Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Learning Disabilities dalam Layanan Kesehatan Ibu dan Anak: Studi Kasus di Dinas Kesehatan dengan Sumber Daya Terbatas di Indonesia
Get PDFABSTRACTBackground: The growing number of infant mortality is one of the challenging problems in distric health offi ce. One of the causes of this problem is the recurring mistakes in the system. Learning organization is a strategic step to continuously learn and determine proper solution. However, there are learning disabilities in the organization that interfere with the learning organizationin maternal and infant mortality.Objective: This study was aimed to explore learning organizationin emergency care unit by midwifes in the perspective of organizational learning in three organization level: distric health office, community health center, and midwifes.Method: This was a case study with multi cases design in the working area of Distric Health Offi ce of Kepahiang Region from September to October 2015. Study subjects were secretary of distric health offi ce, director of Planning division, director and officers of maternal and infant health division, coordinator of midwifes, and midwifes. Three strategic steps of conducting qualitative studies were preparing and organizing data, reducing data into themes, and presenting data.Result: There were four learning disabilities that often occurred in organization, which were: I am my position, the enemy is out there, the illusion of taking charge and the myth of team management.Conclusion: Learning disabilities interfered with implementation of learning organization. Improving the role of maternal and perinatal audit were strategic opportunities to optimize learning organization process.Keywords: Learning organization, organizational learning,midwives, emergency care unit.ABSTRAKLatar Belakang: Kasus kematian bayi yang terus meningkat setiap tahun merupakan permasalahan yang belum mampu tertangani oleh dinas kesehatan. Ada kesalahan berulang yang terjadi, namun dinas kesehatan belum mampu mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Learning organization merupakan langkah yang strategis untuk senantiasa belajar dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Tetapi ada learning disabilities yang terjadi dalam organisasi sehingga proses learning organization dalam kasus kematian ibu dan bayi tidak mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan.Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana learning organization dalam layanan kegawat daruratan oleh Bidan Desa ditinjau dari Perspektif organizational learning pada tiga level organisasi yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Bidan Desa.Metode: Penelitian ini adalah studi kasus dengan desain multi kasus di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang mulai bulan September sampai dengan Oktober 2015, subjek penelitian adalah sekretaris dinas kesehatan, kepala seksi perencanaan, kepala seksi KIA, staff KIA, bidan koordinator dan bidan desa. Ada tiga langkah strategis dalam melakukan analisis data kualitatif: menyiapkan dan mengorganisasikan data, untuk analisis mereduksi data menjadi tema, dan menyajikan data.Hasil: Ada empat learning disabilities yang sering terjadi dalam organisasi meliputi I am my position, the enemy is out there, the illusion of taking charge dan the mytm of team management.Kesimpulan: Learning disabilities merupakan hambatan dalam menerapkan learning organization. Penguatan peran audit maternal dan perinatal merupakan peluang strategis untuk mengoptimalkan proses learning organization.Kata Kunci: Learning organization, organizational learning, Bidan desa, Layanan kegawatdaruratan.
Ada Apa dengan Evaluasi ?
No full textEvaluasi merupakan salah satu kata yang paling sering disebut-sebut dalam pembahasan tentang perencanaa, kebijakan mau pun implementasi program. Namun seberapa sering sebenarnya ‘evaluasi’ dilakukan? Apakah cara evaluasi yang digunakan sudah tepat untuk mengukur kinerja yang diharapkan? Apakah hasil evaluasi sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaa, kebijakan dan imlementasi program selanjutnya?Evaluasi muncul sebagai konsep untuk menjelaskan pentingnya informasi yang dikumpulkan secara sistematis untuk memberi masukan dan umpan balik bagi suatu program atau kebijakan. Kuncinya adalah “sistematis” dan “memberi masukan dan umpan balik”. Tidak soal bagaimana metode evaluasi yang digunakan, ia hanya akan berarti bila berhasil memberi masukan dan umpan balik yang berguna untuk perbaikan perencanaa, kebijakan, program mau pun implementasinya.Terdapat beberapa strategi evaluasi yang dapat dipilih, misalnya evaluasi dengan model scientific- experiment, model management-oriented system, model qualitative anthropological, dan model participant- oriented. Adakah strategi yang lebih baik antara satu dan lainnya? Tentu saja tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Namun pada umumnya, kebanyakan orang menggunakan kombinasi dari dua atau lebih dari strategi-strategi yang tersedia, karena masing-masing menawarkan keunggulan yang bisa berguna bagi evaluasi yang akan dilakukannya.Kita memahami dua tipe evaluasi yaitu evaluasi formative dan evaluasi summative yang secara sederhana dibedakan dari kapan evaluasi tersebut dilakukan. Beberapa contoh evaluasi formative adalah need assessment, implementation evaluation atau process evaluation. Sementara beberapa contoh evaluasi summative adalah outcome evaluation, cost-effectiveness dan meta analysis.Artikel-artikel terpilih pada edisi ini semuanya mengusung tema evaluasi, yang dilakukan dengan berbagai cara. Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap manajemen pengelolaan dana, evaluasi mutu pelayanan tertentu di rumah sakit, evaluasi program berbasis masyarakat, evaluasi persepsi terhadap paket pembayaran yang diterima, evaluasi pengelolaan sampah sampai evaluasi penanggulangan outbreak infeksi. Ini membuktikan bahwa evaluasi dapat dilakukan untuk segala hal dan dalam berbagai bentuk dan pendekatan. Namun pertanyaan selanjutnya adalah: seberapa banyak dampak yang dihasilkan dari hasil evaluasi ini terhadap perbaikan perencanaan, kebijakan, program mau pun implementasinya di masing-masing kasus yang diangkat? Hal ini tentu saja tergantung pada validitas evaluasi yang dilakukan dan kemampuan penelitinya menterjemahkan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi ini menjadi usulan praktis yang diterima oleh pengambil keputusan. Proses “menterjemahkan dan mengkomunikasian” inilah yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari peneliti.Jelas bahwa kecakapan melakukan evaluasi saja tidak cukup. Kecakapan melakukan evaluasi dapat ditempa dari pengalaman melakukan berbagai jenis evaluasi, jadi jangan membatasi diri dengan hanya terpaku pada satu metode evaluasi. Namun kecapakan menterjermahkan dan mengkomunikasikan hasil evaluasinya sehingga menjadi masukan yang berguna dan dipakai oleh pengambil keputusan merupakan kecakapan yang perlu kita mulai bangun dengan memiliki strategi komunikasi dan advokasi yang mumpuni.Selamat membaca.Shita DewiPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehata
Pelaksanaan Kebijakan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan untuk Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sleman Tahun 2016
Get PDFABSTRACTBackground : In order to support the global commitment in addressing the burden of non-communicable diseases, the government through the Ministry of Health set the one of the targets of the National Development Strategy Plan is the promotion and preventive service through the availability of health promotion personnel at the Puskesmas. To meet these needs the government issued a policy that is the Regulation of the Minister of Health No. 82 of 2015 on Technical Guidance Special Allocation Fund for Health Operational Support where one of financing is for promotive and preventive activities directed to finance one (1) contract health promotion workers. Aims : To analyze the implementation of the policy of Non-Physical Special Allocation Fund of 2016 to recruit Health Promotion Contract Workers for Puskesmas in Sumbawa and Sleman districts. Methods : A single case study study was established using Implementation Research carried out at the Health Office in Sumbawa and Sleman districts. Informants were interviewed using the Consolidated for Implementation Research (CFIR) framework as a guide in collecting and analyzing qualitative data. Result :The most dominant factor of CFIRs affecting the implementation of contract labor policies is the internal communication network, particularly the involvement of the management. Organizational needs are the reasons for implementing a policy, but this is not a major factor in the implementation of a policy. Meeting the needs of the organization is influenced by the involvement factor of the leader of the organization in this case the leadership commitment to the vision of the organization, the implementation is also influenced by the external communication network organization that is: advocacy, coordination and cooperation with cross-related sector. Conclusion : The policy of recruitment of contract workers in Sleman district was successfully implemented because the policy makers and implementers played a good role, while Sumbawa regency did not implement this policy because of the difference perception about the need of health promotion personnel between Puskesmas as implementer of policy and health department as policy maker which supervises the Puskesmas. Keyword : Implementation, outcome, DAK non-Physical policy, Contract force health promotion, Consolidated Framework for Implementation ResearchABSTRAKLatar belakang: Isu global tentang beban penyakit tidak menular menjadi salah satu dasar kebijakan nasional di bidang kesehatan. Penyakit tidak menular adalah penyebab 68% kematian di dunia dan sebagian terjadi pada negara berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam rangka mendukung komitmen global pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan salah satu sasaran Rencana Strategi Pembangunan Nasional (RPJMN) adalah upaya pelayanan promotif dan preventif dalam rangka menurunkan kejadian penyakit tidak menular yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus sebagai Bantuan Operasional Kesehatan dimana salah satu pembiayaannya adalah untuk kegiatan promotif dan preventif yang diarahkan untuk membiayai satu (1) orang tenaga kontrak promosi kesehatan. Tujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2016 untuk merekrut Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sleman Metode: Penelitian studi kasus tunggal terjalin dengan strategi pendekatan menggunakan Riset Implementasi ini dilakukan di Dinas Kesehatan di Kabupaten Sumbawa yang belum melaksanakan kebijakan Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan dan Kabupaten Sleman yang telah melaksanakanya. Informan diwawancarai dengan menggunakan kerangka kerja The Consolidated for Implementation Research (CFIR) sebagai panduan dalam pengumpulan dan analisis data kualitatif. Partisipasi aktif pembuat keputusan kebijakan baik di Pusat maupun di Daerah ikut dilibatkan selama proses penelitian berlangsung, mulai dari penentuan topik, pertanyaan penelitian sampai pada pelaksanaan penelitian. Kata kunci: Implementasi, outcome, kebijakan DAK non Fisik, Tenaga Kontrak promosi kesehatan,Consolidated Framework for Implementation Researc
Analisis determinan ketersediaan dokter spesialis dan gambaran fasilitas kesehatan di RSU pemerintah kabupaten/kota Indonesia (analisis data rifaskes 2011)
Get PDFDeterminants of specialist availability in public hospitals: analysis of 2011 RifaskesABSTRACT Background:Indonesia still faces theproblem of unequal distribution of specialist doctors. The ratio of health workers per 100.000 population has not met the target. In 2008, the ratio of health workers to medical specialist per 100.000 population amounted to 7,73 compared to the target which is 9. Some areas of development in underserved areas, such as low economic power, lack of hospital system capacity and hospital medical equipment, have been neglected by government. Engagement of stakeholder to improve hospital quality system is a critical element to contribute to the policy of specialist doctors dsitribution, typically to increase the number of specialist doctors practising in rural and remote areas. Objective: To assess the determinants ofavailability of specialist doctors in government/public hospitals and to find out the correlation of variable factors. Methods: A cross sectional design was adopted for this study, in which 7 factors were chosen to assess determinant of availability of specialist doctors using a Health Facilities Research (Rifaskes) conducted Bay the HealthMinistry in 2011 and to describe availibility of hospital facilities in the Indonesian public hospitals. Results: Bivariate analysis indicated that level of district, hospital accredited, BLU versus Non-BLU, remuneration, hospital facilities, dan GNP significantly affect to the number of specialist doctors (p <0,05). Logistic regression indicated that the strongest predictors of availibility specialist is accredited public hospital with 12 standard of care (odds ratio 9,32 ; 95% CI: 1,2-72,4) ; p < 0.03). Level of district have significantly associated to availibility specialist in public hospital (odds ratio 2,15 ; (95% CI: 1,36-3,39) ; p = 0,001). Conclusion: The current study makes an important contribution to the literature in finding the determinants of distribution of specialist doctors in public hospital in Indonesia to address maldistribution between urban and rural barriers. Additional research is needed to examine preference to choose rural location and the incorporation of other retention strategies, such as medical educationinitiatives, community and professional support, differential rural fees and alternate funding models. Keywords: Availability,specialist doctors, specialistic facilitie
Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Poasia Kota Kendari
No full textBackground: The Chronic Disease Management Program (Prolanis) is a system of health services and proactive approach, implemented in an integrated manner involving participants, health facilities and BPJS Health in order to maintain health for BPJS Health participants who suffer from chronic diseases to achieve optimal quality of life With the cost of effective and efficient health services. Prolanis program is to improve the quality of life of BPJS participants who suffer from chronic diseases, especially diabetes mellitus (DM) type II and hypertension. This prolanis is implemented by a government-owned first-level health facility (FKTP). Aims: to describe the influence of external factors, internal and individual character to the scope of implementation of prolanis program in kendari city. Method: The research type is descriptive research with qualitative method by using single case study design. Informants in this study are stakeholders who play a role in the Implementation of Chronic Disease Management Program (Prolanis) at Poasia Health Center of Kendari City which consists of 12 informants. The way data collection is done is by observation, in-depth interviews, and document review. This research was conducted in April-May 2017. It was analyzed with qualitative abalisa. Result: From the result of the research, it is obtained from the external influences in this case the health service fully supports the prolanis activity. On the internal factors obtained puskesmas poasia is good enough to carry out prolanis. And on the character factor of the invidu still the lack of knowledge and understanding of the health personnel involved in the implementation of prolanis. Conclusion: improving the knowledge and understanding of health personnel involved in the prolanis program.
Pemanfaatan Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia
No full textSistem Kesehatan di Indonesia didukung oleh pembiayaan pemerintah yang cukup besar. Pembiayaanpemerintah bersumber baik dari pemerintah Pusat mau pun pemerintah daerah. Anggaran pemerintahPusat disalurkan melalui berbagai saluran misalnya DAU, DAK, DAK non fisik (dahulu BOK), JaminanKesehatan Nasional, dan sebagainya. Sementara anggaran pemerintah daerah dapat dalam berbagaibentuk untuk mendukung program Pusat mau pun untuk pembiayaan program inovasi daerah sendiri.Dengan begitu banyaknya sumber-sumber pembiayaan sistem kesehatan di Indonesia, tentunya menarikuntuk melihat apakah pemanfaatannya sudah efektif dan apakah pembiayaan yang tersedia telahdapat memberi daya ungkit terhadap layanan kesehatan. Sebagaimana diketahui masyarakat umum,pembiayaan kesehatan melalui JKN misalnya telah menelan biaya yang sangat besar sehingga BPJSKesehatan mengalami deficit selama diimplementasikannya JKN. Tentu saja ada berbagai penjelasanyang diberikan oleh BPKS terkait hal ini khususnya mengenai kurangnya nilai premi yang ditetapkan.Tetapi, tentu saja masalah dalam manajemen keuangan tidak hanya menyangkut sisi pemasukan saja,tetapi juga sisi pengeluaran. Adakah upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membenahi manajemenkeuangan sehingga sistem kesehatan di Indonesia dapat tetap menghasilkan layanan yang berkualitasdan adekuat untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia? Namun, tentu saja permasalahannya bukanhanya ada pada JKN. Anggaran kesehatan di Indonesia masih sangat under-funded dan pemerintah masihberupaya mencari sumber-sumber untuk menambah anggaran kesehatan. Namun sebelum pemerintahberkomitmen untuk meningkatkan anggaran kesehatan, tentu pemerintah juga berharap ada bukti-buktimengenai pemanfaatan yang efektif dari pembiayaan yang saat ini ada.Artikel dalam terbitan kali ini membahas berbagai contoh analisis pemanfaatan pembiayaan kesehatandi berbagai daerah. Terdapat artikel mengenai bagaimana anggaran pemerintah daerah digunakan untukmelakukan rekrutmen tenaga dokter di salah satu Kabupaten di Indonesia, pemanfaatan dana BOK untukmendukung program KIA, pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas, pemanfaatan dana BLUD untukmembangun sistem remunerasi di Rumah Sakit, pemanfaatan dana DAK non fisik untuk membiayaitenaga kontrak, dan juga bagaimana alokasi pemerintah daerah untuk sektor kesehatan.Kajian-kajian semacam ini tentunya diharapkan dapat muncul dari berbagai wilayah di Indonesia agar dapatmemberi gambaran yang lebih konkrit mengenai tantangan dan konteks dari pemanfaatan pembiayaankesehatan dan hasil-hasilnya. Kami menghimbau lebih banyak lagi peneliti yang dapat melakukan kajiansejenis agar dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal perencanaan keuangan dan alokasi,serta mekanisme pemanfaatan anggaran kesehatan yang lebih baik lagi di masa depan.Selamat membaca.Shita Dew
Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pasien Stroke di RSUP Dr. Sardjito
Get PDFABSTRACTBackground: Since 2014, Indonesia has implemented universal health coverage. In Indonesia, it was named as Jaminan Kesehatan Nasional or JKN. “Quality control and cost control” is the tagline of these program. Health provider such as doctors, nurses and the others health provider must control the quality and the cost of the patient’s treatment. Stroke, as one of the disease which needed such a complex treatment, must be treated as effective as possible.Aim: The aim of this study is evaluating the implementation of the JKN in stroke care especially in Central hospital. Measuring the quality of the care in stroke unit is compulsory in implementation research. Knowing acceptability and fidelity of the rules from JKN by the doctors must be described.Method: This study is mixed method with sequential explanatory design. The qualitative research was a cross sectional research which began in June 15th-July 31st. Interview from three doctors in stroke unit Sardjito General Hospital were performed to know the acceptability of the program.Result: The quality of care in Unit Stroke RSUP Dr. Sardjito from the doctors are good. Rationalization of the drugs and safety of the patients were prioritized. From that conditions the unit got a debt condition. The financial performance from one patient could get debt up to eleven million rupiahs. From the qualitative research, the acceptability of the national formulation slightly didn’t accept by the doctors. Neuro protector and another kind of drugs isn’t on the list. rtPA which can be found in the list is too expensive. Reimbursement from the BPJS was too low. Homecare as one the rehabilitation isn’t covered by BPJS. Back referral system to general practitioner isn’t accepted by the neurologist because of the lack of the facility in puskesmas or PPK I. Research and education in academic hospital didn’t do well because of the lack of patients.Conclusion: National formularies are needed to revised based on the patients need. Reimbursement from BPJS should be higher than before. Homecare patients should be guaranteed by BPJS. Keywords: Universal health coverage, stroke, quality care, implementation research ABSTRAKLatar Belakang: Era baru program asuransi kesehatan nasional mulai 1 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang mempunyai target bahwa seluruh masyarakat telah menjadi peserta BPJS pada tahun 2019. Apresiasi diberikan kepada pemerintah atas usahanya melaksanakan JKN. Dalam pelaksanaannya, evaluasi perlu dilakukan terhadap program ini. Stroke sebagai salah satu penyakit mematikan dan perlu manajemen yang menyeluruh patut untuk dievaluasi. Penerimaan penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini dokter perlu diidentifikasi.Tujuan: 1) Mengukur kinerja pelayanan; 2) Mengukur kinerja keuangan; 3) mengetahui penerimaan dan ketaatan pemberi pelayanan terhadap aturanMetode: mixed method dengan desain sekuensial ekplanasi. Penelitian kualitatif merupakan cross sectional dimulai 15 Juni–31 Juli. Interview dengan tiga dokter di Unit Stroke Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito dilakukan untuk menggambarkan penerimaan.Hasil: Mutu pelayanan penyakit stroke sudah sesuai dengan mutu standar. Rasionalisasi obat, maupun pemulangan pasien tetap sesuai standar. Performa keuangan dari Unit Stroke mengalami kerugian. Penerimaan dari para dokteer terkait beberapa aturan seperti sistem rujukan dan standar tarif belum diterima sepenuhnyaKesimpulan: Permasalahan program Jaminan Kesehatan Nasional masih terjadi. Perbedaan persepsi antara pembuat aturan dengan pemberi pelayanan masih menonjol. Performa keuangan dari unit stroke mengalami kerugian walaupun mutu pelayanan sudah dilakukan secara optimal. Sistem rujukan terutama rujuk balik belum dapat dirasa layak oleh para dokter karena keterbatasan di PPK I. Pelayanan home care yang biasa digunakan tidak dapat optimal karena peserta asuransi belum mendapatkan jaminan untuk memperoleh pelayanan home care. Kata Kunci: jaminan kesehatan nasional, stroke, quality care, implementation researc
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah (Studi Kasus Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi)
Get PDFABSTRACTBackground: There are some problems concerning the quality of legislation, and the involvement of community participation in the process of drafting and design of a regulation being in the concern.Purpose: The purpose of this study to obtain information on the public participation in the formulation of the Regional Regulations.Method: This is a qualitative research that conduct analysis based on the stages in the preparation of Regulation No. 12 of 2013, namely Definition, Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage.Result: The process of drafting Regulation No. 12 of 2013 is not a meaningful public participation, except in some seminar were the number of participants is limited. The availability of academic paper is a starting material containing ideas of urgency, approach, scope and substance of a regional regulation.Conclusion: It is advisable to increase community participation in every decision-making process, which can be done with advocacy to community groups that carried out by universities, community organizations and local government. There should be local regulations that regulate and ensure people’s participation in any decision-making process, as well as the need to support it with adequate human resources, adequate funding and adequate time so that the academic paper worthy of reference in the process of drafting a regional regulation. Keywords: Public Participation, Academic Manuscript, Regional RegulationABSTRAKLatar belakang: Permasalahan produk legislasi yang menyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan.Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif.Metode: Berdasarkan analisis bahwa tahapan-tahapan dalam penyusunan Perda no 12 tahun 2013 telah melakukan semua tahapan dari tahap Definition, Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation dan terakhir tahapLegitimation.Hasil: Proses penyusunan Perda No 12 tahun 2013 belum melibatkan partisipasi masyarakat kecuali dalam seminar uji publik yang jumlah pesertanya terbatas. Kedudukan naskah akademik merupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah.Kesimpulan: Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda dapat dilakukan dengan advokasi kepada kelompok masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat maupun pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengatur dan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, serta perlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup dan waktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layak dijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah. Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Naskah Akademik, Peraturan Daera
Editorial
Get PDFKita telah sering mendengar pentingnya bukti dalam penyusunan kebijakan. Kita telah sering pula mendengar pentingnya perumusan masalah yang tepat untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah. Begitu pula, banyak telah ditulis mengenai pentingnya melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan. Namun belum banyak yang menulis mengenai bagaimana suatu kebijakan pada akhirnya dilaksanakan. Apakah kebijakan dapat dilaksanakan tepat sesuai arahan yang diberikan di dalam kebijakan tersebut? Jika ya, apa saja hal-hal yang mempermudah pelaksanaan kebijakan tersebut? Jika tidak, mengapa kebijakan tidak dapat dilaksanakan? Apakah karena ada kebijakan lain yang bertentangan dengan itu? Atau adakah kebijakan lain yang tidak memungkinkan atau menghalangi implementasinya? Apakah faktor manusia (perilaku, motivasi, tidak adanya insentif atau pun tidak adanya pengawasan) yang menghalangi? Ataukah sistemnya tidak siap untuk melaksanakan suatu kebijakan? Adakah variasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? Dalam hal apa variasinya? Apa hal-hal yang memungkinkan terjadinya variasi tersebut?Berbeda dengan tulisan yang mengevaluasi suatu kebijakan, tulisan mengenai bagaimana kebijakan dilaksanakan menjelaskan konteks dan pengaturan institusional di mana kebijakan tersebut dijalankan, dan menjelaskan tentang berbagai faktor internal dan eksternal yang memainkan peran terhadap bagaimana caranya kebijakan tersebut dilaksanakan. Penjelasan-penjelasan inilah yang nantinya akan membantu memberi pemahaman mengenai faktor-faktor kunci dan pendukung yang menentukan keberhasilan (atau kegagalan) pelaksanaan kebijakan. Hal ini penting sebagai sumber belajar bagi daerah lain yang hendak melaksanakan kebijakan yang serupa.Beberapa artikel yang dapat dibaca kali ini masih terkait beberapa kajian mengenai JKN dan implementasinya dalam berbagai bidang misalnya pelayanan pasien stroke, pelayanan KIA, rujukan berjenjang, dan tentang kepersertaannya. Selain itu ada pula artikel lain seperti bagaimana RS menjalankan fungsi ekonomi selain fungsi sosialnya, dan mengenai partisipasi dalam penyusunan Perda mengenai gizi.Artikel-artikel ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan prinsip-prinsip, regulasi dan juga supervisi pelaksanaan agar implementasi di lapangan terhadap berbagai kebijakan dapat berjalan sesuai dengan upaya pemenuhan tujuan dari kebijakan. Selain itu, penting pula untuk memperhatikan faktor konteks dari penerapan kebijakan dan juga hal-hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya pada saat perumusan kebijakan. Semoga para pembaca mendapat manfaat dan inspirasi dari edisi kali ini.Akhir kata, tim redaksi Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan bathin.Shita Dew
Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Obat Tradisional (IOT) di Jawa Tengah Tahun 2017
No full textBackground: The growth of Indonesian traditional medicine exports during 2009-2013 period increased by 6.49% per year. In Indonesia, the Traditional Medicine Industry (IOT) is one of the means that play a role in producing and developing traditional medicines are safe, quality and useful. IOT as an industry is driving the national economy. Objective: Analyze the description of the factors that affect the competitiveness of IOT, providing an alternative strategy in improving the competitiveness of IOT. Method: This research is a descriptive study with qualitative analysis method to conduct in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), tracking documents. Results: factor conditions; demand conditions; related and supporting industries; firm and strategy rivalry, government roles and opportunity factors are linked and mutually supportive. SWOT identification to develop alternative strategies to enhance IOT competitiveness. Conclusion: The competitiveness of IOT is still lacking, lack of support of factor conditions (capital), related and supporting industries, government roles, firm and strategy rivalry. The role of government affects all components. Enhanced coordination of academia, entrepreneurs, government, and society is needed