Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Evaluasi Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Pendukung ASI di Desa Mekargalih dan Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
Get PDFABSTRACTIntroduction: General health survey in Indonesia reported that in 2010 only around 15.3% mothers gave exclusive breastfeeding. This number was steadily decreasing when reaching district level. This led to increased prevalence of malnutrition until 11.7% among children under 6 months old that in the future will play a role in increasing children mortality rate. The objective of this study was to give counseling and training for breastfeeding support group and evaluate its impact on their knowledge regarding breastfeeding in Mekargalih and Cipacing Village, Jatinangor District, Sumedang Regency.Methods: Questionnaire regarding knowledge of breastfeeding was used prior to counseling and training among 100 mothers selected with purposive sampling. After counseling and training, knowledge was evaluated again using another questionnaire. Additional evaluation for breastfeeding support group was gained through in-depth interview.Result: There was significant increase of knowledge (p<0.05) after counseling and training for breastfeeding support group. Conclusion: Counseling and training for breastfeeding support group could provide better knowledge to encourage mothers to do exclusive breastfeeding. Keywords: exclusive breastfeeding, knowledge, support group ABSTRAKLatar Belakang: Survei kesehatan (Riskesdas) di tahun 2010 melaporkan bahwa hanya sekitar 15,3% ibu di Indonesia yang melakukan pemberian ASI eksklusif. Pada tahun 2013, ASI eksklusif dilakukan oleh 25,4% ibu di wilayah Jawa Barat. Angka ini semakin menurun terutama di tingkat kecamatan. Hal ini berperan dalam peningkatan prevalensi giz iburuk pada anak- anak di bawah 6 bulan yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan angka kematian anak. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan pemberian ASI kelompok pendukung ASI yang dihasilkan dari pembentukan dan pelatihan terhadap kelompok pendukung ASI di Desa Mekargalih dan Cipacing, Kecamatan Jatinangor kabupaten SumedangMetode: Pengetahuan tentang pemberian ASI dari 100 orang dinilai menggunakan kuesioner selanjutnya para ibu diberikan pelatihan pemberian ASI serta pembentukan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI). Perubahan pengetahuan dinilai kembali menggunakan kuesioner. Evaluasi kelompok Pendukung ASI dalam menyusui dan menilai pelaksanaan pelatihan dalam menyiapkan kelompok pendukung ASI untuk menjadi fasilitator teman sebaya melalui wawacara mendalamHasil: Terdapat peningkatan yang signifikan pada pengetahuan (p<0.05) sebelum dan sesudah pelatihan dan pembentukan KP –ASI.Kesimpulan: Pembentukan dan pelatihan KP-ASI sangat mendukung untu mendorong para ibu melakukan pemberian ASI eksklusif. Kata kunci: ASI eksklusif, pengetahuan, KP-AS
Berbagai Usulan Kebijakan sebagai Upaya Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional
No full textSetelah satu tahun lebih berjalan, sistem Ja- minan Kesehatan Nasional banyak disorot dari ber- bagai segi. Beberapa upaya inovasi dilakukan misal- nya membuat kamus data yang disebut “Kata Hat-I” yang menjadi acuan bagi pengguna, sistem analis, perancang dan pengembang dalam mengelola Sis- tem Informasi Kesehatan sehingga data kesehatan mudah untuk dipertukarkan, dikonsolidasi, dan di- baca antar Sistem Informasi Kesehatan yang bera- gam. Kata Hat-I ini merupakan kamus data kesehat- an Indonesia versi 1.0 yang terdiri atasset data orang sebagai pasien, sistem jaminan kesehatan nasional serta berbagai penyakit prioritas. Namun beberapa tantangan tetap dirasakan. Pada tahun 2014 lalu, PKMK bekerjasama dengan 12 perguruan tinggi di Indonesia melakukan penelitian pemantauan pelak- sanaan JKN di daerah. Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan, didapatkan hasil bahwa propinsi sampel tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: 1) kelompok propinsi yang sudah maju dan 2) kelompok yang belum maju. Pembagian ini teruta- ma didasarkan pada ketersediaan tenaga dokter dan dokter spesialis sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan. Hasil yang diperoleh cukup mengejutkan, karena ternyata ada perbedaan yang ekstrim antara kedua kelompok tersebut. Setelah menyimak kon- teks latar belakang ini, maka dilakukan analisis ske- nario mengenai pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta yang dicita-citakan pada tahun 2019.Untuk sementara ini, skenario optimis untuk pencapaian Universal Coverage di tahun 2019 dinya- takan oleh para peneliti di DKI, DIY, Sumatera Sela- tan, Sumatera Barat, serta sebagian Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sebagian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan sebagian di Sulawesi Selatan. Semen- tara itu, skenario pesimis ringan dan berat untuk tercapainya Cakupan Kesehatan Semesta melalui JKN pada tahun 2019 dinyatakan oleh peneliti di NTT, Kalimatan Timur, sebagian Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara.Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi ini, agar pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta dapat memiliki gambaran yang lebih men- janjikan? Banyak ahli dan pemerhatai sepakat bahwa salah satu langkah kunci adalah dengan memper- hatikan aspek preventif dan promotif secara lebih kuat. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan perlu meningkatkan kegiatan preventif dan promotif. Perlu dicatat bahwa usaha preventif dan promotif se- bagian besar berada di luar wewenang Kementerian Kesehatan, atau menjadi tanggung jawab kemen- terian lainnya. Untuk itu, diharapkan ada kebijakan meningkatkan upaya yang mendukung pencegah- an dan promosi kesehatan lintas Kementerian. Ke- mentrian Kesehatan sebagai pimpinan sektor kese- hatan perlu mengambil inisiatif untuk berdialog dan mengangkat isu ini dalam pembicaraan antar kemen- trian terkait. Langkah kedua adalah memperbaiki berbagai kebijakan di JKN. Berdasarkan konsep pem- biayaan kesehatan, diharapkan ada kebijakan yang memperhatikan berbagai titik kritis di dalam sistem, salah satunya adalah peningkatan dana untuk pro- gram kesehatan dari APBN dan APBD serta dana masyarakat. Peningkatan dana ini berwujud anggar- an investasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mampu untuk memperluasakses terha- dap pelayanan kesehatan dan pemenuhan kecukup- an tenaga kesehatan khususnya di daerah sulit. Ino- vasi-inovasi terkait hal ini perlu diujicobakan di ber- bagai daerah dengan berbagai sifat keterbatasan dan profil epidemiologis yang berbeda untuk memberikan landasan yang cukup bagi sebuah kebijakan yang bersifat menyeluruh. Realokasi dana subsidi BBM, cukai pajak, dan sebagainya perlu menjadi topik lob- bying untuk memperluas kemampuan fiscal sektor kesehatan. Perlu pula penguatan kebijakan manaje- men dana BPJS dengan misalnya mengkaitkan pem- bayaran (reimbursement) dengan outcomes kesehat- an, mutu, dan upaya peningkatan pelayanan kese- hatan. Terutama, perlu ada kebijakan untuk memper- baiki aspek pemberi pelayanan (supply) kesehatan. Penguatan juga diperlukan untuk membangun sistem verifikator dan investigator yang lebih baik di pelayan- an primer dan rujukan untuk mencegah fraud dan penggunaan dana yang tidak efisien. Kami yakin ber- bagai macam usulan kebijakan lain perlu disampai- kan kepada pemerintah, dan untuk itu kami mengun- dang para peneliti sektor kebijakan kesehatan untuk membuat kajian-kajian yang menyediakan bukti- bukti bagi kebijakan yang diusulkan. Shita Listya DewiPusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Peran Stakeholder Kunci dalam Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS Studi Kasus di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
Get PDFBackground.: The problem of HIV in Indonesia today has become a major problem not only in health but also has led to problems of social, culture, economic and politic. Cases of HIV in Sorong District in 2007 reached 16 cases, but on 1 July 2014 at increased to 1.029 cases. Data from Sorong KPAD showed a huge increase in the periode of 7 years. Increase in the number of cases should be a considered serious concern by the local goverment in make commitments and allocating budgets particularly in reduction and prevention of HIV in Sorong. Objective: To determine the role of key stakeholders in the policy of reduction and prevention of HIV in District of Sorong, West Papua. Method: This is a qualitative research with case study de- sign. Case study approach is used for the purpose of techni- cal research, in principle is to answer “why there is no spe- cific policy of the local goverment in the response to HIV pre- vention and how the role of the key stakeholders in the reduc- tion and HIV prevention policy in health district of Sorong.This research is carried out in District Sorong, West Papua. The subjects of this study were BAPPEDA, DPRD,Sub-Dinas PP&PL, Health Office of Distrist Sorong and KPAD as the key stakeholders in policy making at the local level. Result : The result showed that the advocacy of the key stakeholders in prevention and reduction of HIV/AIDS by KPAD and Health Department has not gone well, which there are no reports to the key stakeholders as an policy makers, resulting in weak support for the allocation of funds in prevention and reduction of HIV /AIDS in Sorong District, West Papua. Until now there is no local regulation on HIV/AIDS. Conclusion. Advocacy of the key stakeholder in this regard KPAD and Health district of Sorong should be more active as a key policymakers to both the executive (BAPPEDA) and legis- lative (DPRD) so that the response to HIV/AIDS in Distrist Sorong can run optimally. Latar Belakang : Permasalahan HIV/AIDS pada saat ini telah menjadi masalah besar di Indonesia. Peningkatan Kasus HIV/ AIDS di Kabupaten Sorong mencapai 16 kasus tahun 2007 namun meningkat menjadi 1.029 per Juli tahun 2014. Data dari KPAD Kabupaten Sorong ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar dalam periode 7 tahun terakhir. Peningkatan jumlah kasus ini merupakan masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh Pemda Kabupaten Sorong dalam membuat komitmen dan mengalokasikan anggaran dari APBD secara khusus dalam Kebijkan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/ AIDS. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peran Stakeholder Kunci dalam kebijakan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Metode Penelitian : Jenis penelitian adalah penelitian kulaitatif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena tujuan penelitian ini pada prinsipnya adalah untuk menjawab mengapa (why) belum ada kebijakan secara khusus dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam upaya Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS dan bagaimana (how) Peran advokasi Stakeholder Kunci dalam Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, subyek penelitian ini adalah BAPPEDA, DPRD, Subdin P2&PL Dinas Kesehatan, dan KPAD sebagai Stakeholder Kunci dalam membuat kebijakan di tingkat daerah Kabupaten Sorong. Hasil . Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi dari stakeholder kunci dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS oleh KPAD dan Dinas Kesahatan belum berjalan dengan baik, belum ada laporan ke stakeholder kunci pembuat kebijakan, membuat lemahnya dukungan alokasi dana dalam upaya pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong. Sampai saat ini belum ada Perda HIV/AIDS. Kesimpulan dan saran. Advokasi dari stakeholder kunci yaitu KPAD dan Dinas Kesahatan harus lebih giat dilakukan terhadap stakeholder kunci yang membuat kebijakan baik kepada eksekutif (BAPPEDA) maupun legislatif (DPRD) agar upaya penanggulangn dan pencegahan HIV/AIDS di kabuapen Sorong bisa berjalan dengan maksimal
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Indonesia Analisa Data SUSENAS – Modul Kesehatan dan Perumahan Triwulan IV Tahun 2013
Get PDFUtilization of health services is a demand for consumption based on the needs of the illness, discomfort, and desire to prevent diseases. Utilization of health services will certainly have an impact on health care costs, sources of funding, as well as access to health facilities. The purpose of the research is to see an overview of health care utilization of patients experience in outpatient, inpatient and health expenditure, sources of funding, health care expenditures in the use of outpatient and inpatient care and access to health facilities. The method is descriptive analysis to see a picture of health service utilization of the characteristics of the respondents, access, the source of funds and health expenditure from Susenas module of health and housing. Most respondents utilize health facilities for outpatient at the health center/auxiliary health center and hospitalization in government hospitals. The average cost for outpatient is Rp27.219,00, while hospitalization costs an average of Rp122.777,00. Sources of funds are their own expenditure (OOP) for outpatient and inpatient. It is the largest percentage compared to other sources of funding. Health centers and polyclinics are health facilities that have the shortest distance from the house. Pemanfaatan pelayanan kesehatan menjadi suatu permintaan bagi konsumen berdasarkan kebutuhan dari rasa sakit, ketidak- nyamanan maupun keinginan untuk pencegahan akan suatu penyakit. Pemanfaatan pelayanan kesehatan tentunya akan berdampak pada biaya pelayanan kesehatan, sumber dana biaya kesehatan serta akses ke fasilitas kesehatan. Tujuan penelitian untuk melihat gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan dari pengalaman pasien berobat jalan, rawat inap serta pengeluaran biaya kesehatan, sumber dana biaya kese- hatan pada kontak layanan di rawat jalan dan rawat inap maupun akses ke fasilitas kesehatan. Metode yang digunakan analisa deskriptif melihat gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan dari sisi karakteristik responden, akses, sumber dana maupun biaya kesehatan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Kesehatan dan Perumahan Triwulan IV Tahun 2013 dengan total responden sebanyak 274.839 anggota rumah tangga dan 71.454 rumah tangga. Sebagian besar responden memanfaat- kan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan di Puskesmas/Pus- kesmas pembantu dan rawat inap di RS Pemerintah. Rata-rata biaya kesehatan untuk berobat jalan sebesar Rp27.219,00, sedangkan biaya rawat inap rata-rata sebesar Rp122.777,00. Sumber dana dengan biaya sendiri untuk berobat jalan dan rawat inap memiliki persentase yang terbesar dibandingkan dengan sumber dana yang lain dan fasilitas kesehatan di Puskesmas dan Poliklinik merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki jarak terdekat dari rumah
PERAN SERTA RUMAH SAKIT SWASTA DALAM PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT ISLAM YOGYAKARTA PDHI
Get PDFABSTRACT Background: Government limitations in the implementation of health care becomes an obstacle to modify individual factors in utilizing community MCH services. The private setor, such as private hospitals, has their own role in MCH services. This role can not be ignored because the number of private hospitals is more than the number of public hospital and the growth is also faster.. Objectives: This study was conducted to explore and understand the participation of the private hospitals in the government’s MCH program through case studies in Yogyakarta Islamic Hospital PDHI, and exploring the feasibility of private hospitals as a service provider of the MCH program.. Method: The study used a qualitative method with case study design. The variables measured were the resources, participation, barriers and challenges, as well as the strategic value. Data is collected through in-depth interviews to respondents from PDHI Foundation board, directors, manager, medical staffs, and the patient or their family, as well as field observations, and document tracking. Result: Private hospital has a major role in government MCH program through MCH services its self, facilities and infrastructure, and resources doctors and paramedics. Private hospitals encountered the obstacles in implementing MCH programs, such as the amount of government insurance payments that are not in accordance with the cost of private hospital services and there is tariff discrimination based on hospital class. The government also is not optimal in socializing MCH program guideline in private hospitals, while the referral systems between health facilities are still not smooth. Conclusion: The participation of the private hospitals in the MCH program is not optimal, influenced by financing for MCH programs, weak referral systems, and government lack of facilitation for the infrastructure development and medical personnel, and lack of socialization MCH program guidelin
Survei Pendahuluan Biaya Tambahan Peserta BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Faskes BPJS Kesehatan di Jabodetabek
Get PDFBackground: In many countries, universal health coverage rarely runs well in its first year of implementation. In this case, Indonesia is not an exception. The Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/National Health Security) program in its first year of implementation found numerous operational obstacles. This survey investigated the presence an additional costs* paid by patient of BPJS to Health Service Provider in Jabodetabek during JKN implementation. Methodology: We conduct a face-to-face interview to 200 JKN patients in 20 hospitals in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek) who have just received health care treatment. Results: From 200 patients, thirty seven (18.5%) paid additional cost for their health care. Ironically, additional costs are also found in public hospitals where JKN patients must pay for drugs. Twenty five JKN patients in private hospitals also pay additional costs for drugs, laboratory, medical equipment, radiology, procedures, and other services. All types of membership experienced additional cost including Premium Subsidy Recipient (PBI/the poor). In total, additional costs for inpatient care exceeds those of outpatient care. Conclusions: from 5 JKN patients, at least one must pay additional cost for their health treatment. Patients felt these additional costs as problems. In response to JKN proposal to implement cost sharing for certain health service, 87% JKN patients expressed their support. From those who supported, 65% prefer fixed-price cost sharing.Recommendation: We recommend a national scale in-depth study to obtain comprehensive inputs on cost sharing arrangements. Latar belakang: Tidak ada Universal Health Coverage yang pertama kali berjalan langsung sempurna. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum genap berusia satu tahun ternyata juga mengalami ketidaksesuaian implementasi di lapangan.Survei ini menyelidiki kesesuaian implementasi JKN dari sisi ada/tidaknya biaya tambahan yang dibayarkan oleh Peserta BPJS Kesehatan di RS wilayah Jabodetabek. Metodologi: Wawancara tatap muka mengenai pengalaman dan usulan menggunakan kuesioner kepada 200 responden yang baru saja mendapatkan pelayanan kesehatan di 20 Rumah Sakit Faskes BPJS Kesehatan di Jabodetabek. Hasil: Sebanyak 37 responden dari total 200 responden (18,5%) ditemukan membayar biaya tambahan.Ironinya, biaya tambahan ini juga terjadi di Rumah Sakit milik Pemerintah.Semua biaya tambahan di RS Pemerintah merupakan biaya tambahan obat. Sedangkan biaya tambahan di RS Swasta dialami oleh 25 responden, meliputi biaya tambahan obat, laboratorium, alat kesehatan, radiologi, tindakan, dan biaya di poli. Biaya tambahan ini dialami oleh semua jenis kepesertaan, termasuk peserta PBI, sebanyak 4peserta PBI membayar biaya tambahan di RS milik Pemerintah, 3 peserta PBI membayar di RS Swasta. Biaya tambahan pada rawat inap lebih besar daripada biaya tambahan pada rawat jalan.Peruntukan terbesar biaya tambahan adalah biaya tambahan obat.Kesimpulan: Satu dari lima peserta JKN membayar biaya tambahan di RS Faskes wilayah Jabodetabek. Biaya tambahan tersebut memberatkan dan masalah bagi mayoritas responden. Namun dari sisi usulan apabila nantinya JKN ingin menerapkan biaya tambahan pada jenis pelayanan tertentu, maka 87% dari total responden menunjukkan respons positif, yang terbanyak memilih bentuk urun biaya nominal tetap (64,5%). Rekomendasi: Survei ini merekomendasikan dilakukannya indepth study dengan skala nasional untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif mengenai urun biaya pada jenis pelayanan apa saja dalam JKN
Asuransi Kesehatan Sosial dan Biaya Out of Pocket di Indonesia Timur
Get PDFBackground: Social health insurance in Indonesia is carried by social insurance mechanism aims to provide social security protection to the community so their basic health needs can be met adequately. Social insurance is expected to increase access and utilization of health services as well as reducing the risk of out-of-pocket expenditure (OOP) that resulting in catastrophic expenditures and poverty. Objective: To analyze the utilization of inpatient care, health insurance and hospitalization OOP expense ratio based on living area, type of health facility and type of social health insurance in Eastern Indonesia. Methods: This study uses secondary data analysis using Indonesian Family Life Survey East 2012 data. This is a quantitative approach using cross-sectional design, and multivariate analysis using linear regression at 95% confidence level. Results: The use of hospitalization in Eastern Indonesia by insurance users is 54.6%, while those who do not use insurance is 45.4%. A total of 24.6% insurance owner do not use insurance at the time of hospitalization. Multivariate analysis showed no significant difference in the cost of hospitalization OOP based living area and type of health facility. OOP costs of hospitalization for Jamsostek/other members were higher than Askes and Jamkesmas members. Conclusion: The government needs to implement a social health insurance system that is of a better quality and comprehensive in order to protect users from the burden of high health care cost. Latar belakang: Jaminan kesehatan sosial di Indonesia dilakukan dengan mekanisme asuransi sosial bertujuan untuk memberi jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat agar dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, khususnya di bidang kesehatan. Asuransi sosial diharapkan dapat meningkatkan akses dan utilisasi pelayanan kesehatan serta mengurangi resiko pengeluaran biaya out of pocket (OOP) yang bisa berdampak pada pengeluaran katastropik serta kemiskinan. Tujuan: Menganalisis pemanfaatan rawat inap, asuransi kesehatan dan perbandingan biaya OOP rawat inap berdasarkan area tinggal, jenis fasilitas kesehatan dan jenis asuransi kesehatan sosial di Indonesia Timur. Metode: Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dengan sumber data Indonesian Family Life Survey East 2012. Pendekatan kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Analisis multivariat menggunakan regresi linier pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil: Pemanfaatan rawat inap di Indonesia Timur oleh pengguna asuransi sebesar 54,6% sedangkan yang tidak menggunakan asuransi sebesar 45,4%. Sebanyak 24,6% pemilik asuransi tidak menggunakan asuransinya pada saat kunjungan rawat inap. Hasil analisis multivariat menunjukkan tidak ada perbedaan biaya OOP rawat inap yang signifikan berdasarkan area tinggal dan jenis fasilitas kesehatan. Biaya OOP rawat inap pengguna Jamsostek/lainnya ternyata lebih tinggi dari pengguna Askes dan Jamkesmas. Kesimpulan: Pemerintah perlu menerapkan sistem asuransi kesehatan sosial yang lebih bermutu dan komprehensif agar dapat melindungi penggunanya dari beban biaya kesehatan yang tinggi, agar utilisasi asuransi kesehatan lebih berkualitas di masa mendatang
Selamat Tahun Baru 2015
Get PDF Ini adalah edisi pertama dari Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia tahun 2015, dan hanya dalam jangka waktu yang singkat di awal tahun ini, Indone- sia di bawah pemerintahan yang baru telah meng- alami begitu banyak hal yang menyedot perhatian publik yang menarik untuk kita simak. Dengan ada- nya Kabinet yang baru, maka jajaran Kementrian Kesehatan kini dipandu oleh Menteri Kesehatan yang baru, dan di awal tahun ini, beliau telah menyaji- kan program kerja Kementrian Kesehatan. Salah sa- tu hal yang menarik di awal masa bakti beliau ada- lah diadakannya serangkaian pertemuan lintas Ke- mentrian. Ini merupakan angin segar yang menjanji- kan sinergi yang lebih baik antara kebijakan dan pro- gram Kementrian Kesehatan dengan kebijakan dan program Kementrian lain untuk mengatasi masalah kesehatan secara holistic.Beberapa pertemuan yang menarik adalah pertemuan dengan Mendagri pada bulan Desember 2014. Ini merupakan pertemuan pertama antar Menteri Kabinet Kerja. Hasil pertemuan kedua Menteri adalah kesepakatan untuk mensosialisasikan JKN melalui asosiasi kepala daerah, memperkuat pembe- kalan teamwork nakes yang akan ditempatkan di daerah untuk menyeimbangkan pelayanan promotif- preventif dan kuratif-rehabilitatif, kesepakatan untuk memperbanyak Puskesmas Bergerak (mobile pus- kesmas) untuk pelayanan kesehatan di daerah ter- pencil, kesepakatan tentang prioritas pembangunan Puskesmas di 50 wilayah, kesepakatan untuk mem- buat surat edaran kepada kepala daerah untuk men- dukung peraturan pemerintah terkait Standar Pela- yanan Mutu (SPM) bidang kesehatan serta integrasi data administrasi kependudukan. Pada bulan yang sama, pertemuan juga diadakah dengan Menkominfo untuk menyepakati penguatan SPGDT dengan layanan satu nomor panggil 119, serta pelaksanaan assessment oleh Kemenkominfo terhadap berbagai aplikasi yang ada di Kemenkes.Pada awal Januari 2015, rapat koordinasi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terting- gal, dan Transmigrasi yang membahas persiapan infrastruktur pendukung (bangunan fisik, jalan, air bersih, sarana komunikasi) serta sistem keamanan secara khusus untuk wilayah perbatasan terkait de- ngan pergerakan manusia, hewan, barang, penyakit. Bahkan, khusus untuk wilayah transmigrasi baru mempertimbangkan juga bidang usaha kecil yang terjamin dan sehat. Pada bulan yang sama juga dila- kukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan untuk membahas perlindungan masyarakat terhadap produk makanan import melalui pengaturan bahan berbahaya untuk makanan dan minuman. Pertemuan juga membahaskoordinasi perdagangan barang dan jasa dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekono- mi ASEAN (MEA).Bulan Januari juga diisi dengan pertemuan koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pertemuan penting ini membahas hal-hal terkait fasilitas fisik untuk mendukung pro- gram kesehatan yaitu pembangunan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan Kesehatan Primer, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat, pembangunan perumahan untuk tenaga kesehatan, serta pengintegrasian pembangunan kawasan kumuh dengan program Kesehatan (Air bersih, STBM dan PHBS). Mengingat pentingnya kola- borasi jangka panjang dalam hal ini, beberapa tar- get kolaborasi diidentifikasi untuk dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan.Terakhir, pertemuan koordinasi juga dilakukan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada- pun hasil pertemuan adalah Menyusun materi PHBS untuk guru sebagai agent of change, merevitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), menghidupkan kembali program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) melalui gerakan sarapan pagi, membangun paket kegiatan rutin anak sekolah termasuk piket membersihkan lingkungan sekolah, serta menyusun peraturan tentang pendirian SMK dan bidang penjurusannya.Salah satu program penting dari Kementrian Ke- sehatan adalah Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat terdiri atas 1) Paradigma Sehat; 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer; dan 3) Ja- minan Kesehatan Nasional. Ketiganya akan dilaku- kan dengan menerapkan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko (health risk). Paradigma sehat menyasar pada empat aktor yaitu: (1) penentu kebijakan pada lintas sektor, untuk memperhatikan dampak kesehatan dari kebijakan yang diambil baik di hulu maupun di hilir, (2) tenaga kesehatan, yang mengupayakan agar orang sehat tetap sehat atau tidak menjadi sakit, orang sakit menjadi sehat dan orang sakit tidak menjadi lebih sakit; (3) Institusi Kesehatan, yang diharapkan me- nerapkan standar mutu dan standar tarif dalam pela- yanan kepada masyarakat, serta (4) masyarakat, yang ikut bertanggungjawab menjaga kesehatan.Terkait penguatan pelayanan kesehatan primer, program Kementerian Kesehatan akan akan meliputi penguatan dan kesiapan 6.000 Puskesmas di 6 re- gional, membentuk 14 RS Rujukan Nasional serta 184 RS Rujukan regional. Khusus untuk daerah terpencil dan sangat terpencil, di bangun RS kelas D Pratama dengan kapasitas 50 Tempat Tidur untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan rujukan. Pada regional Papua akan didirikan 13 Rumah Sakit Pratama. Sementara pada Regional Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi akan didirikan 55 Rumah Sakit Pratama.Selain itu Kemenkes membentuk program Nu- santara Sehat (NS). Di dalam program ini dilakukan peningkatan jumlah, sebaran, komposisi dan mutu Nakes berbasis pada tim yang memiliki latar bela- kang berbeda mulai dari dokter, perawat dan Nakes lainnya (pendekatan Team Based). Program NS ti- dak hanya berfokus pada kegiatan kuratif tetapi juga pada promitif dan prefentif untuk mengamankan ke- sehatan masyarakat dan daerah yang paling mem- butuhkan.Terkait upaya pencapaian kesehatan semesta, Kementrian Kesehatan terus melanjutkan program Jaminan Kesehatan Nasional dan menambahkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada bulan November 2014. Program ini menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan me- lalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dise- lenggarakan oleh BPJS Kesehatan melalui perluasan cakupan PBI termasuk Penyandang Masalah Kese- jahteraan Sosial (PMKS) dan Bayi Baru Lahir dari peserta Penerima PBI; serta memberikan tambahan Manfaat berupa layanan preventif, promotif dan de- teksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi. Terlihat bahwa tahun 2015 dimulai dengan langkah-langkah positif dan ambisi besar di sektor kese- hatan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih se- hat melalui berbagai upaya lintas sektor. Tugas kita sebagai pemerhati dan akademisi sekarang adalah untuk mengawal realisasi dan pelaksanaan program- program dan janji pemerintah melalui system moni- toring dan evaluasi mandiri serta memberikan masuk- an yang konstruktif untuk perbaikan sektor kesehat- an dan kemajuan negeri ini. Kami mengundang para pembaca yang budiman untuk secara lebih aktif ber- peran serta dalam proses pengawasan dan penyediaan masukan kepada pemerintah melalui penelitian yang bisa kita lakukan di daerah kita masing-masing. Dengan cara yang sederhana ini, kita turut menyumbang pada seberapa cepat dan seberapa berhasil bangsa ini mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Shita Listya DewiPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehata
Efisiensi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Pemalang Menggunakan Data Envelopment Analysis
Get PDFBackground. Limited availability of health resources has in- fluenced the health care performance at the health centers. In addition, the health office and health centers are required to be able to manage the available resources to provide optimally healthcare by putting priority on the efficiency in every opera- tional of health centers. The objective of the study is to ana- lyze relative efficiency of primary health care, to find out the efforts for efficiency increase on the inefficient health cen- ters, and to estimate the influence of environmental/ contex- tual factors on the efficiency of primary health care in the health centers.Methods. A descriptive quantitative study was conducted using two-stage data envelopment analysis (DEA). The first stage was to measure efficiency of primary health care, and the second stage was to determine the influence of environ- mental/ contextual factors on the efficiency of primary health care. This study using secondary data of the outpatient per- formance reports in 2013 on 22 health centers in Pemalang regency. Results: Efficiency measurement using DEA-VRS model with output orientation obtained 50% of health centers technically efficient and 50% of health centers technically inefficient. From the efforts of increasing efficiency on the inefficient Health Centers obtained targets of reducing input of workforce re- sources as much as 49 personnels and targets of increasing output of primary health care as much as 154.911 outpatient visits. In the tobit regression analysis showed the population was statistically significant with positive sign, while the popu- lation density, the proportion of visits the poor society and the other primary health facilities are not significant with positive sign. Conclusion. Inefficiencies of health centers was caused by the excessive number of health workforce and low utilization of primary health care by the society. DEA method can be used as a tool to measure the level of efficiency of primary health care in health centers , to provide information on the cause of inefficiency, and to determine the target of efficiency increas- ing on the inefficient health centers. Latar Belakang: Ketersediaan sumber daya kesehatan yang terbatas mempengaruhi kinerja pelayanan puskesmas. Di sisi lain dinas kesehatan dan puskesmas dituntut mampu mengelola sumber daya kesehatan yang tersedia untuk menyelenggara- kan pelayanan kesehatan secara optimal dengan mengedepan- kan efisiensi dalam setiap operasional puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi relatif pelayanan kesehatan dasar puskesmas, mengetahui upaya peningkatan efisiensi bagi puskesmas inefisien dan memperkira- kan pengaruh faktor-faktor lingkungan/ kontekstual terhadap efisiensi pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Metode: Jenis penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan metode data envelopment analysis (DEA) dua tahap. Tahap pertama untuk mengukur efisiensi pelayanan kesehatan dasar. Tahap kedua untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor lingku- ngan/ kontekstual terhadap efisiensi pelayanan kesehatan dasar. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan kinerja pelayanan rawat jalan 22 puskesmas di Kabupaten Pemalang tahun 2013. Hasil: Pengukuran efisiensi menggunakan model DEA VRS orientasi output diperoleh 50% puskesmas efisien teknis dan 50% puskesmas inefisien teknis. Dari upaya peningkataan efi- siensi pada puskesmas inefisien diperoleh target pengurangan input sumber daya ketenagaan puskesmas ssebanyak 49 personil dan target peningkatan output pelayanan kesehatan dasar sebanyak 154.911 kunjungan rawat jalan. Hasil analisis regresi tobit menunjukkan populasi penduduk signifikan dengan arah hubungan positif terhadap efisiensi teknis pelayanan kese- hatan dasar puskesmas. Sedangkan kepadatan penduduk, pro- porsi kunjungan masyarakat miskin dan sarana kesehatan dasar lain tidak signifikan dengan arah hubungan positif. Kesimpulan: Ketidakefisienan puskesmas disebabkan oleh penggunaan sumber daya ketenagaan puskesmas yang berle- bih dan rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar oleh masyarakat. Metode DEA dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pelayanan kesehatan dasar puskesmas, memberikan informasi penyebab puskesmas inefisien dan menentukan target peningkatan efisiensi pada puskesmas inefisien
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Analisa Data SUSENAS 2013
Get PDFPeople need an assurance of the availability of health services and medical payments. Most of the people are aware of the occurrence of disease risk in the future, therefore, some of the people have insurance or social security either mandatory or voluntary. The purpose of this study to analyze the factors that affect the ownership of health insurance and the insurance scheme that are used, as well as the ability to pay for health insurance, using univariate analysis method and bivariate analysis. The data source is Susenas 2013. The results showed the factors that affect the ownership of health insurance such as age, gender, marital status, education and health complaints. Jamkesmas is the dominant health insurance scheme, followed by Jamkesda and JPK PNS/Veteran/ Retirement. Respondents who experienced health problems and accessed outpatient and inpatient care are respondents who have Jamkesmas health insurance. Ability to pay for health is Rp 37.391,- or Rp 119.264,- or Rp 20.401,- depending on the method of calculating health cost. These various types of calculation need further expert judgment. Masyarakat membutuhkan suatu kepastian akan tersedianya pelayanan kesehatan dan pembayaran kesehatan. Sebagian besar masyarakat sadar akan terjadinya risiko sakit dikemudian hari, oleh karenanya beberapa masyarakat mengikuti asuransi atau jaminan sosial baik bersifat wajib maupun sukarela. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa faktor-faktor yang mempenga- ruhi kepemilikan jaminan kesehatan dengan dan melihat gambaran tentang masyarakat yang belum terjamin asuransi, masyarakat Indonesia yang mengalami masalah kesehatan dan jaminan atau asuransi apa saja yang dimiliki untuk mengobati serta kemampuan membayar jaminan kesehatan dengan metode analisa univariat dan bivariat menggunakan data Susenas Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan yaitu umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan dan keluhan kesehatan. Kepemilikan jaminan kesehatan Jamkesmas lebih mendominasi diikuti dengan Jamkesda dan JPK PNS/Veteran/ Pensiun. Responden yang mengalami keluhan kesehatan yang melakukan rawat jalan dan rawat inap adalah responden yang memiliki jaminan kesehatan Jamkesmas. Kemampuan membayar kesehatan adalah Rp37.391,00 atau Rp119.264,00 atau Rp20.401,00 dari berbagai macam jenis perhitungan tersebut dalam penetapannya perlu pertimbangan pakar