Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Efektifitas Pembangunan Dua Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007
Get PDFBackground: In the current era of regional autonomy, local goverments have wider scope of authority in making their policies according to their capacities and their needs. To improve access to health care and equitable health service, the Goverment of Seruyan District made a policy to build two District Hospitals. This policy was made due to the area of Seruyan District that is very widespread. In its implementation, this policy has been confronted with many obstacles, among other is limited human resources and funding, and low utilization of health facilities and services by community. Objective: To determine the extent of utilization of the two hospitals and to determine the factors corresponding to the utilization of the two District Hospitals in Seruyan Districy. Metodhs: This study is a descriptive study with a qualitive approach supported by a quantitive approach. Hospital utilization data are obtained by examining the available data in both District Hospitals in Seruyan District and two other hospitals in the neighboring district, and also by interviewing some people in Seruyan District. Samples are determined using two stage cluster sampling. To further investigate the issue of hospital utilization, in-depth interviews are conducted both with people using the hospitals and with people not using the hospitals in Seruyan District. The data will be quantitatively analyzed and further explore qualitatively. Results: The result findings show that there is a correlation between the distances of home and hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between the means of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between travel time to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between the ease of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between cost of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is no correlation between the expenses and seeking treatment at the hospital, and there is a correlation between people’s knowledge and seeking treatment at the hospital. Conclusion: In terms of its utilization and manpower, the construction of two hospitals in Seruyan District is ineffective. However, factors correlating with hospital utilization are distance, transportation, travel time, ease of transportation, transportation cost dan knowledge, and government should pay attention to these factors to improve utilization. Latar belakang: Dalam era otonomi daerah saat ini Pemerintah Daerah memiliki kewengan lebih luas dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Seruyan membuat kebijakan pembangunan 2 RSUD. Kebijakan ini diambil mengingat sangat luasnya wilayah Kabupaten Seruyan. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini menghadapi berbagai kendala diantaranya, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan pembiayaan, serta masih rendahnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan 2 RSUD tersebut dan untuk mengetahui faktor- faktor yang berhubungan terhadap pemanfaatan 2 RSUD di Kabupaten Seruyan. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif didukung kualitatif. Data pemanfaatan rumah sakit dilakukan dengan menelaah data yang ada di kedua rumah sakit di Kabupaten Seruyan dan 2 rumah sakit Kabupaten tetangga, serta melakukan wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Seruyan. Sampel ditentukan dengan metode two stage cluster sampling. Untuk lebih mengetahui permasalahan pemanfaatan rumah sakit dilakukan wawancara mendalam kepada masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Seruyan dan yang tidak memanfaatkan. Data akan dianalisis secara kuantitatif dan diperdalam dengan kualitatif. Hasil: Ada hubungan antara jarak rumah dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara sarana transportasi dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara waktu tempuh dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara kemudahan transportasi dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara biaya transportasi dengan berobat ke rumah sakit, tidak ada hubungan antara biaya pengeluaran dengan berobat ke rumah sakit dan ada hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan berobat ke rumah sakit. Kesimpulan: Pembangunan 2 RSUD di Kabupaten Seruyan tidak efektif apabila dilihat dari segi pemanfaatan dan ketenagaan. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan RSUD adalah jarak, sarana transportasi,waktu tempuh,kemudahan transportasi, biaya transportasi dan pengetahuan. Pemerintah perlu mengupayakan perbaikan dalam hal-hal di atas untuk meningkatkan utilisasi rumahsakit
Pelajaran dari Pendidikan Kedokteran di Perancis
Get PDFPendidikan kedokteran di Perancis cukup berat. Walaupun tidak ada pembatasan jumlah calon ma- hasiswa yang bisa diterima di fakultas kedokteran, namun kenyataannya terjadi proses eliminasi alami. Rata-rata, setiap tahun ada 550.000 mahasiswa kedokteran di tahun pertama, namun dari antara mereka hanya sekitar 7.500 mahasiswa yang bisa melanjutkan ke tahun kedua. Jumlah mereka yang bisa melanjutkan ke tahun ketiga akan kembali ber- kurang, dan seterusnya. Pada tahun keenam, mere- ka akan menjalani ujian ranking nasional (Examen Classant National/ECN). ECN dilaksanakan serentak di tujuh pusat ujian yang tersebar di seluruh negeri, berlangsung selama empat hari berturut-turut, dan terdiri dari dua macam test, yaitu test dalam bentuk case setting, dan test critical clinical reading. Test dalam bentuk case setting akan menguji mahasiswa mulai dari diagnostic awal, hypotheses, clinical dan diagnostic testing, prognosis dan monitoring pasien selama treatment. Test dalam bentuk critical clini- cal reading mengharuskan mereka membuat abstrak dari artikel klinis yang ditugaskan, dan mereka diha- ruskan mengkritisi metodologi yang digunakan serta hasilnya. Examen Classant National (ECN) akan menghasilkan ranking nasional untuk mahasiswa yang dianggap layak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Berdasarkan ranking mereka inilah mere- ka diperbolehkan atau tidak memilih spesialisasi yang mereka inginkan. Jadi, persaingan untuk masuk ke spesialisasi yang diinginkan sangat ditentukan oleh hasil ECN. Spesialisasi yag menjadi favorit adalah ophthalmology, nephrology, radiology dan cardiology. Rata-rata, hanya 1 dari 3 mahasiswa yang bisa meneruskan ke spesialisasi yang benar- benar mereka inginkan. Mengapa demikian?Karena setiap tahun, Kementrian Kesehatan mengeluarkan daftar jumlah dan jenis spesialisasi yang dibutuhkan. Jenis spesialisasi yang tersedia adalah: General Medicine, Medical Specialties (16 specialties), Surgical Specialties (5 specialties), Anesthesiology, Pediatrics, Obstetrics and Gyne- cology, Medical Gynecology, Psychiatry, Medical Biology, Occupational Medicine, Public Health. Ke- mudian untuk masing-masing spesialisasi terdapat pula daftar di daerah mana spesialisasi tersebut dibu- tuhkan. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang menjadi catchment area dari rumah sakit pendidikan. Jadi, kombinasi antara hasil ECN dan daftar yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan menentukan distribusi dan jumlah residen yang tersedia untuk tiap spesialisasi di masing-masing daerah.Di Negara Perancis terdapat 28 rumah sakit pendidikan (Centre Hospitalier Universitaire/CHU), dan tahun lalu (2013-2014) ada 7.820 residen baru yang ditempatkan diseluruh rumah sakit pendidikan ini. Penugasan mereka adalah selama tiga tahun, biasanya didaerah peripheral. Misalnya, apabila pe- nugasan mereka di CHU Rennes (Rennes adalah semacam ibukota Propinsi) berarti mereka akan ditempatkan di Vannes, Lorient, Vitré atau Saint- Malo (semacam kota Kabupaten atau lebih kecil lagi). Selama menjadi residen, mereka melayani pasien, membuat diagnosis, menulis resep, melakukan tin- dakan operasi dan sebagainya, di bawah pengawas- an dokter senior. Mereka adalah mesin penggerak di rumah sakit pendidikan.Apabila suatu jenis spesialisasi dibutuhkan dibe- berapa daerah sekaligus, residen diperbolehkan me- milih akan ditempatkan dimana, sejauh kuotanya belum terpenuhi. Sebuah survey cepat1 dilakukan untuk melihat preferensi residen dalam memilih CHU yang diinginkan, kemudian dibandingkan dengan survey cepat lain2 yang meneliti seberapa ‘menarik’ sebuah kota/daerah, biasanya diukur dari tingkat per- tumbuhan ekonomi, kenyamanan hidup, dan seba- gainya. Ternyata hasilnya cukup menarik. Tidak se- mua daerah yang terlihat ‘preferable’ menjadi pilihan utama para residen. Bahkan kota-kota besar seperti Paris dan Marseille, bukan merupakan daerah tujuan utama. Paris, misalnya, hanya berada di urutan ke- 8, ‘dikalahkan’ oleh Grenoble (kota dengan 155.000 penduduk).Jawaban para residen mengindikasikan bahwa pilihan mereka merupakan kombinasi dari faktor kua- litas hidup secara umum, level remunerasi, persepsi terhadap kualitas spesialisasi tertentu di CHU terse- but, dan sebagainya, namun tidak selalu berbanding lurus dengan ‘seberapa menarik’ suatu kota/daerah. Kualitas hidup yang mereka maksud ternyata men- cakup hal-hal yang sifatnya sangat subyektif (misal- nya: daerah tersebut diminati karena dekat dengan pantai, atau merupakan daerah wisata pegunungan, atau karena kota tersebut kaya akan sejarah dan budaya, dan sebagainya), namun juga memiliki visi (misalnya: karena di kota tersebut terdapat pusat penelitian kanker terbesar di Eropa), dan kadang- kadang menyangkut faktor ‘lingkungan kerja yang manusiawi’ (misalnya: karena kepala departemen spesialisasi di CHU tersebut terkenal memperlaku- kan intern dengan baik). Faktor yang terakhir ini di- picu oleh kenyataan yang residen sadari akan hadapi selama menjalani tiga tahun masa penugasannya di CHU tersebut. Rata-rata jam kerja di Perancis adalah 48 jam/minggu, namun residen menyadari bahwa dalam kenyataannya ‘jam kerja’ mereka rata- rata adalah 60 jam/minggu (tepatnya: sekitar 66 jam/ minggu untuk spesialisasi obsgyn dan 69 jam/ming- gu untuk spesialisasi bedah), dan dapat berlangsung 20 hari berturut-turut tanpa akhir pekan. Level remu- nerasi juga penting, namun bukan yang utama, kare- na di Perancis level remunerasi untuk dokter dan spesialisasinya sudah memiliki range yang jelas dan standar. Lebih menariknya pula, secara umum, me- reka ini juga tetap tinggal di daerah/kota tersebut setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. Menurut mereka factor potensi berkembangnya suatu daerah dan suatu CHU lebih penting dari fac- tor lainnya.Dari uraian singkat ini, pembaca dapat menarik beberapa point pelajaran yang bisa diambil dari sistem pendidikan kedokteran di Perancis. Salah satu yang paling mencolok adalah bagaimana sektor pendidikan dan sektor kesehatan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan. Jadi, kelengkapan dan ketersediaan tenaga kesehatan bukan tergantung semata-mata pada seberapa besar kemampuan rumah sakit ‘menarik minat’ tenaga ke- sehatan untuk bekerja di sana. Sisi penyedia (sektor pendidikan) tidak sekedar bertanggung jawab me- nyediakan sejumlah tenaga kesehatan, namun lebih jauh lagi sistemnya memastikan bahwa tersedia jumlah yang cukup untuk setiap jenis spesialisasi yang dibutuhkan oleh sisi pengguna (sektor kese- hatan). Namun, sistem ini juga hanya bisa berjalan apabila sisi pengguna (dalam hal ini, Kementrian Kesehatan) dapat secara rutin tahunan mengetahui peta kebutuhan spesialis disetiap daerah. Disisi lain, sektor ekonomi daerah juga berkembang sesuai po- tensinya untuk dapat menarik masyarakat berinves- tasi dan tinggal di daerah tersebut. Seberapa jauh pelajaran tersebut dapat diterapkan pula di Indone- sia? Tepatnya, perubahan dan kebijakan apa yang harus kita buat apabila kita menginginkan system serupa di Negara kita agar bisa mengatasi maldistribusi tenaga kesehatan?
ANALISIS KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN KOTA BENGKULU DALAM UPAYA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN DI PUSKESMAS
Get PDFBackground. Mayor of Bengkulu Regulation Number 13 Year2012 on The Implementation Guidelines for State HealthInsurance Assistance Costs (Jamkeskot) in Bengkulu city ismanaged by the Secretariate of the Government of CommunityWelfare Section in Bengkulu. The cost of referral health carein Provincial General Hospital could be made more efficient byoptimizing the role of community health centers as a curative,preventive and promotive health services. It is hoped to reducethe number of visits for treatment and referral to hospital. Thepurpose of this study is to analyze the City Health Insurancepolicies in an effort to improve the efficiency and effectivenessof primary health care and public health efforts to reduce thenumber of visits for treatment and referral to hospital.Method: The type of research is non-experimental research,or also called qualitative research. It is an exploratory researchto find a new role of the city government and AdministeringAgency to improve the efficiency and effectiveness of healthservices at the health center.Unit of Analysis: 1) Community Health Center Unit 20, 2)organizing: PT. Askes 2 person and Community Welfare section2 person, 3) the City: Head of the Community Welfare Section1 person, Bengkulu City Health Office 2 person. Data is collectedusing interview using questionnaire as the instrument, anddocuments review.Results: Bengkulu Jamkeskot policies have not applied theprinciple of insurance in which the organizers serves to controlthe quality and cost of health care provided in both basicservices/primary and referral services. Most of the healthcenters tend to refer patients (67%) that are still within theirauthorization to provide care. The reason being: the healthcenters have limited equipment and drugs, and some patientsdemanded to be referred due to perceived bad quality of serviceat the health centers. The Community Welfare section has notcoordinated with the City Health Office to conduct training forthe health center in an effort to increase the effectiveness ofservices.Recommendation: The City Government is to establish ateam to conduct technical guidance supervision to healthcenters to ensure that the health centers play the role ofgatekeeper and only refer patients that need complex care,providing medical equipment and drugs to the health centerswith proposed funding from Bengkulu City budget and provincialbudget. The Health Centers are to provide routine counselingon healthy behavior and IEC on nutrition and hygiene to everyposyandu. The City Health Office provides technical guidancein drafting POA for promotive and preventive activities to havemore focus in efforts to control the causes of disease. Improvepolicy management of Jamkeskot by submitting the managementto an administering body, so that the Jamkeskot can apply theinsurance principles where the strong help the weak, thehealthy help the sick, the rich help the poor; and also cancontrol the quality and cost of service.Keywords: Health Policy, Health Insurance, Gatekeepe
SISTEM PEMBIAYAAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN BIAYA
Get PDFDalam edisi kali ini beberapa artikel menyajikanpenelitian mengenai kebijakan berobat gratis dan implikasinya.Disebutkan bahwa dampak positifnya berupapeningkatan utilisasi pelayanan, namun didugamengakibatkan moral hazard dan penurunan motivasidi sisi para penyedia layanan. Masalah utamautama yang ditemui biasanya adalah sustainabilitydari sistem berobat gratis karena kurang diperhitungkannyakebutuhan anggaran dan lemahnya mekanismepengendalian biaya. Apakah kebijakan berobatgratis hanya suatu kebijakan yang bersifat politisuntuk memenuhi ‘janji pemilu’ yang justru merugikansistem kesehatan, ataukah merupakan kebijakanyang aplikatif? Bila itu merupakan kebijakan yangaplikatif, sistem seperti apa yang harus ada untukmendukungnya?Jelas bahwa menyediakan perlindungan kesehatanbagi masyarakat harus mempertimbangkanbanyak hal dari sisi demand mau pun dari sisi supply.Terlebih lagi, mekanisme pembiayaan dan pengendalianbiaya harus diperhitungkan secara serius.Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimanasistem pembiayaan kesehatan dan sistem pengendalianbiaya dilakukan di Perancis. Seperti telahdisinggung pada edisi lalu, sistem kesehatan diPerancis adalah salah satu yang terbaik di NegaranegaraOECD. Sistem sécurité sociale berlaku diPerancis, khusus untuk kesehatan sistem disebutCouverture Maladie Universelle (CMU). Sistem inime-reimburse sebagian besar biaya perawatan, sisanyabiasanya di-reimburse oleh asuransi pribadi (privateinsurance atau mutuelles) yang kita miliki yaituassurance complémentaire santé atau top-up voluntaryinsurance.Selain itu sistem CMU ini juga mengharuskankita menunjuk seorang dokter keluarga untuk menjadimédecin traitant kita. Caranya adalah dengan pergike dokter tersebut dan meminta beliau mengisi formuliruntuk didaftarkan sebagai médecin traitantyang kita pilih. Sistem CMU ini dikelola oleh Caissed’Assurance Maladie lokal dimana kita terdaftarsebagai penduduk. Kita harus menyerahkan buktibahwa kita merupakan penduduk setempat (cartede séjour), bukti pendapatan tahunan (taxable income)dan nomor rekening bank, dan dokumenpendukung lain. Kita harus pula menyerahkan formuliryang telah ditandatangani médecin traitant kitakepada Caisse d’Assurance Maladie. Caisse d’AssuranceMaladie kemudian akan menerbitkan Carte Vitale(kartu sehat) bagi kita, dilengkapi foto kita danchip berisi data registrasi kita di dalam sistem CMU.Kartu ini harus selalu dibawa apabila kita pergi kedokter atau membeli obat, apabila kita ingin mendapatkanreimbursement dari CMU. Dengan menggunakancarte vitale, kita akan menerima reimbursementlangsung di rekening bank kita dalam waktukurang lebih seminggu sejak transaksi dilakukan.Biaya yang di-reimburse oleh sistem sécuritésociale melalui CMU adalah tariff pelayanan resmi.Tariff pelayanan resmi ini ditetapkan berdasarkanDRG dan merupakan hasil negosiasi antara asosiasiprofesi kesehatan dengan pemerintah/CMU. Besarnyareimbursement CMU adalah 70% dari tariff pelayananresmi, 65% dari obat yang diresepkan (hanyaobat generik yang di-reimbursed), dan 80% - 95%untuk pelayanan di rumahsakit. Reimbursement100% akan diberikan untuk layanan X-rays atauscans, laboratory tests tertentu, persalinan, sterilisasidan biaya rawat inap di atas 31 hari. Agar dapatdi-reimburse, semua tindakan/perawatan ini harusdilakukan di daerah setempat dimana Caisse d’AssuranceMaladie kita berada. Otoritas kesehatan setempatbertanggungjawab dalam melakukan healthtechnology assessment dan juga melakukan investmentplanning misalnya dalam hal jumlah tempattidur serta jumlah dan jenis alat kesehatan (termasukMRI, CT-scan, dll) yang harus tersedia di daerahnya,untuk menghindari overcrowding atau sebaliknyaunder-utilized.Para provider yang mengikuti tariff resmi disebutsectuer 1. Saat ini sekitar 85% dokter keluarga dan65% dokter spesialis berada dalam secteur 1. Selisihantara tariff yang dikenakan dengan tariff pelayananresmi disebut dépassements, biasanya berkisar antara€5-€30 lebih mahal dari tariff pelayanan resmi.Para dokter yang memiliki tariff di atas tariff pelayananresmi berada dalam secteur 2. Di luar kantordokter selalu tertulis apakah dokter ini termasukdalam secteur 1 atau secteur 2, begitu pula terterasecara jelas tariff untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan. Tidak semua top-up voluntary insuranceakan me-reimburse secara penuh dépassements ini.Reimbursement tidak akan diberikan sama sekalioleh top-up voluntary insurance bila kita langsungpergi ke dokter spesialis (atau ke rumah sakit) tanpaadanya rujukan dari médecin traitant. Sementarasistem sécurité sociale hanya akan me-reimburse40% dari tariff pelayanan resmi bila kita langsungpergi ke dokter spesialis atau ke rumah sakit tanpaadanya rujukan dari médecin traitant. Dengandemikian, ada disinsentif ganda bagi kita/pasien jikamem-bypass sistem rujukan.CMU sebenarnya adalah sistem asuransi wajibberbasis kontribusi. Artinya, seseorang harus berkontribusisebesar 8% dari net income tahunannyadengan memperhitungkan threshold CMU. Batas/threshold CMU ini adalah sebesar €9,356 per tahun.Jadi, seandainya pendapatan tahunan kita adalah€20,000 maka kita boleh mengurangkan dengan ketentuanthreshold sebesar €9,356. Dengan demikiandidapat angka €10,644 sebagai dasar penghitungan8% kontribusi untuk CMU, atau iur premi sebesar€851 per tahun. Selain itu kontribusi juga harus dilakukanoleh perusahaan tempat kita bekerja. Pembayaranpremi dilakukan per kuartal dan dibayarkanke URSSAF. Kita dapat mengakses www.urssaf.fruntuk memahami lebih lanjut bagaimana kontribusiini diperhitungkan dan di-submit, bergantung darijenis pekerjaan kita. Untuk pekerja sector informal(misalnya pertanian) dan mandiri/self-employed,sebagian kontribusi ditanggung oleh pemerintah.Adakah pelayanan yang 100% gratis di Perancis?Tentu ada, dengan beberapa kondisi tertentu.Pihak-pihak yang berhak atas pelayanan 100% gratisadalah (a) mereka yang memiliki penyakit kronis(affection de longue durée misalnya penderitakanker), (b) ibu hamil dan bayi baru lahir hingga usia30 hari, (c) mereka yang berada di dalam sistemsebagai penerima invalidity benefits (karena memilikidisability tertentu), dan (d) mereka yang berada didalam sistem CMU-Complémentaire. Terhadap kelompok-kelompok ini, penyedia layanan hanya diperbolehkanuntuk mengenakan tariff layanan resmi(secteur 1).CMU-Complémentaire (CMU-C) adalah sistemdimana orang dengan pendapatan di bawah pendapatanminimum, atau mereka yang tidak memilikipekerjaan sama sekali, berhak atas sistem CMUtanpa membayar kontribusi. Besarnya pendapatanminimum tahunan dihitung dari jumlah anggota keluarga,mulai dari €7,934 (untuk 1 orang) sampai€19,835 (untuk 5 orang). CMU-C adalah sistem yangdibiayai berbasis pajak, jadi berbeda sama sekalidengan sistem CMU. Berbeda dengan sistem CMUyang merupakan sistem reimbursement, sistemCMU-C merupakan sistem free of charge at the pointof service. Dengan demikian, penyedia layanan kesehatanyang bertanggungjawab untuk memprosesreimbursement dari pemerintah bagi mereka/institusimereka sendiri. Apabila kita dikenai biaya tambahanapa pun, kita harus melaporkan hal ini kepada CMUC,dan pihak yang mengenakan biaya tambahan tersebutakan dikenai sanksi denda mau pun administrativeoleh pemerintah. CMU-C dikelola oleh institusiyang berbeda yaitu Caisse Primaire d’AssuranceMaladie, namun memiliki ketentuan yang samadalam hal kita harus mendaftarkan diri di CaissePrimaire d’Assurance Maladie lokal dimana kita tercatatsebagai penduduk, dan memiliki bukti pendapatandibawah pendapatan minimum serta buktibank. Besarnya pendapatan minimum ini di-reviewsetahun sekali. Implikasinya, kita harus selalu meregistrasiulang setiap tahun untuk dinilai eligibilitasnya.Dengan sekilas membaca bagaimana sistempembiayaan dan sistem pengendalian biaya dilakukandi Perancis, semoga pembaca dapat mencatathal-hal bermanfaat yang bisa dicontoh
EVALUASI KEBIJAKAN BEROBAT GRATIS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROPINSI JAMBI
Get PDFBackground: In the decentralized era, local government haswider authority to decide policies relevant with local needs.For this reason the Regent of Tanjung Jabung Timur District in2005 issued a decree on free medication at the health centerand secondary health center. However there are problemswith the sources and allocation of budget to support the decree.Besides, there is also a problem with target of the programfunded by the government. Therefore there should be anevaluation to find out facts for future improvement.Objective: The study aimed to identify mechanisms of funding,relevance of target and efficiency of the policy.Method: This was an explanatory case study which usedquantitative and qualitative approaches. Analysis units of thestudy were local government, health center and secondaryhealth center; and the subject were members of localparliament, head of health office, head of local planning council,head of health centers, staff of health centers/secondary healthcenters and the community. The size of samples to measuretarget relevance was determined using stratified sampling;qualitative method was determined using purposive sampling.Data were obtained through questionnaire, in-depth interviewand document checklist. Data were analyzed qualitatively andquantitatively in proportion.Result: Local government of Tanjung Jabung Timur allocatedbudget in the form of operational fund of health centers, drugallocation and incentives. The realization of budget was delayedso that health centers used alternative financial resources,i.e. budget of health insurance for poor community. Operationalfund did not give much support for free medication when therewas no clear cut distinction between users of health insurancefor poor communities and free medication. This caused overlapin budgeting which might end in inefficiency. The authority didnot do monitoring and supervision appropriately. Users of freemedication were mostly non poor communities. Poorcommunities utilized free medication at secondary healthcenters more frequently than at health centers.Conclusion: The local government of Tanjung Jabung TimurDistrict had not implemented good health insurance principlesin health financing to support free medication policies. Therewas misallocation of funding because more non – poorcommunities used the service. This increased the potential ofinefficiency in government budget utilization.Keywords: free medication policy, health financing, budgetefficienc
Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan
Get PDFBackground: Currently, health development efforts are focused on achieving the MDG targets through several priority programs such as health insurance expansion; equitable access to health services in Remote Areas, Borders, and Islands (DTPK Areas); increase of promotion – preventive measures, and response to diseases. One of the strategic steps taken by the government to achieve that goal is by issuing Health Operational Assistance Policy (BOK). In recent years, increase in budget for health has occurred at the central level. Although on one hand the increment has not reached 5 % of total the state budget, on the other hand the budget absorption is low, i.e. not reaching 100 %. Most budget absorption takes place within the last quarter of the fiscal year. This indicates that there are serious problems in the implementation of the health system, one of which is inefficiencies. This phenomenon also occurs in the implementation of BOK policy. The proportion of BOK funds has increased in recent years, but the amount absorption does not reach 100 %. This of course would cumulatively affect the achievement of health system performance. Objective: This study aimed to explore the implementation of BOK policy at the primary health care level, identifying the factors that contribute to inefficiencies in the implementation of BOK policy, and assess the effectiveness of BOK policy in achieving the target of minimum services standard of health (SPM). Methods: This study was a descriptive study using a case study research strategy. The location was in Sabu Raijua Regency, East Nusa Tenggara Province while the research period was from June to August 2013. Results and Discussion: BOK Fund is the only source of funds to finance the implementation of preventive and promotion programs at health center level. There is no fund allocated by local government (APBD) due to its limited amount and high allocation to finance other sectors. The study identified several factors contributing to inefficiency in the use of BOK funds in the DTPK area, including the limited number and quality of human resources in health centers to run the programs. The result are dual task that implies a high workload (service/ care and administrative); delay of Technical Guide issuance and its subsequent socialization by the central government and district health offices to primary health centers; poor management capacity of health authorities in the implementation of the BOK fund due to varied understanding of the allocation of BOK fund; lack of data or evidence use in developing activity plans, and delays in disbursement of funds which resulted in the accumulation of funds to be disbursed in the 4th quarter of a fiscal year. Other findings also show that there was no significant change in the coverage of services and programs at the health center level when compared to the national target of SPM. Conclusions: The implementation of BOK policy has yet to show significant impact on the improvement of health system performance in the sub national level. At the central level, an in-depth and systematic evaluation is required for the allocation of BOK funds. At the local level, it requires significant improvement on the input side and on the process of planning and oversight mechanisms for community health centers and health authorities – which is integrated in nature - so that the BOK’s policy implementation could pose significant impacts on the improvement of the local health system performance. Latar belakang: Saat ini, pembangunan kesehatan terfokus pada upaya pencapaian target MDGs melalui beberapa pro- gram prioritas seperti perluasan jaminan kesehatan; pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); peningkatan upaya promotif-preventif; dan penanggulangan penyakit. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan mengeluarkan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kenaikan anggaran kesehatan di tingkat pemerintah pusat. Kenaikan tersebut di satu sisi secara proporsi belum mencapai ukuran 5% dari APBN namun di sisi lain penyerapan anggaran yang sedikit tersebut ternyata tidak mencapai 100%. Sebagian besar anggaran tersebut lebih banyak diserap pada kuartal terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa ada problem serius dalam pelaksanaan sistem kesehatan yakni inefisiensi. Fenomena ini juga terjadi dalam implementasi kebijakan BOK. Proporsi dana BOK dalam beberapa tahun terakhir makin meningkat namun jumlah yang diserap tidak mencapai 100%. Hal ini tentunya secara kumulatif akan sangat mempengaruhi pencapaian kinerja sistem kesehatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan BOK di tingkat puskesmas terkait faktor- faktor yang berkontribusi terhadap inefisiensi pelaksanaan kebijakan BOK sekaligus menilai efektivitas dari kebijakan BOK dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan. Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus. Lokasinya di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan waktu penelitian selama ± 3 bulan yakni dari Bulan Juni sampai Bulan Agustus tahun 2013. Hasil dan Bahasan: Dana BOK adalah satu-satunya sumber dana yang membiayai pelaksanaan program promotif dan preventif di tingkat puskesmas. Alokasi dari dana APBD tidak ada karena dana yang tersedia dalam APBD sangat terbatas jumlahnya. Dengan adanya dana BOK, maka dana daerah yang terbatas tersebut dipakai untuk membiayai sektor lain. Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap inefisiensi penggunaan dana BOK di daerah DTPK antara lain keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan program-program puskesmas sehingga terjadi rangkap tugas yang berimplikasi pada tingginya beban kerja (pelayanan dan administrasi); keterlambatan Juknis BOK dan sosialisasinya dari pemerintah pusat dan kabupaten kepada puskesmas terkait pemanfaatan dana BOK; lemahnya kapasitas manajemen dinas kesehatan dalam mengelola manajemen pe- laksanaan dana BOK karena adanya variasi pemahaman seca- ra internal tentang peruntukan dana BOK; kurangnya penggu- naan data atau evidence dalam penyusunan rencana kegiatan; dan keterlambatan pencairan dana yakni sering menumpuk pada kuartal ke-4 (akhir tahun). Temuan lainnya juga menunjuk- kan bahwa tidak ada perubahan yang cukup berarti dalam hal cakupan pelayanan dan program di tingkat puskesmas jika dibandingkan dengan target SPM secara nasional. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan BOK di Daerah DTPK belum menghasilkan dampak yang signifikan bagi peningkatan kinerja sistem kesehatan di daerah. Di tingkat pusat, diperlukan adanya evaluasi secara mendalam dan sistematis terkait mekanisme pengalokasian dana BOK ke daerah. Di tingkat daerah, diperlukan perbaikan yang signifikan pada sisi input, proses perencanaan dan mekanisme pengawasan untuk puskesmas dan dinas kesehatan - yang sifatnya integratif - sehingga implementasi kebijakan BOK ini nantinya dapat memberi dampak berarti bagi peningkatan kinerja sistem kesehatan daerah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN “LIBAS 2+” SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN SAMPANG
Get PDFIntroduction: The issue of MDGs 4 and 5 that targets reducingthe AKI and AKB by three-quarters between 1990 and 2015seems difficult to achieve if there are no immediate concretesteps. Areas with the highest AKI and AKB are SampangRegency. Looking at the empirical conditions, it is necessary toidentify the factors that led to the high AKI and AKB in SampangRegency. There is an existing health policy in Sampang districtthrough LIBAS (Lima Bebas) 2+, but it needs to be monitoredand evaluated to ensure policy implementation went well. Thisstudy aims to assess the implementation of the Libas programsand identify socio-cultural factors that influence health policyimplementation.Methods: This study used qualitative methods that took placeat the Puskesmas Camplong, Sampang Regency. Informantswere selected purposively. The research data was collectedby participating observation, in-depth interviews, and focusgroup discussions. The finding was analyzed using descriptiveanalysis.Results: Sociologically, the implementation of policy to reduceAKI and AKB in Sampang Regency is one of which is influencedby the shaman midwife partnerships, especially in the deliveryprocess. Increasing public confidence in midwives indicatesstrengthening social relations. 5T programs (weigh, tension,tablet Fe, weigh abdominal size, and height) is helpful to controlthe development of maternal pregnancy. “Healthy Babies 24Hours” SMS number serves as a control and monitoring indelivery care. Nonetheless, culturally, traditional culturalconstruction of Madura, particularly the coastal communities,still entrenched so that the construction of knowledge aboutreproductive health is still weak. Shaman massage, herbalmedicine, pregnancy myths, and charismatic central figureare prominent. Social relation between local actors is still weak,so is the local actors support.Conclusion: Strong local culture values and weak socialrelationship and support of local actors as a result of programimplementation LIBAS2+ reduce AKI and AKB efforts inSampang Regency had not been effective.Keywords: health policy, LIBAS 2+, social relationship, localcultur
EVALUASI KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN BUTON
No full textBackground: One of the important elements and verydetermining and expected can become innovator in the effortof increasing the quality of health service is health force. Theplacement of health force especially in the very remote publichealth center is meant for the equalization of access to healthservice, but in fact the placement of health force policy in thevery remote public health center in Buton Regency is not yetfully implemented. Besides, the interest and motivation of thosewho are placed in the very remote areas are very low, althoughthey are placed, they will not stay for long. We observe thehigh demand for request to transfer to the urban area, resultingin the accumulation of health force in the urban public healthcenter.Method: It is a descriptive research, with qualitative methodto evaluate the placement of health force policy in the veryremote public health center in Buton Regency.Result: The placement policy is influenced by geographicalfactor and the intervention of stakeholders in the Regency.Doctor, nurse and midwife forces placed in the very remotepublic health center do not have high retention rate to stay andwork in the very remote public health center. The small incomeproduced due to unavailability of additional incentive, the unclearcarrier development pattern and lack of appreciation for thosewho work in the very remote public health center are the mainreason to request for a transfer. The transfer is conducted tothe other public health center in the same region or to the otherregency. The provision of supporting facilities policy is notable to make the health forces have motivation to stay andwork in the very remote public health center.Conclusion: The placement of health force policy can notovercome the lack of health force in the very remote publichealth center yet. The unavailability of incentives and unclearcarrier development and lack of appreciation are the mainreason why the health forces do not stay for long, resulting inlow health force number in the very remote public health center.Keyword: Placement policy, financial, supporting facilities,retentio
Beberapa Titik Kritis Kebijakan Obat dalam Sistem Jaminan Sosial
Get PDFSeiring dengan berjalannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terjadi beberapa perubahan dalam sistem kesehatan Indonesia, salah satunya dalam sistem penyediaan obat dan pembayarannya. Seperti kita ketahui, penggunaan obat dalam JKN mengacu pada penggunaan Formularium Nasional (Fornas) yang digunakan pada sistem Ina-CBGs di rumah sakit. Saat ini Kementerian Kesehatan masih dalam proses penyusunan e-katalog sebagai pandu- an jenis dan harga obat dalam pelayanan JKN, se- hingga untuk sementara waktu BPJS menggunakan Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) sebagai panduan. Mengingat obat adalah salah satu komponen yang dibiayai dalam sistem JKN, kita dapat berasumsi bahwa permintaan obat generik tentu akan mening- kat pesat seiring diberlakukannya JKN. Namun, ada beberapa hal yang dapat menjadi titik kritis dalam situasi ini.Pertama, dari sisi demand, perlu edukasi bagi pasien mengenai obat generik. Kepercayaan masya- rakat terhadap obat generik masih beragam dan sa- lah satu faktor penyebabnya adalah persepsi tentang kualitas obat generik yang lebih rendah dibanding obat bermerek. Persepsi ini muncul dipengaruhi ba- nyak faktor tetapi terutama karena harga obat generik yang jauh lebih murah, kemasannya kurang menarik dan juga tidak memiliki ‘nama dagang’ yang dikenal masyarakat dari iklan. Oleh karena itu, faktor eduka- si kepada pasien (masyarakat) menjadi mutlak agar masyarakat dapat lebih menerima obat generik. Mes- ki harganya jauh lebih murah, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kualitas obat generik jika diban- dingkan dengan obat bermerek. karena obat generik dan obat bermerek sebenarnya merupakan obat copy dari obat paten (originator), sehingga tidak berbeda dalam hal zat aktif, indikasi, dan bentuk sediaan. Sebelum dipasarkan, setiap obat generik, baik yang berlogo maupun bermerek, harus melalui uji bioekivalensi. Dengan uji tersebut, zat aktif obat dan khasiatnya dapat dipastikan sama dengan origi- natornya. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap obat generik rendah, besar kemungkinan masyarakat menolak resep obat generik dan menghendaki peresepan obat bermerek yang lebih mahal dan akan membebani biaya kesehatan.Kedua, dari sisi supply, terdapat dugaan bahwa penerapan JKN diperkirakan akan membuat target pasar obat meningkat beberapa kali lipat untuk me- menuhi kebutuhan 240 juta penduduk Indonesia. Artinya, peningkatan produksi obat khususnya obat generik juga perlu dilakukan oleh industri farmasi di Indonesia. Sejauh ini, belum ada instruksi khusus kepada Gabungan Perusahaan Farmasi mengenai peningkatan kapasitas produksi obat generik untuk menghadapi JKN. Karena itu, keputusan untuk me- ningkatkan produksi bergantung pada masing-masing industri farmasi. Selain itu, ada pula kemungkin- an timbulnya hambatan, khususnya jika ada permin- taan mendadakterhadap produk tertentu.Artinya, ham- batan bukan karena kapasitas, melainkan masalah penjadwalan produksi dan ketersediaan bahan baku. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara JKN menyatakan bahwa BPJS tidak ikut serta dalam tata laksana penyediaan obat untuk peserta JKN. Hal ini sangat berbeda dengan pelaksanaan asuransi ASKES, misalnya, yang menempatkan PT. ASKES sebagai penyedia dan penanggung jawab obat. BPJS dalam era JKN hanya bertanggung jawab pada pemenuhan klaim yang diajukan fasilitas kesehatan. Klaim diajukan berdasarkan ketersediaan dalam fornas, dengan harga berdasarkan e-katalog dan DPHO 2013. De- ngan kondisi ini, maka kondisi internal rumah sakit menentukan ketersediaan obat. Artinya, rumah sakit harus memiliki manajemen keuangan yang baik se- hingga memiliki cashflow yang baik. Cash flow inilah yang menentukan ketersediaan obat. Puskesmas dan layanan kesehatan primer lain, ketersediaan obat sangat bergantung pada instalasi farmasi yang ada di kabupaten/kota, sehingga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah (baca: alokasi APBD dan DAK) untuk pengadaan obat.Negara Perancis, Pemerintah juga berupaya mensubstitusi obat bermerk dengan obat generik sebagai salah satu alat kendali biaya. Di Perancis, hampir 90% dari total drug expenditures merupakan reimbursable drugs (obat yang nantinya di-gantibayar oleh pemerintah) karena berada di dalam formularium nasional1. Perlu diketahui bahwa sistem jaminan sosial di Perancis menggunakan mekanisme ganti bayar (reimbursement). Jadi, pasien membayar terlebih dahulu, kemudian menagihkan ke penyelengga- ra jaminan sosial. Jaminan sosial akan mengganti sesuai ketentuan - untuk obat sekitar 65% akan diganti bayar - kecuali bagi peserta CMU-C dimana mereka menikmati fasilitas free-of-charge at the point of service termasuk obat2. Bagi peserta jaminan sosial non CMU-C, co-payment biasanya akan ditagihkan ke asuransi swasta yang mereka ikuti.Namun, di Perancis, obat generik ternyata juga memiliki tingkat kepercayaan yang relatif rendah. Sebuah rapid survey3 memperlihatkan bahwa sekitar 40% responden merasa tidak yakin terhadap obat generik dan hanya 57% secara konsisten menerima obat generik walau pun 81% menyadari keuntungan menggunakan obat generik karena lebih murah. Sampai tahun 2012 lalu, pangsa pasar obat generik di Perancis hanya sekitar 14% dari total penjualan obat4. Ini mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai harga yang lebih murah tidak mengubah kepercayaan masyarakat terhadap obat generik dan juga tidak mengubah pola perilaku konsumsi mereka. Biaya belanja kesehatan di Perancis diawasi oleh badan pengawasan obat dan produk kesehatan yang disebut Agence Nationale de Sécurité du Médi- cament et des Produits de Santé (ANSM) dan oleh penyelenggara jaminan sosial yaitu La Caisse Natio- nale d’Assurance Maladie (CNAM). Di Perancis ter- dapat beberapa kebijakan untuk menekan biaya be- lanja kesehatan khususnya belanja obat5. Pertama, sejak 2002, CNAM mewajibkan setidaknya seper- empat dari resep yang ditulis dokter merupakan ba- han kimia dari molekul aktif (jadi, bukan merek da- gang), selain itu dokter diberi insentif tambahan apa- bila meresepkan obat generik. Di sisi lain, CNAM memiliki kesepakatan dengan apotik tentang target penjualan obat generik. Selain itu, harga obat generik di dalam formularium nasional diregulasi, terdapat diskon/margin yang lebih besar untuk obat generik dibanding obat bermerek sehingga apotik memiliki insentif untuk mensubstitusi obat bermerek di dalam resep dengan obat generik, pengenaan PPn yang lebih rendah untuk obat yang berada di dalam for- mularium nasional, besaran gantibayar untuk obat generik, de-listing beberapa obat bermerek dari daftar reimbursable drugs, dan sebagainya. Pemerintah juga membatasi jumlah maksimal kunjungan yang boleh dilakukan oleh detailer perusahaan farmasi ke dokter. Hasilnya, antara tahun 2003 – 2010 sempat terjadi kenaikan pangsa pasar obat generik dari 11% menjadi 24%, dan consumer price (harga yang diba- yar masyarakat) hanya naik sekitar 0.6% per tahun6. Sementara itu obat-obat di luar formularium nasional Perancis mengalami kenaikan harga rata-rata 3.2 % per tahun dalam periode yang sama7. Hal ini dise- babkan karena kebanyakan obat bermerek di-delisting (dikeluarkan dari fomularium nasional) oleh pemerintah. Dengan dikeluarkannya obat tertentu dari formularium nasional, obat tersebut tidak lagi diregu- lasi harganya, dan dikenai PPn hampir dua kali lipat dibanding obat di dalam formularium nasional.Pada tahun 2010 lalu, biaya untuk kesehatan (di luar rawat inap) mencapai sekitar 10% dari kon- sumsi rumahtangga, dan obat merupakan 35.5% dari keseluruhan biaya kesehatan rumahtangga di Peran- cis8, sehingga wajar apabila masyarakat sangat memperhatikan fluktuasi harga obat dan kebijakan pemerintah terhadap obat. Pemerintah telah meng- umumkan kembali komitmennya untuk menurunkan belanja kesehatan untuk obat. Hal ini memiliki dua kemungkinan: semakin gencarnya kebijakan yang mendorong konsumsi obat generik dan/atau de-list- ing obat dari formularium nasional.Jelas bahwa di bawah sistem jaminan sosial nasional, kebijakan obat merupakan salah satu alat penting yang dipakai pemerintah untuk mengendali- kan belanja kesehatan. Oleh karena itu, identifikasi dan solusi terhadap beberapa titik kritis di Indone- sia perlu dikaji sejak awal.Pada edisi kali ini, seperti biasa JKKI juga meng- hadirkan beberapa topik kajian kebijakan yang menarik, kebanyakan merupakan analysis of policy dan lebih bersifat monitoring dan/atau evaluasi dalam im- plementasinya. Kami berharap riset-riset mendatang akan lebih banyak lagi mengkaji pilihan kebijakan dan opsi-opsi solusi untuk masalah kebijakan. Selamat membaca
Pengaruh Potensi Fraud dalam Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Mutu Layanan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, Malang
Get PDFLatar belakang: Sistem Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, tak terkecuali layanan kesehatan jiwa. Dalam pelaksanaannya diduga terdapat potensi fraud yang dapat merugikan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan terhadap potensi fraud di sektor kesehatan sudah mulai ditargetkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena potensi kerugian yang diakibatkan cukup besar. Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh potensi fraud dalam penerapan sistem jaminan kesehatan nasional terhadap mutu layanan di rumah sakit jiwa. Metode: Disain penelitian cross-sectional dengan sampel pasien skizofrenia rawat inap di RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang selama penerapan sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil: Potensi fraud yang mungkin terjadi di rumah sakit jiwa antara lain upaya memperpanjang atau memperpendek lama perawatan (AvLOS), melakukan tagihan fiktif atas pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan, dan pemondokan pasien atas indikasi yang tidak jelas. Hal ini didukung oleh data yang didapatkan bahwa terdapat penurunan AvLOS pada saat penerapan sistem jaminan kesehatan dengan sistem pembayaran per paket diagnosis, namun disertai peningkatan angka re-hospitalisasi sebesar lima kali lipat. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa potensi fraud berpengaruh terhadap mutu luaran pasien rumah sakit jiwa. Kesimpulan: Terdapat potensi fraud dalam penerapan sistem jaminan kesehatan nasional yang mempengaruhi mutu layanan di rumah sakit jiwa. Background: The National Health Insurance System organized by the government as an effort to provide affordable and excellent health care, including for mental health services. In practice there is a potential of fraud that allegedly could be detrimental either directly or indirectly. Supervision of the potential fraud in the health sector has begun to catch the attention of the Corruption Eradication Commission, because the potential losses caused could be enormous. Aim: To determine the effect of potential fraud in the implementation of the national health insurance system versus quality services in The Mental Hospital. Methods: This study was cross-sectional design. The sample of this study were schizophrenia patients in the inward services in dr. Radjiman Wediodiningrat Mental Hospital Lawang during implementation of the National Health Insurance system. Result: The potential fraud that may occur in mental hospitals include attempts to extend or shorten the average length of stay (AvLOS), fictitious invoice on medical anamneses and proceeding treatment, and hospitalization inpatients without clear indication. This is supported by initial data obtained that AvLOS is decrease when the health insurance system apply packaged payment system, nevertheless there is increased rates up to five times of re-hospitalization. This shows that the indication of potential fraud could affect the output quality of mental hospital. Conclussion: There is a potential fraud in the implementation of the national health insurance system that affects the quality of services in a mental hospital