Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Tinjauan Etik dalam Pelaporan dan Penindakan Kasus Perundungan di Pendidikan Kedokteran
Full text linkPerundungan dapat terjadi di dunia pendidikan kedokteran. Studi yang melibatkan 6084 mahasiswa kedokteran menemukan bahwa pelaku perundungan adalah konsulen (43,1%), residen (35,7%), perawat (12,4%), dan mahasiswa kedokteran lainnya (8,8%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan etik yang tersedia untuk melindungi koas dan residen dari perundungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis data berupa data sekunder, seperti peraturan, buku, dan jurnal penelitian. Landasan etik yang tersedia dari organisasi profesi adalah berupa Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor 044/PB/K/MKEK/03/2022. Landasan tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait perundungan, tetapi tidak mengikat koas. Landasan etik yang tersedia dari perguruan tinggi dapat berupa Kode Etik Mahasiswa dan Dosen, sedangkan dari rumah sakit dapat berupa Pedoman Perilaku. Dari 5 perguruan tinggi, 3 institusi secara eksplisit mencantumkan kata perundungan, dengan 1 perguruan tinggi memiliki aturan tambahan perihal mekanisme pelaporan dan penindakan yang spesifik. Dari 5 rumah sakit yang berafiliasi dengan perguruan tinggi tersebut, hanya 3 institusi yang memiliki Pedoman Perilaku yang tersedia secara digital, dengan 1 institusi tanpa Pedoman Perilaku memiliki peraturan bersama yang mengatur perundungan. Dengan demikian, landasan etik yang bersumber dari organisasi profesi telah cukup jelas dan mengikat. Akan tetapi, landasan etik yang bersumber dari perguruan tinggi dan rumah sakit masih belum tegas, dengan beberapa Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Pedoman Perilaku Pegawai masih menyikapi perundungan secara tersirat
Motivasi Kerja Dokter Spesialis pada Kelengkapan Rekam Medis di Rumah Sakit Medan, Indonesia
Full text linkKelengkapan pengisian rekam medis yang rendah akan mempengaruhi informasi perawatan pasien, pembayaran pelayanan kesehatan yang diberikan dan tidak bisa dijadikan bukti untuk perlindungan hukum apabila dibutuhkan. Rendahnya persentase rekam medis yang lengkap merupakan indikator rendahnya kinerja dokter dalam pengisian rekam medis di rumah sakit. Hal ini diduga sebagai akibat rendahnya motivasi dokter dalam melaksanakan pekerjaannya, baik motivasi instrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kelengkapan rekam medis rawat inap di Rumah Sakit X. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan lembar checklist. Teknik analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Responden dalam penelitian in adalah dokter spesialis sebanyak 35 orang dengan 140 rekam medis yang di teliti. Masing-masing dokter mengisi 4 rekam medis. Berdasarkan hasil uji korelasi pada variable motivasi kerja dan variabel kelengkapan rekam medis didapatkan nilai p-value 0,539>0,05. Berdasarkan hasil penelitian, variabel motivasi kerja tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kelengkapan rekam medis rawat inap. Namun, pihak rumah sakit perlu mengevaluasi kelengkapan pengisian rekam medis sehingga dapat sesuai dengan standar pelayan minima
Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting
Full text linkBerdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia 21,6%. Studi WHO, salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Ada banyak faktor yang mendasari pernikahan dini, dari adat, ekonomi, hingga kehamilan yang tak diinginkan. Fakta lainnya, 43,5% kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun, sedangkan 22,4% dengan rentang usia 16-17 tahun. Hal ini meningkatkan risiko perceraian, di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2019 sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi, sebanyak 88,9% dimana pada setiap 10.000 rumah tangga terdapat 89 kasus perceraian. Perceraian menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stunting. Dibutuhkan persamaan persepsi terkait aspek kebijakan, kultural religius, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana untuk meminimalisir perkawinan dini dalam upaya pencegahan stunting. Strategi yang diusulkan termasuk penggalangan kemitraan antara Kemenag, Kemenkes dan BKKBN.Tujuan penelitian: mengkaji pola kemitraan Kemenag, Kemenkes dan BKKBN Provinsi Jateng dalam percepatan penurunan prevalensi stunting nasional. Metode penelitian: kualitatif, teknik pengambilan data wwancara dan FGD dari perwakilan Kanwil Kemenag Jawa Tengah, BKKBN Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.Hasil penurunan angka stunting yang signifikan selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2023, namun dibutuhkan model kemitraan yang efektif antara Kemenag, BKKBN dan Kemenkes sebagai upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Rencana tindak lanjut membuat tim kemitraan tiga lembaga berbasis teknologi untuk merancang rencana strategis, mengimplementasikan dan memantau program percepatan penurunan stunting dengan pendekatan lintas sektor
Exploring the Ethical Dimensions of Mandatory Immunization Discourse for School Attendance in Indonesia
Full text linkMandating complete vaccination for school attendance is still in the discourse for the future policy in Indonesia. Like any other policy, this discourse needs to be given an open space to be looked in a critical point view of ethic. This article critically examines the ethical dimensions surrounding the discourse of implementing mandatory immunization for school attendance in Indonesia, employing a multi-faceted ethical analysis. A case study utilizing moral reasoning through the lenses of utilitarianism, Kantian ethics, virtue ethics, and principlism was employed. From a utilitarian standpoint, mandatory vaccination is ethically justifiable, emphasizing its potential to yield substantial health benefits for society, reduce healthcare spending, and contribute to economic growth. The straightforward nature of this intervention, unlike other complex public health measures, makes it an appealing strategy for increasing vaccination coverage. However, Kantian, non-maleficence, and autonomy perspectives introduces ethical complexities, as mandatory immunization may be perceived as infringing upon individual beliefs and personal choice. The article advocates for open and honest discussions, understanding religious perspectives, and fostering trust in governmental decision-making to address these concerns. Virtue ethics are explored to underscore the importance of cultivating social responsibility in the success of public health measures. It further emphasizes the need for a just implementation of the policy, treating the specific needs of regions. In conclusion, the article posits that while the benefits of mandatory immunization are substantial, ethical considerations demand a delicate balance between promoting public health goals and respecting individual freedom. It suggests that achieving immunization targets necessitates a comprehensive approach, including respecting individual choices, building trust, widespread education on vaccine benefits and risks, and ensuring sustainable financing and vaccine procurement across all segments of Indonesia
Analisis Kebijakan RAD Membangun Generasi Unggul melalui 8000 HPK di Kota Yogyakarta
Full text linkSasaran percepatan penurunan stunting meliputi periode kehamilan hingga remaja, dimana setiap periode kehidupan mempunyai peluang untuk memperbaiki kegagalan pertumbuhan masa lampau. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hasil evaluasi implementasi kebijakan Rencana Aksi Daerah (RAD) membangun generasi unggul melalui 8000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tahun 2021-2025 Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mix method, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan desain cross sectional meliputi analisis situasi kesehatan dan faktor yang berkaitan serta capaian program. Sumber data diperoleh dari dokumen laporan data rutin dan web resmi lainnya. Data dianalisis dengan cara deskriptif dengan menyajikan proporsi, trend, narasi, tabel dan gambar. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan desain rapid assessment procedures (RAP) melalui FGD dan in depth interview serta dianalisis secara manual berdasarkan tema dan sub-sub tema. Instrumen penelitian ini adalah panduan wawancara, panduan FGD dan recorder. Hasil penelitian menyatakan bahwa prevalensi stunting di Kota Yogyakarta telah mengalami penurunan. Hingga akhir tahun 2023, evaluasi penanggulangan stunting dilakukan dengan menggunakan indikator sesuai Perpres tahun 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, namun evaluasi dengan indikator yang tertera dalam RAD 8000 HPK belum dilaksanakan secara menyeluruh. Beberapa faktor yang mendukung penurunan prevalensi stunting adalah komitmen pimpinan daerah, tata kelola stunting yang baik, capaian program yang tinggi/diatas target, indeks pembangunan manusia (IPM) dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat penurunan stunting adalah kesenjangan ekonomi, pengetahuan, partisipasi masyarakat ke Posyandu, perilaku buang sampah sembarangan dan akses layanan jaminan kesehatan bagi penduduk non KTP Kota Yogyakarta
Inovasi Program Sejiwa dengan Jempol di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo
Full text linkTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan inovasi layanan 'Sejiwa dengan Jempol' dan hambatan dari inovasi layanan tersebut di Puskesmas Jabon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua coordinator program 'Sejiwa dengan Jempol'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan kesehatan melalui program Sejiwa dengan Jempol di Puskesmas Jabon telah dilakukan dengan adanya inisiatif dari Kepala Puskesmas Jabon melalui perjanjian kerjasama dengan Camat Jabon. Selain itu, sikap inovasi telah dibentuk melalui inisiatif Puskesmas Jabon untuk membentuk KBK (Kelompok Budaya Kerja) dari gugus bidang untuk memotivasi petugas. Kemampuan inovasi petugas dalam pelayanan kesehatan dibuktikan dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam memahami Program 'Sejiwa dengan Jempol' melalui minilokakarya. Tim kerja dalam program ini menggabungkan lintas program terkait seperti Promkes KIA (Promosi Kesehatan Ibu dan Anak), gizi, gigi, lab, dan P2, serta membangun kemitraan lintas sektoral termasuk Camat Jabon, Kepala Desa, kader, Dispendukcapil, PKK, KUA, Polsek, dan Koramil. Kinerja inovasi Puskesmas dalam pelayanan program 'Sejiwa dengan Jempol' ditunjukkan dengan kunjungan ibu hamil yang meningkat 2 kali lipat, program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) berjalan secara otomatis, dan ibu hamil semakin sadar akan pentingnya BPJS. Saat ini ibu hamil mau tidak mau mencari donor darah sendiri. Intinya peran masyarakat menjadi lebih aktif, petugas hanya memotivasi saja. Melalui program tersebut, kasus ibu hamil yang berisiko tinggi dapat dicegah dan juga menurunkan angka kematian ibu dan bay
Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota Tahun 2023
No full textABSTRAKDalam rangka menanggulangi Human Immunodeficiency Virus, pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM Bidang Kesehatan diatur dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 12 indikator. Salah satu indikatornya adalah pelayanan kesehatan pada penderita Human Immunodeficiency Virus sesuai standar. Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilihat melalui capaian SPM. Capaian SPM Penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota pada tahun 2023 yaitu sebesar 75,30 % masih belum mencapai target nasional sebesar 100%. Target yang masih belum tercapai ini menjadi indikator masih perlu ditingkatkan kembali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan SPM pelayanan penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota. Diperlukan Analisa berkaitan faktor penghambat dan pendukung implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode Qualitative content analysis. Menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan dan pengambilan data sekunder. Hasil penelitian terdapat variasi capaian SPM. Faktor penghambat pencapaian SPM bidang kesehatan indikator pelayanan kesehatan pada penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota yaitu kurangnya ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia, karakteristik masyarakat serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan baik dari pihak penyelenggara maupun pengguna. Faktor pendukung pencapaian SPM bidang kesehatan indikator pelayanan kesehatan pada penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota yaitu dukungan kepemimpinan dan strategi kebijakan yang dipilih. Kata kunci: Implementasi kebijakan SPM; Human Immunodeficiency Virus; Dukungan dan hambatan
Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Flores Timur
Full text linkMeskipun telah dilakukan berbagai program intervensi untuk mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur, angka prevalensi stunting masih belum mencapai target 10% pada tahun 2023. Salah satu tantangan adalah kurang keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan stunting. Padahal, intervensi stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk bersinergi dalam optimalisasi program. Penelitian ini membahas tentang collaborative governance sebagai strategi inovatif dalam mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Lima Tenaga Kesehatan dan dua Kader Pembangunan Masyarakat menjadi informan penelitian yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles B. Huberman. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukan penerapan collaborative governance dengan model penta helix yakni pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat madani, dan media massa menjadi solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam mengatasi stunting. Kelima pemangku kepentingan utama dalam model collaborative governance penta helix dapat bekerja sama secara sinergis guna mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi permasalahan stunting
Analisis Kasus Malapraktik di Rumah Sakit di Indonesia
Full text linkMalapraktik medis merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas di seluruh dunia. Selama rentang tahun 2010-2015, Persatuan Perawat Nasional Indonesia memperkirakan adanya sekitar 485 kasus malapraktik dalam praktik keperawatan di Indonesia, terdiri dari 357 kasus malapraktik administratif, 82 kasus malapraktik sipil, dan 46 kasus malapraktik kriminal yang melibatkan unsur kelalaian.Tujuan dari studi ini adalah melakukan pemetaan terhadap kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit di Indonesia.Peneliti melakukan penelusuran kasus malapraktik pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Semua kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit masuk dalam kriteria inklusi. Setelah itu, dilakukan analisis deskriptif terkait kategori insiden, tenaga kesehatan yang terlibat, jenis dan status akreditasi rumah sakit.Hasil analisis terdapat 24 kasus malapraktik yang memenuhi kriteria inklusi. Berdasarkan hasil penelitian, kasus malapraktik di Indonesia menyebabkan kecacatan permanen (37,5%), melibatkan dokter (95,8%), terjadi di rumah sakit swasta (75%), terjadi di rumah sakit tipe B (79,2%), dan terjadi di rumah sakit terakreditasi paripurna (70,4%).Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, masih banyaknya kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit di Indonesia. Studi ini juga menunjukkan bahwa tingginya status akreditasi rumah sakit belum tentu memberikan jaminan tidak terjadinya insiden
Evaluasi Sumber Daya Manusia Dalam Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Tapin
Full text linkLatar Belakang : WHO menyatakan bahwa 70% kematian di dunia saat ini disebabkan Penyakit Tidak Menular, hal ini merupakan masalah global. Sementara itu penelitian yang dilakukan Bapelitbangkes menunjukkan perkembangan Penyakit Tidak Menular di Indonesia kian menghawatirkan dan menyerap biaya terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah berupaya mengatasi masalah PTM dengan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu PTM) yang sudah dikembangkan sejak tahun 2011 dan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015. Posbindu PTM merupakan program kesehatan yang melibatkan kesehatan (UKBM). Kabupaten Tapin merupakan wilayah Kalimantan Selatan dimana penanganan PTM masih rendah sehingga belum mencapai SPM kesehatan. Diketahui terdapat aspek – aspek yang dapat mempengaruhi implementasi pelaksanaan Posbindi PTM salah satunya sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam keberhasilan program Posbindu PTM. Dimana perilaku SDM akan mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu organisasi.Tujuan Penelitian : untuk mengevaluasi manajemen SDM dalam pelaksanaan program Posbindu PTM di Kabupaten Tapin dalam upaya mencapai target SPM.Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, dengan purposive sampling untuk menentukan sampel. Informan dalam penelitan ini berjumlah 21 orang. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.Hasil : Program Posbindu PTM di Kabupaten Tapin sudah berjalan sesuai dengan jiknis dan pedoman, namun belum memenuhi capaian SPM. SDM merupakan kunci keberhasilan sebuah program, namun di Kabupaten Tapin kebutuhan SDM di Puskesmas dan Dinas Kesehatan masih dirasa kurang. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya dalam menangani sebuah program dikarenakan terdapat kelebihan beban kerja yang dipegang oleh SDM di tingkat Puskesmas. Monitoring dan evaluasi SDM dalam menjalankan program dilakukan situasional, hanya monitoring dan evaluasi capaian program saja yang dilakukan berkala setiap bulan. Kebijakan pimpinan dalam masalah kekurangan SDM perlu mendapat perhatian khusus, sebab keberhasilan program merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah itu sendiri.Kesimpulan : Pelaksanaan Pandu PTM di Puskesmas bergabung dengan pelayanan kuratif dikarenakan SDM yang terbatas. Pelaksanaan Posbindu PTM sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilaksanakan seluruhnya oleh kader desa. Dalam upaya melaksanakan program dan mencapai target SPM, kepala Puskesmas menerapkan manajemen lapangan dan memanfaatkan tenaga sukarela. Pemerintah daerah perlu mencari solusi SDM kesehatan Bersama lintas sektor terkait yang di prakarsai oleh Bupati