Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Implementasi Aspek Promotif Upaya Kesehatan Jiwa di Malang
Get PDFMental disorders require holistic management that involves families and communities to make mental health communities. Education about mental disorders and emergency psychiatry is expected to be able to direct and foster participant activities to better recognize the importance of mental health. This research was conducted through the education as a promotive aspect of mental health involving 45 participants from various component of community which were evaluated for implementation through educational processes and results. The implementation of education on mental disorders as a promotive aspect of mental health make mindset and attitudes of society that mental disorders can be treated appropriately and as an alternative of empowering mental health communities in Malang
KEBIJAKAN SUBSIDI DI RSUD PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN SETELAH MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN SAROLANGUN
Get PDFLatar belakang : Penyelenggaraan pelayananan kesehatan RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun masih jauh dari harapan, salah satunya penyebabnya masih minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan. Perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh melalalui Keputusan Bupati Sarolangun No.367/RSUD/2013, memberikan kemudahan berupa fleksibilatas pengelolaan keuangan. Disisi lain ada pendapat yang over estimate dari pemerintah daerah terhadap keberadaan BLUD, Pemerintah daerah beranggapan dengan adanya perubahan menjadi BLUD, rumah sakit akan benar-benar mandiri dan lepas dari beban pembiayaan pemerintah daerah, termasuk belanja modal bahkan pembayaran gaji pegawai. Menurut Trisnantoro (2009) Perubahan menjadi BLU bersifat public good, bukan private good, Rumah sakit BLU mempunyai pelayanan yang menjadi tanggung jawab negara Sehingga diperlukan subsidi yang berkelanjutan.Tujuan:Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2015.Metode: Penelitian ini merupakan riset kebijakan secara kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk menganalisis kebijakan, yang difokuskan pada aktor kebijakan, konteks, isi, dan proses kebijakan.Hasil: Subsidi yang diterima di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berupa biaya opersasional dan belanja pegawai;Stakeholder di Kabupaten Sarolangun yang berperan aktif dalam proses kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing; Faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi BLUD dengan status Penuhdan faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun; Konten/isi kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain hingga saat ini belum ada.Proses kebijakan kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dilakukan secara top down dari Pemerintah Daerah.Kesimpulan: kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebaiknya diberikan berkelanjutan karena rumah sakit merupakan pelayanan publik yang sifatnya public goods.Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Subsidi, Rumah Saki
Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kunjungan Lansia ke Posbindu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Bintara Kota Bekasi Tahun 2017
Get PDFABSTRACTPosbindu elderly is an integrated post for old age service at the kelurahan level within the working area of the puskesmas. Based on the data of puskesmas bintara in 2016, the coverage of elderly visit only 34% is still below the target of 70% SPM. The purpose of this research is to know factors related to elderly visit to posbindu elderly in work area of Puskesmas of Kelurahan Bintara Kota Bekasi year 2017 with variable of a g e, gender, education, occupation, knowledge, family su p port , health officer support, access and need. Quantitative research with cross sectional study with a sample size of 70 elderly people aged 45-69 years, data were collected through interviews with questionnaires and qualitative approaches t o eld e rly visiting and never visiting respondents. The results of the study known 85.2% of elderly who know the benefits of visiting the posbindu elderly. Related factors are knowledge, family support, health care support and need factors. Results of interviews with visiting informants already know the benefits of visiting Posbindu Elderly. Based on these results should be puskesmas m ake e fforts to improve counseling related to elderly health so understand about health problem and want to visit posb i ndu e lderly.ABSTRAKPosbindu lansia merupakan pos pembinaan terpadu lanjut usia di tingkat kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan data puskesmas Bintara tahun 2016 cakupan kunjungan lansia hanya 34% masih dibawah target SPM 70%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan lansia ke posbindu lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Bintara Kota Bekasi tahun 2017 dengan variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, akses dan kebutuhan. Penelitian kuantitatif dengan studi potong lintang dengan jumlah sampel 70 orang lansia yang berusia 45-69 tahun, data dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner dan pendekatan kualitatif kepada responden lanjut usia yang berkunjung dan tidak pernah berkunjung. Hasil penelitian diketahui 85,2% lanjut usia yang mengetahui manfaat berkunjung ke posbindu lanjut usia. Faktor-faktor yang berhubungan adalah pengetahuan, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan dan faktor kebutuhan. Hasil wawancara dengan informan yang berkunjung sudah mengetahui manfaat berkunjung ke Posbindu Lansia. Berdasarkan hasil tersebut hendaknya puskesmas melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan lansia sehingga lansia mengerti masalah kesehatan dan mau berkunjung ke posbindu lansia.
Konseling Ibu Hamil pada Bidan Praktik Swasta dan Puskesmas di Kabupaten Bantul
Get PDFCounseling for Pregnant Women at Midwife Practice and Community Health Center in Bantul DistrictBackground: One of the factors of Maternal and Neonatal Mortality is the lack of knowledge on the cause and how to deal with important complications during pregnancy, labor, and post natal. Counseling is an effort to dig and give useful information in order to help pregnant mother to take decisions. Midwife practice and Community Health Center is an organization which aims at giving service to pregnant mother including counseling. Midwife practice an independent organization which is managed privately, whereas Community Health Center is an organization which belongs and runs by the government. Objectives: The objective of the research is to find out the implementation of counseling on pregnant mother which includes, time, places, instruments, materials, problem solving, training efforts, and form of teaching counseling skill on midwife practice and Community Health Center in Bantul district. Method: Research method used in this research is qualitative research method with case study and descriptive method. The analysis unit is the pregnant mother, midwife in charge in midwife practice and in Community Health Center. The data was taken using purposive sampling through interview, observation and library study. Result: Counseling implementation in midwife practice and Community Health Service is done through giving information. The time done for counseling is under the standard which was below 20 minutes. The counseling process is undergone in one place along with the other services, and there are many patients in the room. The instruments used for counseling is just KIA book and there are no other instruments, the information given is merely on the problems which are shared by the pregnant mother. If the pregnant mother doesn’t share her problem, the midwife will not give counseling. The problem which is often faced by the midwife is that pregnant mother has difficulties in intrepreting information given. Problem solving is done through the participation of the husband during the counseling service. Training efforts to increase the counseling skill has not been done officially. The efforts taken so far is by reading books or learn from other coleagues. The form of teaching counseling skill is using roleplay, done in pairs and not more than 45 minutes. Conclusion: The implementation of counseling for pregnant mother is done inappropriately, which is not the same as it is stated in the Standart Service of Midwifery. It makes pregnant mother doesn’t have the necessary information dealing with the pregnancy.Keywords: Counseling, Pregnancy, MidwifeLatar Belakang: Salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu adalah karena kurangnya pengetahuan tentang penanggulangan dan komplikasi-komplikasi penting dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Konseling adalah upaya menggali dan memberikan informasi guna mendapatkan apa yang dibutuhkan dan membantu ibu hamil dalam mengambil keputusan. Bidan Praktik Swasta dan Puskesmas adalah organisasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pada ibu hamil termasuk konseling. BPS adalah organisasi pelayanan kesehatan swasta yang dikelola secara mandiri, sedangkan Puskesmas adalah organisasi pelayanan kesehatan yang di kelola oleh pemerintah. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling pada ibu hamil yang meliputi: praktik konseling, waktu, tempat, alat bantu, materi, cara mengatasi hambatan, upaya peningkatan ketrampilan, dan bentuk pengajaran ketrampilan konseling di pendidikan di BPS dan puskesmas di Kabupaten Bantul. Metode: Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan rancangan studi kasus dan bersifat deskriptif. Unit analisis adalah ibu hamil, bidan pelaksana di BPS dan puskesmas. Data diambil secara purposive sampling melalui wawancara mendalam dan lembar pengamatan konseling serta penelusuran dokumen. Hasil: Praktik konseling di BPS dan puskesmas dalam bentuk pemberian informasi. Waktu yang digunakan dalam proses konseling masih kurang yaitu di bawah 20 menit. Tempat yang digunakan untuk proses konseling menjadi satu dengan tempat yang digunakan untuk periksa kehamilan, dan banyak orang yang ada dalam ruangan periksa. Alat bantu yang digunakan untuk konseling sebatas buku KIA dan belum menggunakan alat bantu yang lain. Informasi yang diberikan sebatas pada keluhan yang disampaikan oleh ibu hamil. Jika ibu hamil tidak menyampaikan keluhan, bidan tidak berusaha menggali permasalahan atau memberikan informasi. Hambatan yang paling sering ditemui bidan adalah sulitnya ibu hamil memahami informasi yang diberikan bidan. Cara penyelesaian hambatan dengan cara melibatkan suami dalam proses konseling. Upayapeningkatan ketrampilan konseling secara resmi seperti pelatihan-pelatihan belum ada. Upaya yang dilakukan selama ini adalah dengan membaca buku-buku dan belajar dari teman. Bentuk pengajaran ketrampilan konseling di pendidikan dengan metode roleplay, dilaksanakan dikelas, dan dilakukan dengan teman sendiri. Kesimpulan: Proses konseling pada ibu hamil yang dilakukan oleh bidan pada umumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam standar pelayanan kebidanan. Dampaknya adalah ibu hamil belum paham dengan segala hal yang berkaitan dengan kehamilan.Kata Kunci: Konseling, Kehamilan, Bida
Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Kota Serang Tahun 2014 – 2016
Get PDFABSTRACTBackground:This study aims to obtain information about health financing based on sources and utilization of funds derived from the government in Serang City year 2014-2016, as well as commitment from the local government of Serang City towards health financing by using approach District Health Account (DHA. The results showed that the total budget for health financing funded by the government in Serang City from 2014-2016 has increased in 2014 amounting to Rp 61,759,128,963, in year 2015 it was amounting to Rp 77,302,110,763 and in year 2016 of Rp 88,278,652,111. The proportion of APBD Serang City in the Year 2014 was 6.02%, Year 2015 was 6.99% and Year 2016 was 7.79%. This shows the commitment of Serang City government to funding the health sector. From the perspective of Health financing by function, the largest percentage is health system governance functions and for curative services. From the perspective of the program, many is allocated for health system strengthening program 59,55% -67,43%. While from the perspective of budget, most is allocated for the operational expense (83.68% -93.57%). With limited resources while increasing health needs, it will require the efficient use of existing resources as well as the selection of effective health program activities, and the need to make health budgeting policy as the basis or reference of health budget planning in Serang City. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditure ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan kesehatan berdasarkan sumber dan pemanfaatan dana yang berasal dari pemerintah di Kota Serang Tahun 2014- 2016, serta komitmen dari pemerintah Daerah Kota Serang terhadap pembiayaan kesehatannya dengan menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Serang dari Tahun 2014-2016 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2014 sebesar Rp 61.759.128.963, Tahun 2015 sebesar Rp 77.302.110.763dan Tahun 2016 sebesar Rp 88.278.652.111. Jika dilihat dari persentase APBD Kota Serang pada Tahun 2014 sebesar 6,02%, Tahun 2015 sebesar 6,99% dan Tahun 2016 sebesar 7,79%. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah Kota Serang terhadap pendanaan sektor kesehatannya. Pembiayaan kesehatan berdasarkan fungsi, persentase terbesar untuk fungsi tata kelola sistem kesehatan dan untuk pelayanankuratif. Berdasarkan program, banyak terealisasi untuk program penguatan Sistem kesehatan 59,55%-67,43%, berdasarkan mata anggaran, paling besar untuk belanja operasional (83,68%- 93,57%). Dengan sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan kesehatan yang terus meningkat, maka diperlukan efisensi penggunaan sumber daya yang ada serta pemilihan program kegiatan kesehatan yang efektif, serta perlunya dibuat kebijakan penganggaran kesehatan sebagai dasar atau acuan perencanaan anggaran kesehatan di Kota Serang. Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehata
Analisis Besaran dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan terhadap Pengendalian Rujukan di Puskesmas Kota Bengkulu
No full textBackground: Puskesmas as primary health care center where the role of Puskesmas is interpreted as gate keeper or first contact and referral agent in accordance with standard of medical service. BPJS Kesehatan always strives to increase efficiency and effectiveness by developing quality control system of service and payment system of health service through capitation payment pattern to first level health facility. Problem formulation, how the implementation of Kapuas basaran policy based on fulfillment of service commitment to control at Public Health Center of Bengkulu City. Research Objective, knowing the role of policy of capitation scale based on fulfillment of service commitment to referral control at public health center Bengkulu City. Research methods: This research uses quantitative and qualitative method with exploratory research design, unit of Puskesmas analysis in Bengkulu City. The type of this research is descriptive research to describe the implementation of capitation policy based on fulfillment of service commitment to referral number in public health center Bengkulu City. Results and discussion:Referral from public health center in Bengkulu City decreased from 2014 as many as 113,075 visits and 25,183 (22.27%) referrals, by 2015 149,483 visits and 26,963 (18.04%) referrals, 2016 226,313 visitation and 23,545 referrals (10 , 40%) In 2016 the number of participants in Bengkulu City was 156,854 inhabitants and the number of contact rate was 15.726 (10.06%). Visits were 13,068 (8.33%) and healthy visits 2,658 (1.69%). All informants understand about the activities undertaken to achieve the safe zone target ratio. Conclusions and recommendations:The implementation of a service commitment-based capitation policy can control the referral of the public health center. Informants have a common perception in achieving contact numbers to achieve the target of safe zones and achievement zones by optimizing public health efforts and individual health efforts to make healthy visits and sick visits to the community. Policy implementation can be developed by maximizing existing community health efforts in Puskesmas, improving the achievement of contact rates indicator, non-specialist referral ratios, and proline visits routinely
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan Program JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Remaja Kota Samarinda
Get PDFABSTRACTBackground: National health insurance program aims to provide health protection in health care benefits to fill basic health needs. In 2015 the number of membership of a JKN in Samarinda city is 398.135 or 40,25% of the total population of the city, membership are divided into subsidized member (PBI) of 89.876 and non subsidized member (Non PBI) of 308.259 people. It shows that 59.74% of the population is not yet not covered by health insurance.Aim: The purpose of this research to asses the factors related to the participation of the JKN program in working area Remaja Health Center Samarinda.Method: This study used analytic survey method with cross sectional approach. Population of the study was head of household in the district of Temindung Permai, Bandara, and Gunung Lingai with a sample of 371 respondents using purposive sampling. Data were analyzed descriptively with a frequency table using coefficient kontingency test and coefficientn corelated Phi.Result: This study showed 47% of respondents are not participants JKN and 53% of respondents are JKN participants, 75% of respondents with good knowledge of JKN, 93% of respondents with positive attitudes towards JKN, 78% of respondents trust the JKN service, and 70% of respondents have the support of family. The results of the bivariate analysis showed there was correlation between knowledge (p value 0.006), respondents attitude (p value 0.031), family support (p value 0,000) and there was no relationship of trust (p value 0.226) with membership of JKN program.Conclusion: There is a need to increasing public knowledge about the program JKN and improving the quality of health services.Keywords: Health Insurance, Membership, KnowledgeABSTRAKLatar belakang: Program JKN bertujuan memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jumlah kepesertaan JKN tahun 2015 di Kota Samarinda saat ini sebanyak 398.135 atau 40,25% dari jumlah penduduk Kota Samarinda tahun2015, terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran sebanyak 89.876 jiwa dan peserta Non Penerima Bantuan Iuran sebanyak308.259 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 59,74% penduduk Kota Samarinda belum terlindungi oleh Jaminan Kesehatan.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan program JKN di wilayah kerja Puskesmas Remaja Kota Samarinda.Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang tinggal di Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara, dan Kelurahan Gunung Lingai dengan sampel sebanyak 371 responden yang dipilih secara purposive sampling. Data dianalisis secara deskriptif dengan tabel frekuensi dengan menggunakan uji Koefi sien Kontingensi dan Koefi sien Korelasi Phi.Hasil: Dalam penelitian ini diperoleh 47% responden bukan peserta JKN dan 53% responden peserta JKN, 75% responden berpengetahuan baik, 93% responden bersikap positif, 78% responden percaya terhadap pelayanan JKN, dan 70% responden mendapatkan dukungan dari keluarga terdekat. Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan pengetahuan (p value 0,006), sikap responden (p value 0,031), dukungan keluarga (p value 0,000) dan tidak ada hubungan kepercayaan (p value 0,226) dengan kepesertaan program JKN. Kesimpulan: Dalam hal ini, perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai program JKN dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Kepesertaan, Pengetahua
Evaluasi Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan
Get PDFABSTRACTBackground: The hospital was a health-care facility for public services, a gathering place for sick people or healthy people who allowed environmental pollution, health problems or may be spread of disease transmissions. The existence of health care facilities also can have negative impacts on the environment and surrounding communities, especially when the waste/garbage service facilities was not maintained properly. According to the annual report of the General Hospital of Hadji Boejasin Pelaihari in 2010, the number of patients has increased significantly which will also affect the amount of waste generated either medical waste or waste nonmedical.Objectives: To evaluate the existing waste management activities at the General Hospital of Hadji Boejasin Pelaihari.Methods: Descriptive research on qualitative and quantitative approach with the main objective to create an objective overview of waste management situation objectively. Data analysis was done by using annotations, all data/sources examined and evaluated together so that all of the findings in this study was combination of a different variety of information. Data analysis was performed by analysis of transcript questionnaires, followed by analysis of the observation checklist.Results: Waste management activities in the operational techniques were that phase segregation still existed on where medical waste contents mixed with a kind of other trash, garbage collected to inpatient, transporting medical waste and garbage nonmedical combined with three-wheel motorcycle to the polls, medical waste that was collected on the spot temporary shelter while nonmedical trash dumped into landfills. Cleaners who has not been trained about hospital waste management, as well as fixed procedures (SOP), did not exist in a guideline for the janitor on waste management.Conclusion:The waste management and disposal in General Hospital Hadji Boejasin has been in accordance with applicable regulations, so it required reformation to make better. Keywords: Pengelolaan sampah, RSUD ABSTRAKLatar Belakang: Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan atau dapat menjadi tempat penyebaran penularan penyakit. Adanya saranalayanan kesehatan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama bila limbah/ sampah sarana layanan tersebut tidak dikelola dengan benar. Peningkatan jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari akan mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan baik itu sampah medis maupun sampah nonmedis.Tujuan:Untuk mengevaluasi kegiatan pengelolaan sampah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari.Metode: Jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisa data dilakukan dengan teknik penjelasan. Data dievaluasi disajikan dengan narasi maupun dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisa untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian antara keadaan seharusnya dengan kenyataan yang didapat pada pengelolaan sampah yang ada di RSUD Hadji Boejasin.Hasil Penelitian: Kegiatan pengelolaan sampah pada teknik operasional yaitu tahap pemilahan masih ada tempat sampah medis yang isinya bercampur dengan jenis sampah lain, sampah dikumpulkan diantara ruang rawat inap, pengangkutan sampah medis dan sampah nonmedis digabung dengan menggunakan kendaraan roda tiga ke TPS, sampah medis dikumpulkan pada tempat penampungan sementara sedangkan sampah nonmedis dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tenaga kebersihan yang ada belum pernah dilatih tentang pengelolaan sampah rumah sakit,begitu juga dengan prosedur tetap (SOP) yang merupakan pedoman bagi petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah belum ada.Kesimpulan: Pengelolaan dan penanganan sampah yang ada di RSUD. Hadji Booejasin secara umum masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga masih perlu pembenahan yang lebih baik lagi. Kata kunci: Pengelolaan sampah, RSU
Mempertimbangkan Kembali Program Eliminasi Malaria 2030 dalam Konteks Indonesia
No full textBackground: Malaria is one of high burden infectious diseases for tropical-subtropical areas worldwide, such as Indonesia, especially in the eastern Indonesia. Malaria eradication once failed in late 1960s, now re-emerge after a commitment statement of Bill Gates in 2007. Now, Indonesia also targeting malaria elimination in 2030. Objective: To determine the feasibility of Malaria Elimination Program 2030, especially in Indonesia with existing modalities to combat malaria. Methods: This paper uses data, ranging 2000-2016, which selected from MEDLINE journal portal and other sources, which found to be relevant with topics, yet reliable. Results and Discussion: Malaria eradication can not be equalized to smallpox's, which has characteristics those very supportive in putting it to be eradicated (such as no subclinical infection and do not involve vector). Until now, issues of fake antimalarial drugs, forest malaria, financing commitment and healthcare service in rural parts of Indonesia remain unanswered and managed optimally. It also appears that medical advances can not contribute optimally without being supported by strategic policies. Conclusion and Suggestions: With existing modalities and situation, malaria control still difficult to be achieved in Indonesia. This will cause malaria eradication program in 2030 as less realistic target. Malaria eradication as a target may be worth to be reconsidered. Malaria control as target may be a more realistic alternative. More advanced studies regarding obstacles in managing malaria in Indonesia and its solutions are mandatory.