Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor Tahun 2016
Get PDFAbstractBackground: The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTP Puskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016. Method: Qualitative with Rapid Assessment Procedure, in-depth interview on 12 informant, purposive sample, related to research objectives. Results: There is a high disparity of capitation funds for puskesmas covering participants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between various puskesmas. In-depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, low capitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the proper planning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and the overwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained by procurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physician services decreases in the ratio of physicians per large participant. Conclusions and suggestions: The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1: 5000 participants need equalization effort, 60% capitation portion for services and 40% other opersional, different sufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service need to be reviewed, Capitation of 40% portion can be complementary with BOK, the rest of the budget is advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to society requirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to be pushed PPK-BLUD at puskesmas.Keywords: capitation; FKTP; PuskesmasAbstrakLatar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016. Metode : Kualitatif dengan Rapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkait tujuan penelitian. Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta, norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancara mendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendah menunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan proses perencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besar berlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga, pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOK dan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar. Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upaya pemerataan, porsi kapitasi 60% untuk Jasa dan 40% opersional lain, ketercukupannya berbeda perlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perlu dikaji ulang, kapitasi porsi 40% dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkan bila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikan mekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK- BLUD pada puskesmas.Kata kunci : kapitasi; FKTP; Puskesma
Editorial
Get PDFPada penghujung tahun 2015 ini, kita telah ber- sama-sama melewati berbagai tantangan dalam sektor kesehatan di daerah mau pun pada tingkat nasional. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih tengah berproses menuju cita-cita cakupan kesehatan semesta dan beberapa daerah mengalami berbagai tantangan implementasinya. Beberapa daerah di Indonesia berjuang mengatasi berbagai wabah penyakit dan beberapa persoalan klasik sistem kesehatan termasuk angka kematian ibu dan angkat kematian bayi. Beberapa daerah lain mengalami bencana akibat iklim, misalnya banjir, dan juga bencana yang tidak terduga, misalnya gempa bumi.Sementara pada tatanan global, beberapa per- ubahan mendasar juga terjadi. Salah satunya yang paling penting adalah perubahan target berbagai sek- tor pembangunan termasuk sektor pembangunan kesehatan. Tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bang- sa (PBB) dan 193 negara anggotanya mengajukan sebuah roadmap baru dalam pembangunan pada ta- tanan global untuk menentukan Sustainable Develop- ment Goals yang baru. Roadmap ini menggantikan Millenium Development Goals.Di tengah berbagai tantangan yang ada, sistem kesehatan Indonesia terus diuji ketahanannya dan terus bergerak untuk memperbaharui diri. Salah satu sumbangsih yang bisa diberikan oleh para peneliti adalah dengan memberikan lebih banyak bukti dan bukti-bukti terbaru untuk upaya perbaikan dan penguatan sistem lebih jauh.Artikel-artikel pada terbitan kali ini memiliki keragaman yang cukup luas. Mulai dari tantangan JKN, upaya promosi preventif melalui kebijakan anti rokok, perhatian terhadap penyakit-penyakit yang kurang menjadi fokus, program sanitasi, audit mutu, keselamatan pasien, dan lain-lain. Sesederhana apa pun bukti yang ingin disampaikan dari hasil-hasil penelitian kita, kita tetap harus menyampaikannya secara baik dan menarik, dan kita tetap harus meng- upayakannya untuk dapat memasuki ranah diskusi kebijakan. Hanya dengan cara itu kita bisa mengge- rakkan perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik. Selain itu, penelitian kita juga harus mampu meng- awal pelaksanaan dari kebijakan, karena perubahan tidak akan dicapai hanya dengan kebijakan yang lebih baik, tetapi lebih jauh lagi dengan implementasi yang semakin baik.Seluruh tim Jurnal Kebijakan Kesehatan Indo- nesia mengucapkan selamat menyongsong tahun 2017 dengan semangat baru dan dengan komitmen untuk terus berkarya melalui penelitian. Semoga ber- sama-sama kita dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan sektor kesehatan di daerah kita masing-masing pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Selamat membaca.Shita Dew
Implementasi Kebijakan JKN oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas
Get PDFABSTRACTBackground: On January 1st, 2014, the implementation of NHI started in Indonesia as well as in the district of Anambas Islands accordance with the mandate of Law No. 24 in 2014. NHI policy is a top-down policy that must be implemented. On the process of implementation, the health service providers in the RSL, as the main reference in Anambas Islands, have some problems due to the characteristics’ differences of regional and limitations the District of Anambas Islands as the border areas, islands and separated-areas (DTPK). In the context of health, rural and remote areas is often associated with a state of limited public transport, poor road infrastructure, long distances to health service facilities and difficulties in recruiting and retaining health personnel. As a result there is a significant impact on the provision of adequate health care. The availability of resources is inadequate in every health facility in Anambas Islands is also an obstacle for the implementation of NHI any existing health facilities in the District of Anambas Islands must qualify credensialing set by BPJS Health.The Objective: To analyze the implementation of NHI policy by the health service providers in the District of Anambas Islands.Method: This research is using the descriptive research with qualitative methods using a single case study, design to analyze the implementation of the NHI policy established by the health service providers in Anambas Islands, which is focused on resources, bureaucratic structure and disposition.Result: Implementation of policy NHI by health care providers both in health centers and hospitals are still many have constraints such as limited power specialist, especially in hospitals, general practitioners definitive still lacking in some health facilities, the limited infrastructure in health centers and hospitals that cause will not want the patient should be referred. This adds to the burden of transportation costs to society as ocean freight rates are quite expensive though some things can be addressed as a problem of information and improvement of bureaucratic structures, but it can not prevent the public to be referred.Conclusion: The implementation of NHI policy does not match held in Anambas Islands as the border areas, islands and separated-areas area because of the benefits received by the community of NHI be limited due to so many constraints faced by health care providers. Keywords : Implementation of policy, the National Health Insurance, health service providers.ABSTRAKLatar belakang : Dengan diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2014 maka pada tanggal 01 Januari 2014 Jaminan Kesehatan Nasional dimulai di Indonesia, demikian juga halnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah DTPK. Dalam konteks kesehatan, daerah pedesaan dan terpencil sering dikaitkan dengan keadaan transportasi umum yang terbatas, infrastruktur jalan yang buruk, jarak yang jauh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan. Akibatnya ada dampak yang signifikan untuk penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai. Ketersediaan sumber daya yang tidak memadai pada setiap fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas juga menjadi kendala karena dalam pelaksanaan JKN setiap fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas harus memenuhi syarat kredensialing yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.Tujuan: Menganalisis implementasi kebijakan JKN oleh pemberi pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif menggunakan rancangan studi kasus tunggal terjalin untuk menganalisis implementasi kebijakan JKN oleh pemberi pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang difokuskan pada sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.Hasil: Implementasi kebijakan JKN oleh pemberi pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit masih banyak mengalami kendala seperti terbatasnya tenaga spesialistik khususnya yang ada di rumah sakit, dokter umum yang definitif masih kurang di beberapa fasilitas kesehatan, keterbatasan prasarana di puskesmas dan rumah sakit yang menyebabkan mau tidak mau pasien harus dirujuk. Hal ini menambah beban biaya transportasi bagi masyarakat karena tarif angkutan laut yang cukup mahal walaupun beberapa hal dapat dibenahi seperti masalah informasi dan perbaikan struktur birokrasi namun hal tersebut tidak dapat mencegah masyarakat untuk dirujuk.Kesimpulan: Implementasi kebijakan JKN tidak cocok dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah DTPK karena manfaat yang diterima masyarakat dari JKN menjadi terbatas disebabkan begitu banyak kendala yang dihadapi oleh pemberi pelayanan kesehatan. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional, pemberi pelayanan kesehata
Analisis Pola Pemanfaatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Era Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Non PBI Mandiri Di Wilayah Perdesaan Kabupaten Banyumas
Get PDFABSTRACTBackground : There is a suspected tendency of adverse selection during the implementation of JKN typically among Non PBI members (voluntary member) impact on the high rate of claims for services, especially in the outpatient claims level in hospital. It is necessary to study the patterns of utilization of health financing among Non PBI participants to describe determinants that influence it. Policy recommendations for the improvement of public health financing for non-poor informal sector are expected to support the efforts toward the expansion of the universal health coverageMethod: This study design was cross-sectional in the period from June to December 2015. Data collection is using qualitative approach with in-depth interview guide. Informants are some 24 people comprising 12 Non PBI informant participants, 3 the registrar at the health center, 2 nurses in health centers, 3 the registrar at the private hospital and 4 people registrar in General HospitalResult: There are four patterns of usage by the participants of the Non PBI (Mandiri). The utilization pattern consists of: Utilization of health services appropriate tiered referral system, utilization of health insurance by their own preference of referral system, utilization of health insurance only for health care outpatient and inpatient hospital and utilization of health insurance only for inpatient health services in hospital Conclusion : There is a tendency for adverse selection and moral hazard on utilization of health financing by Non PBI members. Some referral practices are not in accordance with the procedure of tiered referral system due to several identified reasons either from the demand side and the supply side. Keyword : social health insurance, Adverse Selection ABSTRAKLatar Belakang: Adanya kecenderungan terhadap fenomena adverse selection pada skema Non PBI Mandiri berdampak kepada tingginya rasio klaim pelayanan terutama pada klaim rawat jalan tingkat lanjutan di FKTL. Perlu dilakukan kajian terhadap pola pemanfaatan jaminan pembiayaan kesehatan era JKN pada peserta Non PBI Mandiri untuk mengetahui gambaran determinan yang mempengaruhinya. Rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sektor informal non miskin diharapkan dapat mendukung upaya perluasan kepesertaan menuju kesehatan masyarakat semestaMetode: Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang pada periode Bulan Juni-Desember 2015. Pengambilan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan panduan wawancara mendalam. Informan yang terlibat sejumlah 24 orang yang terdiri dari 12 informan peserta Non PBI Mandiri, 3 orang petugas pendaftaran di Puskesmas, 2 orang perawat di Puskesmas, 3 orang petugas pendaftaran di RS Swasta dan 4 orang petugas pendaftaran di RS UmumHasil : Identifikasi pada informan menemukan adanya 4 pola penggunaan jaminan pembiayaan kesehatan oleh peserta Non PBI Mandiri. Pola pemanfaatan tersebut terdiri dari : Pemanfaatan pelayanan kesehatan sesuai sistem rujukan berjenjang, Pemanfaatan jaminan kesehatan dengan sistem rujukan APS, Pemanfaatan jaminan kesehatan hanya untuk pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTL dan pemanfaatan jaminan kesehatan hanya untuk pelayanan kesehatan rawat inap di FKTLKesimpulan: Adanya kecenderungan adverse selection dan moral hazard teridentifikasi pada peserta skema Non PBI Mandiri. Pola pemanfaatan jaminan pembiayaan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur sistem rujukan berjenjang disebabkan adanya beberapa hal yang dapat teridentifikasi baik dari sisi demand maupun sisi supply. Keyword : BPJS Non PBI Mandiri, Adverse Selectio
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Ibu Balita untuk Menimbang Balita ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Panjang Bandar Lampung Tahun 2010
Get PDFABSTRACTBackground: It’s very difficult to find malnourished children in the community because not all mothers are willing to bring their children to integrated service center (Posyandu). Posyandu is one of public facilities in the community to monitor the under five’nutritional status and prevent early nutritional problems. The coverage of under five weighted (D/S) and under five gained weight (N/D) in Bandar Lampung city by 2009 are 79% and 84.90% respectively. Since 2006 until 2009, at Panjang health center, the coverage of D/S show declined trend from 89.2% to 82.6% and still find 2 cases of malnourished children. The pupose of this research is to know the factors associated with the mothers’ participation rate to weigh their under five in Posyandu at Panjang Health Centers by 2010.Methods: This is a quantitative research using cross-sectional study design. The population in this research are all mothers having under five children who live in the area of Panjang Health Centers. The number of sample are 407. The research variables are mothers’ participation to bring their under five to Posyandu, mothers’ age, mother’s education, mother’s occupation, mother’s knowledge, the number of under five in the family, parity, age of under five, husbands’ education, motivation, family support, immunization status, home distance to Posyandu, service provider’s attendance. Data were analyzed by Multiple Logistic Regression prediction model, consisting of univariate, bivariate, and multivariate analysis. Results: The results of this research show that 54.8% mother participate actively to bring their under five in Posyandu. Results of statistical tests reveal that the most dominant factor to encourage mothers’ participation is the interaction among mothers’ knowledge and education OR 4.614 (CI: 3.249-6.551) after controlled variables, mothers’ education OR 0.340 (CI: 0.185-0.625), under five age OR 1.851 (CI: 1.053-3.255),motivation OR 1.037 (CI: 1037-2.780) and family support OR 2.542 (CI: 3.249-4.680).Suggestion: Based on the above research, researcher suggest comprehensive approach to increase Posyandu visit through engaging the team work in Posyandu, promotion and couselling to the mothers who lack of knowledge and education, lack of family support, having under five children and have low motivation. Key words: Integrated Service Center (Posyandu), Participation, Weighing, Under five years. ABSTRAKLatar Belakang: Kasus kurang gizi dan gizi buruk sulit ditemukan di masyarakat karena tidak semua ibu menimbang balitanya ke Posyandu. Posyandu merupakan sarana pelayanan kesehatan di masyarakat untuk memantau keadaan gizi balita dan membantu pencegahan secara dini masalah gizi. Di Kota Bandar Lampung tahun 2009 cakupan D/S dan Cakupan N/D pada balita baru mencapair 79% dan 84,90%. Data cakupan D/S di puskesmas Panjang tahun 2006 – 2009 menunjukkan trend yang menurun dari 89,2% menjadi 82,6% dan masih ditemukan 2 kasus gizi buruk. Tujuan Penelitian diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi ibu balita untuk menimbang Balita ke Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Panjang tahun 2010.Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross sectional. Populasi adalah ibu yang memiliki balita dan tinggal di wilayah kerja Puskesmas Panjang. Besar sampel sebanyak 407. Variabel penelitian adalah partisipasi ibu yang membawa balita ke Posyandu, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pengetahuan ibu, jumlah balita dalam keluarga, paritas, umur anak balita, pendidikan suami, motivasi, dukungan keluarga, status imunisasi, jarak rumah ke Posyandu, kehadiran Petugas. Data dianalisis dengan metode Regresi Logistik Ganda model prediksi, terdiri dari analisis univariat, bivariat, dan multivariate.Hasil: Hasil penelitian mendapatkan 54,8% ibu balita mempunyai partisipasi aktif menimbang balitanya. Hasil uji statistik menunjukkan faktor paling dominan pengaruhnya terhadap partisipasi ibu menimbang balita ke Posyandu adalah interaksi antara pengetahuan ibu dengan pendidikan ibu OR 4,614 (CI : 3,249 – 6,551) setelah dikontrol variabel, Pendidikan ibu OR 0,340 (CI : 0,185 - 0,625), umur balita OR 1,851 (CI : 1,053-3,255), motivasi OR 1,037 (CI : 1.037 - 2,780) dan dukungankeluarga OR 2,542 (CI : 3,249 - 4,680).Saran: Berdasarkan hasil tersebut, Peneliti menyarankan untuk dilakukan pendekatan konfrehensif dalam meningkatkan kunjungan Posyandu, melalui pengaktifan pokjanal, penyuluhan dan konseling pada ibu balita yang memiliki pengetahuan dan pendidikan rendah, tidak ada atau kurang dukungan keluarga, memiliki anak balita dan memiliki motivasi yang rendah. Kata Kunci: Posyandu, Partisipasi, Menimbang, Balita
Kajian Literature: Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia
Get PDFABSTRACTBackground: The National Health Insurance (JKN) in Indonesia, which started on January 1, 2014 has contributed greatly to reform health care systems and financing in Indonesia. As mandated by law, is expected to gradually JKN can become the backbone for achieving Universal Health Coverage in 2019. Until now, there are various studies aimed to evaluate the JKN program that has been expected to provide recommendations for this program.Purposes: The purpose of this research was to conduct the literature review about the implementation of the National Health Insurance program in Indonesia and formulate the recommendations to improve it.Methods: The research was conducted in March 2015 by reviewing the literature on various journals research those have been published during the period January 2014 to March 2015 on the UNHAS website repository. There were 8 Journals found and reviewed in this research.Results: The results showed that at the beginning of JKN program, there are several problems found in the implementation such as the lack of regulations and guidelines related to the implementation of JKN, low coverage of socialization programs to health centers and hospitals, hospital was unprepared to meet the specific requirements for BPJS credentials, the hospital was unsatisfied with the tariffs of INA CBG, and hospital claims is often too late. However, another journal showed that as for the level of patient satisfaction at hospital, 87.7% of respondents are satisfied.Conclusions: During the implementation of JKN Program in Indonesia, there are several problems and challenges. Therefore we need to learn and improve the program based on this experience and research findings. To achieve Universal Health Coverage in 2019 we need to improve the quantity and quality of research in evaluating the implementation of JKN in Indonesia. Keywords: National Health Insurance, Evaluation, Literature Review ABSTRAKLatar belakang: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari Tahun 2014 telah memberikan andil yang besar terhadap reformasi sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, JKN diharapkan secara bertahap dapat menjadi tulang punggung untuk mencapai Universal Health Coverage di Tahun 2019. Hingga saat ini telah banyak dilakukan berbagai penelitian yang bertujuan mengevaluasi program JKN yang diharapkan dapat memberi masukan dalam upaya perbaikan kedepan.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan melakukan kajian literature untuk memperoleh masukan dalam perbaikan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. \Metode: Penelitian ini dilaksanakan pada Maret 2015 dengan melakukan kajian literature terhadap berbagai hasil penelitan yang telah dipublish selama periode Januari 2014 hingga Maret 2015 pada website repository Universitas Hasanuddin, Makassar yakni sebanyak 8 jurnal penelitian.Hasil: Hasil kajian terhadap beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa selama penerapan JKN ditemui beberapa kendala yang dihadapi yakni pada awal pelaksanaan masih terkendala dengan belum tersedinya beberapa regulasi dan juknis terkait implementasi JKN, sosialisasi teknis program ke fasilitas pelayanan kesehatan baik Puskesmas dan RS masih rendah, disamping itu masih kurang siapnya beberapa RS dalam memenuhi persyaratan kredensial yang ditetapkan BPJS, besaran tarif INA CBG yang dirasa kurang tepat bagi RS serta klaim RS yang terlambat. Hasil penelitian lain juga memperlihatkan untuk tingkat kepuasan pasien BPJS di salah satu RS telah berada pada kategori baik yakni 87,7%.Kesimpulan: Selama penerapan Program JKN di Indonesia telah ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program JKN. Oleh karena itu diperlukan perbaikan secara terus menerus terhadap pelaksanaan program JKN demi pencapaian Univeral Health Coverage pada Tahun 2019 dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan penelitian dalam mengevaluasi pelaksanaan JKN di Indonesia. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Evaluasi, Kajian Literatur
Kajian Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Lintas Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat) Tahun 2014
Get PDFABSTRACTBackground: Changes in health financing towards Universal Health Coverage (UHC) is to provide benefits, but on the other hand have a negative impact and the risks. Implementation of the National Health Insurance should be monitored in order to achieve the level of satisfaction of 80% against BPJS of health facilities.Aims: Monitoring and evaluating the implementation and the barriers to formulate policy recommendations on the improvement of the National Health Insurance program (JKN) in the province of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi in 2014; explained various aspects of the progress and challenges on political and institutional transformation program, advocacy and socialization, participation, service infrastructure at health facilities, referral system, Human Resources and Capacity Building; explained various aspects of the progress and challenges of financing, the risk of fraud, and the impact on utilization, satisfaction of participants and providers.Methods: This study used a qualitative approach. This research was conducted in the Province of South Sulawesi (Makassar City and Jeneponto), South East Sulawesi (Kendari and Konawe) and W est Sulawesi (Mamuju and Majene regency). The selection of respondents was done by using purposive sampling technique. Informants were from different elements: Hospitals, BPJS, Health Center, Health Department, Bappeda, Family Doctor and patient. Data were collected by using indepth interviews and review documents. Analysis of the data was using triangulation techniques either method and source triangulations.Results: There are still many problems, especially at the initial stage of implementation JKN. Problems related to aspects of political and institutional transformation program, advocacy and socialization of program JKN, membership, service infrastructure at health facilities, referral system and Human Resources and capacity building, aspects of financing, the risk of fraud in the implementation of JKN, and the impact JKN against utilization, satisfaction of participants and providers. Conclusion:Guarantee to quality of service by providers and patients will increase if policies and institutional transformation program, advocacy and socialization of program JKN, JKN membership, service infrastructure at health facilities, referral system and Human Resources and capacity building are strengthened and improved. It also covers aspects offinancing, the risk of fraud in the implementation of JKN and JKN impact on utilization, satisfaction of participants and providers. Keywords: JKN, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi ABSTRAKLatar belakang: Perubahan pembiayaan kesehatan menuju Universal Health Coverage ( UHC) merupakan hal yang menjanjikan namun pada sisi lain mempunyai dampak dan risiko. Pelaksanaan JKN perlu dipantau agar dapat tercapai tingkat kepuasan 80% terhadap BPJS dari fasilitas kesehatan.Tujuan: Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dan hambatan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat pada tahun 2014; memaparkan berbagai kemajuan dan tantangan pada aspek kebijakan dan kelembagaan, transformasi program, advokasi dan sosialisasi, kepesertaan, infrastruktur pelayanan pada fasilitas kesehatan, sistem rujukan, SDM dan Capacity Building; memaparkan berbagai kemajuan dan tantangan dari aspek pembiayaan, risiko terjadinya Fraud, dan dampak terhadap utilisasi, kepuasan peserta dan provider.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari dan Kabupaten Konawe) dan Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene). Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan berasal dari berbagai unsur: Rumah Sakit, BPJS, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dokter Keluarga, dan pasien. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan indepth interview dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan teknik triangulasi baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber.Hasil: Masih banyak ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan JKN terutama pada tahap awal pelaksanaannya. Masalah yang berkaitan dengan aspek kebijakan dan kelembagaan, transformasi program, advokasi dan sosialisasi program JKN, kepesertaan, infrastruktur pelayanan pada fasilitas kesehatan, system rujukan dan Sumber Daya Manusia dan Capacity Building, aspek pembiayaan, risiko terjadinyaFraud pada pelaksanaan JKN, dan dampak JKN terhadap utilisasi, kepuasan peserta dan provider.Kesimpulan: Jaminan kualitas pelayanan oleh provider dan pasien akan meningkat jika asapek aspek kebijakan dan kelembagaan, transformasi program, advokasi dan sosialisasi program JKN, kepesertaan JKN, infrastruktur pelayanan pada fasilitas kesehatan, system rujukan dan Sumber Daya Manusia dan Capacity Building diperkuat dan ditingkatkan. Selain itu juga mencakup aspek pembiayaan, risiko terjadinya Fraud pada pelaksanaan JKN, dan dampak JKN terhadap utilisasi, kepuasan peserta dan provider. Kata Kunci: JKN, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Bara
Edisi Khusus Seri 4 Kesehatan Ibu dan Anak
Get PDFSelamat berjumpa kembaliMembicarakan mengenai kesehatan ibu dan anak memang tidak pernah tuntas. Selalu ada saja masalah klasik dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama bila bercermin pada kinerja kese- hatan ibu dan anak di Indonesia terkait pencapaian target MDGs.Berbagai masalah yang umumnya disoroti ada- lah terbatasnya fasilitas kesehatan dan/atau terbatas- nya ketersediaan dan kemampuan tenaga kesehatan di daerah khususnya daerah terpencil, terbatasnya kesadaran dan pengetahuan para ibu mengenai pe- meriksaan kesehatan sebelum dan sesudah melahir- kan, dan berbagai permasalahan dalam pemelihara- an kesehatan anak usia balita. Masalah-masalah ini menjadi klasik karena memiliki kecenderungan berulang dari waktu ke waktu dan kelihatannya tidak bergeming walau telah ada investasi yang besar dari pemerintah dan pihak-pihak lain untuk mengatasi- nya.Artikel-artikel penelitian yang diangkat kali ini mencoba melihat berbagai penyebab mengapa masalah-masalah ini menjadi masalah klasik. Salah satu yang menjadi kendala awal adalah pembiayaan yang tidak memadai untuk kesehatan ibu dan anak. Hal ini ternyata terjadi tidak hanya di daerah-daerah yang memiliki PAD rendah tetapi juga daerah dengan PAD tinggi. Ini mengindikasikan dua hal: pembiayaan kesehatan ibu dan anak tidak cukup hanya dengan mengandalkan PAD daerah namun harustetap ditun- jang oleh pembiayaan pusat yang cukup. Namun, sebaliknya, pemerintah daerah juga tidak cukup hanya mengandalkan pembiayaan pusat, melainkan harus terus mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk kesehatan ibu dan anak melalui advo- kasi dan pembiayaan lintas sector. Ini berarti bahwa perencanaan untuk kesehatan ibu dan anak harus ditangani secara lintas sector pula, sebuah bahasan dari artikel lain. Artikel ini menyoroti pentingnya peran BAPPEDA untuk mengkordinasi perencanaan lintas sector ini, sehingga Dinas Kesehatan harus lebih aktif melibatkan BAPPEDA dalam proses peren- canaan mereka. Artikel lain menyoroti peran JKN melalui BPJS sebagai salah satu sumber dana yang potensial, namun harus dioptimalkan dengan komu- nikasi yang lebih baik antara penyedia dana dengan pelaksana dan penerima manfaat. Artikel lainnya menyoroti tentang peran penting dukungan kader dan kelompok masyarakat, selain tenaga kesehatan, un- tuk memberi pengetahuan kepada para ibu yang me- miliki balita untuk meningkatkan pemahaman mere- ka mengenai pentingnya berbagai upaya pemeliha- raan kesehatan untuk bayi hingga balita, misalnya dalam hal ASI eksklusif dan kegiatan Posyandu.Ada sebuah pepatah Afrika mengatakan, “It takes a whole village to raise a child” dan ini ternyata berlaku secara harfiah. Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak adalah upaya dan tanggungjawab bersama sehingga semua pihak harus merasa bertanggung- jawab untuk berkontribusi. Selamat membaca. Shita Dew
Analisis Keefektifan Kebijakan Pictorial Health Warning pada Kemasan Rokok dalam Menurunkan Perilaku Merokok Siswa Smk se Kabupaten Jember
Get PDFABSTRACTBackground: Smoking is a major factor impacting on lung health. In cigarette smoke there are 4000 harmfull chemicals for health. Two of them are the addictive nature of nicotine and tar which are carcinogenic. The number of novice smokers prevalence in teenagers. But smoking at an early age will increase risks to to health. The increased risk is what pushed the Government to enforce Pictorial Health Warning policies on cigarette packs in 2014.Methods: The objectives of this study was to analyze the effectiveness of the policy in lowering the smoking behaviour in students of SMK in Jember District. This was descriptive study with SMK student population, study was carried out in Februari to April 2015. Samples was 63 student using random method.Results: As many as 53,96% from 63 students which are active smokers. All students active smokers that know of any creepy images on cigarette packs but only 70,58% of them know that creepy images is the Government’s policy. As much as 42,86% do not feel scared at the sight of the creepy images, either the first time or after it. 79,41% of active smokers do not feel scared at the sight of creepy images on cigarette packs. Conclution: Pictorial Health Warning policy has not been fully sociallized to the public, only a fraction of the active smokers who feel scared at the sight of the picture has not yet been effectively raises the active smoker’s desire to quit smoking. It is recommended that the Government lists of images that more creepy and vary in order to evoke feelings of fear and disgust so that reduces the interest the student for smoking. Keywords: Pictorial Health Warning, active smokers, SMK students. ABSTRAKLatar Belakang: Rokok merupakan faktor berdampak besar pada kesehatan paru. Dalam asap rokok terdapat 4.000 zat kimia berbahaya untuk kesehatan. Dua diantaranya adalah nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Jumlah prevalensi perokok pemula pada remaja semakin meningkat. Padahal merokok pada usia dini akan meningkatkan risiko terhadap kesehatan. Peningkatan risiko inilah yang mendorong pemerintah menerapkan kebijakan Pictorial Health Warning pada kemasan rokok pada tahun 2014.Metode: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan kebijakan tersebut dalam menurunkan perilaku merokok pada siswa SMK se Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi seluruh siswa SMK se Kabupaten Jember, penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 63 siswa SMK menggunakan metode sampel acak.Hasil: Dari 63 siswa SMK diketahui sebanyak 53,96% merupakan perokok aktif dan semua siswa perokok aktif tersebut mengetahui adanya gambar menyeramkan yang ada di kemasan rokok namun hanya 70,58% diantaranya yang mengetahui bahwa gambar menyeramkan tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Sebanyak 42,86% tidak merasa takut saat melihat gambar menyeramkan tersebut, baik pertama kali atau setelahnya. 79,41% perokok aktif tidak merasa takut saat melihat gambar menyeramkan pada kemasan rokok.Kesimpulan: Kebijakan Pictorical Health Warning tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan hanya sebagian kecil dari perokok aktif yang merasa takut saat melihat gambar tersebut namun belum secara efektif menimbulkan keinginan perokok aktif tersebut untuk berhenti merokok. Disarankan pemerintah mencantumkan gambar yang lebih menyeramkan dan bervariasi agar menimbulkan perasaan takut dan jijik sehingga mengurangi minat pelajar untuk merokok. Kata Kunci: Pictorial Health Warning, perokok aktif, siswa SM
Determinan Pilihan Naik Kelas Perawatan Rumah Sakit dari Kelas I ke Kelas VIP
Get PDFABSTRACTBackground: The decision to upgrade service level in the era of National Health Insurance is a demand arising for health services. There are several factors that influence the demand for health services.Objectives: The aims of the study are to determine the influence of income level, availability of care classes, hospital common rates, service quality, comfort, privacy, the completeness of facilities and additional insurance against the upgrading service level selection of Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) inpatients from class I to VIP class and the most dominant factor.Research Methods: This study was an observational study with cross-sectional design of the 284 respondents were divided proportionally from 6 hospitals in Kediri in collaboration with the BPJS Kesehatan Kediri Branch. The research was conducted by interviewing the respondents using a questionnaire at the time of going home from the hospital or during outpatient control.Results: The results showed eight independent variables can influence on the model simultaneously. Factors that are statistically significant influence patient choice grade is hospital common rates factor (p=0.001); (²=0.208). This may imply that the choice of grade-patient tends to grow at 20.8% every hospitals common rates reduction.Conclusions: Hospitals reasonable rates will make patients reconsider their ability to pay. Rates adjusment and standardization of hospital services, monitoring of class availability in hospital, as well as the National Health Insurance premium adjustment is required in order to implement better social security. Keywords: inpatients, service level upgrading, BPJS Kesehatan ABSTRAKLatar belakang: Keputusan untuk memilih naik kelas rawat pada era Jaminan Kesehatan Nasional merupakan permintaan yang timbul terhadap pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam permintaan pelayanan kesehatan.Tujuan: Mengetahui pengaruh faktor tingkat pendapatan, ketersediaan kelas perawatan, tarif rumah sakit, kualitas pelayanan, kenyamanan, privasi, kelengkapan fasilitas dan asuransi tambahan terhadap pilihan pasien rawat inap BPJS Kesehatan naik kelas perawatan dari kelas I ke kelas VIP dan faktor yang paling dominan.Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan cross-sectional pada 284 responden yang dibagi secara proporsional dari 6 rumah sakit di Kota Kediri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kediri. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan wawancara pada responden menggunakan kuisioner pada saat hendak pulang dari rumah sakit maupun pada saat kontrol rawat jalan.Hasil: Penelitian menunjukkan kedelapan variabel independen dapat memberikan pengaruh terhadap model secara simultan. Faktor yang secara statistik signifikan mempengaruhi pilihan naik kelas rawat adalah faktor tarif umum rumah sakit (p=0.001); (²=0.208). Hal ini dapat diartikan bahwa pilihan naik kelas rawat cenderung bertambah sebesar 20,8% setiap ada penurunan tarif umum rumah sakit.Kesimpulan: Tarif rumah sakit yang wajar akan membuat pasien berpikir ulang tentang kemampuannya dalam membayar. Penyesuaian tarif dan standarisasi pelayanan rumah sakit, monitoring ketersediaan kelas rawat di rumah sakit, serta penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial yang lebih baik. Kata kunci: pasien rawat inap, naik kelas rawat, BPJS Kesehata