Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
EVALUASI PEMANFAATAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN ROTE NDAOPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Get PDFLatar belakang: Jaminan pembiayaan persalinan disediakan bagi ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Di Kabupaten Rote Ndao masih ada 492(28%) ibu yang melahirkan ditolong oleh non Nakes dan 598(27%) ibu melahirkan di rumah, ini mengakibatkan Jaminan Persalinan yang disediakan oleh pemerintah tidak digunakan/dimanfaatkan. Aksesibilitas pelayanan kesehatan merupakan faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jaminan persalinan tersebut, seperti yang terjadi di Ghana bahwa ibu yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk mencapai fasilitas kesehatan.Tujuan Penelitian: Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemanfaatan Jampersal di Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan Tujuan khususnya adalah mengetahui hubungan antara aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan Jampersal dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi hubungan tersebut.Metode: Penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional dan metode kuantitatif didukung dengan kualitatif. Sampel penelitian adalah ibu bersalin tahun 2013 di 6 wilayah Puskesmas di Kabupaten Rote Ndao. Penentuan sampel merupakan perpaduan dari rancangan proportional stratified random sampling dan simple random sampling. Analisis Data: Analisis kuantitatif yaitu univariat, bivariat dengan uji chi-square, serta multivariat dengan uji regresi logistik berganda dengan tingkat kemaknaan p<0,05 dan CI95%. Analisis kualitatif untuk mendukung hasil kuantatif.Hasil : Analisis menunjukkan bahwa ada hubungan antara aksesibilitas pemanfaatan Jampersal dengan pemanfaatan Jampersal. Ibu yang memiliki aksesibilitas mudah berpeluang memanfaatkan Jampersal sebesar 8,45 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki aksesibilitas sulit setelah mengontrol tingkat pendidikan ibu dan status ANC.Kesimpulan : Ibu yang memiliki aksesibilitas mudah berpeluang untuk memanfaatkan Jampersal dibandingkan ibu yang aksesibilitasnya sulit. Faktor lain yang turut berhubungan yaitu pendidikan ibu, status ANC, tingkat sosek dan pengetahuan ibu tetang Jampersal sedangkan kepemilikan askes/jamkes tidak berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal. Kata Kunci: Evaluasi Jaminan Persalinan, Pemanfaatan Jampersal, AksesibilitasPelayanan Kesehatan.
Hambatan Birokrasi dan Manajerial dalam Implementasi Kebijakan Asi Eksklusif di Kota Binjai
Get PDFBackground: The coverage of exclusive breastfeeding in Indonesia is still not satisfactory. Based on data from Riskesdas in 2010, exclusive breastfeeding coverage 31,0% and 30,2% in 2013. As for the less than an hour process of breastfeed in 2010 amounted to 29.3% and 34.5% in 2013. Some policies those concerning about exclusive breastfeeding and early initiation of breastfeeding has been established. The established policies at the central level should be implemented and under surveillance in order to have an impact and achieve the goals set. There are many factors that influence the process of implementation including implementing perception, communication, budget, resources, facilities and infrastructure, bureaucratic structures, and unclear technical implementation guidelines. Objective: This research aimed to obtain a representation of the implementation of exclusive breastfeeding policy at Binjai city North Sumatera as well as surveillance and the factors that influence its implementation. Methods: This research use a qualitative method with case study approach. Data collected by indepth interviews, focus groups discussion, observation and document study. Results: Implementation of exclusive breastfeeding policy is still not implemented. This can be seen by inexistence of surveillance to the policy implementation and there are different interpretations in implementing the policy by the policy implementers. Moreover, there is no communication channel, basic quantity of budget, the training for midwives, facilities and supporting infrastructure, bureaucratic structure, as well as the guidelines of technical implementation in this implementation of policy. Conclusion: The implementation of exclusive breastfeeding policy should be initiated with the establishment of derivative policies at the local level so that there are clear regulations in the implementation.ABSTRAKLatar Belakang: Cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih belum memuaskan. Berdasarkan data Riskesdas 2010 cakupan ASI eksklusif sebesar 31,0% dan 30,2% pada tahun 2013. Sedangkan untuk proses menyusu kurang dari satu jam (IMD) pada tahun 2010 sebesar 29,3% dan pada tahun 2013 sebesar 34,5%. Beberapa kebijakan mengenai ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik di tingkat pusat seharusnya diimplementasikan dan dilakukan pengawasan dalam proses implementasinya, agar mempunyai dampak dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi diantaranya persepsi pelaksana, komunikasi, anggaran, sumber daya, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan pedoman pelaksanaan teknis yang kurang jelas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan ASI Eksklusif di Kota Binjai Sumatera Utara serta pengawasannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Binjai Kota pada bulan Mei-Juni 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview, focus group discussion, observasi, dan studi dokumen. Hasil: Implementasi kebijakan ASI Eksklusif masih belum dilaksanakan dengan baik. Tidak adanya pengawasan terhadap implementasi kebijakan, penafsiran yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan oleh implementer kebijakan. Selain itu tidak adanya saluran komunikasi, besaran anggaran, pelatihan bagi bidan, sarana dan prasarana pendukung, struktur birokrasi, serta pedoman pelaksanaan teknis, menyebabkan belum tercapainya tujuan kebijakan yang diharapkan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan ASI Eksklusif sebaiknya diawali dengan dibuatnya kebijakan turunan di tingkat daerah sehingga ada regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri
Get PDFIndonesia dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang terus berkembang menyebabkan kebutuhan akan kesehatan, termasuk perbekalan kesehatan, juga meningkat, ditambah dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu kebutuhan perbekalan kesehatan yang kebutuhannya meningkat adalah alat kesehatan. Akan tetapi, saat ini alat kesehatan yang beredar di Indonesia 90% merupakan alat kesehatan impor. Terus meningkatnya kebutuhan dan besarnya pasar alat kesehatan serta program Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka Pemerintah menetapkan industri alat kesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkanPenelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkan dengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Informan yang diwawancara berasal dari kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, ASPAKI, FKUI dan PERSI.Implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalan cukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena dalam implementasi kebijakan tersebut masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain dari segi SDM dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPESERTAAN PROGRAM JKN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS REMAJA KOTA SAMARINDA
No full textProgram JKN bertujuan memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jumlah kepesertaan JKN tahun 2015 di Kota Samarinda saat ini sebanyak 398.135 atau 40,25% dari jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 201
Evaluasi kualitatif program penyakit tidak menular berbasis posbindu di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I
No full textLatar belakang: penderita penyakit tidak menular (PTM) pada umumnya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sudah dalam kondisi lanjut dan sulit untuk sembuh total. Masyarakat yang berdaya dan tangguh merupakan modal sosial yang luar biasa besar dibanding sumber daya lainnya yang berasal dari luar masyarakat. Posbindu PTM merupakan salah satu solusi peningkatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian faktor risiko PTM melalui kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama. Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I efektif berjalan sejak tahun 2015. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular berbasis posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I.Metode: penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subjek penelitian berjumlah 38 orang diambil dengan menggunakan teknik purposive. Menggunakan teknik wawancara mendalam, FGD, observasi lapangan dan pengambilan data sekunder.Hasil: Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I berjalan dari tahun 2015 dan rutin dilaksanakan setiap bulan serta berkembang dari 6 menjadi 9 posbindu pada Tahun 2017. Terdapat kebutuhan akan keberadaan posbindu di masyarakat, kader dan tokoh masyarakat menganggap posbindu penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan berharap program tetap dijaga keberlajutannya. Terdapat potensi besar dari masyarakat yang diwakili oleh kader dan tokoh masyarakat yang perlu dikembangkan lebih baik lagi. Masih terdapat kekurangan jumlah petugas kesehatan sebagai pengelola P2PTM menurut informan, pemahaman konsep posbindu belum sesuai dengan pedoman yang berlaku dan keterbatasan pembiayaaan dan sarana prasarana. Kader posbindu selalu konsisten menjalankan Posbindu PTM dengan ataupun tanpa pelatihan tentang posbindu PTM. Peran kader dan tokoh masyarakat merupakan modal utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Masih terdapat pandangan masyarakat bahwa di mana ada pemeriksaan kesehatan di situ ada pengobatan. Beberapa kendala tersebut menjadikan capaian kunjungan posbindu di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I tahun 2017 sebesar 5,7% (standar SPM 100%).Kesimpulan: Posbindu PTM rutin dilakukan setiap bulan. Berdasarkan evaluasi menggunakan metode CIPP bahwa pelaksanaan Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesas Muara Bungo I belum optimal. Diperlukan perhatian dan campurtangan lintas sektor yang diprakarsai langsung oleh Bupati Bungo.Kata kunci: evaluasi program; penyakit tidak menular; posbindu PT
PERAN LEADERSHIP DALAM KEBERHASILAN IMPLEMENTASI LEAN MANAGEMENT DI RUMAH SAKIT PELNI
Get PDFAbstrakIrene Trisbiantara1 Andreasta Meliala2 Latar Belakang: Rumah sakit di Indonesia menghadapi era BPJS dengan tuntutan kendali mutu dan kendali biaya yang harus terpenuhi bila hendak menjamin keberlangsungan kehidupan rumah sakit. Lean management merupakan salah satu solusi yang mulai diterapkan pada banyak rumah sakit, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kehadiran leadership.Tujuan: Mengeksplanasi peranan leadership dalam keberhasilan implementasi lean management di rumah sakit.Metode: Penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksplanatoris dengan desain kasus tunggal holistik pada rumah sakit Pelni di Jakarta. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling sebanyak 1 direktur utama, 3 wakil direktur, 3 kepala divisi, 3 kepala instalasi dan 6 kepala urusan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, kuesioner kepada 50 orang staf, wawancara mendalam kepada para leader serta penelusuran dokumen rumah sakit.Hasil : Transformational leadership menggerakkan implementasi lean management di rumah sakit dan transactional leadership membentuk komitmen para staf melalui reward. Keberadaan leadership tanpa disertai budaya yang kuat berlandaskan filosofi Toyota, menjadikan employee engagement yang diperlukan untuk continuous improvement sulit terbentuk. Sebaliknya, beban kerja, turn over dan tingkat stress dan kejenuhan meningkat. Komunikasi langsung yang belum baik, minimnya pengembangan para staf serta sistem reward yang belum sesuai beban kerja, semakin mempersulit terjadinya employee engagement di rumah sakit. Loyalitas staf pun dituntut oleh leader. Keberhasilan lean management saat ini meningkatkan revenue dan menurunkan cost rumah sakit.Kesimpulan : Transformational leadership berperan penting untuk implementasi lean management sementara transactional leadership berperan membentuk komitmen awal para staf melalui reward. Komitmen selanjutnya harus dibangun berdasarkan transformational leadership yang juga membangun trust bagi employee. Budaya yang kuat berlandaskan filosofi Toyota pun harus ada untuk mewujudkan employee engagement yang dapat mendorong terjadinya continuous improvement yang diharapkan. Sebaliknya employee engagement pun diperlukan untuk perubahan budaya yang diperlukan dalam implementasi lean management. Komunikasi langsung yang baik, pengembangan para staf serta sistem reward yang sesuai juga mendukung terwujudnya employee engagement di rumah sakit. Kata Kunci : Transformational leadership, lean management, implementasi, leader, rumah sakit, budaya, employee engagement. 1 Mahasiswa Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 2 Departemen Pusat Kebijakan dan Manajemen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mad
Pengorganisasian Chronic Care Model dalam Pengelolaan Keteraturan Kontrol Pasien Pasca Stroke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
No full textBackground: Recurrent strokes are alarming because they can aggravate the situation and increase maintenance costs. With the prevalence of cases that continue to increase from year to year, the potential for lost follow-up in the regularity of post-stroke patient control. The organization of chronic care model-based services is able to maintain and bridge the regularity of post-stroke patient control whose service concept focuses on the patient's active participation and health system. This study aims to explore the organization of Chronic Care Model in the management of post-stroke patient control regularity. Methods: Qualitative research with case study design. Participants in this study is the administration consisting of elements of leadership and implementer that have met the criteria taken by way of purposive sampling time research February-April 2017 Research instruments in the form of interview guidelines, qualitative analysis. Results: Decision support refers to clinical practice guidelines, shared information through multiprofession coordination in education, service integration is still passive which has more emphasis on curative and rehabilitative. The design of the service system in the service policy on the implementation of using service standards and imposing a classless service, on the design elements of the lack of human resources health, as well as facilities and infrastructure, on the chronic service model refers to the structure and hierarchy of organizations that emphasize the responsibility of the service to the physician in charge of medical. Clinical information systems are not available for group support and information technology-based coordination to support high quality health services. Conclusion: Management of post-stroke patient control regularity can not be separated from the support and ability of the implementer as well. Service upgrades can be improved through the implementation of the Chronic Maintenance Model in which there are several important elements such as systematic configuration, updating in service system design, modern clinical information systems.
Efektivitas Penilaian Mandiri Evaluasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kementerian Kesehatan dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi
Get PDFSelf Assessment Effectiveness of Free of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area Evaluation in The Health Ministry in The Aim of Bureaucracy Reform Policy Background: Implementation of Bureaucratic Reform has an important role in supporting the implementation of national development in the field of health. Strengthening Bureaucracy Reform aims to improve public services because bureaucrats are public servant. Evaluation towards WBK / WBBM is a small form of Bureaucracy Reform applied to a minimum work unit of echelon 3. Evaluation to WBK / WBBM was conducted through self assessment by Internal Assessment Team at Ministry of Health level, which will be futher evaluate by National Assessment Team from Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform. There is a significant difference between the evaluation results conducted by TPI and TPN. Purpose: The purpose of this study is to determine the effectiveness of self assessment in the evaluation of WBK / WBBM conducted by Itjen Kemenkes in accelerating the achievement of Bureaucracy Reform in the Ministry of Health. Method: This research is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews with 9 informants and document tracking. Results: The study was conducted in May - June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the research stated that the regulation is not yet complete, the communication of the evaluation implementation clear, the leader has not fully understand about WBK / WBBM, there is still conflict of interest, there are differences of work unit characteristic, there is still difference of motivation, perception and human resource competence become a factors that influence effectiveness of the evaluation towards WBK / WBBM in the Ministry of Health. Conclusion: Self Assessment implementation towards WBK / WBBM evaluation in Ministry of Health have not effective so require evaluation and further improvement.Keywords: Bureaucracy Reform, Free Area of Corruption, Clean and Serve Bureaucratic AreaLatar Belakang: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki peran yang penting dalam mendukung mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Penguatan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik karena birokrat adalah pelayan kepentingan masyarakat. Evaluasi menuju WBK/WBBM adalah bentuk kecil dari Reformasi Birokrasi yang diterapkan kepada satuan kerja minimal setingkat eselon 3. Evaluasi menuju WBK/WBBM dilakukan secara penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang pada tahap lanjut akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penilaian mandiri dalam evaluasi WBK/WBBM yang dilakukan Itjen Kemenkes dalam mempercepat tercapainya Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan. Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 9 informan dan penelusuran dokumen. Hasil: Penelitian dilakukan pada bulan Mei - Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasi sudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM, masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuan kerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan. Kesimpulan: Pelaksanaan Penilaian mandiri evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehingga memerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut
Analisis Implementasi Integrasi Layanan PPIA HIV ke Layanan Antenatal di Kota Depok 2017
Get PDFPencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) pada ibu hamil merupakan kegiatan essensial pada layanan antenatal, sehingga adanya integrasi akan lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan ibu hamil melakukan skrining HIV yang bertujuan mencegah penularan secara vertikal dari ibu ke anak. Analisis Implementasi ditujukan untuk melihat pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil terintegrasi dalam layanan antenatal terpadu di Kota Depok 2017. Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pegambilan data WM, FGD dan telaah dokumen.Hasil dari penelitian didapatkan aspek komunikasi berupa sosialisasi pedoman pelaksanaan kebijakan belum optimal terutama untuk layanan swasta. Dari sisi dana tidak dilakukannya alokasi anggaran spesifik program PPIA mempengaruhi implementasi, kewenangan petugas pelaksana sudah optimal, belum tersedianya struktur birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi untuk layanan terintegrasi, lingkungan sosial berupa dukungan masyarakat, layanan kesehatan swasta yang belum optimal dan masih adanya stigma negatif. Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi integrasi layanan PPIA ke layanan antenatal belum optimal hal ini didukung konseling pra-tes dan pasca tes belum efektif, cakupan skrining HIV bumil masih rendah, mekanisme rujukan yang belum berjalan dengan baik dan proses pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi yang belum terintegrasi. Direkomendasikan melakukan pemetaan kegiatan yang sudah dilakukan, membuat regulasi dan roadmap perencanaan kegiatan yang bertujuan untuk perluasan layanan dan dapat menggandeng sektor swasta. Prevention of HIV transmission from mother to child (PMTCT) in pregnant women is an activity on antenatal services, the existence of integration would be more effective to increase coverage of pregnant women do HIV screening aimed at preventing contagion vertically from mother to child. Analysis of Implementation aimed to see the implementation of HIV screening of pregnant women integrated to antenatal care in Depok, 2017. Method is qualitative data develop techniques with WM, FGD and review documents. The result is socialization program policies especially for private service not optimal. A special budget allocation of PMTCT has not been made thus affecting the implementation, the Authority managing officers are already optimally, bureaucratic structure which consists of SOP and fragmentation of policy not available, the social environment in the form of community support, private health services that has not been optimized and still the existence of negative stigma. The conclusions obtained that the implementation of the Integration PMTCT to antenatal care has not been optimal this is supported counselling pre-test and post test has not been effective, HIV screening coverage bumil is still low, the referral mechanism has not been going well and the process of recording and reporting as well as monitoring evaluations that have not been integrated. Recommended doing mapping activities already done, making regulation and roadmap planning activities aimed at the expansion of the services and may be working with the private sector
pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten
No full textINTISARIRima Yunitasari¹,Ismail Setyopranoto2, Retna Siwi Padmawati ³ Latar Belakang : JKN merupakan program pemerintah yang dilakukan mulai 1 januari 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan dengan target cakupan semesta seluruh masyarakat mempunyai jaminan kesehatan pada tahun 2019. Rumah sakit merupakan salah satu pelaksana pelayanan kesehatan era JKN. RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten adalah salah satu RS khusus tipe A yang melayani pelayanan umum. Dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti pada implementasi pelaksanaan yang tidak sesuai. Pelayanan fisioterapi menjadi pelayanan penunjang di RSJD DR.RM Soedjarwadi yang menjadi indicator kualitas pelayanan di RSJD. Komitmen antar pelaksana penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini tenaga fisioterapi perlu diidentifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui manajemen pelayanan yang tidak sesuai dengan semestinya. maka dapat diperoleh upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut.Tujuan: Mendiskripsikan pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD. DR. Soejarwadi Klaten.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif cara pengambilan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Subjek penelitian ini sebesar 13 orang, dan Cara pengambilan data informan menggunakan tehnik purposive sampling.Hasil: Pelayanan fisioterapi belum sepenuhnya bisa dilakukan sesuai dengan SOP. Ketidakpatuhan pasien dalam melakukan prosedur pelayanan masih kurang. Penerimaan dari tenaga fisioterapi terkait beberapa aturan seperti alur pelayanan yang harus dengan pemeriksaan dokter rehabilitas medic terlebih dahulu dan adanya beban tambahan belum diterima sepenuhnya. Performa keuangan pada pelayanan fisioterapi mengalami kerugian walaupun pelayanan sudah dilakukan secara optimal.Kesimpulan: permasalahan pelayanan kesehatan pada program JKN masih banyak terjadi kendala. Adanya perbedaan pelayanan sebelum dan sesudah JKN mempengaruhi keuangan RSJD khususnya pelayanan Fisioterapi. Terjadinya perbedaan persepsi antara pembuat aturan dengan pemberi pelayanan masih menonjol. Namun RSJD masih berusaha untuk meningkatkan implementasi pelayanan fisioterap di era JKN dengan sebaik-baiknya.Kata kunci: JKN, Pelayanan Fisioterapi, Implementasi. ABSTRACTRima Yunitasari¹,Ismail Setyopranoto2, Retna Siwi Padmawati ³ Background: UHC is a government program conducted from 1 January 2014 organized by BPJS health with the target of universal coverage of all people have health insurance in 2019. The hospital is one of the implementers of health care UHC era. RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten is one of type A special hospitals that serve public services. In the implementation there are still obstacles such as in implementation implementation that is not appropriate. Physiotherapy services become support services in RSJD DR.RM Soedjarwadi which become indicator of service quality in RSJD. Commitment and communication between health care providers in this case physiotherapists need to be identified. Therefore, this research is important to know the management of service which is not accordingly appropriate. then can be obtained efforts to overcome these problems. Purpose: Describe the physiotherapy services in UHC era in RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten. Method: This research is a descriptive research by using quaitative approach of data retrieval method using observation method and depth interview. The subject of this research 13 people, and the way of taking informant data using purposive sampling technique. Results: Physiotherapy services have not been fully done in accordance with SOP. Non-compliance of patients in performing service procedures is still lacking. The acceptance of physiotherapy personnel is related to several rules such as the service flow that must be examined by the medical doctor rehabilitation first and the additional burden has not been fully accepted. Financial performance in physiotherapy services suffered losses even though the service has been done optimally. Conclusion: health service problems in the UHC program are still many obstacles. The existence of differences in service before and after UHC affects the financial RSJD especially Physiotherapy services. Differences in perceptions between regulators and service providers still stand out. However RSJD is still trying to improve the implementation of physiotherapy services in UHC era as well as possible. Keywords: Physiotherapy service, Implementation, UH