Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Pada Program Kesehatan Jiwa Masyarakat Puskesmas di Kabupaten Sleman
Get PDFBackground: The decision of the Minister of Home Affairs No. 61 of 2007 on Technical Guidelines for Financial Manage- ment of Public Service Board seems to bring another option in the management of health centers which have existed as a Technical Implementation Unit (UPT) oh health department. The entire budget for health centers through the health departmen is able to follow the system of Financial Management of Re- gional Public Service Agency (PPK-BLUD) that provides flex- ibility in the implementation of the budget, including the revenue and expenditure management, cash management, and pro- curement of goods / services, and gives opportunity to hire a professional/non-civil servants and gives the opportunity for a performance based remuneration. Promotive and preventive health centers functions to encourage community empower- ment. That function is realized in each program activity called Public Health Efforts (SMEs); one of which is the Community Mental Health program (Keswamas). Objective: To describe the impact of the financial manage- ment of health centers using PPK-BLUD in the implementation of the SME program, in this case the community mental health program. Methods: This study used a case study design and descrip- tive analysis. Results: (1). There is no difference in principle on program management Keswamas before and after the BLUD. (2) The type of community mental health program activities carried out by the health center after BLUD status is the same as before the status as BLUD (3). Budgeting activities of community mental health programs in health centers after the BLUD status is the same as before the BLUD status (4). Human resources in- volved in the implementation of community mental health pro- grams in health centers after the BLUD status is as the same as before the BLUD status (5). The involvement of members of the management team is not specifically for community mental health program, but also other programs at the health center. Conclusion: There is no difference in the management of health centers in Sleman after PPK-BLUD, because not all of the flexibility or independence as PPK-BLUD is utilized by health centers and health authorities to create activities / new, more innovative programs and to solve existing health problems. An understanding of the PPK-BLUD is adequate but not encour- age health authorities and health centers to create a more innovative activities in solving the problems that occur. Knowl- edge and understanding of the PPK-BLUD supported by the courage to innovate is essential for health centers and health department leaders in order to take advantage of being PPK-BLUD to improve the quality of public services in order to improve the health of society. Management of health centers with PPK-BLUD is needed to provide flexibility of budget man- agement in the era of the National Health Insurance. Latar Belakang: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang seolah-olah memunculkan pilihan lain dalam hal pengelolaan puskesmas yang selama ini berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas kesehatan. Seluruh penganggaran puskesmas yang selama ini melalui dinas kesehatan, menjadi dapat mengikuti sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa serta diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS dan kesem- patan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Fungsi puskesmas promotif dan preventif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Fungsi tersebut diwujudkan dalam setiap kegiatan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); salah satunya adalah program Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas). Tujuan: Menggambarkan dampak pengelolaan keuangan pus- kesmas dengan PPK-BLUD pada pelaksanaan program UKM dalam hal ini program kesehatan jiwa masyarakat Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus dan analisis deskriptif. Hasil: (1). Belum ada perbedaan pada pengelolaan program Keswamas sebelum dan setelah Era BLUD. (2) Jenis kegiatan program kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan oleh puskesmas setelah berstatus BLUD bertambah dibanding sebelum berstatus sebagai BLUD (3). Penganggaran kegiatan program kesehatan jiwa masyarakat di puskesmas setelah berstatus BLUD sama seperti sebelum berstatus BLUD (4). SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program kese- hatan jiwa masyarakat pada puskesmas setelah berstatus BLUD sama seperti sebelum berstatus BLUD (5). Keterlibatan anggota Tim sebagai pengelola kesehatan jiwa masyarakat tidak secara khusus menangani program namun juga menjalan- kan program lain di puskesmas. Kesimpulan: Belum ada perbedaan pengelolaan puskesmas di Kabupaten Sleman setelah diterapkan PPK-BLUD, karena belum semua keleluasaan atau kemandirian yang diberikan se- bagai PPK-BLUD dimanfaatkan oleh puskesmas maupun dinas kesehatan untuk menciptakan kegiatan/program baru yang lebih inovatif dan dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada. Pemahaman tentang PPK-BLUD telah cukup namun belum mendorong dinas kesehatan dan puskesmas untuk berani menciptakan kegiatan yang lebih inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pengetahuan dan pemahaman tentang PPK-BLUD yang didukung dengan keberanian berino- vasi sangat penting bagi pimpinan puskesmas dan dinas kese- hatan sebagai pembina puskesmas, agar dapat memanfaatkan status sebagai PPK-BLUD untuk meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pengelolaan puskesmas dengan PPK-BLUD sa- ngat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan pada puskes- mas dalam pengelolaan anggaran dalam era Jaminan Kesehat- an Nasional
Analisis Biaya dengan Metode Activity Based Costin (ABC) pada Pemeriksaan Radio Diagnostik di Instalasi Radiognostik RSUD Linggajati Kuningan Jawa Barat
Get PDFBackgroud: Tariffs for radiodiagnostic examination in radiology installation Linggajati Public Hospital Kuningan based on PERDA number 9 of 2012 on Health Care Levy who still use traditional accounting system, so the calculation is still less likely giving an exact cost in setting the charges. Costing is sometimes pose a problem. It is necessary to do cost analysis for radiognostic. The problem is to determine what is the unit cost and other considerations that applied in determining tariff for radiognostic services at Linggajati Public Hospital Kuningan. The aim of this research is to find out the cost unit and determine radiognostik service cost at Linggajati Public Hospital Kuningan. Methods: This was observational research using descriptive method through performing case study at Linggajati Public Hospital Kuningan. A calculation of cost unit was carried out by using the method Activity Based Costing (ABC), and analysis was done using content analysis after performing Focus Group Discussion (FGD). Results: Result of calculation using ABC method shows that cost unit of radiognostic service per unit for activities of administrative services registration is Rp 11,478,545,-. Cost unit for Activity radiodiagnostic examination Rp. 29.999.900,-. film processing activity. 24.677.100,- Activity for reading results is Rp. 2,400,000, Radiology Equipment Maintenance is Rp. 3,500,000. The total cost of the activity charged in radiology installation 72,055,545 divided by the number of days 365 days, so the charges rate is Rp. 197 412. Conclusion: The use of activity based costing as compared with the existing radiodiagnostic examination rate used by the hospitals shows the difference of Rp. 150 412. We suggest that hospitals should know and understand the activity based costing method to be able to make an accurate calculation of rates. Latar Belakang: Pemberlakuan tarif pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik di instalasi radiologi RSUD Linggajati Kuningan berdasarkan PERDA Kabupaten Kuningan nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang masih mengguna- kan sistem akuntansi tradisional, sehingga hasil perhitungannya masih kurang memberikan gambaran yang tepat dalam pembe- banan tarifnya. Penetapan biaya ini kadang kala menimbulkan masalah. Untuk itu perlu dilakukan analisis biaya pelayanan pemeriksaan radiognostik. Permasalahan yang ada adalah berapa unit cost dan berapa biaya yang tepat berdasarkan unit cost serta pertimbangan- pertimbangan lain yang diberlakukan dalam penetapan tariff pelayanan pemeriksaan radiognostik di RS Linggajati. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya biaya satuan (unit cost) dan menetapkan besarnya biaya pelayanan instalasi radiognostik di RSUD Linggajati Kuningan. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional diskriptif dengan melakukan studi kasus di RSUD Linggajati. Perhitungan unit cost dilakukan dengan metode Activity Based Costing (ABC), penetapan biaya lebih lanjut dilakukan content analysis setelah dilakukan Focus Group Discussion, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hasil: Aktivitas pelayanan administrasi pendaftaran Rp. 11.478.545, Aktivitas pemeriksaan radiodiagnostik Rp. 29.999.900, Aktivitas pengolahan film Rp. 24.677.100, Aktivitas pembacaan hasil Rp. 2.400.000, Pemeliharaan Alat Radiologi Rp. 3.500.000, Total biaya aktivitas dibebankan di instalasi radiologi 72.055.545 dibagi jumlah hari 365 hari maka tarif pemeriksaan Rp. 197.412. Kesimpulan: Perhitungan tarif pemeriksaan radiodiagnostik dengan menggunakan activity based costing, dilakukan melalui dua tahap. Dari perhitungan tarif pemeriksaan radiodiagnostik dengan menggunakan metode activity based costing. Penggunaan activity based costing apabila dibandingkan dengan tarif pemeriksaan radiodiagnostik yang digunakan oleh rumah sakit saat ini memberikan hasil yang lebih besar dengan selisih Rp. 150.412. Saran agar RSUD Linggajati Kuningan sebaiknya mengetahui dan memahami metode activity based costing ini agar bisa membuat perhitungan tarif yang akurat
Analsis Biaya Terapi Penyakit Diabetes Melitus Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta - Perbandingan Terhadap Tarif INA CBGs
Get PDFBackground: Diabetes Mellitus is a chronic disease whose prevalence is high enough at RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, particularly since National Health Insurance was launched on 2014. Prospective payment system with INA CBGs rates has to be calculated thoroughly in order to enable the hospital to provide a quality health care. This research aims to determine the cost component that has the greatest impact to the cost of illness Diabetes Mellitus, and to determine whether there are significant differences Alt the direct medical costs of DM with and without complication, and to calculate the difference between the real cost of illness and INA CBGs rates. METHOD This research was conducted at PKU Muhamadiyah Hospital with non experimental analytic and cross-sectional study. Data retrospectively retrieved from secondary data of all National Health Insurance patients who was diagnosed Diabetes Mellitus based on ICD 10 code. The cost calculated was the direct medical costs (hospital perspective). The bivariate correlation test was used to determine the relationship of component costs and the cost of illness Diabetes Mellitus disease. The independent sample t-test was used to test differences in the average cost of DM with and without complications. RESULTS Cost of illness DM type 1 for outpatient was Rp 563.817, higher than INA CBGs rates which is Rp 165.400 (Q-5-44-O, Other Chronic Disease). Cost of illness DM type 2 for outpatient was Rp 374.197, higher than INA CBGs rates of Rp 165.400 (Q-5-44-O, Other Chronic Disease). Cost difference between cost of illness DM for inpatient and INA CBGs (code E-4-10-I Diabetes Mellitus and Nutrition/ Metabolic light disorder) rates was Rp 445.748 lower than INA CBGs rates (Class III ward), Rp 2.250.000 lower than INA CBGs rates (Class II ward), and Rp 1.125.000,- is higher than INA CBGs rates (Class I ward). There is no significant difference between the average cost of illness Diabetes Mellitus with and without complication. CONCLUSIONThere is a difference between the cost of illness Diabetes Mellitus (hospital perspective) and INA CBGs rates which could decrease quality of care for outpatient with type 1 and type 2 Diabetes Mellitus. PENDAHULUAN Diabetes Melitus merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya cukup tinggi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta apalagi sejak diluncurkannya program Jaminan Kesehatan Nasional pada th 2014 yang lalu sebagai implementasi Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem pembayaran prospective payment system dengan tarif INA CBGs yang diberlakukan memerlukan perhitungan yang valid agar tidak merugikan pemberi pelayanan dan menurunkan kualitas pelayanan itu sendiri. METODE Penelitian ini dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan metode analitik non eksperimental dengan rancangan cross sectional study. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data biaya terapi semua pasien JKN yang didiagnosa Diabetes Mellitus berdasarkan kode ICD 10. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya medik langsung (direct medical cost) meliputi biaya administrasi, biaya obat dan alat medik habis pakai, jasa pelayanan medik, biaya tindakan medik, biaya penunjang medik serta biaya akomodasi, khusus untuk pasien rawat inap. Data diambil secara retrospektif, kemudian dianalisis secara deskriptif dan perbedaan biaya terapi per episode antara DM dengan komplikasi dan DM tanpa komplikasi diuji secara statistik. Biaya terapi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tarif INA CBGs untuk melihat selisih yang terjadi. HASIL Biaya terapi penyakit DM tipe 1 per episode rawat jalan sebesar Rp 563.817 + 255.080, dan yang masuk dalam paket sebesar Rp 247.200,- , lebih tinggi Rp 81.400,- dari tarif INA CBGs yang telah ditetapkan dalam PMK 59 th 2104 yaitu sebesar Rp 165.400,- (kode Q-5-44-O, Penyakit Kronis kecil lain-lain). Untuk penyakit DM tipe 2, biaya terapi per episode rawat jalan sebesar Rp 374.197 + 323.237, dan yang masuk dalam paket sebesar Rp 185.376,- , selisih Rp 19.976,- lebih tinggi dari tarif INA CBGs yang telah ditetapkan dalam PMK 59 th 2104 yaitu sebesar Rp 165.400,- (kode Q-5-44-O, Penyakit Kronis kecil lain-lain). Selisih biaya terapi pasien DM per episode rawat inap dengan Tarif INA CBGs (kode E-4-10-I Penyakit Kencing Manis dan Gangguan Nutrisi/Metabolik Ringan), untuk kelas III selisih positif Rp 445.748,-. untuk kelas II selisih positif Rp 2.250.000,- dan untuk kelas I selisih negatif Rp 1.125.000,-. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara biaya terapi DM tanpa komplikasi dengan biaya terapi DM dengan komplikasi. Hampir seluruh obat yang digunakan adalah obat DM yang masuk dalam FORNAS. KESIMPULAN Terdapat selisih biaya terapi penyakit DM pasien JKN antara tarif Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan tarif INA CBGs yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan untuk pasien rawat jalan baik DM tipe 1 maupun DM tipe 2
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Obat Pasien Kanker Payudara di Rumah Sakit di Indonesia
Get PDFBackground: Currently non communicable disease becomes one of the ten major diseases in Indonesia. Cancer chemotherapy reported as the ninth rank out of ten major diseases, and shared as the ten most expensive hospital cost. Drugs expenditures are clearly the main source of cost pressure. Drug cost of breast cancer is important for benefit package design. Objectives: The research need to know on what are the influencing factors of drug cost for breast cancer during hospitalization in Indonesia, and the drug cost based on the selected factors. Research Methodology : The design of research was a cross sectional descriptive analysis using health facilities costing study that was conducted in Indonesia in 2011. The drug cost was calculated as a cost of illness based on a provider’s perspective. Results: Determinant factors for drug cost in breast cancer were age, length of stay, ICU, drugs availability and hospital location. The most expensive was the drug cost for patient at age 40 - <70. Drug cost for patient with ICU care found 1,8 times higher. Hospitals who had a drug supply problems were lower in cost. Hospital in Java had a lower cost. Conclusions: Age, length of stay, ICU, drugs availability and hospital location were the determinant factors of drug cost for hospitalized breast cancer patient. Drug cost for in-patient that was based on actual cost was Rp. 2,545,881,- . Drug cost for out patient care was Rp 9,127,824,-. The total drug cost per patient per year was calculated as Rp 11,673,705,- and the total drug cost for all patient per year was Rp 150,415,869,362,-. These factors will be useful for drug cost estimation purpose and for benefit package design. Latar belakang: Saat ini penyakit tidak menular merupakan salah satu dari 10 penyakit terbesar di Indonesia. Kemoterapi kanker dilaporkan di urutan ke 9 pada pasien rawat inap, serta di posisi ke 10 penyakit termahal. Biaya obat adalah komponen biaya kesehatan dengan proporsi signifikan. Biaya obat kanker payudara diperlukan dalam penentuan paket benefit JKN. Tujuan: Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi biaya obat pada pasien kanker payudara di rumah sakit, dan memperoleh besaran biaya obat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian: Penelitian merupakan desain analisis deskriptif cross sectional menggunakan hasil studi pembiayaan fasilitas kesehatan yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2011. Biaya obat dihitung sebagai cost of illness dari sisi pemberi layanan. Hasil: Variabel yang berpengaruh terhadap biaya obat adalah umur, lama dirawat, penggunaan ICU, gangguan ketersediaan obat dan lokasi rumah sakit. Biaya obat pada usia 40 -<70 tahun tertinggi. Biaya obat di ICU lebih tinggi 1,8 kali. Rumah sakit dengan gangguan ketersediaan obat lebih rendah biaya obatnya. Biaya obat di luar pulau Jawa lebih mahal. Kesimpulan: Umur, lama dirawat, penggunaan ICU, gangguan ketersediaan obat dan lokasi rumah sakit adalah faktor yang mempengaruhi biaya obat pasien kanker payudara di rumah sakit. Biaya obat rawat inap berdasarkan biaya aktual, hasilnya menunjukkan besaran Rp754.243,00 per pasien. Biaya obat untuk rawat jalan diperoleh sebesar Rp9.127.824,00. Total biaya obat per pasien per tahun adalah Rp9.882.067,00 sehingga biaya obat seluruh pasien per tahun sebesar Rp118.723.158.312,00. Faktor tersebut bermanfaat untuk estimasi biaya dan penentuan paket pengobatan pasien kanker di era JKN
Analisis Pembiayaan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Nunukan
Get PDFBackground: The role of regional government in decentralization period is very important to the health sector particularly in financing. This is because health is one of the sectors that was decentralized. Minimum service standard is the obligatory responsibility for the region that is the right of every citizen at a minimum level, and one of many basic services is Maternal and Child Health programs. Objectives: To asses the financing sufficiency for Maternal and Child Health Programs based on Minimum Service Standard cost calculation and the effectivity of financing for Maternal and Child Health programs to achieve program’s objectives and goals. Methods: This research is a descriptive study conducted in Nunukan in 2013 with quantitative data. Sufficiency analysis is done by calculating the cost of Maternal and Child Health program to the result of cost calculation based on Minimum Service Standard. Performance effectivity of the Maternal and Child Health Programs was analyzed by the achievement of Minimum Service Standard according to the national indicator target and Maternal Mortality and Infant Mortality to the target of RPJMN of 2010-2014. Results: The cost of Maternal and Child Health program that was available was Rp. 2.530.038.761, and the calculation result of the cost based on Minimum Service Standard at Rp. 3.707.719.364, thus there was fund deficit about Rp 1.177.680.603. The percentage of MCH programs financing by the central government was still hight that was about 75%. There are financing MCH programs for direct activities amounted to 74%, and indirect activities amounted to 26%. The financing performance of MCH program was not effective yet to achieve the target of national Minimum Service Standard indicator and maternal mortality was still high at 173 per 100.000 life birts and infant mortality at 14 per 1000 live births. Conclusion: The financing of MCH programs was not sufficient to perform activities in MCH programs, as there was fund deficit about Rp 1.177.680.603. There was high financing dependency to the central government at 75% because of the low regional government commitment to financing priority programs such as MCH programs.
Kebutuhan dan Perencanaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara
Get PDFBackground: The health sector planning process regarding facilities, infrastructure and health work force is a planning document that contains information and data health development programs that will be implemented by the government. Thus the results of the study are expected to become the master development plan document for health sector in infrastructures and facilities as well as health professionals. This study was conducted to describe the supply of health personnel or whether the target has been reached, to calculate the need of health work force according to the number, types and qualifications, and to formulate policy regarding the needs of health work forcein North Sumatera Province. Methods: Methods for estimating health manpower needs was determined by the ratio method. The use of this method is based on the data and goal of study by focusing on the achievement so far and by comparing the ratio of the target. Results: Compared to 2010, the average estimated needs of health workers in 2015 was twice as much. This is a challenge that needs to get attention. It was caused by the limited budget to support recruitment and procurement. The results of the study also found that some types of health personnel were “rare” such as health analysts, speech therapists, refractionists optician, physio therapist, radiographer, epidemiology, and health planners.Conclusion: The empowerment program and the utilization of available health personnel with the addition of sufficient incentives was certainly more efficient than recruitment or procurement of new personnel, although the number of health professionals still should be added gradually every year. Latar Belakang: Upaya penyusunan perencanaan sektor ke- sehatan bidang sarana dan prasarana dengan tenaga kese- hatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat informasi dan data program-program pemba- ngunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Pe- merintah. Dengan demikian hasil kajian diharapkan sebagai dokumen perencanaan induk pembangunan sektor kesehatan bidang prasarana dan sarana serta sumber daya tenaga kese- hatan. Mendasarkan hal tersebut maka kajian ini dilakukan untuk menggambarkan pencapaian atau penyediaan tenaga kese- hatan, menghitung kebutuhan tenaga kesehatan menurut jumlah, jenis dan kualifikasi dan merumuskan kebutuhan kebijakan perencanaan tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Utara. Metode:Metode penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan ditentukan dengan metode rasio (Ratios Method). Penggunaan metode ini mendasarkan kepada data dan tujuan kajian yang lebih mengutamakan pencapaian dengan membandingkan terhadap rasio sebagai sasaran. Hasil: Dibandingkan tahun 2010, maka perkiraan rata-rata kebutuhan tenaga kesehatan pada tahun 2015 sebanyak dua kali lipatnya. Tentunya suatu tantangan yang perlu mendapatkan perhatiannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dukungan anggaran untuk melakukan rekruitmen dan pengadaan tenaga kesehatan secara berlebihan. Hasil kajian juga menemukan beberapa jenis tenaga kesehatan yang ”langka” seperti analis kesehatan, terapis wicara, refraksionis optisien, fisioterapis, radiographer, epidemiologi, dan ahli perencana kesehatan. Conclusion:Program pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada dengan penambahan insentif yang cukup tentunya lebih efisien bila dibandingkan rekruitmen atau pengadaan tenaga baru, walaupun secara bertahap tetap harus dilakukan penambahan setiap tahunnya
Kebijakan Penggunaan Batas Wilayah Epidemiologi dalam Pengendalian Penyakit Malaria (Studi Kasus di Puskesmas Kokap II Kabupaten Kulon Progo, DIY)
Get PDFBackground: There are 396 endemic districts from the total of 495 districts in Indonesia, with an estimated 45% of the population live in the areas that are at risk of infected malaria disease. Kulon Progo Regency is one of regencies in Yogyakarta (DIY), which until now has not declared elimination of malaria. PHC Kokap II located in Kokap sub-district, is the largest contributor of positive malaria cases in Kulon Progo regency due to the potential for outbreaks of malaria, during the period 1997-2004, when the number of malaria positive patients in the PHC Kokap II ranged between 26% - 55% of patients of the total positive malaria cases in Kulon Progo. This study aims to produce epidemiological information that is important in the region of PHC Kokap II associated with the distribution and determinants of malaria that affects the possibility of local transmission. Methods: The study design was a descriptive study, to get an overview of the distribution and determinants of malaria. The observation unit is the population in the form of correlation studies population and a time series. To determine the pattern of malaria transmission we use secondary data between 2009- 2012 malaria cases. Malaria incidence patterns were analyzed by person, place and time. To determine the clusters of malaria we use clustering analysis with the data of malaria cases in the region PHC Kokap II year 2012. To determine the spread of malaria in the cross-border area between PHC Kokap II and PHC Kaligesing we use secondary data year 2010-2012. Results: In the area of PHC Kokap II, we found import cases every year. Even more, in the year 2009 the proportion of import cases was 82% compared with all patients that were found malaria positive. Clusters of malaria is in the west region of PHC Kokap II, which is bordering to the Subdistrict Kaligesing, Purworejo, Central Java Province. Region PHC Kokap II is an area of high vulnerability, the potential to get the risk of transmission of imported cases of malaria is due to the entry of patients or infective vectors from high transmission areas to low transmission. Conclusion: The focus of malaria transmission in the area of PHC Kokap II is at the western part bordering the sub-district Kaligesing, Purworejo. PHC Kokap II is the region of high vulnerability. Policies need to be made use of epidemiological boundaries in the malaria control program in the cross-border region. Latar belakang: Di Indonesia masih terdapat 396 Kabupaten endemis dari 495 Kabupaten yang ada, dengan perkiraan seki- tar 45% penduduk berdomisili di daerah yang berisiko tertular malaria. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupa- ten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang sampai saat ini belum dinyatakan eliminasi. Wilayah Puskesmas Kokap II yang berada di Kecamatan Kokap, merupakan penyumbang terbesar penderita positip malaria untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo diantaranya karena potensi terjadinya KLB malaria, selama periode tahun 1997-2004, range jumlah penderita positip ma- laria di wilayah Puskesmas Kokap II berkisar antara 26% - 55% penderita positip malaria di Kabupaten Kulon Progo. Pe- nelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi epidemiologi yang penting di wilayah Puskesmas Kokap II terkait dengan distribusi dan determinan penyakit malaria yang sangat berpe- ngaruh terhadap kemungkinan terjadinya penularan setempat. Metode: Rancangan penelitian ini adalah studi deskriptif untuk mendapatkan gambaran distribusi dan determinan penyakit malaria, unit pengamatan adalah populasi dalam bentuk studi korelasi populasi dan rangkaian berkala. Untuk mengetahui pola penularan malaria digunakan data sekunder kasus ma- laria tahun 2009-2012, dianalisis pola kejadian malaria menurut orang, tempat dan waktu. Untuk mengetahui kluster penderita malaria dilakukan analisis klustering menggunakan data kasus malaria di wilayah Puskesmas Kokap II tahun 2012. Untuk mengetahui penyebaran penderita malaria di daerah lintas batas antara Puskesmas Kokap II Kabupaten Kulon Progo dan Pus- kesmas Kaligesing Kabupaten Purworejo digunakan data sekunder tahun 2010-2012. Hasil: Di wilayah Puskesmas Kokap II setiap tahun selalu dike- temukan kasus import, bahkan dalam tahun 2009 kasus import proporsinya adalah 82% dibandingkan dengan seluruh pen- derita positif malaria yang diketemukan. Kluster penderita ma- laria berada di bagian barat wilayah Puskesmas Kokap II, yaitu berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Puskesmas Kokap II merupakan daerah vulnerebilitas tinggi, potensial untuk menda- patkan risiko penularan kasus import karena masuknya pende- rita malaria atau vektor yang infektif dari daerah penularan tinggi ke penularan rendah. Kesimpulan: Fokus penularan penyakit malaria di wilayah Puskesmas Kokap II berada pada wilayah bagian barat berba- tasan dengan wilayah administratif Kecamatan Kaligesing, Ka- bupaten Purworejo. Puskesmas Kokap II adalah wilayah vulnerabilitas tinggi, perlu dibuat kebijakan penggunaan batas wilayah epidemiologi dalam program penanggulangan malaria di wilayah lintas batas
Perbedaan Perhitungan Unit Cost dengan Menggunakan Metode Activity Based Costing (ABC) dan Metode Double Distribution (DD) untuk Pasien TB Paru Kategori 2 di Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap Rumah Sakit Paru
Get PDFBackground: Indonesia is at 5th rank of 22 countries that have a high burden of TB and contribute to the number of TB cases in the world amounted to 4.7%. Tuberculosis management is not easy, it requires a long time and a large cost. Currently hospitals determine tariffs based on Double Distribution (DD) Method. Unit cost of health services can also be calculated by Activity Based Costing (ABC) Method, which is based on activities. Objective: To determine the unit cost calculation by ABC method and DD Method of Category 2 pulmonary TB in Outpatient and Inpatient Installation of Lung Hospital. Methods: Descriptive analytic using secondary data and Purposive Sampling methods. The study was conducted at Lung Hospital Bandung during September to December 2013 by using medical records within a period of 2 years in January 2011 to December 2012. Results and Discussion: The calculation of the unit costs averages using the ABC method for category 2 Pulmonary TB patient in outpatient Installation was Rp 611,321; for patient in emergency care unit was Rp 713 852; for hospitalized patients that come through the outpatient installation was Rp 5,037,309 and through emergency care unit was Rp 4,398,415. The unit cost averages using DD methods for category 2 Pulmonary TB in outpatient Installation was Rp 421 621; for patient in emergency care unit was Rp 734 170; for hospitalized patient that come through the outpatient installation was Rp 1,727,213 and through emergency care unit was Rp 1,846,337. The quantity of drugs given to outpatients is for 2 weeks while ALOS for hospitalized patients is 9.2 days.Conclusions: Unit costs calculation using ABC method is more financially profitable for the Hospital than using DD method. Hospital management should have a good recording and reporting system that support integration of inter-service and support units to be able to perform a comprehensive unit cost calculations. Hospital management should conduct periodic evaluation of compliance with SOPs and rational drug use. Latar Belakang: Indonesia menduduki rangking ke-5 dari 22 negara-negara yang mempunyai beban tinggi untuk TB dan memberikan kontribusi jumlah kasus TB di dunia sebesar 4,7%. Penatalaksanaan TB tidak mudah, membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar. Saat ini berbagai rumah sakit menentukan tarif pelayanan berdasarkan metode DD. Perhitungan biaya satuan pada pelayanan kesehatan dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) yang didasarkan pada aktivitas. Tujuan : Mengetahui perhitungan unit cost dengan metode ABC dan metode DD di Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap TB Paru Kategori 2 di Rumah Sakit Paru. Metode Penelitian: Deskriptif analitik menggunakan data sekunder dan metoda Pusposive Sample. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Paru Bandung selama bulan September sampai dengan Desember 2013 dengan menggunakan data rekam medis dalam kurun waktu 2 tahun yaitu pada bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012. Hasil dan Diskusi: Perhitungan biaya satuan rata-rata dengan metode ABC untuk pasien rawat jalan TB Paru Kategori 2 sebesar Rp 611.321; untuk pasien rawat darurat TB Paru Kategori 2 sebesar Rp 713.852; untuk pasien rawat inap yang masuk melalui instalasi rawat jalan sebesar Rp 5.037.309 dan instalasi rawat darurat sebesar Rp 4.398.415. Biaya satuan rata-rata dengan metode DD untuk pasien rawat jalan TB Paru Kategori 2 sebesar Rp 421.621; untuk pasien rawat darurat TB Paru Kategori 2 sebesar Rp 734.170; untuk pasien rawat inap yang masuk melalui instalasi rawat jalan sebesar Rp 1.727.213 dan instalasi rawat darurat sebesar Rp 1.846.337. Banyak nya obat yang diberikan untuk pasien rawat jalan yaitu untuk 2 minggu sedangkan ALOS untuk pasien rawat inap yaitu 9,2 hari. Kesimpulan: Perhitungan biaya satuan dengan menggunakan metode ABC lebih menguntungkan secara financial bagi Rumah Sakit dibandingkan dengan metode DD. Manajemen rumah sakit sebaiknya memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang rapih, terintegrasi antar unit pelayanan dan unit penunjang untuk dapat melakukan perhitungan biaya satuan dengan baik. Manajemen rumah sakit melakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan SOP dan penggunaan obat rasional
Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Sektor Informal (Studi Evaluasi Pra dan Pasca Jaminan Kesehatan Nasional)
Get PDFABSTRACTBackground: Informal sector workers still dominate the workforce in Indonesia. BPS data per August 2012 stated that 60.14% of workers in Indonesia’s status as workers in the informal sector. The informal workers is potential members of national health insurance. In achieving Universal Health Coverage, the health BPJS extend its scope beginning in January 2014 to include these workers. Method: This study aimed to evaluate the participation of the informal sector in health insurance scheme pre- and post the national health insurance. The study was conducted with quantitative and qualitative methods. Quantitative studies using secondary data, participation of workers in the informal sector BPJS 2014 program and qualitative study was obtained through a review of several studies related to worker’s health insurance and literature studies related health insurance policy. Result: The result shows that pre JKN the coverage is still low. This is motivated because the workers are not fully be covered in the social security program and they have not been covered by the Law No. 3 1992. Jamkesmas Program only able to cover poor informal sector workers. However, with the enactment of the National Health Insurance program organized by the health BPJS there is an increase in membership. The first 4 months of monitoring the implementation of national health insurance showed a sizeable increase in registration. In addition, an increasing number of utilization is dominated by those who are sick. This indicates the occurrence of adverse selection. Based on the policy aspects, their participation has been stated in Presidential Decree No. 111 in 2013, but the rules do not explicitly describe the efforts that must be made in extending coverage and maintaining the continuity of these workers to remain a participant of JKN. This study implies that the policy makers need to create a scheme as effort to ensure the sustainability of the expansion of the membership and participation of the informal sector in health BPJS ABSTRAKLatar belakang: Pekerja sektor informal atau dikenal dengan istilah pekerja bukan penerima upah masih mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Data BPS per Agustus 2012 menyebutkan bahwa 60,14% pekerja di Indonesia berstatus sebagai pekerja di sektor informal. Jumlah pekerja informal yang cukup besar merupakan potensi kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC), pihak BPJS kesehatan memperluas cakupannya mulai Januari 2014 termasuk pada pekerja ini. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepesertaan pekerja sektor informal dalam skema jaminan kesehatan pra dan pasca JKN. Metode: Kajian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Studi Kuantitatif menggunakan data sekunder berupa data kepesertaan pekerja sektor informal pada program BPJS tahun 2014 dan studi kualitatif diperoleh melalui review beberapa hasil penelitian terkait jaminan kesehatan pekerja ini dan studi literatur terkait kebijakan jaminan kesehatan. Hasil: Cakupan kepesertaan pra JKN masih rendah. Hal ini dimotivasi karena pekerja ini belum sepenuhnya ter-cover dalam program jamsostek & keberadaan mereka belum dicakup dalamUU No. 3/1992. Program jamkesmas hanya mampu mengcover pekerja sektor informal miskin. Namun, dengan berlakunya program Jaminan kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan menunjukkan peningkatan kepesertaan. Monitoring 4 bulan pertama pelaksanaan jaminan kesehatannasional menunjukkan adanya kenaikan registrasi yang cukup besar. Selain itu, peningkatan jumlah utilisasi pekerja ini didominasi oleh mereka yang sakit. Hal ini menunjukkan terjadinya adverse selection. Berdasarkan aspek kebijakan,kepesertaan mereka telah tercantum dalam Perpres No. 111 tahun 2013 namun kebijakan ini belum secara eksplisitmenerangkan upaya yang harus dilakukan dalam memperluas kepesertaan dan menjaga kesinambungan pekerja ini untuk tetap menjadi peserta BPJS. Studi ini memberikan implikasi agar pihak pengambil kebijakan jaminan kesehatan nasional perlu membuat skema dalam upaya perluasan kepesertaan dan menjamin keberlangsungan kepesertaan pekerja sektor informal dalam BPJS kesehatan.
Evaluasi Program Terpadu Pengendalian Malaria, Pelayanan Ibu Hamil dan Imunisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Get PDFBackground: To reduce child and maternal mortality, as well as mortality and morbidity of malaria, an integrated malaria control program along with antenatal care and immunization has been implemented through malaria screening and provision of LLIN to pregnant women and the provision of LLIN to children under five who received full immunization. Objective: The objective of this study is to evaluate integrated malaria control program in Hulu Sungai Selatan District and Banjarbaru City, South of Kalimantan Province by exploring input, process and output of the program. Method: The study uses evaluation formative approach using qualitative method with exploratory qualitative design. Data is collected through in-depth interviews, focus group discussion, checklist of observation and documents related to the integrated program. Data analysis was performed with the reduction and presentation of the data, visualization, conclusions, and verification that describe the input, process and output variabels relevant to integrated malaria control program. Result: The dominant challenges in the input are commodity, funds, as well as the organization of integrated programs. Implementation of the integrated program is not optimal in the form of policies, capacity building, QA, supervision, and recording and reporting. The integrated program did not achieve the intended output in terms of LLIN coverage for children under f ive as well as pregnant women ANC coverage (Trimester I and IV). Conclusion: The implementation of integrated malaria control program in general was relatively weak in terms of input, process and output. Adequate inputs and processes to strengthen the implementation of the integrated program are necessary, so it can be one of the exit strategies for malaria control in pregnant women and children under five. Latar Belakang: Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak serta angka kesakitan dan kematian akibat malaria, telah dilaksanakan program terpadu pengendalian malaria, pelayanan ibu hamil dan imunisasi melalui skrining malaria dan pemberian kelambu berinsektisida pada ibu hamil serta pemberian kelambu pada balita yang mendapat imunisasi lengkap.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengeksplorasi input, proses dan output program. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi formatif, dengan metode kualitatif dan desain penelitian kualitatif eksploratif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah serta observasi dan checklist dokumentasi. Hasil: Tantangan yang paling besar dan dominan pada input adalah komoditi, dana, serta organisasi program terpadu. Belum optimalnya pelaksanaan proses program terpadu berupa kebijakan, capacity building, QA , supervisi, serta pencatatan dan pelaporan. Tidak tercapainya output program terpadu yaitu cakupan kelambu pada balita dan cakupan kunjungan ANC ibu hamil (K1 atau K4). Kesimpulan: Program terpadu pengendalian malaria, pelayanan kesehatan ibu hamil dan imunisasi belum optimal pada komponen input, proses dan output. Adekuatnya input dan proses dapat memperkuat pelaksanaan program terpadu, sehingga dapat menjadi salah satu exit strategi pengendalian malaria pada ibu hamil dan balita