Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi RSUD Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara
Get PDFLatar Belakang : Kekurangan obat pada setiap unit pelayanan kesehatan merupakan suatu komponen masalah yang kompleks. Oleh kerena itu diperlukan manajemen pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Salah satu proses pengelolaan obat yang efektif adalah dengan menjamin ketersediaan obat baik dalam hal jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menghindari adanya kekurangan dan kelebihan obat. TUJUAN: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses perencanaan dan pengadaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu. METODE: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan Jenis penelitian studi kasus dengan rancangan kasus tunggal holistik. Yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala IFRS , Ketua Komite Farmasi Terapi, Kasie Perencanaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua Panitia Pengadaan, Kasubag Keuangan, Direktur RS, Kabid Penunjang Pelayanan, Kepala Gudang Farmasi dengan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat sendiri oleh peneliti, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Hasil : Perencanaan obat pada RSUD Kefamenanu dilakukan dengan metode konsumsi dan kemudian ditambah 10-20%. Pemilihan obat yang dilakukan juga sudah mengacu pada formularium nasional. Berdasarkan hasil analisis ABC tahun 2017 diperoleh obat kategori A sebanyak 48 item (20,17%) dengan biaya pembelian sebesar 69,69%, obat kategori B sebanyak 60 item (25,21%) dengan biaya pembelian sebesar 20,14% dan obat kategori C sebanyak 130 item (54,62) dengan biaya pembelian sebesar 10,17%. Adapun Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pengadaan obat untuk kelompok A yang telah dilakukan di RSUD Kefamenanu belum berjalan dengan baik. hal ini dilihat perhitungan jumlah pengadaan dan waktu pengadaan yang hanya berdasarkan perkiraan saja serta masih terjadinya beberapa item obat yang mengalami kekosongan persediaan obat selama periode 2017. Kesimpulan : Pemilihan obat mengacu pada formularium nasional namun masih ada item obat yang direncanakan di luar formularium nasional. Masih terjadi kekosongan obat pada RSUD Kefamenanu. RSUD Kefamenanu perlu menetapkan prioritas terhadap perencanaan dan pengadaan obat sehingga lebih efektif dan efisien dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kekosongan persediaan obat
Kebijakan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau (Studi kasus Kebijakan Rumah Tunggu di Kecamatan Selaru Tahun 2008/2009)
No full textSalah satu persoalan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku Tenggara Barat adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain letak geografis pulau-pulau, keterbatasan sarana transportasi, keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Sejak dimekarkan tahun 1999 angka kematian tertinggi tercatat di tahun 2007 yakni 670 dari 100.000 kelahiran hidup sehingga belum dapat memenuhi target Indonesia Sehat tahun 2010 yaitu 150 dari 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi adalah 74 kematian bayi per 2837 kelahiran hidup dimana belum dapat memenuhi target Indonesia Sehat yaitu 40 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kematian ibu hamil dan bayi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau dan penerapan kebijakan rumah tunggu bersalin sebagai pilot project konsep gugus pulau tahun 2008/2009 di Selaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Selaru kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan pilot project kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau tahun 2008/2009. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau adalah pola pengelompokan pulau-pulau yang berdekatan menjadi satu wilayah/gugus yang saling terhubung dalam pelayanan kesehatan yang memadai menurut kemudahan transportasi maupun kecenderungan ekonomi. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau berorientasi kepada kedekatan geografis, kedekatan sosial budaya serta kemandirian. Rumah tunggu bersalin adalah pilot project kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau yang telah dilaksanakan tahun 2008/2009 di kecamatan Selaru dan dianggap berhasil.
Apa yang dibutuhkan dalam pembenahan Sistem Kesehatan ?
Get PDFSalah satu konsep yang paling umum untuk melihat suatu sistem kesehatan adalah melihatnya melalui building block yang diperkenalkan oleh WHO pada tahun 2007. Building Block ini terdiri dari kepemimpinan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, akses ke obat esensial, sistem informasi, serta layanan. Sejak saat itu, building block ini telah dipakai ribuan kali dan dikinikan oleh berbagai pemikiran dan pendekatan baru, tetapi prinsip dasarnya tetap sama: sebagai suatu sistem, kita tidak dapat melihat sistem kesehatan sebagai sesuatu yang terfragmentasi, terkotak-kotak dan tidak menyatu. Kemampuan untuk melihat sistem kesehatan secara komprehensif mutlak diperlukan dalam upaya pembenahannya. Upaya pembenahan di satu bidang akan membutuhkan pembenahan di bidang-bidang lain agar sistem dapat berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan sektor kesehatan. Penting pula untuk mengingat bahwa sistem kesehatan merupakan bagian dari sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan kita, artinya sistem kesehatan tidak mungkin dipisahkan dari konteks negara kita yang merupakan negara kesatuan, dan tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan kita yaitu desentralisasi dan demokrasi. Artinya, dalam upaya pembenahan sistem kesehatan, kita perlu pula mempertimbangkan hal-hal di luar sektor kesehatan, termasuk pembangunan sektor ekonomi, ketahanan pangan, infrastruktur, perkembangan teknologi, demografi dan pergerakan manusia, lingkungan hidup, dan lain-lain. Perlu pula kita perhatikan faktor-faktor seperti struktur birokrasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, hubungan antar lembaga dan kementerian, dan situasi politik. Jelaslah bahwa pembenahan sistem kesehatan bukanlah hal yang mudah. Edisi kali ini mengangkat berbagai komponen dari sistem kesehatan dan berbagai upaya untuk membenahinya serta bagaimana hasilnya. Kita akan membaca tentang pengaruh kebijakan nasional sektor kesehatan terhadap belanja kesehatan katastropik rumah tangga, kebijakan peningkatan mutu lulusan dokter, analisis dasar hukum yang melindungi masyarakat dari obat rusak dan kadaluwarsa, hambatan birokrasi dan manajerial dalam implementasi kebijakan, kebijakan investasi untuk pengembangan industri dalam negeri di sektor kesehatan serta kebijakan penjaminan mutu layanan dasar melalui mekanisme akreditasi. Kami harap artikel-artikel ini dapat memberi wawasan dan pemahaman akan begitu banyaknya hal yang dapat kita lakukan untuk membenahi sistem kesehatan. Dan bahwa pembenahan ini harus kita lakukan bersama-sama. Selamat membaca. Shita Listyadew
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PALU DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
No full textLatar Belakang: Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan program Jamkesda dengan skema Jaminan Asuransi sosial yang diserahkan pengelolaannya ke PT. ASKES sejak tahun 2009. Di era JKN, pada Tahun 2016 terdapat 20,82% penduduk Kota Palu yang belum menjadi peserta JKN dan sebanyak 296.167 jiwa (79,18%) yang telah menjadi peserta JKN. 107.530 jiwa PBI (APBN= 83.178 jiwadan APBD= 24.352 jiwa) dan peserta Non PBI berjumlah 188.637 Jiwa (BPS, Kota Palu dalam Angka 2017). Berdasarkan data BPJS Kota Palu tahun 2017 terdapat 128.275 peserta (54,33%) yang menunggak atau bermasalah kepesertaannya. Baik yang berasal dari peserta PBI APBN dan PBPU. Kajian peran serta pemerintah daerah dalam implementassi kebijakan pembiayaan jaminan kesehatan di era JKN diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut.Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten dan konteks implementasi kebijakan Pembiyaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN, sehingga dapat menemukan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan dan menggali bahan masukan bagi pengembangan Jaminan Kesehatan dan Program Kesehatan lainnya menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta atau UHC di Kota Palu.Metode: Jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif, lokasi penelitian di Kota Palu dengan subyek penelitian adalah Walikota, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Anggota DPRD Kota Palu, Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Direktur RS di Kota Palu, Kepala Puskesmas. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara mendalam. Variabel penelitian adalah Isi, Konteks dan Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu.Hasil: Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN sudah dijalankan dengan cukup baik dilihat dari konten dan konteks implementasi kebijakan. Namun implementasi kebijakan tersebut memerlukan kajian dari aspek pemuktahiran data mandiri BDT di tingkat kelurahan untuk peningkatan capaian yang lebih optimal sehingga tidak ada lagi masyarakat rentan yang tidak memiliki jaminan kesehatan di masa mendatang. Hal ini terjadi karena masih terdapatnya beberapa masyarakat yang bermasalah dalam regristrasi penduduk khususnya yang terjadi pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pemuktahiran data BDT yang dilakukan di tingkat kelurahanKesimpulan: Pemahaman terhadap konten dan konteks implementasi kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN adalah upaya untuk mengarahkan kepedulian Pemerintah Kota Palu dalam mengakomodir hak-hak dasar masyarakatnya atas pelayanan kesehatan. Dan pemuktahiran data BDT merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan untuk menentukan ketepatan sasaran dari implementasi kebijakan tersebut. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Pemerintah daerah, JK
Analisis Kebijakan Pemahiran Lulusan Dokter melalui Program Internsip Dokter Indonesia
Get PDFBackground: As the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation, Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as a continuation of the medical education. In practice, a number of pros and cons emerges from the various parties among students, education institutions, professional organizations , and the general public. Objective: This study aimed to analyze the policy of PIDI Methods: through a retrospective approach. Results: The results showed the stage of agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted but not optimal in the legitimacy and implementation phases. Conclusion: The role of policy actors have not been clearly delegated with the strong legal protection and details of functions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of the implementation of PIDI involving the key stakeholders.Abstrak Latar Belakang: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010 sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulum berbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah pro-kontra muncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat umum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PIDI Metode: melalui pendekatan retrospektif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baik namun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Kesimpulan: Peran aktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincian fungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci.
Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018
Get PDFProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat
Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Puskesmas Di Kabupaten Kubu Raya
Get PDFBackground: Public health care accreditation is one of Ministry of Health’s strategic plans in 2015-2019 to improve equity of access and service quality in public health center. Although many efforts have been done in order to implement accreditation policy including in 4 PHCs of Kubu Raya District, many constraints and variation are found in the process. The purpose of this study is to identify important factors that influencing the effectiveness of policy implementation in the 4 PHCs and observing its results. Methods: This research is a qualitative research with single embedded case study design. Subjects of the study are 36 respondents including accreditation program manager of District’s Health Office and accreditation team from 4 PHCs interviewed about their experience in preparing for accreditation. Consolidated framework for implementation research (CFIR) used to guide data collection and qualitative analysis process. Construction with greatest effect towards accreditation effectively identified with cross case study and ranked accordingly. Results: Among 25 CFIR constructions, data analysis result shows that accreditation effectiveness in PHC A, B, C, and D are influenced factors such as network and communication, aims and feedback, involvement of leader and resources availability (strongly differentiate), also organization culture and planning (weakly differentiate). While still facing challenges, all respondents report positive acceptance of accreditation policy because of the benefits it give and standard accreditation structure fit to be guidance for work performance especially to develop quality control system and improving quality control in public health center. Conclusion: Public health center accreditation policy in Kubu Raya District generally are well implemented, especially in PHC A and C, on the contrary are still weak in PHC B and D. Therefore, improvement on the performance is needed.AbstrakLatar Belakang: Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu strategi kebijakan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019 yang bertujuan meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Berbagai upaya untuk menerapkan kebijakan akreditasi telah dilakukan termasuk di empat Puskesmas Kabupaten Kubu Raya, banyak variasi dan hambatan yang dirasakan oleh setiap Puskesmas dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan akreditasi di empat Puskesmas Kabupaten Kubu Raya dan mengetahui hasil pelaksanaannya. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus tunggal terjalin (embeded). Subyek penelitian sebanyak tiga puluh enam orang terdiri dari pengelola program akreditasi di Dinas Kesehatan Kabupaten dan tim akreditasi di empat Puskesmas diwawancarai tentang pengalaman mereka mempersiapkan akreditasi. Kerangka Konsolidasi Riset Implementasi (CFIR) di gunakan untuk memandu pengumpulan dan analisis data kualitatif. Konstruksi yang paling kuat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan akreditasi Puskesmas diidentifikasi melalui perbandingan lintas kasus dan diberi peringkat. Hasil: Dari dua puluh lima konstruksi CFIR yang dinilai, hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan akreditasi di Puskesmas A, B, C, dan D di pengaruhi oleh jaringan dan komunikasi, tujuan dan umpan balik, keterlibatan kepemimpinan dan sumberdaya yang tersedia (kuat sangat membedakan) serta budaya organisasi dan perencanaan (lemah membedakan). Meskipun menghadapi beberapa tantangan, seluruh responden melaporkan penerimaan secara positif adanya kebijakan akreditasi karena banyak memberikan manfaat dan keuntungan serta isi struktur standar akreditasi cocok dijadikan pedoman kerja terutama untuk pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja pelayanan di Puskesmas. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan akreditasi Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya berjalan cukup baik pada Puskesmas A dan C dan sebaliknya pada Puskesmas B dan D perlu upaya perbaikan kinerja pelaksanaannya di masa mendatang.
Analisis Impak Kebijakan Dokter Layanan Primer
Get PDFBelum optimalnya pengelolaan masalah kesehatan di pelayanan kesehatan tingkat primer menyebabkan tingginya angka rujukan ke rumah sakit. Hal ini berimplikasi terhadap pembengkakan biaya kesehatan yang harus ditanggung pemerintah melalui program JKN. Kehadiran kebijakan Dokter Layanan Primer yang ditetapkan pemerintah sebagai solusi justru menyimpan persoalan. Sejumlah pihak menolak dengan alasan tidak mengurai akar permasalahan, memboroskan anggaran, dan mengacaukan peran interprofesi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan kebijakan DLP dan potensi impak yang ditimbulkan dari sisi politik, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan koreksi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan kebijakan yang prematur dan penuh dinamika politik. Titik risiko kebijakan meliputi perbedaan dalam identifikasi masalah, komunikasi tujuan kebijakan yang tidak baik, persaingan dalam pengembangan opsi kebijakan, alur penetapan kebijakan yang terbalik, serta penyusunan strategi kebijakan dan konsultasi publik yang tidak efektif menghimpun dukungan penuh kebijakan. Penilaian analisis impak kebijakan memperlihatkan implikasi positif dan negatif yang berimbang diikaji dari sejumlah aspek. Potensi manfaat kebijakan antara lain dari sisi perbaikan pendekatan pelayanan kesehatan, pencegahan keparahan penyakit, penghematan biaya kesehatan, kesejajaran kedudukan FKTP dalam sistem kesehatan, kepuasan masyarakat, dan efisiensi waktu kunjungan. Di sisi lain, DLP dapat memunculkan sejumlah kerugian seperti pertentangan legal, kecemburuan sosial, konflik horizontal antar tenaga, peningkatan biaya pemerintah maupun publik, opportunity loss akibat tambahan masa studi, dan peningkatan beban kerja dokter. Oleh karena itu dinilai perlu untuk segera dilakukan evaluasi kebijakan DLP dengan mempertimbangkan opsi reformulasi, reorganisasi, dan terminasi kebijakan. Selain itu disarankan penguatan peran analis kebijakan dan peneliti dalam mengkaji proses pengembangan kebijakan kesehatan di masa mendatang.
Analisis Dasar Hukum, Kebijakan dan Peraturan Penghapusan Obat Rusak dan Kadaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Get PDFBackground: The incidence of damaged medicine and expired medicine always occurred in every mechanism of medicine management. The write-off procedure of damaged medicine and expired medicine as a regional owned goods was not established specially yet. The amount of damaged and expired medicine value, the burden of their management technically, the write-off process considered from administrative aspects as a inventory, considering that there was no legal formal aspect become particular problem for the Health Office of Yogyakarta Municipality. Objectives: The objective of the study was to give administrative and legal base for procedure to write-off of damaged and expired medicine as regional owned goods in the Health Office of Yogyakarta Municipality. Methods: This was observational study by case study design with descriptive analytic approach. Results: The damaged and expired medicine that was stocked in Public Health Center was sent back to UPT Farmakes to be write-off and destroyed. The write off and destroying of damaged and expired medicine have been completed for 2009, 2010 and 2011 in 2012 by Health Office of Yogyakarta Municipality. The write off of damaged and expired medicine should be appropriate to the regulation on the prevailed regulation on the write off of regional owned goods, though that regulation was not specified for medicine. Conclusion: The write-off of damaged and expired medicine referred to Regulation by Ministry of Internal Affairs Number. 17 of 2007 on Technical Guidelines on the management of Regional Owned Goods and Mayor Regulation of Yogyakarta Municipality, Number. 54 in 2011 on Guidelines on the Management of Reserve Goods in the governance of Yogyakarta Municipality. However, the necessary and administration efforts to ease the process of write-off of damaged and expired medicine.ABSTRAKLatar Belakang: Kejadian obat rusak dan kadaluwarsa selalu ada di setiap mekanisme pengelolaan obat. Prosedur penghapusan obat rusak dan obat kadaluwarsa sebagai barang milik daerah belum ditetapkan secara khusus. Besarnya nilai obat rusak dan kadaluwarsa dan beban pengelolaannya secara teknis, proses penghapusan ditinjau dari aspek administrasi sebagai persediaan, belum adanya aspek legal formal menjadi permasalahan tersendiri bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk memberikan dasar administrasi dan legal untuk prosedur penghapusan obat rusak dan obat kadaluwarsa sebagai barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan desain penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data kuantitatif berupa nilai obat rusak dan kadaluwarsa. Data kualitatif diperoleh dengan cara inventarisasi data prosedur administrasi dan aspek legal penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa serta wawancara mendalam. Hasil: Obat rusak dan kadaluwarsa yang ada di Puskesmas dikembalikan ke UPT Farmakes untuk dilakukan penghapusan dan pemusnahan bersama. Telah dilaksanakan pemusnahan dan penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa tahun 2009, 2010, 2011 pada tahun 2012 oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa harus sesuai ketentuan penghapusan barang milik daerah yang berlaku, meskipun ketentuan itu belum dikhususkan untuk obat. Kesimpulan: Penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengacu kepada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perwali Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun demikian diperlukan terobosan / upaya administrasi untuk memudahkan proses penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa.
Pengaruh Kepemilikan Jaminan Kesehatan terhadap Belanja Kesehatan Katastropik Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2012
No full textBackground: Indonesia’s health development geared to achieve national health insurance scheme (JKN). However, funding of health in Indonesia is still dominated by domestic funding through out-of-pocket (OOP). Objective: Catastrophic health expenditure of households will disrupt household consumption and can lead to poverty. Using secondary data of the National Social Surveys 2 (Susenas) 2012, this study aims to prove health insurance ownership lowers catastrophic health expenditure of households in Indonesia in 2012. Methods: This study used a cross-sectional study design with models probit and bivariate probit. Results: The results found that the health insurance ownership lowers catastrophic health expenditure amounted 12.97% at the threshold 10% of total expenditure and amounted 18.42% at 20% of total non-food expenditure. Conclutions: Health insurance ownership provides protection for catastrophic health expenditure in Indonesia in 2012.ABSTRAKLatar Belakang: Pembangunan kesehatan Indonesia diarahkan untuk mencapai Jaminan kesehatan Nasional (JKN). Namun, sebagian besar pendanaan kesehatan masih didominasi oleh rumah tangga melalui out-of-pocket (OOP). Pengeluaran biaya kesehatan katastrofik rumah tangga akan mengganggu konsumsi rumah tangga dan dapat mengakibatkan kemiskinan. Tujuan: Menggunakan data sekunder Survei Sosial Nasional (Susenas) tahun 2012, penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan menurunkan belanja kesehatan katastrofik rumah tangga di Indonesia tahun 2012. Metode: Penelitian dengan desain studi potong lintang ini, menggunakan pendekatan ekonometrik dengan model probit dan bivariat probit. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan menurunkan belanja kesehatan katastrofik sebesar 12.97% pada ambang batas 10% dari total pengeluaran dan sebesar 18.42% pada ambang batas 20% total pengeluaran non-makanan. Kesimpulan: Kepemilikan jaminan kesehatan memberikan perlindungan terhadap belanja kesehatan katastrofik di Indonesia pada Tahun 2012.