kita buat apabila kita menginginkan system serupa di Negara kita agar bisa mengatasi maldistri- busi tenaga kesehatan
Kebijakan Medik pada Pasien Gagal Ginjal Kronik dengan Hemodialisis di RS Hasan Sadikin Bandung
Get PDFBackground: Prevalence of Chronic Kidney Disease in dialysis’s patients in Indonesia has increased. Some of them occurred with malnutrition inflammation complex syndrome and lead to death. This study aims to determine the intake of protein and energy, and determine factors that cause the low intake of nutrition. Methods: Design of the study was mixed methods using embedded concurrent strategy. Research paradigm was constructivism whereas qualitative research conducted in-depth interviews and observations. Quantitative research has been done with a descriptive approach, observational, using secondary data and perform 24 Hour Recall and Food Frequency Questionnaire (FFQ). The study was conducted at Hemodialysis Unit, Hasan Sadikin Hospital from June to September 2013, with a total sampling. Qualitative and quantitative data analysis has been done, followed by analysis of policy and analysis for policy for establishing a medical policy for chronic kidney disease patients receiving medical hemodialysis. Result: The average protein intake of the patients was 1.32 g/ kg/day. Interval of protein intake of 0.5 g/kg /day (lowest) until 2.8 g/kg/day (highest). 24% of patients had protein intake under 1 g /kg BW/day and 22.8% was above 1.5 g/kg BW/day. Average energy intake was 2001 kcal patient/day (930 kcal/ day - 3196.9 kcal/day). The qualitative analysis resulted in seven themes which causes nutrient low intake. The themes were underlying diseases (such as diabetes mellitus and hypertension), length of dialysis, frequency and number of dialysis, effects of dialysis, body’s response, cost factor, counseling, and education. Most of the respondents felt suffer from anemia and complained of nausea and vomiting. Body responses varied widely among them. Conclusion: Protein intake of dialysis patients as recommended by K/DOQI, but not in accordance with energy intake. Protein and energy intake of Jakeman's holder patients were lower than the recommendation of K/DOQI. The cause of lower intake of nutrients due to the underlying disease, length of dialysis, frequency and number of dialysis, effects of dialysis, body responses, cost factors and lack of counseling and education. Counseling and education of the patient's hospital are needed. The government should encourage medical policy in the management of patients with chronic kidney failure are comprehensive, in primary care, secondary and tertiary. The government must provide competent personnel, facilities and supporting infrastructure, service standards and standard operating procedures are required for each level of service. Latar Belakang: Prevalensi pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) yang menjalani hemodialisis di Indonesia mengalami peningkatan. Beberapa diantaranya terjadi malnutrition inflammation complex syndrome dan berujung pada kematian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui asupan protein dan energi, serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya asupan nutrisi. Metode: Desain penelitian adalah mixed method dengan menggunakan strategi conccurent embedded. Paradigma penelitian adalah constructivisme. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, observational menggunakan data skunder dan melakukan 24 Hour Recall dan Food Frequency Questionaire (FFQ). Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Penelitian dilakukan di Unit Hemodialisis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bulan Juni-September 2013 dengan total sampling. Dilakukan analisis data kualitatif dan kuantitatif yang diikuti analysis of policy dan analysis for policy untuk merumuskan kebijakan medik pada pasien PGK yang menjalani hemodialisis. Hasil: Rata-rata asupan protein pasien adalah 1,32 gr/kg BB/ Hari. Asupan protein terendah 0,5 gr/kg BB/hari, tertinggi 2,8 gr/kg BB/hari. Asupan protein pada 24% pasien dibawah 1 gr/ kg BB/hari; 22,8% diatas 1,5 gr/kg BB/hari. Rata-rata asupan energi pasien 2001 kkal/hari, asupan terendah 930 kkal/hari, tertinggi 3196,9 kkal/hari. Analisis kualitatif menghasilkan 7 tema yang menjadi penyebab rendahnya asupan nutrisi yaitu penyakit dasar (diabetes mellitus, hipertensi), lama dialisis, frekuensi dan jumlah dialisis, efek dialisis, respon tubuh, faktor biaya dan konseling serta edukasi. Efek dialisis yang paling dikeluhkan adalah anemia, mual dan muntah. Respon tubuh diantara pasien sangat bervariasi. Konseling dan edukasi dari pihak rumah sakit sangat dibutuhkan pasien. Kesimpulan: Asupan protein pasien sesuai rekomendasi K/ DOQI, namun belum sesuai untuk asupan energi. Asupan protein dan energi pasien Jamkesmas lebih rendah dari rekomendasi K/DOQI. Penyebab rendahnya asupan nutrisi disebabkan karena penyakit dasar yang menjadi penyebab PGK, lama dialisis, frekuensi dan jumlah dialisis, efek dialisis, respon tubuh, faktor biaya dan tidak adanya konseling dan edukasi. Pemerintah harus mendorong kebijakan medik dalam penanganan pasien gagal ginjal kronik yang komprehensif, di pelayanan primer, skunder dan tertier. Untuk tercapainya kebijakan medik tersebut pemerintah harus menyediakan tenaga yang kompeten, sarana dan prasarana pendukung, standar dan protap yang dibutuhkan untuk masing-masing level pelayanan
Studi Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Propinsi Kalimantan Timur
Get PDFBackground : East Kalimantan is a destination for job seekers whether local, national, regional or international professionals due to its rich natural resources. Therefore East Kalimantan requires an occupational health and safety management (in Indonesia: SMK3) comprehensively. SMK3 policy is necessary both at the central and at the local level prior to the enactment of the Asean Free Trade Agreements (AFTA) in 2015. SMK3 policy at the national level generally accepted in Indonesia that can be seen by the presence of laws and regulations on health, employment and industrialization. The generally accepted policy needs to be adjusted to the conditions and situation in the region through Regulation or the Governor Decree in accordance PP RI number 25 of 2000 and Government Regulation Number 38 in 2007. Method: This is a qualitative research method using triangulation approach which collects data from various sources in the institutions of legislative, executive and implementing agency supervisors and supervisory policies of health system and SMK3 in the province of East Kalimantan. Results : Out of a total of 89 province regulations and decrees from 2003 to 2012, only approximately 12 of them which are related to health policy, but generally relates to levy income and expenditures on health. Application of health policy for the East Kalimantan by the Health Office and the Department of Labor’s Office is still guided by the central regulation. The new health policy initiated through Regulation number 20 in 2008 regarding the health system, but there are no local regulations yet nor governor decree regarding SMK3 in East Kalimantan province yet. Recommendation: A serious commitment from all stakeholders in East Kalimantan is required to achieve more concrete and tangible policies in the form of local regulations or decisions of the governor. Latarbelakang: Kalimantan Timur sebagai tujuan pencari kerja dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional yang profesional karena sumber daya alamnya, memerlukan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) yang komprehensif. Kebijakan SMK3 tersebut perlu kesiapan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sebelum diberlakukannya Asean Free Trade Agreements (AFTA) pada tahun 2015. Kebijakan SMK3 di tingkat pusat yang berlaku umum di Indonesia dapat dilihat dari adanya undang-undang dan peraturan tentang kesehatan, ketenagakerjaan dan industrialisasi. Kebijakan yang berlaku umum tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Gubernur, sesuai PP RI nomor 25 tahun 2000 dan PP RI nomor 38 tahun 2007. Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pendekatan triangulasi yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber di institusi legislatif, eksekutif maupun instansi pelaksana pembina dan pengawas kebijakan sistem kesehatan dan SMK3 di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil: Sebanyak 89 produk peraturan daerah dan keputusan gubernur selama tahun 2003-2012, sekitar 12 diantaranya yang berhubungan dengan kebijakan di bidang kesehatan, namun umumnya berkaitan dengan retribusi pendapatan dan belanja daerah mengenai kesehatan. Penerapan Kebijakan kesehatan selama ini di Kalimantan Timur oleh Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Dinas Tenaga Kerja masih berpedoman pada peraturan pusat. Kebijakan di bidang kesehatan baru dimulai melalui Perda 20 tahun 2008 tentang sistem kesehatan namun belum ada perda atau kepgub yang berkaitan dengan kebijakan SMK3 di Provinsi Kalimantan Timur. Kesimpulan: Diperlukan komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mewujudkan kebijakan yang lebih konkrit dan nyata dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan gubernur
ANALISIS KEBIJAKAN DESA SIAGA DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA
Get PDFBackground: Mortality rate is one of indicators andrepresentations of welfare of an area. In order to solve highmortality rate problem, the government of Daerah IstimewaYogyakarta (DIY), including District of Sleman, is carrying outthe policy of alert village.Method: The study used literature review based onreferences and field data which were issued by Health Office.Result: The policy of alert village has less positive impact indecreasing maternal mortality rate and neonatal mortality rate,because health assurance scheme still does not meet theneeds of the people, both physical and non-physical. Thedegree of health still has not improved significantly. The policyof alert village needs inter-sectoral financial support. Financialallocation is still mistargeting. People needs vary from onevillage to another, so it is necessary to have competent andsmart health workers as the implementing agents of HealthDepartment. The policy of alert village is still not able to satisfyall stakeholders (government, health workers, and people),because the concept of satisfaction is closely related to theprinciple of justice.Conclusion: The policy of alert village is an effort to empowerthe people to be independent in overcoming their healthproblems. But, in District of Sleman the policy of alert village isclassified into unsuccessfull policy. This failure is caused byinsufficiet support in implementating the policy.Keyword: Policy of alert village, Health Office of District Slema
EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD UNDATA PROPINSI SULAWESI TENGAH
Get PDFBackground: One of the important things forchange is a sequentialcharacteristic or the phase of time for a change. Suchas the change stipulated by BLUD (Publis Service Agency)policy of the State Regional Hospital (RSUD) to become BLUD.The implementation of BLUD in the regional public hospital(RSUD) of Undata is generally based on the regulation of TheDepartement of Internal Affairs No 61 year 2007. The newparadigm as BLUD must be balancedof both the “Enterprisingthe Goverment” and the “Public Service Oriented”. The backgroundof Undata Hospital before becoming BLUD were theproblem of health care cost was getting expensive whilst thetariffs imposed had to be competitive, and the demand of goodquality of services to care for the patients. All of this could beachieved if Undata hospital applies the financial managementsystem of the regional public service agency (PPK-BLUD).Method Of Research:Thisresearch uses a descriptive analysiswith the case study design. The samplings conducted inthis research are purposive sampling. Method of data colectionobtained through in depth interview, observation, utilization ofdocuments.Research Result: The implentation of regional public serviceagency (BLUD) based on the result of evaluation study inUndata hospital and in the health departement of CentralSulawesi Province shows that: The implementation based onthe standard, namely governance, business strategy plan,and the report of financial management has been implementedwell. Whereas the implementation which is not in accordanceyet with the BLUD criteria is the minimum service standardrelated to indicator and criteria of SPM. Also the role of healthdepartement as the supervisory board has yet to be implementedbecause there is no supervisory board.Conclusion: It shows the governance, business strategyplan and financial report are already in accordance with standard,set while the minimum service standard and the supervisoryboard have not run optimally within the standard andcriteria set.Key words: PPK-BLUD, implementation of BLUD, Hospital,Stakeholder
Desentralisasi dan Pengambilan Keputusan Kebijakan Peningkatan Gizi Balita di Kota Depok dan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat
Get PDFBackground: Heywood and Choi ( 2010) found that there is only a slight increase of health system performance post decentralization. Low performance in decentralization of the health sector can be inferred from the high incidence of poor nutrition for U5 (under five) in the city of Bogor in West Java. However the city of Depok has a different situation in which they have successfully reduced poor U5 nutrient to 0% . Performance in a decentralized health system is affected by policy decisions that are influenced by decison space, institutional capacity and accountability of local government . Objective: This study aims to describe the decision-making processes for U5 nutrition based on decision space, capacity and accountability of local government institutions in the city of Depok and city of Bogor in West Java Province . Methods: This study is a qualitative case study design . In- depth understanding of the decision-making on health policy in the era of decentralization will be traced by means of in-depth interviews . Informants in this study include the Head of Department , Mayor , Chief Health Center and Head of Nutrition at the Provincial Health Office , Head of Bappeda. Results: Post Decentralization, nutrition policy decision-making process at the level of the city of Bogor and Depok conducted by larger decision space, the accountability of policy decisions in both regions showed an increase , but the capacity of public institutions and the level of participation of non- government actors as well as the institutional capacity is higher in the city of Depok than in the city of Bogor . Conclusion: Decentralization increases the decision space and accountability in health policy decision-making process. Increased institutional capacity, especially the capacity of human resources and increased levels of participation and non-government actors are needed to produce a more responsive policy decisions. Latar Belakang: Heywood dan Choi (2010) dalam studinya menemukan bahwa secara umum hanya terjadi sedikit pening- katan kinerja sistem kesehatan pasca desentralisasi. Rendahnyakinerja desentralisasi pada sektor kesehatan dapat dilihat dari masih tingginya kasus gizi balita buruk diKotaBogor Propinsi Jawa Barat.Kondisi yang berbeda terjadi di Kota Depok yang telah berhasil menekan gizi Balita buruk menjadi 0% . Kinerja sistem kesehatan dalam era desentralisasi dipengaruhi oleh pengambilan keputusan kebijakan yang dipengaruhi oleh decison space kapasitas institusional dan akuntabilitas pemerintah daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pengambilan keputusan kebijakan Gizi Balita berdasarkan decision space, kapasitas institusidan akuntabilitas pemerintah daerah diKota Depok dan Kota Bogor Propinsi jawa Barat. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pemahaman secara mendalam menge- nai pengambilan keputusan pada penyusunan kebijakan kese- hatan pada era desentralisasi akan ditelusuri dengan cara melakukan wawancara mendalam (indepth interview). Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas, WaliKota, Kepala Puskesmas dan Kepala Bagian Gizi di Dinas Kesehatan Propinsi, kepala Bappeda. Hasil: Setelah Desentralisasi, proses pengambilan keputusan kebijakan Gizi di tingkat Kota Bogor dan Kota Depok dilaksana- kan dengan Decision spaceyang lebih besar, akuntabilitas pengambilan keputusan kebijakan pada kedua daerah menun- jukkan adanya peningkatan, namun kapasitas institusi dan tingkat partisipasi masyarakat maupun aktor diluar pemerintah Kota Depok lebih tinggi dibanding Kapasitas Institusi di Kota Bogor. Kesimpulan: Desentralisasi meningkatkan decision space dan akuntabilitas pada proses pengambilan keputusan kebi- jakan kesehatan. Peningkatankapasitas institusi terutama kapa- sitas sumberdaya manusia dan peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dan aktor diluar pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan kebijakan yang lebih responsive
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI BANTUAN LUAR NEGERI AUSAID DI TIMOR LESTE: EVALUASI TERHADAP PROYEK DUKUNGAN RENCANA STRATEGIK SEKTOR KESEHATAN
Get PDFBackground: The Ministry of Health of Timor-Leste has realizedthat they should work together with other stakeholders toachieve their vision and mission due to insufficient humanresources and budget. Therefore, the Ministry of Health hasestablished collaboration with AusAid and other developmentpartners through mechanism of coordination. However, themechanism is not yet implemented fully.Objective: To evaluate foreign aid policy in coordinating AusAiddonor and development partners to fund human resource developmentprogram (in the HSSP-SP project) through the mechanismof coordination in the Ministry of Health of Timor-Leste.Method: This was a qualitative study with a case-study design.The respondents were 16 people, consisting of 13 personsfrom the Ministry of Health and 3 persons from AusAid,World Bank and development partners.Result and Discussion: The Department of Partnership Managementhad not been optimum in managing and controlling theproject/program and activities of the donors and working partners.The approved action plan and budget were relevantwith the proposal made by the Ministry of Health but planningfor human resource development was unclear and was notbased on the work force gap faced and priority in humanresource development. The project had impact on human resourcedevelopment but the process of staff re-placementwas not in line with the principle of the right man on the rightplace. Regular consultative meeting could facilitate the approvalof action plan and budget for human resource development.However, the mechanism of coordination was less effectivebecause there was no specific instrument or mechanismto do alignment and harmonization and it only focused oncollective gain and there was too much pressure and demandto staff from both the Ministry of Health and partners. Constraintsand challenges from political aspect and human resourcecapacity had hampered the process of coordinatingAusAid and working partners.Conclusion: The implementation of foreign aid policy to coordinateAusAid and development partners to fund human resourcedevelopment (in HSSP-SP project) following the mechanismof coordination in the Ministry of Health of Timor-Lestehad run well enough but still received lack of support fromhuman resource development planning based on institutionaldevelopment.Keywords: policy evaluation, mechanism of coordination,human resource development, donor agenc