Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Evaluasi Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Get PDFPenelitian ini mengevaluasi pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan penelitian adalah mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dan mengukur tingkat kepuasaan pasien terhadap pelayanan sistem rujukan berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan survey terhadap pasien dan in-depth interview terhadap petugas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketepatan dalam sistem rujukan sudah baik. Semua responden (100%) mendapatkan rujukan sesuai dengan prosedur sistem rujukan berjenjang. Namun kelengkapan surat rujukan masih bermasalah. Data dan informasi penting dalam surat rujukan seperti hasil diagnosa, pemeriksaan fisik, anamnesa, dan terapi yang sudah diberikan banyak tidak diisi oleh petugas kesehatan. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rujukan juga masih rendah. Ada 34,9% responden yang memiliki tingkat kepuasan rendah. Penyebabnya adalah tidak seimbangnya antara jumlah pasien yang dilayani dan petugas dan infrastruktur pelayanan kesehatan
Determinan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Pertanian di Provinsi Bangka Belitung
Get PDFSistem jaminan sosial merupakan komponen penting dari pembangunan sosial yang merata dan perang terhadap kemiskinan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh tentang sistem jaminan sosial. Meskipun menjadi agenda penting, kepesertaan jaminan sosial di Indonesia tidak bisa dicakup secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Penelitian ini akan mengidentifikasi cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan di Provinsi Bangka Belitung yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Selain itu penelitian ini akan mengidentifikasi determinan kepesertaan pekerja terhadap program jaminan kesehatan, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan penduduk dalam program jaminan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Provinsi Bangka Belitung tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan pekerja sektor nonpertanian. Pendapatan perbulan, ijazah terakhir yang dimiliki, Indeks Modal Sosial, dan jam kerja selama seminggu merupakan determinan kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Bangka Belitung
Kajian Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pekalongan dengan Sistem Holding
Get PDFBackground: Management of Puskesmas needs a attention, especially with regard to the quality of health services. One form of management of public services that is appropriately applied to Puskesmas is the Regional Public Service Agency. An analysis of the current conditions and the continuity of the Regional agency of public service in Puskesmas requires further study to formulate the identification of problems and root causes in the management of Pekalongan City PPK-BLUD Holding and then look for solutions. Objective: Analyze and review the management of BLUD in the Pekalongan City Health Center. Method: This study uses a qualitative design through in-depth interviews and observations. Approach to the time of data collection and retrieval of data on the main informant and triangulation is not time-limited according to the adequacy of the data needed. The time of the study began in January 2019 with the subjects selected by purposive sampling, the subjects of the study were the Head of the Office, the Head of the Puskesmas, staffing staff, the Director of the BLUD, the BLUD secretary. Research for data management and analysis by means of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. Results: The Puskesmas in Pekalongan City with the status of BLUD began in 2014. The Pekalongan City Health Center with a holding system of 14 Puskesmas. The legal basis used is the Minister of Home Affairs Regulation No. 61 of 2007 concerning the Technical Guidelines for Financial Management of Regional Public Service Agencies which subsequently become the basis of Regulation No. 3 of 2015 concerning Governance in Pekalongan City Health Centers. The principle of mutual cooperation, cross-subsidies based on priority as a large family is a consideration for the implementation of Pekalongan City Health Center holding system. Another matter that was taken into consideration was the incorporation of BLUD governance with the establishment of 2 new Puskesmas in Pekalongan city that did not yet have membership in the National Health Insurance members so that the Puskesmas could not operate optimally related to income. Conclusion: Permendagri Number 79 Year 2018 becomes the basis for reviewing the pattern of financial management of the BLUD holding system in Pekalongan city in a flexible manner with the aim of providing more effective, efficient, economical, transparent and accountable public services
Kesadaran Pekerja Sektor Informal terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Get PDFBackground: The subsidized members (PBI) dominate the membership of the National Health Insurance Scheme (JKN) in Indonesia, including in Yogyakarta. The low number of nonwage earners (PBPU) and the decrease in the number of new non-PBI members, doesn’t indicate optimal socialization, but also the lack of a awareness of informal sector workers towards JKN. Public awareness determines the ability and community involvement in support JKN. Objective: To analyze the informal sector workers’ awareness of the JKN programs in Yogyakarta. Method: This study was observational analytic with the cross-sectional design. The subjects are informal workers in Yogyakarta who have not joined JKN, set with quota sampling (200 respondents) and they were selected purposively. The data was collected by questionnaire and analyzed using quantitative and qualitative approaches as univariate, bivariate, and multivariate. Result: Linear regression test showed that the affect of independent variables towards consciousness, namely: the main types of jobs [B = 2,5452 dan (p) = 0,00 < ±]; education [B= 1,6609 dan (p) = 0,00 < ±]; knowledge [B = 1,3944 dan (p) = 0,00 < ±]; age [B = 1,0736 dan (p) = 0,00 < ±]; employment status [B = 1,0451 dan (p) = 0,01 < ±]; and income [B = 0,0001 dan (p) = 0,02 < ±]. Conclusion: Generally, the level of awareness of the informal sector workers towards JKN is considered in the high category. However, most informal sector workers tend to delay membership. Latar belakang: Peserta penerima bantuan iuran (PBI) mendominasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, termasuk di Provinsi D.I. Yogyakarta. Rendahnya jumlah peserta bukan penerima upah (PBPU) dan turunnya jumlah peserta baru yang non PBI, bukan hanya menjadi indikasi belum optimalnya sosialisasi, tetapi juga belum terbentuknya kesadaran pekerja sektor informal terhadap program JKN. Kesadaran menentukan kesanggupan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan program JKN. Tujuan: Menganalisis kesadaran pekerja sektor informal terhadap program JKN di Provinsi D.I. Yogyakarta. Metode Penelitian: Penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional. Subjeknya adalah pekerja informal di Provinsi D.I. Yogyakarta yang belum menjadi peserta JKN yang ditetapkan dengan quota sampling (200 responden) dan dipilih secara purposive. Data dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik secara univariabel, bivariabel, dan multivariabel. Hasil: Uji regresi linear menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap kesadaran, yaitu : jenis pekerjaan utama [B = 2,5452 dan (p) = 0,00 < ±]; pendidikan [B = 1,6609 dan (p) = 0,00 < ±]; pengetahuan [B = 1,3944 dan (p) = 0,00 < ±]; umur [B = 1,0736 dan (p) = 0,00 < ±]; status pekerjaan [B = 1,0451 dan (p) = 0,01 < ±]; dan pendapatan [B = 0,0001 dan (p) = 0,02 < ±]. Kesimpulan: Pada umumnya tingkat kesadaran pekerja sektor informal terhadap JKN termasuk kategori tinggi. Sebagian besar pekerja sektor informal cenderung menunda kepesertaan
Analisis Implementasi Integrasi Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta ke Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palembang dari Sisi Stakeholder
Get PDFBackgound: Based on Presidential Regulation No. 82 of 2018, regional governments that carry out the Regional Health Insurance are obliged to integrate it into JKN (National Health Insurance) Program held by the BPJS (Health Insurance Organizing Agency). Similarly, the Government of South Sumatra Province has suspended the Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta Program commercing January 1, 2019 by issuing Circular Letter Number 057/DINKES/SE/2018. This study aimed to analyze the integration implementation of Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta into the JKN Program in Palembang City. Method: This study used qualitative approach through in-depth interviews, literature review and field observations. There were 7 informants selected by purposive technique carry out at the Public Health Office, BPJS Health, Social Service, and Puskesmas (Community Health Center).Result: Communication (Transmission, Clarity and Consistency) in implementing the were carried out quite well because each relevant agency had followed up the Circular Letter and disseminated the information clearly and consinstently to the implementing unit underneath it. Resource, there were still obstacles in the form of funds and limited data poor. Disposition, all parties involved in the integration supported this integration. Bureaucratic Structure, there was no Standard Operational Procedure (SOP) at several relevant agencies to carry out the integration. Distribution of responsibilities was carried out by means of stakeholder coordination meetings.Conclusion: The integration still faces obstacles in the form of limited funds to cover people who have not received health insurance and poor popilation data that has not been verified and validated so that the social service needs to directly improve the community data by conducting data collection on poor people in the Palembang city. Keywords: Integration, Jamsoskes, Nasional Health Insuranc
Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) : Studi Kasus di Tingkat Puskesmas
Get PDFLatar Belakang: Pemerintah telah membuat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program ini. Kualitas suatu program dapat terlihat dari hasil monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, kementrian kesehatan telah membuat panduan monitoring dan Evaluasi yang lebih menitikberatkan pada proses dan output pelaksanaan program saja. Peneliti tertarik ingin melakukan Evaluasi program ini dengan pendekatan sistem guna mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan dari berbagai aspek (input-proses-output-outcome). Tujuan: untuk mengevaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) melalui pendekatan sistem (input-proses-output-outcome). Metode: menggunakan desain kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang akan menghasilkan tema yang dianalisis secara deskriptif. Hasil: Penelitian ini menghasilkan tujuh tema yang menggambarkan pemikiran sistem, Terdapat kelemahan tiga tema yang didapatkan oleh peneliti yaitu, Petugas Puskesmas harus menyempurnakan survei yang belum selesai yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga hal ini akan menjadi tugas tambahan bagi mereka. Kebijakan tentang standar prosedur operasional survei di lapangan belum juga dibuat dan penetapan Surat Keputusan yang belum maksimal. Belum ada kesatuan persepsi tentang Definisi Operasional yang digunakan dalam PIS-PK sehingga semua ini akan mempengaruhi proses pelaksanaan PIS-PK yang akan berdampak secara tidak langsung pada kualitas data yang dihasilkan dan mempengaruhi pemanfaatan data yang kurang maksimal oleh Puskesmas. Kesimpulan: Terdapat kelemahan tiga tema yang masuk dalam kategori input yang akan berdampak pada proses-output-dan outcome PIS-PK. Sehingga perlu adanya penguatan sumber daya manusia berupa continuing education, penguatan kebijakan baik pusat maupun daerah yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja para karyawan sebagai surveyor dan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik
Benarkah Pemberian ASI Dapat Menekan Ancaman Stunting?
Get PDFPemberian pemenuhan kecukupan kebutuhan Air Susu Ibu (ASI) pada baduta (bayi di bawah dua tahun) merupakan salah satu program pemerintah guna menekan ancaman laju prevalensi stunting. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah baduta yang masih diberi ASI di Indonesia semakin mengalami penurunan. Sejalan dengan itu, prevalensi baduta stunting secara umum juga mengalami penurunan. Maka penting untuk mengetahui adakah hubungan antara pemenuhan pemberian ASI dengan jumlah baduta stunting di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan upaya pemenuhan pemberian ASI pada baduta demi menekan laju prevalensi baduta stunting. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang menggunakan data sekunder tahun 2015-2017, dilengkapi dengan analisis regresi sederhana dan kuadran analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun upaya pemerintah dalam pencapaian penurunan prevalensi baduta stunting melalui program pemberian ASI kepada baduta belum tercapai secara maksimal pada beberapa provinsi di Indonesia. Temuan penting lainnya adalah bahwa pemberian ASI tidak memiliki hubungan dengan penurunan angka stunting artinya ada faktor-faktor lain yang diduga berhubungan langsung dengan penurunan angka stunting tersebut. Dari hasil kuadran analisis, Provinsi DI Yogyakarta adalah provinsi terbaik yang dapat dijadikan acuan bagi provinsi lainnya karena berhasil menekan prevalensi baduta stunting lebih baik dari provinsi-provinsi lainnya. Analisis kuadran pada tahun 2016 dan 2017 juga mengindikasikan bahwa belum ada pola seragam dari setiap daerah dalam memperbaiki dan mempertahankan capaian yang mereka peroleh pada tahun sebelumnya. Sebagian daerah mengalami perbaikan, sebagian lain malah mengalami penurunan
Alternatif Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Obat dengan Menggunakan Metode ARIMA Box-Jenkins untuk Mengatasi Kelebihan Stok
Get PDFLatar Belakang: Komponen utama dalam pengobatan, obat harus selalu tersedia dalam jumlah, jenis, dan kualitas baik saat diperlukan, tidak kurang dan tidak terlalu berlebihan. Dampak pengelolaan yang tidak baik: stockout, overstock, kadaluwarsa dan obat rusak. Puskesmas Palaran memiliki jumlah kunjungan mencapai 68.453 kali kunjungan per tahun,tertinggi dari jumlah kunjungan puskesmas lainnya di Kota Samarinda. Hal ini mempengaruhi kebutuhan obat yang diketahui mengalami kelebihan stok. Tujuan: Mengidentifikasi alternatif kebijakan perencanaan kebutuhan obat dengan melakukan peramalan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins. Metode penelitian: menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menggunakan data pemakaian tertinggi untuk 3 jenis obat selama 1 tahun dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2015). Hasil: Pemakaian 3 jenis obat tertinggi di Puskesmas Palaran adalah Paracetamol, Amoksisilin dan Captopril. Gambaran jumlah kebutuhan Paracetamol untuk 12 bulan yang akan datang (Februari 2015-Januari 2016) berjumlah 72.948 tablet atau rata-rata 6.079 tablet/bulan. Amoksisilin berjumlah 41.136 tablet atau rata-rata 3.428 tablet/bulan. Captopril berjumlah 41.736 tablet atau rata-rata 3.478 tablet/bulan. Evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan obat untuk kelompok pemakaian tertinggi dan darurat yang telah dilakukan di Puskesmas Palaran belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan jumlah pengadaan dan waktu pengadaan yang hanya berdasarkan perkiraan saja serta masih terjadinya beberapa item obat yang mengalami kekosongan selama beberapa bulan pada tahun 2015. Kesimpulan: Pedoman pengadaan obat di Puskesmas Palaran menggunakan data pemakaian jumlah obat tahun sebelumnya, kemudian ditambah atau dikurangi sebagai dasar perencanaan kebutuhan obat tahun berikutnya. Masih terdapat masalah pada kelebihan jumlah obat untuk jenis pemakaian tertinggi dan kekosongan pada jenis obat untuk kebutuhan darurat. Puskesmas Palaran perlu menetapkan prioritas terhadap perencanaan dan pengadaan obat sehingga lebih efektif dan efisien dengan kebutuhan agar tidak terjadi lagi kelebihan dan kekosongan persediaan obat menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins
Utilization Review pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Sleman
Get PDFLatar Belakang: Dari data BPJS Kesehatan tahun 2014-2017 menunjukkan setiap tahunnya pembiayaan untuk pelayanan kesehatan rujukan selalu meningkat dan merupakan proporsi paling besar dalam pembiayaan manfaat program JKN-KIS. Sebagai salah satu BPJS Kesehatan yang berada di wilayah DIY, untuk alokasi pelayanan kesehatan terbesar pada BPJS Kesehatan kantor cabang Sleman yaitu pada tingkat layanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) yaitu berjumlah 87%. Tingginya pemanfaatan pelayanan di tingkat lanjutan salah satunya disebabkan oleh tingginya rujukan ke FKRTL. Telaah utilisasi (utilization review) merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap utilisasi pelayanan untuk memantau dan mengendalikan utilisasi pelayanan kesehatan oleh pemberi pelayanan kesehatan (PPK). Utilization review bagi pasien rujukan di rumah sakit berfungsi memantau kelayakan perawatan serta pelayanan yang diberikan kepada pasien.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan dan tindak lanjut utilization review pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Metode: Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pertanyaan yang diajukan secara terbuka, akan dilakukan analisis dan klasifikasi terhadap jawaban yang diberikan untuk melengkapi penajaman deskriptif maka dilakukan juga penelusuran dokumen dan analisis data yang dimiliki sebagai penunjang. Hasil: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini adalah metode utilization review yang digunakan oleh BPJS Kesehatann KC Sleman hanya berupa evaluasi pasca pelayanan (retrospective review) dengan claim review. Kajian pemanfaatan secara prospective review dan concurrent review belum dilaksanakan. Hasil utilization review di FKRTL oleh BPJS Kesehatan KC Sleman yaitu dalam rata-rata berdasarkan indikator. Efektivitas tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan KC Sleman dilakukan dengan audit klaim dan evaluasi di setiap fasilitas kesehatan. Kesimpulan : Jenis metode Utilization Review pada FKRTL BPJS Kesehatan KC Sleman telah sesuai dengan teori, yaitu menggunakan retrospective review. Hasil utilization review oleh BPJS Kesehatan KC Sleman dapat digunakan untuk menentukan suatu pelayanan kesehatan apakah underutilisasi atau overutilisasi setelah adanya kesepakatan dengan rumah sakit. Tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan KC Sleman dapat berjalan baik dengan adanya komitmen perbaikan manajemen dan pelayanan oleh fasilitas kesehatan. Kata Kunci: Utilization Review, Retrospective Claim Review, Rumah Sakit Rujuka
Sudahkah Jaminan Kesehatan Nasional Digunakan oleh Ibu di Indonesia ?
Get PDFJaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program pemerintah sejak tahun 2014 guna menyejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Kepemilikan JKN oleh para ibu di Indonesia semakin bertambah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, angka kematian ibu di Indonesia masih tergolong tinggi berdasarkan hasil Survei Demokrasi Kesehatan Indonesia (SDKI). Maka penting untuk mengetahui gambaran penggunaan JKN bagi para ibu di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan pemakaian JKN bagi para ibu di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan pemakaian JKN bagi ibu di Indonesia yang dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan menggunakan data sekunder tahun 2016 -2018. Hasil dari penilitian ini selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa kebanyakan kaum ibu yang berada di Wilayah Barat Indonesia jarang memanfaatkan JKN, karena lebih memilih berobat sendiri dibandingkan dengan pergi ke fasilitas kesehatan untuk berobat jalan. Hal sebaliknya terjadi pada Wilayah Timur Indonesia. Sedangkan Wilayah Tengah Indonesia merupakan wilayah transisi, namun hampir sama dengan wilayah Timur Indonesia. Karena keterbatasan data, penelitian ini hanya bisa menggambarkan dan selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kepuasan ibu terhadap penggunaan JKN