Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Efektivitas Puskesmas Duren Sawit Sebagai Gatekeeper Penanganan Pasien Hipertensi Peserta JKN 2016
No full textPuskesmas Duren Sawit mengalami peningkatan kunjungan pasien hipertensi peserta JKN yang kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas Puskesmas Duren Sawit sebagai gatekeeper dalam penanganan pasien hipertensi peserta JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada petugas terkait dan FGD kepada pasien hipertensi. Kerangka pikir dasar penelitian dengan menganalisis unsur fasilitas kesehatan dan unsur pasien. Hasil penelitian menunjukkan puskesmas belum melakukan penanganan pasien JKN penderita hipertensi secara komprehensif. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya poliklinik khusus PTM, SOP khusus penanganan hipertensi, kurangnya promosi kesehatan terkait hipertensi di luar dan di dalam gedung, serta belum memanfaatkan sistem informasi manajemen dalam penanganannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan merujuk pasien didasari adanya komplikasi pasien, kurangnya ketersediaan obat, sarana pendukung yang kurang optimal, dan kurangnya promosi kesehatan. Diharapkan puskesmas dapat mengembangkan skema penanganan pasien hipertensi lebih komprehensif, BPJS kesehatan dapat memberikan reward kepada puskesmas bila melakukan penanganan penderita hipertensi secara kontinu, dan dinas kesehatan mampu berkomitmen untuk mengembangkan program KPLDH
DETERMINAN PERILAKU MEROKOK WANITA USIA SUBUR : ANALISIS FAKTOR SOSIODEMOGRAFIS (ANALISIS DATA INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEI (IFLS) 2014)
No full textLatar Belakang: Indonesia merupakan negara penyumbang perokok terbesar diantara Negara-Negara di ASEAN, 53 % dari seluruh perokok di ASEAN ada di Indononesia, dengan 67,4% adalah perokok laki-laki dan 4.5% adalah perokok wanita. Dari berbagai penelitian, perokok wanita memiliki risiko kesehatan lebih banyak dari pada perokok laki-laki, terutama pada wanita yang memiliki usia subur. Karena, bahaya yang ditimbulkan tidak hanya untuk dirinya namun untuk anak yang akan dilahirkannya juga. Banyak determinan yang mempengaruhi perilaku merokok pada wanita di Indonesia, salah satunya adalah faktor predisposisi yang didalamnya berisi tentang faktor sosiodemografis dan faktor enabling salah satunya adalah kepuasan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan sosiodemografis pada perilaku merokok wanita usia suburMetode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis data sekunder Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014 dengan unit kebiasaan merokok pada wanita dan desain cross sectional. Data IFLS 2014 diambil dari 13 provinsi.Hasil: Wanita yang tidak menikah memiliki peluang lebih tinggi menjadi perokok (OR=2,3;95%CI=1,52-3,35). Wanita yang berada di Desa lebih rentan menjadi perokok (OR=1,41; 95%CI=1,12-1,73). Wanita bekerja memiliki peluang lebih rendah menjadi perokok (OR=0,65; 95%CI=0,52-0,82). Dan wanita yang merasa puas terhadap hidupnya memiliki peluang lebih tinggi menjadi perokok (OR=2,3 ;95% CI=1,77-2,97)Kesimpulan: Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang kuat antara status marital, status pekerjaan, domisili dan kepuasan hidup dengan perilaku merokok pada wanita usia subur
Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Pemanfaatan POSBINDU Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilayah Kerja PUSKESMAS Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan Tahun 2018
Get PDFMasuknya Penyakit Tidak Menular sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, mengisyaratkan bahwa PTM secara global telah mendapatkan perhatian khusus yang menjadi prioritas nasional. Salah satu cara dalam program pengendalian PTM adalah melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Puskesmas Kecamatan Setiabudi dalam menjalankan skrining melalui Posbindu PTM menerapkan Permenkes No.43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan yaitu setiap warga usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Setiabudi Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu warga usia 15-59 tahun dengan sampel 145 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan uji Regresi Logistik Sederhana. Hasil penelitian adalah warga yang memanfaatkan Posbindu PTM sebanyak 57,9%. Variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM adalah jenis kelamin (p=0,026) OR=2,856, pekerjaan (p=0,024) OR=2,382, pengetahuan (p=0,010) OR=2,553, akses ke Posbindu PTM (p=0,013) OR=2,748, ketersediaan sarana Posbindu PTM (p=0,012) OR=2,567, dukungan keluarga (p=0,037) OR=2,153, dukungan petugas kesehatan (p=0,004) OR=2,825, dukungan kader (p=0,000) OR=6,970, kebutuhan akan Posbindu PTM (p=0,035) OR=2,397. Variabel yang paling dominan adalah dukungan kader OR= 4,680 (95% CI 2,2-10,8). Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan kader menjadi faktor yang paling dominan dalam pemanfaatan Posbindu PTM
Peran Puskesmas dalam Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Bantul
Get PDFHealth Center’s Role Alert Village’s Development in Bantul RegencyBackground: Alert village is a village where the residents have the readiness of resources, the ability, and the intention to independently prevent and overcome health problems or threats, disaster, and emergency. Health center has a duty as the facilitator of the alert village’s development, where besides providing basic medical care, health center is expected to be able to carry out the mobilization and the community empowerment. If the facilitation process succeeded, it can evoke intentions and community independence in health, so that alert village’s liveliness comes from community’s initiative and is not from health center. This kind of development strategy leads to community development. Objective: This research aims to review the role of health center within alert village’s development, especially towards the facilitation of alert village’s development. Method: This research uses the qualitative descriptive method along with a case study design, to describe health center’s perception towards alert village’s development and health center’s role as the alert village’s facilitator. The subjects of this research are the heads of health centers and midwife coordinators, as well as the community leaders: the heads of the public’s welfare affair and the chief of village’s women organization. The datas are collected through in-depth interviews. Results: This research showed various activities of Community-Based Health Efforts as the form of alert village’s implementation. The facilitation which health center provides to actualize active alert village had not showed community development, but rather a social mobilization. The obstructions are that health center has not been provided with facilitation techniques and the community’s culture is less independent in health. Conclusion: Alert village’s development towards community development has not been utterly well responded by the community.Keywords: Facilitation, Alert village, Community development.Latar Belakang: Pengembangan masyarakat menjadi salah satu topik yang paling populer didalam konteks intervensi ke- sehatan masyarakat. Di Indonesia, Desa Siaga merupakan ben- tuk pengembangan masyarakat di bidang kesehatan. Desa Sia- ga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber- daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah/ancaman kesehatan, bencana dan kega- watdaruratan secara mandiri. Puskesmas memiliki tugas seba- gai fasilitator pengembangan desa siaga, dimana selain mem- berikan pelayanan medis dasar, diharapkan mampu melaksana- kan tugas penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Fasili- tasi pengembangan desa siaga ini tergantung kemampuan pus- kesmas, disini diharapkan puskesmas mampu menerapkan prin- sip-prinsip fasilitasi yang efektif. Apabila proses fasilitasi ber- hasil akan menumbuhkan kemauan dan kemandirian masya- rakat di bidang kesehatan, sehingga keaktifan desa siaga ber- asal dari inisiatif masyarakat bukan dari puskesmas. Fasilitasi pengembangan seperti ini mengarah pada community devel- opment. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terha- dap peran puskesmas dalam fasilitasi pengembangan desa siaga. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus, untuk mendeskripsikan peran puskesmas sebagai fasilitator desa siaga. Subyek penelitian adalah kepala puskesmas dan bidan koordinator, serta tokoh masyarakat : kepala bagian kesejahteraan rakyat desa, ketua Tim Penggerak PKK desa, dan kader kesehatan. Data dikumpul- kan melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil: Desa siaga telah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), namun belum semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Puskesmas telah berupaya dalam mendampingi pengembangan desa siaga, namun fasilitasi yang dilakukan puskesmas belum mewujudkan community development, melainkan lebih kearah mobilisasi sosial. Kesimpulan: Pengembangan desa siaga kearah community development belum terwujud dalam masyarakat.Kata Kunci : Fasilitasi, Desa siaga, Community development
Analisis Implementasi Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di PUSKESMAS Mampu PONED Kota Depok Tahun 2017
Get PDFPemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan melalui Puskesmas Mampu PONED masih rendah dan menyebabkan keterlambatan penanganan kegawatdaruratan yang berdampak pada peningkatan AKI dan AKB. Kota Depok memiliki 7 Puskesmas Mampu PONED namun cakupan persalinan di PONED hanya 3,9% dari jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2016 dan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2016 -2021 akan menambah 4 Puskesmas Mampu PONED. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana langkah-langkah program PONED sudah dilaksanakan serta diketahuinya apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program. Penelitian kualitatif dilakukan pada 7 Puskesmas mampu PONED Kota Depok bulan Desember 2017 sampai Januari 2018. Informan berjumlah 38 orang terdiri dari pemangku kebijakan di level Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas PONED, bidan koordinator PONED serta bidan pelaksana PONED. Untuk mendapatkan hasil yang valid, peneliti melakukan triangulasi data dengan teknik WM FGD dan telaah dokumen yang berkaitan implementasi PONED.Hasil penelitian didapatkan unsur input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya SOP diseluruh Puskesmas PONED. Unsur proses belum optimal, komunikasi belum efektif tentang tujuan kebijakan dari penentu kebijakan kepada pelaksana, pada aspek disposisi belum semua pemangku kebijakan memberikan sikap yang positif terhadap implementasi PONED, aspek birokrasi belum semua PONED memiliki struktur organisasi dan aspek lingkungan sosial belum berperannya lintas program dan lintas sektor dalam mendukung kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisa data hasil pelayanan dan belum adanya kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan 2 Puskesmas mampu PONED sudah memenuhi 9 dari 10 indikator yang ditetapkan dalam analisis implementasi PONED, sedangkan 5 Puskesmas mampu PONED lainnya belum optimal. Rekomendasi perlu adanya alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, refreshing program PONED kepada pelaksana dan lintas sektor, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaksana kebijakan tentang implementasi PONED melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar menguatkan disposisi.
Dampak Program Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Utilisasi Layanan Kesehatan Pasien Kanker Serviks
Get PDFProgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk masyarakat dengan penyakit katastropik seperti kanker serviks. Pasien kanker serviks seringkali gagal mendapatkan layanan yang optimal dan terdiagnosis pada stadium yang lebih lanjut sehingga menimbulkan beban ekonomi dan kesehatan yang amat berat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak keberadaan JKN terhadap utilisasi layanan kesehatan pasien kanker serviks. Penelitian ini adalah studi cross sectional yang dilakukan di 2 Rumah Sakit di Kota dan Kabupaten Bandung pada periode 2013 – 2017. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei – Agustus 2018 dengan mengambil seluruh data rekam medis yang tercatat secara lengkap (total sampling). Data dianalisis dengan software STATA versi 13 dengan uji fisher exact. Dari 85 rekam medis yang tercatat secara lengkap didapatkan nilai tengah usia pasien adalah 49 (28 – 80), mengalami paritas 3 kali (0-9), 85% berstatus menikah, 88% merupakan ibu rumah tangga, 68% menggunakan jaminan kesehatan, dan 51% terdiagnosis pada stadium lanjut. Setelah penerapan JKN, terlihat adanya peningkatan utilisasi layanan kesehatan untuk kasus kanker serviks, terutama setelah tahun ketiga. Usia pasien yang terdiagnosis cenderung semakin muda, hampir seluruh pasien menggunakan BPJS untuk pembiayaan, dan stadium saat awal terdiagnosis cenderung semakin dini. Dari uji statistik didapatkan perbedaan bermakna antara periode sebelum dan setelah JKN dari aspek cara pembiayaan (p= 0.00), namun tidak didapatkan perbedaan bermakna pada stadium saat awal terdiagnosis (p> 0.05). Dapat disimpulkan bahwa JKN memiliki dampak terhadap utilisasi dan pola berobat pasien kanker serviks
Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Institusi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik di Bali
Get PDFABSTRACT This study analyzes the implementation of rabies-free program in Indonesia which is not effective yet, although the number of rabies cases has been decreasing significantly, but it is not completely commensurate with the high percentage of reported bites in 2016. Rabies control management which is focussed only on public health aspect, has been widely discussed in earlier studies, while this research raises the institution problem of animal health at three levels of institutional framework. The lack of empowerment programs involving society and social organizations on rabies eradication policy in Bali (as a learning model), indicates that the animal health aspect has not been optimally applied. The state regulations are considered weak to raise the issue which leads to the lack of multi-party collaboration and cross-sectoral coordination at meso and micro-level. The contradiction over the negotiation process between formal and informal elements such as custom and belief (Nee, 2003), reinforces the political will that influences those collective actions of meso-level actors at macro-level. This qualitative research using case study method involved Bali Provincial and Denpasar City Livestock and Animal Health Departments as well as their relations with academic institutions (Udayana University), professional organizations (PDHI Bali), and animal care NGOs (BAWA Foundation).ABSTRAKStudi ini menganalisis implementasi Program Indonesia Bebas Rabies yang belum efektif meskipun angka kasus positif rabies mengalami penurunan cukup signifikan, namun tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan masih tingginya persentase laporan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di tahun 2016. Banyak kajian terdahulu membahas manajemen pengendalian rabies terkonsentrasi hanya pada aspek kesehatan publik, sementara studi ini mengangkat problem institusi pada isu kesehatan hewan di tiga tingkat kerangka kelembagaan. Minimnya program pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial pada kebijakan pengentasan rabies di Bali (sebagai model pembelajaran), mengindikasikan aspek kesehatan hewan belum diterapkan dengan optimal. Lemahnya regulasi pemerintah mengedepankan isu tersebut turut memengaruhi kurangnya kolaborasi multipihak dan koordinasi lintas sektor di tatanan meso dan mikro. Proses negosiasi antara elemen formal dan elemen informal, misalnya kebiasaan dan kepercayaan masyarakat tidak menghasilkan kesepakatan (Nee, 2003), sehingga memperkuat keinginan berpolitik yang ternyata memengaruhi tindakan kolektif dari para aktor di tatanan meso pada tingkat makro. Riset kualitatif ini menggunakan metode studi kasus yang melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali serta Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Denpasar terkait relasinya dengan institusi akademik (Universitas Udayana), organisasi profesi independen (PDHI Bali) dan NGO peduli satwa (Yayasan BAWA)
Dampak Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan
Get PDFImplementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan kemudahan masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagi seluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatan dari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS) dengan sistem paket INA CBG’s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakit tidak berlaku untuk 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelah implementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatan layanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. Likuiditas Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKN diimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikan lemahnya manajemen kas
Refleksi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pelayanan Kedokteran Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Tangerang Tahun 2017
No full textThis study aims to find out how the reflection of the implementation of national health insurance (JKN) in dentistry services at first-rate health facilities (FKTP) Tangerang City in 2017. The condition of awareness of Indonesian people for oral health is still not good, thus requiring process improvement, and The concept of better service. Such improvements can be implemented in the form of dental services in FKTP. This research uses qualitative method that aims to know the implementation of dental services in health insurance, in accordance with the rules, conditions and regulations that apply. The research was conducted in FKTP of Tangerang City Health Office, 15 Puskesmas and 15 pratama clinics in collaboration with BPJS health. The results showed the presence of dentists in each FKTP has been fulfilled as well as the condition of dental infrastructure facilities is sufficient. In terms of utilization of dentistry services, JKN participants in Puskesmas are very low. There are still differences in the number of JKN participants in each FKTP. Dentistry services in JKN are still many kinds of service in serving JKN participants, the highest number of dental disease cases in the community in JKN not all can be served in primary service so there are still many references.
Analisis Kebijakan Pembiayaan TB di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Era JKN di Kota Samarinda
Get PDFTuberkulosis adalah penyakit menular dengan jumlah kasus tertinggi di Samarinda pada tahun 2016. Segi pembiayaan terdapat gap antara anggaran kesehatan dinas kesehatan kota Samarinda yang berasal dari APBD kota Samarinda dengan jumlah dana program pemberantasan TB. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pembiayaan TB di fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kota Samarinda. Metode Penelitian: Studi kasus dengan wawancara mendalam dan review dokumen. Subjek penelitian berjumlah 16 orang berasal dari pihak legislatif, pihak eksekutif, penyedia pelayanan kesehatan dan pihak lintas sektoral. Hasil: Terdapat koordinasi antara dinas kesehatan dan BPJS kesehatan untuk penetapan standar fasilitas kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan yang dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak untuk pertukaran data pasien dan transparansi penggunaan dana klaim pasien TB. Dana JKN merupakan sumber dana terbesar yaitu 94,48% dan diperuntukkan untuk pembiayaan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) pada tahun 2015. Tingginya RJTL disebabkan karena kurang maksimalnya pelaksanaan rujukan parsial dan rujuk balik pasien TB antara fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Kesimpulan: Pembiayaan TB di Kota Samarinda masih lebih banyak di fasilitas kesehatan rujukan dibandingkan fasilitas kesehatan primer