Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Faktor yang Mempengaruhi Rekrutmen Dokter di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2016
Get PDFABSTRACTBackground: One of the health human resource management functions is to perform recruitments. Recruitment is a practice or activity undertaken by an organization with the primary purposes of identifying and attracting potential workers. Based on the profile data of Public Health Office of Buol by 2015 and 2016 were still lacking of physicians. This suggested that recruitment process conducted by Public Health Office of Buol was ineffective because it didn’t meet the standard of supply. This study aims to determine procedures of physician’s recruitment at Public Health Office of Buol and identify factors affecting the willingness of physicians to be placed at Primary Health Care of Buol. Method: This is descriptive study with qualitative approach. Informants collected were 11 respondents (N=11) consisting of Officers of Public Health Office, Regional Employment Institution, Non-Permanent Physicians working in the District of Buol. Finding: The number of Primary Care Physicians has not met yet the standard of the need and the distribution is not widespread. Factors affecting the willingness of physicians to work in Buol are compensation which is accordance with the standard of salary for the very remote areas and the reward, career path in which physicians have the chance of being civil servants as well as further promotion of education. Inhibiting factors including working condition, workload and environmental factors such as quiet and remote area. Conclusion: Recruitment of physicians of Primary Health Care conducted by Public Health Office of Buol was ineffective yet and need improvement efforts regarding recruitment process and improves factors supporting the willingness of physicians to work in the District of Buol. Keywords: recruitment, physician, supporting, inhibit. ABSTRAKLatar Belakang: Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia kesehatan adalah melaksanakan rekrutmen. Jumlah dokter di Kabupaten Buol masih kurang. Pada tahun 2015, jumlah dokter di Kabupaten Buol adalah sebanyak 15 dokter dengan rincian 9 dokter umum dan 6 dokter gigi, sedangkan standarnya adalah 26 dokter dengan rincian 15 dokter umum dan 11 dokter gigi. Oleh karena itu, ada kekurangan sebanyak 11 dokter dengan rincian 6 dokter umum dan 5 dokter gigi. Pada tahun 2016, jumlah dokter di Kabupaten Buol adalah sebanyak 8 dokter dengan rincian 3 dokter umum dan 5 dokter gigi, sedangkan standarnya adalah 26 dokter dengan rincian 15 dokter umum dan 11 dokter gigi. Oleh karena itu, ada kekurangan sebanyak 18 dokter dengan rincian 12 dokter umum dan 6 dokter gigi. Jumlah dokter di Kabupaten Buol pada tahun 2016 justru semakin berkurang dan semakin jauh dari kebutuhan standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang dilaksanakan tidak efektif karena belum mampu memenuhi jumlah standar kebutuhan. Tujuan: Untuk mengetahui prosedur rekrutmen dokter di Dinas Kesehatan Kabupaten Buol dan mengidentifikasi faktor yang menghambat rekrutmen dokter di Dinas Kesehatan Kabupaten Buol. MetodePenelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan penekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Kesehatan dan Dokter yang bekerja di Kabupaten Buol. Kesimpulan: Permasalahan yang terjadi dalam rekrutmen dokter di Kabupaten Buol adalah kurangnya jumlah pelamar. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya minat dan kesediaan dokter untuk bekerja di Kabupaten Buol. Faktor yang mendukung kesediaan dokter untuk bekerja di Kabupaten Buol adalah kompensasi yang sudah sesuai dengan standar gaji untuk wilayah terpencil dan penghargaan serta jenjang karir dimana dokter masih memiliki peluang untuk menjadi PNS dan mendapatkan promosi pendidikan lebih lanjut. Faktor yang menghambat kesediaan dokter untuk bekerja di Kabupaten Buol adalah kondisi kerja yang dinilai sangat berat karena kurangnya jumlah dokter pada Puskesmas rawat inap dan Puskesmas non rawat inap di Kabupaten Buol serta faktor lingkungan yang lebih luas yang dirasa sepi dan terpencil dan menjadi hambatan bagi sebagian dokter. Kata kunci : rekrutmen, seleksi, dokte
Pengelolaan Sisa Lebih Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia)
Get PDFABSTRACTBackground: During the two years of implementation of the National Health Insurance (JKN), many national and district regulations have been published and revised. However, there is no clear regulation in the management of unutilized capitation fund. The high actual capitation in line with the low utilization ratio, which means it could potentially lead unutilized capitation. Financial management in the district that has not been integrated with unutilized capitation become a challenge for the Puskesmas to accommodate the operational requirements of service.Objective: To analyze the potential and the management of unutilized capitation of JKN program at the Puskesmas and its determinant factorsMethod: This is a case study using cross sectional design and implementation research approach. A total of 492 samples in 13 regionals and 26 districts were selected using multistage random sampling. Primary data were collected through series of interviews and FGDs using a standardized questionnaire. Variables that become secondary data (2014-2015) were collected from Puskesmas and BPJS Kesehatan database. Qualitative data were analyzed using thematic approach and quantitative data were analyzed descriptively and analytically using test for comparison and correlation.Result: Allocation in the utilization of capitation funds, distribution of membership, geographical aspects, service time, the ratio of doctors to the participants, contact rate, total revenue from the Puskesmas have correlation to the unutilized capitation and performance indicators. Planning, budgeting, and disbursement of unutilized capitation follow the budget mechanism of APBD, either early budget document or the mid-year budget document; so it can not be used directly by Puskesmas without submission, reconciliation, and the budget approval from the district government. Nevertheless, the majority of Puskesmas do not manage unutilized capitation because there are no local regulations and technical guidelines for managing unutilized capitation fund.Conclusion: Intervention should consider the variables that had a significant correlation value, both on unutilized capitation and performance indicators. It is necessary to evaluate the fund channeling; and also the strengthening of the regulation should also be followed by optimizing the role BPJS Kesehatan, Health Office, and other stakeholders to support the implementation of the concept of strategic purchasing. Keywords: unutilized fund, capitation, JKN ABSTRAKLatar Belakang: Selama dua tahun penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), banyak regulasi nasional dan daerah yang telah diterbitkan dan direvisi. Walaupun demikian, belum ada kejelasan regulasi dalam pengelolaan sisa lebih kapitasi. Tingginya kapitasi aktual sejalan dengan rendahnya rasio utilisasi yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sisa lebih kapitasi. Belum terintegrasinya pengelolaan keuangan daerah dan sisa lebih dana kapitasi menjadi tantangan Puskesmas untuk mengakomodir kebutuhan operasional pelayanan.Tujuan: Menganalisis potensi dan pengelolaan sisa lebih kapitasi JKN di Puskesmas beserta faktor-faktor determinannya.Metode: Studi kasus dengan rancang bangun cross sectional ini menggunakan pendekatan riset implementasi. Sejumlah 492 sampel dari 13 regional dan 26 kabupaten/ kota ditentukan secara multistage random sampling. Data primer dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dan FGD menggunakan kuesioner terstandar. Variabel yang menjadi data sekunder (2014-2015) dikumpulkan dari Puskesmas dan BPJS Kesehatan. Data kualitatif dianalisis dengan pendekatan tematik, sementara data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dan analitik menggunakan uji komparasi dan uji korelasi.Hasil: Alokasi pemanfaatan dana kapitasi, distribusi kepesertaan, aspek geografis, waktu pelayanan, rasio dokter terhadap peserta, angka kontak, total penerimaan Puskesmas berkorelasi terhadap sisa lebih dana kapitasi dan capaian indikator komitmen pelayanan. Perencanaan, penganggaran, dan pencairan sisa lebih dana kapitasi mengikuti mekanisme APBD baik induk maupun perubahan; sehingga tidak dapat digunakan secara langsung oleh Puskesmas tanpa pengajuan, rekonsiliasi, dan pengesahan dokumen anggaran dari Pemda. Walaupun demikian, sebagian besar Puskesmas belum mengelola sisa lebih dana kapitasi karena tidak ada Peraturan Daerah dan pedoman teknis pelaksanaan.Kesimpulan: Intervensi dapat mempertimbangkan variabel yang memiliki nilai korelasi signifikan, baik terhadap sisa lebih dana kapitasi dan capaian komitmen pelayanan. Selain perlu adanya evaluasi fund channeling; penguatan regulasi sebaiknya juga diikuti dengan optimalisasi peran BPJS Kesehatan, Dinkes, dan stakeholder lainnya untuk mendukung penerapan strategic purchasing. Kata Kunci: sisa lebih, kapitasi, JK
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rawat Inap Ulang Pasien Skizofrenia pada Era Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pemda DIY
Get PDFABSTRACTBackground: The implementation of National Health Insurance (JKN) applies a quality and cost control system services aimed at improving the efficacy and effectivity of health insurance with managed care principle. Readmission is used as an indicator for effectivity and technical competence of a hospital. The increasing cases of readmission, specifically in schizophrenia patients, leads to an increase in health care costs in the hospital. The aim of this study is to know the determinant factors of readmission of schizophrenia patients.Methods: This study was a non-experimental research using a case control study plan. The study was conducted in Grhasia Mental Hospital. The samples were 53 groups of readmission and 53 group of non-readmission. The respondents were the schizophrenia patients and their caregivers. The data collecting used questionnaire and in-depth interview.Result: Bivariate analysis showed the incidence of readmission of schizophrenia patients to some risk factors as follows: (1) Marriage OR 2.822; CI95% 1.082 – 7.630; p-value 0.018; (2) Work OR 2.709; CI95% 1.063 – 7.106; p-value 0.021; (3) Medication Adherence OR 14.692; CI95% 5.245 – 42.221; p-value <0.001; (4) Caregiver Level of Knowledge OR 8.571; CI95% 2.213 – 47.927; p-value 0.0003. Multivariate analysis showed that risk factors affecting incidence of readmission of schizophrenic patients are medication adherence (OR13.556, CI95% 5.037 - 36.480; p-value <0.001) and caregiver level of knowledge (OR 7.175; CI95% 1.628 – 31.605; p-value 0.009).Conclusion: Determinant factors of the readmission of schizophrenia patients are the lack of medication adherence of the patients and caregiver’s lack of knowledge. Demographic factors (age, gender, marital status, education, and job) and ownership of health insurance are not statistically significant to the readmission of schizophrenia patients. Keywords: schizophrenia, readmission, medication adherence, caregiver level of knowledge, national health insurance ABSTRAKLatar Belakang: Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menerapkan sistem kendali mutu dan biaya pelayanan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan dengan prinsip managed care. Readmission sebagai dimensi mutu efektivitas dan kompetensi teknis rumah sakit. Meningkatnya kasus readmission pasien skizofrenia di rumah sakit meningkatkan biaya pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rawat inap ulang (readmission) pada pasien skizofrenia.Metode: Penelitian ini merupkan studi non eksperimental menggunakan rancangan case control study. Penelitian dilakukan di RSj Grhasia. Jumlah sampel 53 pasien kelompok readmission dan 53 pasien pada kelompok non readmission. Responden penelitian ini adalah pasien skizofrenia dan caregiver. Pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara mendalam.Hasil: Analisis bivariat menunjukkan kejadian readmission terhadap faktor resiko perkawinan diperoleh nilai OR 2,822, CI 95% 1,082-7,630, p-value 0,018; pekerjaan diperoleh nilai OR 2,709, CI 95% 1,063-7,106, p-value 0,021; kepatuhan minim obat diperoleh nilai OR 14,692, CI 95% 5,247-42,221, p-value <0,001; tingkat pengetahuan caregiver diperoleh nilai OR 8,571, CI 95% 2,213-47,927, p-value 0,0003. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian readmission pasien skizofrenia adalah kepatuhan minum obat (OR 13,556, CI 95% 5,037-36,480, p-value <0,001) dan tingkat pengetahuan caregiver (OR 7,175, CI 95% 1,628- 31,605, p-value 0,009).Kesimpulan: Faktor-faktor yang mempengaruhi readmission pasien skizofrenia adalah kepatuhan minum obat dan tingkat pengetahuan caregiver. Faktor demografi (usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan dan pekerjaan) tidak bermakna secara statistik terhadap readmission pasien skizofrenia. Kata Kunci: skizofrenia, readmission, kepatuhan minum obat, pengetahuan caregiver, jaminan kesehatan
Persepsi Bidan Praktek Mandiri terhadap Paket Persalinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Keberlanjutan Kerjasama menjadi Provider dalam Jejaring Dokter Keluarga di Kota Bengkulu
Get PDFABSTRACTBackground: Maternal deaths as a global public health problem and urgent to be addressed through the launch of the Safe Motherhood program. UN Resolution on universal health coverage (Universal Health Coverage) is an important resolution and urged all countries to develop a health system with equitable access and affordable cost. This is one of the programs to reduce MMR and IMR. Based on research in three countries, namely Burkina Faso, Ghana and Tanzania also had a strong effort to improve the quality of maternal and neonatal health (MNH) In addition, these three countries are also striving to improve the performance and motivation of the provider. In Indonesia, according to Ministry of Health Decree No. 59 Year 2014 About the standard of health care, require midwives in cooperation with BPJS through a network of family doctors who have been appointed to make the deal as one of the Government's aim to improve maternal and child health (MCH).Methods: This study is a qualitative research design of phenomenology. Data collection is carried out by the method of in depth review or directly using the guidelines of unstructured interviews, and open questions midwives practice independently as a unit of analysis. Samples or informants taken up to a certain saturation or have reached sufficient number until there is no more data that needs to be explored. Triangulation of data include interview with the chairman of the Indonesian Midwives Association (IBI). Midwife verifiers and family doctor.Results: The results showed that midwives have a bad perception of the delivery package BPJS today. The reason is partly that the mechanism of the claims made package, complicated claim procedures and disbursement process long and low birth rates. So the motivation BPM in cooperation with the current BPJS is relatively small. The phenomenon that researchers have found that there are several midwife, although still tied to cooperation with BPJS but not serving patients with BPJS. Other phenomena that is the BPM want to directly contracted by with BPJS without a network of family doctors. This is due to lack of socialization of BPJS for strengthening primary care program that is currently being initiated by the government.Conclusions: The perception of Independent Midwife Practice against BPJS delivery package is still bad. Although the objective of the government is quite good, but there is still need for evaluation and dissemination as an effort to strengthen the primary care for BPM in the sustainability of cooperation in networks of family doctors in the hope that the package delivery mechanism is not paid in package and increase of the delivery service tarif rates between 800 thousand to 1.5 million IDR. Keywords: Independent Midwife Practice, Delivery Package, BPJS ABSTRAKLatar Belakang: Kematian ibu sebagai masalah kesehatan masyarakat global dan mendesak untuk segera ditanggulangi melalui peluncuran program Safe Motherhood. Resolusi PBB pada cakupan kesehatan universal (Universal Health Coverage) pada bulan desember 2012, yang menggaris bawahi bahwa UHC merupakan resolusi yang penting dan mendesak pada semua negara untuk mengembangkan system kesehatan dengan akses yang adil dan biaya yang terjangkau. Hal ini merupakan salah satu program untuk menurunkan AKI dan AKB. Berdasarkan penelitian di tiga Negara yaitu Burkina Faso, Ghana dan Tanzania juga memiliki upaya yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi (MNH) Selain itu ketiga negara tersebut juga berjuang untuk meningkatkan kinerja dan motivasi para provider. Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang standar pelayanan kesehatan, mewajibkan para bidan bekerjasama dengan BPJS melalui jejaring dokter keluarga yang telah ditunjuk untuk membuat kesepakatan sebagai salah satu tujuan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA).Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi,. Pengambilan data dilaksanakan dengan metode wawancara mendalam secara langsung menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, dan pertanyaan terbuka kepada para bidan praktek mandiri sebagai unit analisis. Sampel atau informan di ambil sampai dengan saturasi tertentu atau telah mencapai kecukupan hingga tidak ada lagi data yang perlu digali. Sebagai triangulasi yang dipilih antara lain ketua IBI, Bidan Koordinator/verifikator dasar dan Dokter keluarga.Hasil: Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para bidan memiliki persepsi yang buruk terhadap paket persalinan BPJS saat ini. Meskipun jumlah paketnya lebih besar dari Jampersal, namun tidak semua paket bisa diklaimkan. Penyebabnya antara lain yaitu mekanisme klaim yang dibuat perpaket, prosedur klaimnya rumit dan proses pencairannya lama serta rendahnya tarif persalinan. Sehingga motivasi Bidan Praktek Mandiri (BPM) didalam kerjasama dengan BPJS saat ini relatif kurang. Fenomena yang peneliti temukan yaitu ada beberapa bidan yang meskipun masih terikat kerjasama dengan BPJS tetapi tidak melayani pasien persalinan dengan BPJS. Hal ini terkait dengan rumitnya prosedur paket persalinan BPJS sehingga bidan enggan untuk mengklaim ke BPJS. Fenomena lainnya yaitu para BPM ingin bisa langsung bekerjasama dengan BPJS tanpa melalui jejaring dokter keluarga. Hal ini akibat kurangnya sosialisasi dari BPJS untuk program penguatan layanan primer yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah.Kesimpulan: Persepsi Bidan Praktek Mandiri terhadap paket persalinan BPJS masih buruk. Untuk keberlanjutan menjadi provider di dalam jejaring dokter keluarga para BPM masih ingin tetap melanjutkan namun dengan harapan agar mekanisme paket persalinan tidak di buat perpaket dan ada peningkatan tarif persalinan antara 800 ribu sampai 1.5 juta rupiah. Kata Kunci: Persepsi, Bidan Praktek Mandiri, Paket Persalinan, BPJ
Evaluasi Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Infeksi Daerah Operasi Pasca SC di Departemen Obsgin RSCM
Get PDFABSTRACTBackground: Surgical Site Infection (SSI) is one of the complication of surgery that disturbing, both in the patient nor the doctor and the hospital as a health care provider. There is an increased incidence of SSI post-Cesarian Section in the Department of Obstetric and Gynecology in August 2014 ie from the range of 0.16% - 0.33% to 2.32%, whereas RSCM standard should not be more than 2%. The hospital has made several efforts in the prevention program of outbreak SSI post-Cesarian Section by some parties concerned, namely the Committee on Hospital Infection Prevention (PPIRS) by IPCN (Infection Prevention Control Nurse).Method: This study uses a realist evaluation with context, mechanism, and outcome. The data is collected by interviews and focus group discussions with related parties as well as conducting a document review and observations. The results of the study were analyzed using content analysis.Result. Using the hypothesis of C-M-O, that the context is correct, however IPCN and infrastructure in operating rooms also provide a big influence in overcoming the problem of IDO, to decrease the incidence of SSI and increased compliance. Conclusion. The program succeeded in reducing the incidence of SSI with an improved C-M-O. Keywords: Surgical Site Infection (SSI), context, mechanism, outcome, realist evaluation ABSTRAKLatar belakang: Infeksi Daerah Operasi (IDO) merupakan salah satu komplikasi tindakan operasi yang sangat mengganggu, baik dari sisi pasien maupun dokter dan rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan. Terjadi peningkatan insiden IDO pasca-SC di Departemen Obstetri dan Ginekologi pada bulan September 2014 yaitu dari kisaran 0,16% - 0,33% menjadi 2,32%, sedangkan ambang di RSCM tidak boleh lebih dari 2%. Rumah sakit telah melakukan beberapa upaya dalam program penanggulangan KLB IDO pasca-SC oleh beberapa pihak yang terkait, yaitu Panitia Penanggulangan Infeksi di Rumah Sakit (PPIRS) oleh IPCN (Infection Prevention Control Nurse).Metode: Penelitian ini menggunakan metode realist evaluation dengan pola context, mechanism, dan outcome. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan FGD kepada pihak terkait serta melakukan telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis isi.Hasil: Dengan menggunakan hipotesis C-M-O, bahwa context sudah tepat, mechanism selain peran IPCN, sarana dan prasarana di ruang-ruang operasi juga memberikan andil yang cukup besar dalam penanggulangan masalah IDO, danoutcome terjadi penurunan angka kejadian IDO dan peningkatan kepatuhan.Kesimpulan: Program berhasil menurunkan kejadian IDO dengan C-M-O yang sudah disempurnakan. Kata Kunci: IDO, context, mechanism, outcome, realist evaluatio
Pembiayaan Kesehatan Operasional Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
Get PDFABSTRACTBackground: 2015 is known as the last year from the worldwide agenda called Millennium Development Goals (MDGs). One of amongst MDGs pledge is to ensure environmental sustainability, which aimed to reduce the proportion of the population without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation to halves (Goal 7, Target 7C). The condition in West Sumbawa Regency shows that the implementation of Community-Based Total Sanitation had not fulfilled its five pillars due to limited funding resources.Goals: To understand the funding mechanism of Community- Based Total Sanitation program under the Health Department of West Sumbawa RegencyResearch Method: This research classified as descriptive research with qualitative method and the case study design to describe the program financing of the Community-Based Total Sanitation Program under the Health Department of West Sumbawa Regency. The sampling is purposive sampling method and; in depth interview and document review are used to collect the data.Result: The STBM program under the Health Department are successfully conducted, as shown by the 100% realization of the funds utilization in which most of the fund allocated to the triggering workshop. The establishment of program priority based on the health department’s strategic plan, minimum service standard (IPM), and MDGs whereas the program related to people’s life expectancies to increase the regency’s Human Development Index. The commitment of the regency’s health department was well realized, however the commitments of regency’s inter-related department to CBTS are lacking. The program coverage until this research published, is dwelling on first pillar with ownership of toilet beyond 70% and access to toilet reached 90%.Conclusion: Coordination between related departments needed further enhancement despite the different nature of task, function and program given; in which designed to resolve sanitation and environmental problem in West Sumbawa Regency. Keywords: Health Financing, Community Based Total Sanitation (STBM) ABSTRAKLatar Belakang: Tahun 2015 adalah akhir dari agenda program Millenium Development Goal (MDGs). Salah satu tujuan dari kesepakatan MDGs adalah menjamin keberlanjutan lingkungan, dimana salah satu sasaran utamanya megurangi separuh dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar (tujuan 7 target 10). Pelaksanaan STBM di Kabupaten Sumbawa Barat belum tercapai sampai lima pilar, disebabkan oleh keterbatasan dana pembiayaan program.Tujuan: Untuk mengetahui pembiayaan program sanitasi total berbasis masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan rancangan studi kasus untuk menggambarkan Pembiayaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Metode pengumpulan data diperoleh dengan wawancara mendalam (in depth interview), dan Telaah Dokumen.Hasil: Program STBM di Dinas Kesehatan sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari pemanfaatan pembiayaan yang terealisasi 100% dan sebagian besar digunakan untuk pelatihan pemicuan. Penetapan prioritas program mengacu kepada renstra dinas kesehatan dinas kesehatan, juga SPM dan MDGs yang dimana programnya berkaitan dengan Umur Harapan Hidup untuk meningkat IPM Kabupaten. Komitmen di dinas kesehatan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi komitmen dengan dinas yang terkait STBM masih kurang baik. Cakupan program STBM sampai dengan saat ini masih di Pilar I dengan kepemilikan melebihi 70% dan akses terhadap penggunaan jamban mencapi 90%.Kesimpulan: Koordinasi yang ada antara dinas terkait harus ditingkatkan dan dibangun lebih baik lagi meskipun tugas dan fungsi dan program yang dilaksanakan berbeda, tetpai mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperbaiki sanitasi dan lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Analisis Pelaksanaan Rujukan Berjenjang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kasus Kegawatdaruratan Maternal Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di 3 Puskesmas Perawatan Kota Bengkulu
Get PDFABSTRACTBackground: Indonesia National Health Insurance also regulates referral system, which is intended to increase effectiveness and efficiency of resources. There is a need to optimize tiered referral system: primary, secondary, and tertiary so that it runs effectively and efficiently. Tiered referral for maternal cases are still frequently done in Bengkulu City, especially on emergency cases that cannot be handled by primary health center, a lot of expectant mother are aged 35 which become risk factor in pregnancy, and patients’ wish to undergo USG exam which is unavailable at PHC. The high frequency of referral among National Health Insurance participants will cause an increase on referral facility utilization, which in turn will increase cost in referral health facility.Objective: To analyze implementation of tiered referral system on maternal cases in National Health Insurance participants in 3 PHC of Bengkulu City.Methods: This study use quantitative design using case studies. Study use primary and secondary data. Primary data collected from observation and in depth interview with medical staff in PHC and patients.Results: From observation and direct interview with medical staffs, patients, and management or doctors from 3 PHC used as sample, 4 aspects among other are found, including staffs perception about health workers availability, drugs availability, medical instrument availability, and availability of health facility are often become obstacle, proven by observation of medicines and instruments that available in PHC. Meanwhile no obstacle found in severity level and access to hospital.Conclusion: Perception of medical staffs in terms of understanding of diagnosis and severity level and also access to hospital is not the main factors. On the contrary, staffs’ perception about human resources, drug, instruments, and health facilities still need support from involved parties in addressing these obstacles found in primary health center. Keywords: Tiered referral, maternal emergency, National Health Insurance ABSTRAKLatar Belakang: Didalam BPJS diatur juga system rujukan kesehatan, yang merupakan manajemen utilisasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya, dapat ditinjau dari penyedia kesehatan maupun penerima kesehatan. Perlunya optimalisasi kepatuhan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang: primer, sekunder dan tersier agar efektifitas dan efisiensi berjalan optimal. Proses rujukan berjenjang pada pasien maternal di kota Bengkulu masih tinggi, terutama kasus kegawatdaruratan maternal hal ini tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dan masih adanya ibu hamil yang berusia 35 tahun yag menjadi resiko tinggi dari kehamilan tersebut dan juga keinginan dari pasien untuk melakukan USG yang tidak tersedia di puskesmas. Tingginya rujukan pasien BPJS akan berdampak pada peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan tingkat lanjutan, maka akibatnya akan terjadi pembengkakan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan lanjutan. Tujuan: Menganalisis pelaksanaan rujukan berjenjang FKTP kasus kegawatdaruratan maternal peserta BPJS Kesehatan pada 3 Puskesmas perawatan di Kota Bengkulu.Metode: Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat case studies. Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) kepada petugas medis di puskesmas dan pasien. Aspek yang dikaji pada penelitian ini yaitu Severity level, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat-alat medis, ketersediaan fasilitas kesehatan dan akses menuju rumah sakit.Hasil: Dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan petugas medis, pasien dan pihak manajemen atau dokter dari 3 puskesmas menjadi tempat penelitian di peroleh informasi bahwa dari ke 6 (enam) aspek tersebut ada 4 aspek antara lain persepsi petugas tentang ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat-alat medis, ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi kendala yang sering dan di buktikan oleh hasil observasi obat-obatan dan alat-alat yang tersedia di puskesmas. Sedang kan pada aspek severity level dan Akses menuju RS tidak ditemukannya kendala.Kesimpulan: Persepsi petugas medis dilihat dari pemahaman diagnosa dan severity level dan akses menuju RS tidak mengalami kendala. Sedangkan pada persepsi petugas mengenai SDM, Ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat- alat kesehatan dan Fasilitas kesehatan masih diperlukan adanya bantuan dari berbagai pihak yang terkait dalam memperbaiki untuk melengkapi kendala dihadapi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kata Kunci : Rujukan berjenjang, Kegawatdaruratan maternal, BPJ
Hubungan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan Peningkatan Cakupan Kunjungan Antenatal K4 di Puskesmas Kota Serang Tahun 2014-2016
Get PDFABSTRACTHealth Operational Aid Fund (BOK) realization at Serang City Community Health Centers (CHC) through 2014-2016 has always reached 100% mark which more than 30% of the fund was allocated for maternal and children health each year. However the achievement from maternal and children health scope especially on K4 antenatal visit was not proportional with the budget, instead each year a decreasing trend from proposed target (75%) was observed thus the need of evaluation. This study was conducted at regional health agency and four CHCs (Banten Girang, Curug, Sawah Luhur and Serang Kota) with retrospective study case design and considering fund variables and scopes. The result shows lack of human and other resources in managing maternal and children health program; the lack of operational fund for preventive and promotive activities from regional government budget (APBD) and only rely on health operational fund; the lack of supervision in midwife records and reports, also the contract ending of trained cadres as the result of village chief replacement. Keywords: community health centre, health operational fund, K4 antenatal visit ABSTRAKRealisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Serang dari tahun 2014-2016 selalu mencapai 100% dengan alokasi dana untuk kegiatan KIA lebih dari 30% setiap tahunnya, namun tidak berbanding lurus dengan capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya kunjungan antenatal K4 yang justru semakin tahun menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan (75%) sehingga perlu dievaluasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Banten Girang, Curug, Sawah Luhur dan Serang Kota dengan studi kasus bersifat retrospektif dan mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam mengelola program KIA, ketersediaan dana operasional untuk kegiatan preventif dan promotif dari APBD tidak ada dan hanya mengandalkan dana BOK, kurangnya pengawasan pencatatan pelaporan bidan, serta putusnya kontak dengan kader yang sudah dilatih sebagai efek pergantian kepala desa. Kata Kunci: Bantuan Operasional Kesehatan, Puskesmas, Kunjungan Antenatal K
Implementasi Kebijakan Remunerasi di Rumah Sakit Pemerintah
Get PDFABSTRACTBackground: Since 2008, Hospital A began implementing remuneration. However, this system gets the refusal of some parties. Therefore, aims this research was to determine the remuneration policy implementation at the Hospital A Jakarta. Method: The study was conducted with a qualitative approach through in-depth interviews and focus group discussions, each with 10 medical personnel involved. Result: The results of this study indicate that aspects of the environment in general have a positive perception of the organization while the relationship between negative perceptions obtained. Negative perceptions are also found on the organization’s resources and budget allocation accuracy especially bureaucratic commitment is relatively low. Meanwhile, the characteristic aspects and capabilities of implementing agencies received a positive perception. Secondary data showed an increase in financial performance and hospital services after the implementation of the remuneration. Conclusion: Implementation of the remuneration policy in Hospital A goes pretty well with a few flaws that need attention. Therefore, the necessary changes to the paradigm of gradual and continuous work culture of employees, improving the quality and quantity of communication between the organization and management of the employees regarding transparency, optimization remuneration policy dissemination and implementation of monitoring and evaluation on a regular basis with the involvement of all stakeholders. Keyword : Implementation, Policy, Remuneration, Hospital ABSTRAKLatar Belakang: Sejak tahun 2008, Rumah Sakit A mulai menerapkan kebijakan remunerasi. Akan tetapi sistem ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit A di Jakarta. Metode: Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, masing-masing dengan 10 tenaga medis yang terkait. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kondisi lingkungan secara umum memiliki persepsi positif sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif juga dijumpai pada sumber daya organisasi khususnyaketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Sementara, aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan rumah sakit setelah pelaksanaan remunerasi. Kesimpulan: Impelementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit A berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, diperlukan perubahan bertahap dan berkesinambungan terhadap paradigma budaya kerja karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi, pengoptimalan sosialisasi kebijakan remunerasi serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, remunerasi, rumah raki
Evaluasi Paradigma Fungsi Ekonomi pada Rumah Sakit Elim Rantepao
Get PDFABSTRACTBackground: Head of Toraja Church and Church Health Foundation tend to maintain religious social function on management of Elim hospital. Meanwhile, low income and high operational costs followed by limited funding support from donors forced managers to think of their economic functions. There is lack of developing strategy, while hospital management still follow strategy set by Zending at the beginning of hospital establishment.Aim: Providing information as comparison to determine strategy from re-evaluation of the old strategy to decision making. To provide comparison information to determine vision, mission, objectives and strategy of Elim Hospital.Method: The type of research was observasional by survey approach. Evidence, data and information are obtained through observation, indepth interview using interview guideline and checklist. Data obtained from head of church and foundation, hospital director and document.Result and Discussion: About 38% of Toraja Church leaders expect hospital revenue will be bigger than expenditure. About 62% believe that hospital income should be equal with expenditure. The church leaders expect to develop public perception related to excelence service (23%), but 77% did not want this. About 31% believe that expenditure is expected financed by owner’s equity and loans.Conclusion: Hospital management based on economic principle is only expected by minority of leader, especially hospital director; while the majority of Toraja Church Leaders and foundation did not expected transformation of hospital management based on economic principle.Keyword: Evaluation, Paradigm, Economic Function, Social Function.ABSTRACTLatar belakang: Dikalangan Pimpinan Gereja Toraja dan Yayasan Kesehatan Gereja Toraja cenderung mempertahankan fungsi sosial keagamaan dalam pengelolaan rumah sakit Elim. Sementara, rendahnya pendapatan dan tingginya biaya operasional serta terbatasnya dukungan dana dari donor memaksa pengelola memikirkan fungsi ekonomi. Langkah- langkah ke arah pengembangan kurang diperhatikan dan berusaha mengelolah rumah sakit dengan menggunakan strategi yang ditetapkan oleh Zending pada awal berdirinya.Tujuan: Sebagai informasi pembanding bagi pengambil keputusan dalam memilih strategi guna menilai kembali strategi masa lalu Pihak Gereja melalui Yayasan sebagai pemilik rumah sakit Elim memperoleh informasi pembanding dalam menentukan visi, misi, tujuan dan strategi rumah sakit Elim.Metode: Penelitian ini adalah jenis observasi dengan menggunakan pendekatan survey. Data, fakta dan informasi diperoleh melalui pengamatan, dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan semacam chek-list. Data diperoleh melalui Pimpinan Gereja & Yayasan, Direktur, dan dokumen.Hasil: Dari hasil penelitian, pandangan Pimpinan Gereja Toraja, 38% menginginkan pendapatan rumah sakit lebih besar dari pengeluaran, agar rumah sakit memperoleh laba. 62% pendapatan rumah sakit sama dengan pengeluaran. Dalam hal citra didinginkan, 23% menginginkan agar membangun persepsi masyarakat akan keunggulan pelayanan 77% tidak menginginkan demikian. Dalam hal penciptaan produk baru, 77% tidak menginginkan modifikasi bentuk pelayanan baru. Kemudian pembelanjaan kegiatan, 31% menginginkan apabila pembelanjaan dibiayai dari modal sendiri dan pinjaman. Namun 69% tidak sesuai harapannya.Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mayoritas pimpinan Gereja Toraja, Yayasan tidak menginginkan pengelolaan rumah sakit Elim berdasakan fungsi ekonomi. Minoritas pimpinan, khususnya direktur menghapkan pengelolaan rumah sakit Elim berdasarkan fungsi ekonomi.Kata Kunci: Evaluasi, paradigma, fungsi ekonomi, fungsi sosia