Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Determinan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Sektor Informal di Sumatera Barat: Analisis Data Susenas Tahun 2022
Full text linkCakupan kepemilikan JKN di Indonesia belum sesuai target tahun 2021 (87%). Kepemilikan JKN di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari cakupan nasional (83,9%). Tantangan perluasan kepemilikan JKN adalah mencakup pekerja sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kepemilikan JKN pekerja sektor informal di Sumatera Barat. Penelitian kuantitatif cross-sectional dengan analisis data sekunder Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022 ini memiliki sampel pekerja informal usia 15-64 tahun yang tercakup dalam Susenas 2022. Data dianalisis dengan aplikasi STATA Ver.14 secara univariat, bivariat menggunakan chi-square, dan multivariat menggunakan regresi logistik. Lebih dari separuh pekerja informal di Sumatera Barat memiliki JKN (71,26), lebih banyak pada kelompok usia pra pensiun (27,61%), berjenis kelamin laki-laki (58,7%), pendidikan rendah (94,12%), tinggal di perdesaan (66,67%), lapangan usaha non pertanian (51,9%), pengeluaran 40 persen terbawah (59,82%), menggunakan internet (53,81%), tidak ada keluhan kesehatan (62,97%). Analisis bivariat kepemilikan JKN berhubungan signifikan dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, lapangan usaha, penggunaan internet, dan keluhan kesehatan. Faktor yang paling dominan berhubungan adalah daerah tempat tinggal (OR = 1,941). Faktor daerah tempat tinggal berhubungan paling dominan dengan kepemilikan JKN. Daerah tempat tinggal yang sulit diintervensi maka perlu adanya pendekatan kultural seperti melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin adat untuk ikut serta dalam program JKN
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pelunasan Tunggakan Iuran Peserta PBPU Mandiri yang Beralih Segmen Kepesertaan menjadi PBPU Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu
Full text linkDalam rangka menjamin keberlanjutan, status kepesertaan PBPU Mandiri menunggak dapat dialihkan ke segmen kepesertaan yang lain namun tidak menghapus kewajiban untuk melunasi tunggakan iuran selambatnya 6 bulan setelah beralih. Adanya tren peningkatan peserta dengan tunggakan PBPU Mandiri yang beralih ke segmen lain di Kota Bengkulu terutama ke segmen PBPU Pemda namun belum melakukan pembayaran tunggakan iuran. Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yaitu Peserta PBPU Pemda yang memiliki tunggakan iuran PBPU Mandiri, Pemerintah Kota Bengkulu dan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil: Terdapat 202 jiwa (4% dari 5.362 jiwa) yang telah melakukan pelunasan tunggakan iuran PBPU Mandiri setelah beralih segmen kesepesertaan menjadi PBPU Pemda di Tahun 2022 dengan 1,6 % kolektibilitas piutang. Faktor yang mempengaruhi pelunasan tunggakan iuran terdiri dari faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan sikap; faktor enabling yaitu pendapatan, jumlah tunggakan pembayaran bertahap dan bantuan pendanaan; dan faktor reinforcing yaitu pelaksanaan program UHC PBPU Pemda langsung aktif, himbauan Pemda untuk pembayaran tunggakan, penagihan oleh BPJS Kesehatan dan tidak adanya sanksi. Kesimpulan: Penelitian ini menyarankan adanya intervensi berupa sosialisasi intensif dengan melibatkan seluruh stakeholder JKN; meningkatkan peran Pemda, Perusahaan, dan lembaga filantropi dalam bantuan pendanaan; pengembangan mekanisme cicilan pada program REHAB yang fleksibel sesuai keinginan dan kemampuan peserta; pengembangan strategi penagihan khusus kepada Peserta PBPU menunggak yang sudah beralih segmen, menjadikan keikutsertaan program REHAB atau cicilan pelunasan tunggakan sebagai prasyarat pendaftaran peralihan segmen; pengembangan kebijakan insentif dan sanksi terkait pelunasan tunggakan setelah beralih segmen
Analisis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Studi Kasus di Puskesmas Goarie)
Full text linkKeluarga merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Salah satu target dalam upaya tersebut adalah dengan adanya program PIS-PK untuk menilai status kesehatan keluarga yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten dengan IKS yang rendah yaitu 0,418. Termasuk di Puskesmas Goarie yang berada di Kabupaten Soppeng dengan IKS yang rendah yaitu 0,33 dari target 0,800. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan program PIS-PK dan mengetahui pengaruh kebijakan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas Goarie Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian didapatkan bahwa program PIS-PK telah dilaksanakan di Puskesmas Goarie dibuktikan dengan dengan adanya Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dan Puskesmas Goarie, hanya saja program tersebut belum disosialisasikan lintas sektor. Dan juga tidak semua pelaksana program mengikuti pelatihan program PIS-PK yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Propinsi, akibatnya dalam pelaksanaannya kadang kala terjadi perbedaan persepsi di antara pelaksana. Diharapkan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng untuk memantau pelaksanaan program PIS-PK untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga IKS di Puskesmas Goarie mengalami peningkatan
Penanganan Stunting di Tingkat Desa: Perlunya Pengembangan Kegiatan yang Tepat dari Dana Desa
Full text linkPemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah gizi dari level pusat hingga daerah. Salah satu kebijakan yang saat ini diintensifkan adalah Dana Desa untuk menangani stunting secara langsung di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pendekatan strategis untuk mengoptimalkan penanganan stunting melalui penggunaan Dana Desa.Penelitian kualitatif ini menggunakan desain participatory action research. Tim peneliti melibatkan pemerintah desa, kader pembangunan manusia, kader kesehatan, perwakilan masyarakat, staf Puskesmas dan tokoh setempat dalam diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam. Penelitian dilaksanakan di dua kecamatan (disebut “kapanewon” di Daerah Istimewa Yogyakarta), yaitu kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul) dan kecamatan Patuk (Kabupaten Gunung Kidul). Serangkaian kegiatan berlangsung dari bulan November 2021 hingga Juli 2022.Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf pemerintah desa membutuhkan dukungan dalam menentukan kegiatan nyata yang tepat sesuai dengan menu yang terdapat dalam penggunaan Dana Desa untuk mengatasi stunting. Dukungan dibutuhkan tidak hanya saat menerjemahkan kegiatan, namun juga dalam pengelolaan kegiatan. Koordinasi antara pemerintah desa, Puskesmas setempat, kader pembangunan manusia, kader kesehatan dan pihak lain perlu ditingkatkan, terutama untuk mendiskusikan akar penyebab permasalahan stunting di desa tersebut dan mengidentifikasi intervensi yang tepat sesuai konteks lokal. Penerjemahan program ke dalam aktivitas yang sesuai dengan konteks desa setempat perlu dilakukan melalui musyawarah desa dengan memperhatikan siklus perencanaan yang berlaku.Dana Desa untuk menangani stunting memungkinkan perencana di tingkat desa untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengelola kegiatan spesifik lokal yang mendukung peningkatan status kesehatan masyarakat. Pengembangan kegiatan penanganan stunting perlu disesuaikan dengan alur perencanaan di tingkat desa, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut
Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Full text linkAdanya perubahan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional dalam beberapa kali mengakibatkan terjadinya perspektif positif dan negatif dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perspektif masyarakat terhadap kenaikan iuran JKN bagi peserta mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Lokasi penelitian di fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Padang, yaitu Puskesmas, Klinik, Praktek Bidan, Populasi adalah peserta mandiri JKN di Kota Padang dengan jumlah sampel 100 orang yang dipilih secara simple random sampling. Data diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner.Variabel independen meliputi penghasilan, kelas JKN, dan pengetahuan sedangkan variabel dependen adalah perspektif kenaikan iuran. Analisis data secara univariat, dan bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian adalah sebagian besar responden menyatakan perspektif negatif dengan kenaikan besaran iuran JKN, dimana perspektif negatif terbesar pada responden kelompok dewasa dan berpendidikan tinggi. serta responden yang berada pada kelas III. Adanya kebijakan iuran JKN ini menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat pada JKN. Ada hubungan yang bermakna antara penghasilan, pekerjaan terhadap perspektif kenaikan iuran JKN. Perlunya kajian ulang dalam mengidentifikasi pendapatan keluarga terhadap kelas pembayaran JKN
Evaluasi Kerjasama Lintas Sektor dalam Meningkatkan Capaian Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Sumba Tengah
Full text linkImunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling cost effective (murah), karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Kabupaten Sumba Tengah selama 5 tahun terakhir (Tahun 2018-2022), kondisi cakupan imunisasi dasar lengkap bada bayi di Kabupaten Sumba Tengah masih fluktuatif atau belum stabil. Menurut Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah Pada Tahun 2018 cakupan IDL baru sebesar sebesar 88,7%, Tahun 2019 cakupan IDL sebesar 51,5%, Tahun 2020 cakupan IDL memenuhi target dengan capaian sebesar 96,5% namun pada Tahun 2021 cakupan IDL kembali menurun menjadi 91,1% dan pada Tahun 2022 sebesar 82,9% dari target imunisasi yang ditentukan oleh Kementrian Kesehatan melalui RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi yaitu sebesar 95%. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi, melibatkan petugas kesehatan, lintas sektor, dan pengambil kebijakan, menggunakan purposive sampling. Hasil menunjukkan bahwa kerjasama lintas sektor dalam program imunisasi di Kabupaten Sumba Tengah sudah terjalin, namun kerjasama yang sudah ada belum dilakukan secara optimal. Efektifitas program dapat ditingkatkan melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang berdampak terhadap keterlibatan dan pemberian dukungan kepada program imunisasi serta penyusunan kebijakan formal yang dapat mendukung kerjasama lintas sektor dalam program imunisasi. Kesimpulan studi ini Kurangnya komunikasi, koordinasi, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi serta belum tersedianya kebijakan yang mengatur. Peningkatan capaian imunisasi di Kabupaten Sumba Tengah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip collaboration governance dalam pelaksanaan program imunisasi
Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) di Wilayah Pulau Jawa
Full text linkProgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan merupakan program pemerintah Indonesia sebagai upaya menuju Universal Health Coverage (UHC). Jaminan kesehatan nasional ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kepatuhan peserta JKN Non PBI dalam pembayaran iuran JKN adalah penting, guna keberlanjutan pembiayaan program JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepatuhan membayar iuran JKN peserta Non PBI di enam provinsi di wilayah Pulau Jawa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia yakni data profil kabupaten/kota meliputi jumlah penduduk, penduduk usia produktif, status pekerjaan penduduk, penduduk tamatan SMA/sederajat, pendapatan per kapita penduduk dan data kepatuhan membayar iuran JKN dari website sistem monitoring evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Analisis data secara univariat yang disajikan melalui tabel, grafik dan peta digital. Didapatkan hasil bahwa provinsi Jawa Barat di tahun 2022 memiliki jumlah penduduk terbanyak. Penduduk berusia produktif, memiliki pekerjaan, dan tamatan SMA/sederajat terbanyak juga berada di provinsi Jawa Barat. Sedangkan pendapatan per kapita tertinggi ditemukan di provinsi DKI Jakarta. Trend kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta Non PBI di Indonesia selama tahun 2018-2022 adalah fluktuatif. Penurunan kepatuhan selama terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga 2021 dan kembali naik di tahun 2022 setelah pandemi Covid-19 berakhir. Pada tahun 2022, lebih dari separuh wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa menunjukkan persentase kepatuhan membayar iuran JKN di bawah persentase nasional (73,7%).
Gambaran Layanan Konsultasi Kesehatan Mental Aplikasi Riliv di Indonesia Pada Masa Endemi COVID-19 Overview of Riliv Mental Health Consultation Service in Indonesia During COVID-19 Endemic
Full text linkABSTRAK Layanan telepsikiatri mulai marak digunakan akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat, namun masih terdapat keluhan oleh pengguna aplikasi layanan telepsikiatri seperti Riliv karena kesulitan dan ketidaksesuaian dalam penggunaan aplikasi. Riliv sebagai penyedia layanan telepsikiatri harus mempertahankan kemajuan serta meningkatkan dan mempertahankan standar perawatan. Melihat persepsi pengguna berdasarkan pengalaman mereka menggunakan layanan dapat membantu pemberi layanan dalam mengambil keputusan dan memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran layanan konsultasi kesehatan mental aplikasi Riliv di Indonesia pada masa endemi COVID-19 menurut pengguna berdasarkan lima dimensi End User Computing Satisfaction (EUCS), yaitu isi, keakuratan, tampilan, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan secara daring pada Maret – Juni 2023 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak lebih dari setengah responden memiliki persepsi baik terhadap isi (56,8%), keakuratan (69,9%), tampilan (54,8%), dan kemudahan penggunaan (53,4%) serta lebih dari tiga perempat responden (87,7%) memiliki persepsi baik terhadap ketepatan waktu layanan konsultasi kesehatan mental di aplikasi Riliv. Pemberi layanan telepsikiatri di aplikasi Riliv disarankan untuk memastikan adanya pelatihan untuk meningkatkan self-efficacy dan kemampuan komunikasi digital bagi psikolog yang terdaftar di Riliv, melakukan optimalisasi sistem aplikasi Riliv, dan memastikan adanya pengembangan berkelanjutan pada aplikasi. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada pengguna dan meningkat pemanfaatannya oleh masyarakat. ABSTRACT Telepsychiatry services have begun to be widely used due to the impact of the COVID-19 pandemic on people's mental health, but there are still complaints by telepsychiatry applications, such as Riliv, users due to the difficulties and inconsistency in using telepsychiatry applications. Riliv as a telepsychiatry service provider must maintain progress and also improve and maintain standards of care. Looking at user perceptions based on their experience using the service can help service providers make decisions and provide the right service according to user needs. This study aims to describe the Riliv application mental health consulting services in Indonesia during the COVID-19 endemic according to users based on the five dimensions of End User Computing Satisfaction (EUCS), namely content, accuracy, appearance, ease of use, and timeliness. The approach applied in this study is a quantitative approach with a descriptive design. Data was collected online from March to June 2023 using a purposive sampling technique. The results showed that more than half of the respondents had good perceptions of content (56.8%), accuracy (69.9%), format (54.8%), and ease of use (53.4%) and more than three a quarter of respondents (87.7%) had a good perception of the timeliness of mental health consultation services on the Riliv application. Riliv applications are advised to ensure that there is training to improve self-efficacy and digital communication skills for psychologists registered with Riliv, optimize the Riliv application system, and ensure continuous development of the application. This is expected to improve the quality of the information provided to users and increase its utilization by the public
Determinan Kepatuhan Ibu dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap: Studi di Desa Kajhu, Aceh Besar
Full text linkLatar Belakang: Pemberian imunisasi dasar lengkap sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan anak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki anak usia >12 bulan sebanyak 185 orang. Sampel penelitian sebanyak 65 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian adalah lembar kuesioner, dan data dianalisis bivariat menggunakan uji Chi-square. Hasil: Uji Chi-square menunjukkan ada hubungan pengetahuan (p-value 0,000), sikap (p-value 0,000), dukungan keluarga (p-value 0,000), dan dukungan petugas kesehatan (p-value 0,001) dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Kesimpulan: Pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan merupakan faktor determinan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Diperlukan upaya khususnya dari pemangku kebijakan untuk meningkatkan informasi kesehatan kepada ibu seperti manfaat dan pentingnya imunisasi dasar lengkap pada anak
Penerapan Vedika di RSUD dr. H. Jusuf SK Tahun 2022
Full text linkDalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi proses verifikasi klaim, BPJS Kesehatan membentuk sistem verifikasi klaim digital yang disingkat VEDIKA. Sejak diimplementasikannya sistem Vedika pada tahun 2018, terdapat peningkatan jumlah klaim yang dipending setelah implementasi Vedika di RSUD dr. H. Jusuf SK. Sampai saat ini masih belum ada evaluasi mengenai implementasi Vedika yang telah berjalan lebih dari 5 tahun, baik dari pihak RSUD dr. H. Jusuf SK maupun dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain Studi Kasus. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam. Data sekunder berupa telaah dokumen pendukung. Dalam pelaksanaan Vedika di RSUD dr. H Jusuf SK Kota Tarakan tahun 2022 terdapat permasalahan klaim yang menyebabkan klaim tidak dibayarkan. Faktor penyebab permasalahan klaim yang paling sering ditemukan adalah faktor verifikator, aplikasi Vedika dan kelengkapan dokumen klaim yang diajukan. Temuan ini dapat menjadi masukan untuk BPJS Kesehatan agar bisa menyeragamkan cara verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing verifikator agar hasil verifikasi tidak jauh berbeda. BPJS Kesehatan juga dituntut untuk memperbaiki aplikasi agar permasalahan dalam penerapan Vedika bisa berkurang. Temuan ini juga menjadi masukan bagi RS untuk menyusun dan mengembangkan rekam medis elektronik untuk meminimalisir permasalahan klaim yang disebabkan oleh rekam medis. Dalam penerapan Vedika di RSUD dr. H Jusuf SK Kota Tarakan tahun 2022, ditemukan bahwa masih terdapat klaim-klaim yang ditunda pembayarannya yang disebabkan oleh adanya kasus readmisi, ketidaksesuaian kode diagnosa dan prosedur serta kasus yang masuk dalam penjaminan pihak lain. Selain itu Verifikator BPJS Kesehatan memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait proses verifikasi klaim, sehingga hasil verifikasi akan berbeda pada masing-masing verifikator