Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Pembiayaan Kesehatan dan Efektifitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kalimantan Timur
Get PDFABSTRACTBackground: Financing is one of the main factors in improving health care in general and maternal and child health services in particular. East Kalimantan area, which has an abundant source of revenue, ideally has either adequate financing on health care costs and the costs associated with health managed by other agencies. Improved health status can not be handled only by health institutions but needs to be strongly supported the role of other institutions, such as the maternal and child health services to reduce maternal mortality and child according to MDG targets. But the effectiveness of health care services in addition to financing is also determined by the commitment, cooperation and cross-sectoral health policy.Purpose: To determine the effectiveness of the financing of provincial health and maternal and child health services with indicators of maternal and child mortality rates according to the MDG targets in eastern Kalimantan.Methods: This research is descriptive using secondary data from East Kalimantan health profile and health-related financing in other institutions 2013-2013 period. Results: Health financing in the province of East Kalimantan varies widely each year, the health budget in 2013 amounted to Rp. 1.875 trillion, in 2012 amounted to Rp. 1.421 trillion, and in 2011 amounted to Rp. 148.731 billion, with per capita health budgets consecutive are Rp. 572 632, Rp. 385 130 and Rp. 47,581,888. Financing associated with other health institutions in 2013 amounted to Rp. 26 632, in 2012 amounted to Rp. 21 630 and in 2011 amounted to Rp. 11 338 per person. Maternal mortality, maternity and postpartum in 2013 as many as 113, in 2012 as many as 147, and in 2011 as many as 87. The death of infants and toddlers in 2013, 2012 and 2011 as many as 623, 648 and 971.Conclusion. The number of health financing does not determine the effectiveness of maternal and child health services, but a more important thing is the commitment and collaboration services and inter-sectoral programs that support maternal and child health services to achieve the MDGs. Keywords. Financing health, maternal and child health services. ABSTRAKLatabelakang: Pembiayaan salah satu faktor utama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara umum dan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara khusus. Kalimantan timur daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi idealnya mempunyai pembiayaan yang memadai baik biaya pada pelayanan kesehatan maupun biaya yang terkait dengan kesehatan yang dikelolah oleh instansi lain. Peningkatan derajat kesehatan tidak dapat ditangani hanya oleh institusi kesehatan tetapi sangat didukung peranan institusi lainnya, seperti dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak sesuai target MDGs. Tetapi efektifitas pelayanan kesehatan selain adanya pembiayaan juga ditentukan oleh komitmen, kerjasama lintas sektoral dan kebijakan kesehatan.Tujuan: untuk mengetahui pembiayaan kesehatan provinsi dan efektifitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan indikator angka kematian ibu dan anak menurut target MDGs di Kalimantan timur.Metode: Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa profil kesehatan Kalimantan Timur dan pembiayaan yang berkaitan dengan kesehatan di institusi lain periode 2011-2013. Hasil. Pembiayaan kesehatan di provinsi Kalimantan Timur sangat bervariasi setiap tahun, anggaran kesehatan pada tahun 2013 sebanyak Rp. 1,875 Triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 1,421 triliun dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 148,731 triliun dengan anggaran kesehatan perkapita berturut-turut Rp. 572.632, Rp. 385.130 dan Rp. 47,581,888. Pembiayaan yang terkait dengan kesehatan di institusi lainnya pada tahun 2013 sebesar Rp. 26.632, tahun 2012 sebesar Rp. 21.630 dan tahun 2011 sebesar Rp. 11.338 per orang. Kematian ibu hamil, bersalin dan nifas pada tahun 2013 sebanyak 113, tahun 2012 sebanyak 147 dan tahun 2011 sebanyak 87. Kematian bayi dan balita pada tahun 2013, 2012 dan 2011 sebanyak 623, 648 dan 971.Kesimpulan: Banyaknya pembiayaan kesehatan tidak menentukan efektifitasnya pelayanan kesehatan ibu dan anak namun yang terpenting adalah komitmen pelayanan dan kerjasama lintas program dan sektoral yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai target MDGs. Kata Kunci: Pembiayaan kesehatan, pelayanan KIA
Gambaran Kepuasan Petugas Kesehatan dan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Tahun 2014
Get PDFIntroduction: The objectives of National Health Insurance scheme (JKN) are to improve the access of community to health services and to improve the quality of health services. In order to achieve those objectives, the JKN implementation needs to be monitored regularly to gain the minimum level of patient satisfaction (80%). Method: The research goal was to identify the obstacles of JKN implementation related to satisfaction of health care workers and patient with JKN programs. The research informants were the hospital, health center, Health District office, BPJS Office and family physicians and patients. The research used a qualitative approach and using purposive sampling method. The triangulation methods used through observation ang collected primary and secondary data. Results and Discussions: The research found several constraints in the implementation of JKN related to satisfaction of health care workers and patients. Some patients in health centers were unsatisfied with the services (timely and care classes and administrative services). The patients also feel disappointed with the limitation of drugs that given only for a week consumption. The respondents also unsatisfied with the membership system for newborn babies. The number of patient satisfaction with the referral system was also low because the cost for referral transport was not covered by the JKN. The health workers also feel unsatisfied in regards of payment system they received because it was not equal with their workload. The numbers of human resources also are still lacking. Conclusions: There are patients who were unsatisfied with the services they received. The health workers were also unsatisfied with the financial payment systems. It was recommended that the BPJS needs to conduct patient satisfaction surveys regularly to improve the JKN program quality as well as providers and patients’ satisfaction. Latar Belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional secara umum dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk itu, pelaksanaan JKN perlu dipantau agar dapat tercapai tingkat kepuasan 80% terhadap BPJS dari fasilitas kesehatan. Metode: Mengidentifikasi kebijakan dan hambatan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dalam aspek kepuasan petugas kesehatan dan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh RS, BPJS, puskesmas, dinas kesehatan, Bappeda, dokter keluarga, dan pasien. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pemilihan responden dilakukan dengan teknik Purposive Sampling Rasional dan sasaran penggunaan dan pengumpulan data menggunakan triangulasi data primer, data sekunder, dan observasi. Hasil dan Diskusi: Ditemukan kendala dalam pelaksanaan JKN yang terkait dengan aspek kepuasan petugas kesehatan dan pasien peserta JKN. Masih ada pasien rawat inap di puskesmas yang kurang puas terhadap pelayanan yang mereka terima dalam hal ketepatan waktu pelayanan, hak kelas perawatan dan pelayanan administrasi di puskesmas. Selain itu, masih ada pasien yang merasa kecewa dengan batasan pemberian obat yang diberikan hanya untuk satu minggu, dan pasien merasa kurang puas dengan sistem kepesertaan bagi bayi baru lahir. Kepuasan terhadap system rujukan juga masih kurang karena pertanggungan masih belum menutupi biaya rujukan dan distribusi penempatan rumah sakit rujukan yang jauh dari tempat tinggal peserta.Bagi petugas kesehatan, masih ada petugas yang menyatakan kurang puas dengan pembagian jasa yang tidak sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat dan SDM yang jumlahnya sedikit. Kesimpulan: Masih ada peserta yang menyatakan tidak puas dengan pelayanan yang didapatkannya. Selain itu masih ada petugas kesehatan yang menyatakan belum puas dari segi finansial. Oleh karena itu, pihak BPJS bekerjasama dengan institusi pendidikan atau pengkajian yang bersifat independen perlu melakukan survei kepuasan pasien peserta JKN dan survei kepuasan petugas kesehatan secara rutin dan berkesinambungan
Analisis Perbedaan Kepuasan Pasien JKN dan Umum di RSUD Bantaeng Tahun 2015
Get PDFBackground: The national health (JKN) road map expected that in 2019 all health facilities including hospitals will meet the high quality standards and patient satisfaction. By developing and monitoring the patient satisfaction, in 2019 it is expected 85% of participants of JKN will satisfied with the quality of health services without any discrimination between patients. Research Purposes: This study aimed to analyze the differences level of patient satisfaction between JKN and General patients (non JKN patients) based on their perception about the quality of care they already received in Hospitals District Bantaeng in 2015. Methods: This research was a quantitative research with survey methods. Total respondents were 100 inpatients (JKN= 65 people and General = 35). The questionnaire was a modification from the hospital consumer assessment of healthcare providers and system (HCAHPS) questionnaire. The normality test and Mann-Whitney Test used to analyze the differences between patient satisfactions. Results and discussion: The study found there were no significant differences between patient satisfaction among general and JKN patients in all dimensions (communication between doctor, nurse communication, hospital environment, responsiveness, pain management, medication and discharge communication information). The whole dimension of patient satisfaction already meet the standard that is> 85%, except the environmental dimension of the hospital (71%). Conclusions and suggestions: The quality of services provided for JKN Patient has met the standard, without discrimination between JKN and general/non JKN patient. Recommendations to the hospital management are to improve the cleanliness, comfort and condition of hospital environment to increase the patient satisfaction level. Latar Belakang: Dalam road map jaminan kesehatan nasional (JKN) diharapkan pada tahun 2019 seluruh fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit akan memenuhi standar yang berlaku agar kepuasan peserta terpenuhi. Dengan mengembangkan sistem dan pemantauan kepuasan peserta, pada tahun 2019 diharapkan 85% peserta puas terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa ada diskriminasi antara jenis kepesertaan pasien baik itu pasien JKN ataupun pasien Umum. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perbedaan kepuasan pasien JKN dan Umum terhadap kualitas pelayanan yang diterima di RSUD Bantaeng tahun 2015. Metode: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Total responden sebanyak 100 pasien rawat inap (pasien JKN=65 orang dan Umum=35 orang). Kuesioner penelitian merupakan modifikasi dari hospital consumer assessment of healthcare provider and system (HCAHPS). Uji normalitas dan Mann-Whitney Test digunakan untuk melihat perbedaan kepuasan antara pasien JKN dan Umum. Hasil dan Diskusi: Berdasarkan hasil penelitian ditemukan tidak ada perbedaan signifikan antara kepuasan pasien JKN dan umum dari semua dimensi yakni komunikasi dokter, komunikasi perawat, lingkungan rumah sakit, daya tanggap, manajemen nyeri, komunikasi obat dan discharge information. Seluruh dimensi kepuasan pasien telah berada di atas standar yakni >85% kecuali untuk dimensi kepuasan terhadap lingkungan rumah sakit baru sekitar 71% pasien yang puas. Kesimpulan dan Saran: Kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien JKN telah masuk kategori baik dimana tidak ditemukan adanya perbedaan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien umum dan JKN. Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk lebih meningkatkan kebersihan, kenyamanan dan kondisi bangunan lingkungan rumah sakit agar tingkat kepuasan pasien di RSUD Bantaeng dapat lebih meningkat
Audit Mutu Layanan Rujukan Primer Guna Mengurangi Jumlah Rujukan ke Layanan Sekunder. Studi Kasus pada Provinsi DKI Jakarta
Get PDFABSTRACTBackground: Cost control care was sensitive issue in Universal Health Coverage (UHC) era. Some assume it could be achieved by reduce the quality given or service fee for functional staff. However, optimizing primary care services to avoid hospitalization could be another form of cost controlled careMethod: Retrospective audit was performed to 1025 medical record from 15 primary health office in DKI Jakarta Province. Sample was patient referred to hospital from Januari 1st until June 30th 2015. W e monitored percentage of complete documentation, accuracy and quality of referred patient specifically for four diagnosis which Diabetes Melitus, Severe Pre Eclamcia, Hypertension and Dengue Fever. Selection of those diagnose was made based on high patient referred with low quality (60,2%). Result of audit was use to made effective refferal system guidance that contained referral manual for four case and revision of referral form.Result: Patient referred were 0-87 year old. Majorly range from 60-70 year old (25,9%), 43,2% were men and 56,8% were woman, and most of them 54,5% used universal health coverage BPJS PBI. Medical record audit showed there is only 69,5% (SD ± 13.26) patient deserved to be referred to hospital from primary health office. After implementation the re-audit result showed significant improvement of referral quality, from 69,5% become 83,4% (SD ± 13.67, P<0.05), including its complete documentation, accuracy, and quality of the referral system.Conclutsion: The innovation for improving quality of referral system need support from various stakeholder. Referral form changes need approval from BPJS because its function not merely for administation, it is a way to communicate between primary doctors and specialist in hospital. Some component was missing in referral form today. Referral guidance revision from Ikatan Dokter Indonesia also needed for 155 cases in primary health office. Cost controlled care in universal health coverage could be achieved by optimizing the function of doctor in primary health office. Keyword: Referral and conultation, gate keeper, quality assurance ABSTRAKLatar Belakang: Kendali biaya merupakan suatu hal yang sensitif di era Jaminan Kesehatan Nasional saat ini, banyak yang beranggapan bahwa kendali biaya berarti menurunkan mutu pelayanan atau jasa medis untuk staf fungsional. Padahal salah satu bentuk dari kendali biaya adalah optimalisasi peran dokter primer dengan menurunkan angka rujukan yang tidak perlu dari puskesmas.Metode: Audit dilakukan secara restrospektif, kami mengambil sampel sebanyak 1025 rekam medis pasien yang di rujuk dari 15 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta selama periode Januari hingga Juni 2014. Audit rekam medis dilakukan untuk melihat aspek kelengkapan, ketepatan, serta mutu rujukan terutama pada empat kasus khusus yakni Diabetes Melitus, Pre Eklamsia, Hipertensi dan Demam Dengue. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada tingginya angka rujukan disertai dengan rendahnya kualitas rujukan pada empat kasus tersebut (60,2%). Hasil audit kemudian dijadikan acuan guna penyusunan sistem rujukan efektif yang terdiri dari manual rujukan, perbaikan form rujukan serta pedoman rujukan primer pada empat kasus.Hasil: Pasien yang dirujuk berusia antara 0 hingga 87 tahun (mean ± SD, 46.78 ± 19.15) dengan rentang usia terbesar adalah 60 hingga 70 tahun sebanyak 25,9%, laki-laki 43,2% dan perempuan 56,8%, dengan jaminan kesehatan terbanyak merupakan pengguna kartu BPJS PBI sebanyak 54,5%. Hasil audit menunjukkan bahwa hanya terdapat 69.5% (SD ± 13.26) kasus rujukan yang berkualitas dari 15 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Pasca adanya implementasi, hasil re-audit menunjukkan peningkatan signifikan kualitas rujukan menjadi 83.4% (SD ± 13.67, P<0.05), baik dari segi kelengkapan, ketepatannya maupun mutunya.Kesimpulan: Inovasi untuk meningkatkan kualitas sistem rujukan memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder. Penggantian form rujukan memerlukan persetujuan dari BPJS karena fungsinya tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara dokter umum dengan spesialis di rumah sakit. Saat ini beberapa komponen dalam form masih kurang lengkap. Perbaikan pedoman rujukan bagi 155 kasus yang dapat ditangani di puskesmas perlu disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dengan berbagai perbaikan tersebut, kendali biaya di era jaminan kesehatan saat ini dapat tercapai dengan mengoptimalkan fungsi dokter di layanan primer. Kata Kunci: Rujukan dan Konsultasi, Gate keeper, Jaminan Kualitas
Faktor yang Berhubungan dengan Implementasi Keselamatan Pasien Di RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2015
Get PDFABSTRACTBackgroud: The incidence of nosocomical in Ajjappannge Soppeng hospital still high ie 2.4 %. Mortality rate of patient still high (1.2%), caused by 0.6% of drug administration error and the lack of use of protecequipment ADP. This indicates that the implementation of patient safety in RSUD Ajjappannge Soppeng.Objective: This study aims to determine factors related to the implementation of patients safety at RSUD Ajjappannge in 2015.Methods: This research is an observational with cross- sectional approach and using univariate and bivariate analysis with chi-square test ±=0.05. The population of the study was all inpatient nurses in Ajjappannge Soppeng Hospital. Sampling technique using exhaustive sampling where all the population being sampled by 137 nurses.Result: The result indicate that the implementation of patient safety include in good category (54,7%). The result also indicate that there is a relationship between leadership (p=0.015), communication (p=0.004) and supervision (p=0,000) with the implementation of patient safety by nurses. Meanwhile teamwork ( p=1) and safety culture variables have not significant relationship with the implementation of patient safety by nurses.Conclusions: The recommendations are hospital management should disseminate patient safety programs and hold a patient safety training to all hospital staffs. Keywords: Implementation of Patient Safety, Leadership, and Supervision ABSTRAKLatar belakang: Angka kejadian infeksi nosokomial di RSUD Ajjappannge Soppeng, masih tinggi yaitu sebesar 2,4%. Begitupula angka kematian pasien yaitu sebesar 1,2% yang disebabkan oleh 0,6% adanya kesalahan pemberian obat dan kurangnya penggunaan alat pelindung diri APD). Hal ini menunjukkan masih rendahnya implementasi keselamatan pasien di RSUD Ajjappannge Soppeng.Tujuan: Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan implementasi keselamatan pasien di instalasi rawat inap RSUD Ajjapangge Soppeng tahun 2015.Metode: Jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional study. Populasi yaitu seluruh perawat pelaksana di unit rawat inap RSUD Ajjappannge Soppeng berjumlah 137 perawat. Pengambilan sampel dengan teknik exhaustive sampling dengan besar sampel 137 perawat. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan bivariat, dengan uji chi square dengan ±=0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keselamatan pasien termasuk dalam kategori baik (54,7%).Hasil: Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan kepemimpinan (p=0,015), komunikasi (p=0,004) dan supervisi (p=0,000) dengan implementasi keselamatan pasien oleh perawat pelaksana. Untuk variabel kerjasama tim (p=1) dan budaya keselamatan (p=0,905) tidak memiliki hubungan dengan implementasi keselamatan pasien oleh perawat pelaksana. Kesimpulan: Peneliti menyarankan kepada pihak manajemen rumah sakit untuk mensosialisasikan program keselamatan pasien dan mengadakan pelatihan patient safety kepada seluruh staf rumah sakit.Kata kunci: Implementasi keselamatan pasien, Kepemimpinan, dan Supervis
Analisis Efisiensi Teknis Dana Kapitasi Puskesmas di Kabupaten Sleman Menggunakan Data Envelopment Analysis
Get PDFABSTRACTBackground. Presidential Decree No. 12/2013 states that BPJS Health in carrying out health insurance, using a capitation financing system in health care first level (primary). According to Minister Regulation No.19 / 2014, that the allocation of capitation funds used for the payment of health care services for health workers and non-health workers who perform services on health care first level. While the operational services allocated for drugs, medical devices, and medical consumable material and other health care operations. Necessary to study the use of the funds in question so that the operational and health services can run effectively, efficiently in order to determine the appropriate policies by local government and center.Methods. This type of study is a mixed analytic methods. In the quantitative data analysis method Data Envelopment Analysis (DEA) and qualitative data to explain the quantitative data. The study population includes all government-owned health centers in Sleman (25 health centers. This study will look at the efficiency of technical management puskesmas capitation funds for the implementation of individual health efforts in Sleman district PHC in 2014.Results. Based on the analysis with DEA method, only 3 of the 25 health centers health centers (12%) which has been technically cost efficiency and 13 health centers (52%) were technically efficient system. Tobit regression analysis shows that there are four variables that significantly, variable utilization figure (positive direction), reference number (positive direction), the ratio of non-medical personnel (negative direction), and capitation funds (negative direction).Conclusion and Suggestions. In general, health centers in Sleman yet technically efficient in the management of capitation funds. Policy-oriented technical efficiency costs will affect the value of the technical efficiency of the system. Expected DHO monitoring, evaluation and improvement of the efficiency of the management of Puskesmas capitation funds intensively and comprehensively on the quality of the performance of health centers as an indicator.Keywords. Capitation Funding, Primary Health Care, Technical Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA).ABSTRAKLatar Belakang. Perpres No. 12/2013 menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan, menggunakan sistem pembiayaan kapitasi di faskes tingkat pertama (primer). Menurut Permenkes No.19/2014, bahwa alokasi dana kapitasi dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP (60%). Sedangkan layanan operasional dialokasikan untuk obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. Diperlukan kajian penggunaan dana yang dimaksud sehingga operasional dan layanan kesehatan dapat berjalan efektif, efisien guna menentukan kebijakan yang tepat oleh pemdah dan pusat.Metode. Jenis Penelitian ini merupakan analitik dengan pendekatan mixed methods. Pada data kuantitatif menggunakan metode analisis Data Envelopment Analysis (DEA) dan data kualitatif menjelaskan data kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh puskesmas milik pemerintah di Kabupaten Sleman (25 puskesmas). Penelitian ini akan melihat efisiensi secara teknis pengelolaan dana kapitasi puskesmas terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan di puskesmas Kabupaten Sleman tahun 2014.Hasil. Berdasarkan hasil analisis dengan metode DEA, dari 25 puskesmas hanya 3 puskesmas (12%) yang telah efisiensi secara teknis biaya dan 13 puskesmas (52%) yang efisien secara teknis sistem. Hasil analisis regresi tobit menunjukkan terdapat 4 variabel yang berpengaruh secara signifikan, yaitu variabel angka utilisasi (arah positif), angka rujukan (arah positif), rasio tenaga non kesehatan(arah negatif), dan dana kapitasi (arah negatif).Kesimpulan dan Saran. Secara umum puskesmas di Kabupaten Sleman belum efisien secara teknis dalam pengelolaan dana kapitasi. Kebijakan yang berorientasi kepada efisiensi teknis biaya akan berpengaruh terhadap nilai efisiensi teknis sistem. Diharapkan Dinkes melakukan monitoring, evaluasi serta peningkatan efisiensi pengelolaan dana kapitasi puskesmas secara intensif dan komprehensif terhadap mutu kinerja puskesmas sebagai indikatornya.Kata Kunci. Dana Kapitasi, Puskesmas, Efisiensi Teknis, Data Envelopment Analysis (DEA)
Gambaran Pelaksanaan Program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Era JKN Daerah Perbatasan di Puskesmas Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara
Get PDFABSTRACTBackground: The fifth goal of Millennium Development Goals (MDGs) is reducing maternal mortality (AKI) by 75% in 2015. To overcome this problem, the Government of Indonesia through the Ministry of Health has issued a policy approach to health care maternal and newborn quality to the public through the Making Pregnancy Safer (MPS) with one of the key mes- sages that every birth attended by skilled health personnel. Whereas in East Nusa Tenggara Province, launched a pro- gram of Maternal and Child Health Revolution through East Nusa Tenggara Governor Regulation No. 42 in 2009. Based on the profile of department of health of North Central Timor in 2013 and the scope of SPM in 2014, total births assisted by health workers in 2013 were 4.805 or 79,5%. It declined com- pared with 2012 (91,5%). The scope of births by health work- ers in 2014 (semester I) was 36, 10% of the targeted 87% (Scope of SPM of TTU Department of Health 2014). Since January 1, 2014 the Government of Indonesia launched a Uni- versal Health Coverage for all Indonesian people.Purpose: This study aims to evaluate the Governor Decree No. 42 Year 2009 About KIA Revolution and Presidential De- cree No. 12 Year 2013 About the Health Security.Method: This study was an explorative study with qualitative approach and case study design to discover factors influenc- ing the scope of births by health workers in the era of National Health Insurance. The types of collected data included primary data from in-depth interviews and FGD (Focus Group Discus- sion) using interview guides and secondary data from docu- ment study and observation. Data was analyzed qualitatively using open codeResult: Factors influencing the scope of births by health workers in TTU Regency included (1) suboptimal communica- tion developed by BPJS and local Department of Health which only involved particular groups. This made the community/policy implementers at public health center level to not fully under- stand the implementation of JKN. This causes policy imple- menters weren’t consistent with the policies, e.g. midwives still performed actions outside of their authority without the assistance of doctors and existence of fee exceeding the provisions. 2) Resources, in addition, human resources factor is lacking where midwives there are only 4 people in health centers and from 9 villages 1 village not have a midwife. Ponu health center infrastructure is still lacking among them were old enough health center building, delivery equipment just only 2 sets but not complete, do not have an incubator, suction and oxygen and an ambulance was old quite.Conclusion: Implementation of the delivery program of the National Health Insurance era in the border area is very wor- rying. Lack of socialization and lack of facilities such as build- ings, equipment delivery, medicines and medical supplies and human resources lead to health delivery services in the bor- der area is very bad Keywords: Childbirth, Health Worker, Facility, Infrastructure, communication, JKN ABSTRAKLatar Belakang: Tujuan ke lima Milenium Development Goal’s (MDGs) adalah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 75% pada tahun 2015. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan pendekatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas kepada masyarakat melalui Making Pregnancy Safer (MPS) dengan salah satu pesan kuncinya yaitu setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil. Propinsi Nusa Tenggara Timur mencanangkan Revolusi KIA melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 42/2009. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Timor Tengah Utara Tahun 2013, Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 sebanyak 4.805 atau 79,5%, Pencapaian ini menurun dibanding dengan keadaan tahun 2012 (91,5%). Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2014 (semester I) 36, 10% dari target 87% (Cakupan SPMDinkes TTU 2014). Sejak tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Indonesia mencanangkan Universal Health Coverage/jaminan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Indonesia.Tujuan: penelitian ini bertujuan mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 42/2009 Tentang Revolusi KIA dan Perpres No. 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan .Metode: Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan rancangan case study, dengan berusaha mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi cakup- an persalinan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) menggunakan panduan wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan telaah dokumen. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan open code.Hasil: Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di di daerah perbatasan Kabupaten TTU di antaranya 1) Komunikasi yang dibangun baik oleh BPJS dan dinas kesehatan setempat sangat kurang dan hanya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mengakibatkan masyarakat/ pelaksana kebijakan di tingkat puskesmas belum memahami tentang pelaksanaan JKN sehing- ga pelaksana kebijakan belum konsisten dalam pemberian pelayanan misalnya bidan masih melakukan tindakan di luar kewenangannya tanpa didampingi dokter, dan adanya iur biaya yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. 2) Selain itu faktor sumber daya seperti SDM kesehatan masih sangat ku- rang dimana untuk tenaga bidan hanya terdapat 4 orang di puskesmas induk dan dari 9 desa/keluraha, satu desa belum memiliki bidan desa. Sarana prasarana/fasiltas pada Puskes- mas Ponu masih sangat kurang di antaranya gedung puskes- mas terlihat sdh cukup tua, peralatan persalinan hanya terdapat dua set namun tidak lengkap, belum memiliki incubator, suction dan oksigen dan mobil ambulans untuk rujukan buatan tahun 2003 dan tidak layak pakai.Kesimpulan: Pelaksanaan program persalinan era JKN pada daerah perbatasan sangat memprihatikan. Kurangnya sosiali- sasi dan kurangnya fasilitas seperti gedung, peralatan persalin- an, obat dan perbekalan kesehatan serta SDM kesehatan mengakibatkan pelayanan persalinan pada daerah perbatasan sangat buruk. Kata kunci: Persalinan, Tenaga Kesehatan, Sarana Prasarana, Komunikasi, JK
Analisis Unit Penanganan Keluhan terhadap Keberhasilan Program JKN di Puskesmas Banjarbaru Tahun 2015
Get PDFBackground: Public health center (Puskesmas) aims to provide health services for the society overall. Efforts are being made to achieve the health service overall is with the implementation of the program JKN. Problems encountered in the implementation of JKN by BPJS health is not optimal socialization. This research aims to analyze and provide solutions in solving problems of public complaints against the implementation of JKN in Puskesmas of Banjarbaru. Methods: The study design used qualitative approach with descriptive design. The research subject is the people who have an important role in the supply unit handling complaints against the implementation of the program JKN Banjarbaru, its the Head of Puskesmas Banjarbaru, doctors, midwives, and health promotion staff at the health center Banjarbaru, and one patient at the health center. Results: Patients still have difficulties in complaints related health services provided by health centers Banjarbaru. Patients can only file a complaint in one direction through the suggestion box. Conclusion: Complaint handling should be done quickly and accurately. It also requires two-way communication in determining the solution of health care problems. Therefore we need a unit for handling complaints against the implementation of the program at the health center JKN Banjarbaru. Complaints handling unit is expected to be the link between health care providers with users of health care services. It is instrumental in improving the quality of health care provided Banjarbaru health center. Latar belakang: Puskesmas bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan untuk mencapai pelayanan kesehatan secara menyeluruh adalah dengan pelaksanaan program JKN. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan JKN oleh BPJS Kesehatan adalah sosialisasi yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi pemecahan permasalahan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan JKN di Puskesmas Banjarbaru. Metode: Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian adalah orang-orang yang memiliki peranan penting dalam penyediaan unit penanganan keluhan terhadap pelaksanaan program JKN di Puskesmas Banjarbaru, yaitu Kepala Puskesmas Banjarbaru, dokter, bidan, dan staff promosi kesehatan di Puskesmas Banjarbaru, serta salah seorang pasien di Puskesmas Banjarbaru. Hasil: Diketahui pasien masih kesulitan dalam menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Banjarbaru. Pasien hanya bisa menyampaikan keluhan secara satu arah melalui kotak saran. Kesimpulan: Penanganan keluhan seharusnya dilakukan dengan cepat dan akurat. Selain itu juga memerlukan komunikasi dua arah dalam penentuan solusi masalah pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan unit penanganan keluhan terhadap pelaksanaan program JKN di Puskesmas Banjarbaru. Unit penanganan keluhan ini diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pengguna jasa pelayanan kesehatan. Hal ini berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Banjarbaru
Sekilas Gambaran Pelaksanaan JKN
Get PDFSelamat berjumpa kembali.Edisi Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada bulan September ini berfokuspada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang telah berlang- sung sejak 2014. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membayar fasilitas kesehatan (dokter praktik, klinik, rumah sakit) secara prospektif sehingga hal ini mengubah sistem kesehatan Indonesia secara me- nyeluruh. Dalam system seperti ini, kendali biaya dan sumber daya lain sangat diperlukan. Bahasan mengenai JKN merupakan topik-topik utama dalam berbagai kongres, symposium mau pun seminar di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini mengingat pentingnya memastikan keberlangsungan sistem JKN yang efektif dan efisien untuk melindungi masyakarat dari biaya kesehatan yang tinggi dan memastikan akses ke pelayanan kesehatan yang bermutu.Oleh karena itu, bahasan mengenai pelaksana- an JKN tidak pernah ada habis-habisnya. Tinjauan dapat dilakukan dari berbagai sudut, misalnya pem- biayaannya, keanggotaannya, kesiapan fasilitas, kerjasama dengan pihak swasta, dan sebagainya. Telah banyak pula penelitian dilakukan untuk meng- evaluasi sampai sejauh mana pelaksanaan JKN di berbagai daerah, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatannya.Artikel-artikel kali ini akan sejalan dengan se- mangat untuk membangun system JKN yang lebih kuat, transparan dan akuntabel. Topik bahasan meli- puti misalnya berbagai temuan dari hasil kajian litera- ture sampai sejauh ini tentang JKN, pelaksanaa JKN di daerah, pola pemanfaatan JKN untuk kelompok peserta mandiri, pengelolaan dan pemanfaatan danakapitasi, dan analisis efisiensi teknis dari dana kapitasi.Walau pun ini hanya merupakan sebagian kecil dari gambaran pelaksanaan JKN di Indonesia, namun artikel-artikel ini akan membuka wawasan dan pe- mahaman kita secara lebih mendalam pada topik- topik yang diangkat. Utamanya, artikel-artikel ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dirasakan dan memberikan saran-saran perbaikan ke depan. Namun tentu saja perbaikan tidak otoma- tis akan terjadi tanpa ada pergerakan yang berarti dari arah komunitas kebijakan dan para pelaksana- nya.Hal ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua, para peneliti kebijakan, bahwa penelitian yang kita lakukan hendaknya tidak sekedar dilaku- kan demi menghasilkan sebuah publikasi. Publikasi merupakan hal yang positif karena ini membuka ke- sempatan bagi kalangan yang lebih luas untuk ter- papar dengan informasi dan temuan-temuan peneli- tian kita. Namun, untuk sungguh-sungguh memper- kuat system JKN sesuai dengan yang kita harapkan, rekomendasi penelitian kita hendaknya ditindaklan- juti hingga menjadi perubahan pelaksanaan kebijak- an atau bahkan perubahan kebijakan.Ini merupakaan pe-er besar bagi kita semua, dan bukan merupakan pe-er yang mudah. Namun, justru karena itulah kita hendaknya termotivasi untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang ap- plicable dan mampu menggerakkan tindak lanjut dari target audience kita.Selamat membacaShita Dewi - Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehata
Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pencapaian Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional se Provinsi Bengkulu
Get PDFABSTRACTIntroduction: The National Health Insurance began in 2014 gradually toward Universal Health Coverage. The purpose of the National Health Insurance in general is easier for people to access health services and obtain quality health services. Health providers are limited, extensive spread of population and limited access, leading to less supply (provision of services) by the government and other parties, so it would appear inequality and financing of health care.Purpose: to know the availability of health care facilities as well as efforts to achieve compliance with Univarsal Coverange Health in Bengkulu Province.Metoe Research: Research using design analysis method formative To assess the implementation of policies. Descriptive study is observational, presents an overview and focus on solving the actual problem. The unit analyzes the data collection was health facilities using quantitative and qualitative approaches.Results And Discussion: The first-level health facilities(FKTP) as much as 272 units, 590 units needs. Puskesmas capitation average Rp. 4847, -. All hospitals are already working with BPJS and needs a bed in 1769, the highest available FKTP 1329. Utilization of Physician Practice. Government encourages open pratama clinics and doctors as well as provide opportunities practice at the PPDS.Conclusion: The first-level health facilities are lacking. Doctors and dentists in the health centers are still less impact on the small capitation funds received. Local Government clinics and physician practices to encourage and develop the health center. Shortage of specialist doctors by maximizing all participants Medical Education Program Specialist of the Bengkulu Province can return by providing specialist medical support equipment and incentives.Keywords: Equity Services, Access Services, Equity Health Care Financing.ABSTRAKLatar belakang: Jaminan Kesehatan Nasional dimulai pada Tahun 2014 secara bertahap menuju Universal Health Coverage. Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pemberi pelayanan kesehatan yang terbatas, penyebaran penduduk yang luas dan akses yang terbatas, menyebabkan kurang supply (penyediaan layanan) oleh pemerintah dan pihak lain, sehingga akan muncul ketidakmerataan pelayanan dan pembiayaan kesehatan.Tujuan: mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya pemenuhan untuk mencapai Univarsal Health Coverange di Provinsi Bengkulu.Metode: penelitian menggunakan rancangan metode analisisformatif Untuk menilai pelaksanaan kebijakan. Jenis penelitian deskriptif yang bersifat observasional, menyajikan Gambaran dan memusatkan pada pemecahan masalah aktual. Unit analisis fasilitas kesehatan. Pengumpulan data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.Hasil: Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebanyak 272 unit, kebutuhan 590 unit. Kapitasi Puskesmas rerata Rp. 4.847,-. Semua rumah sakit sudah bekerja sama dengan BPJS dan kebutuhan tempat tidur 1769, tersedia 1329. Pemanfaatan FKTP tertinggi Dokter Praktek. Pemerintah mendorong buka klinik pratama dan prakter dokter serta memberi kesempatan Pendidikan Dokter Spesialis.Kesimpulan: Fasilitas kesehatan tingkat pertama masih kurang. Dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas masih kurang berdampak kepada kecil dana kapitasi yang diterima. Pemerintah Daerah mendorong klinik dan dokter praktek dan mengembangkan Puskesmas Perawatan. Kekurangan dokter spesialis dengan memaksimalkan semua peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Provinsi Bengkulu dapat kembali dengan menyediakan peralatan penunjang medis spesialistik dan insentif .Kata Kunci : Pemerataan Pelayanan, Akses Pelayanan, Pemerataan Pembiayaan Kesehatan