Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Edisi Khusus Seri 2 Kepersertaan JKN
Get PDFSelamat berjumpa kembali.Sebagai lanjutan dari edisi khusus yang lalu, maka edisi khusus ini masih akan membahas hal- hal terkait Jaminan Kesehatan Nasional. Pada edisi ini, bahasan difokuskan pada isu kepersertaan.Sebagaimana telah kita ketahui, salah satu komponen dari sistem jaminan kesehatan adalah sistem population coverage. Di banyak negara, ter- masuk Indonesia, target dari sistem jaminan kese- hatan nasional adalah universal health coverage (cakupan kesehatan semesta), yang berarti bahwa semua anggota masyarakat terlindungi. Strategi pencapaiannya beranekaragam. Indonesia memilih untuk mencapai target tersebut secara bertahap, memulainya dari sub-kelompok tertentu dari ma- syarakat, dan kemudian secara berangsur-angsur memperluas cakupannya.Sub-kelompok masyarakat tersebut dibagi ke dalam dua kelompok besar: peserta penerima bantu- an iuran (PBI), dan peserta bukan penerima bantuan iuran (non-PBI). Masing-masing kelompok pun masih dibagi lagi ke dalam sub-sub kelompok yang lebih kecil. Kelompok non-PBI misalnya terdiri dari pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, serta pe- kerja bukan penerima upah dan anggota keluarga- nya. Setiap sub kelompok, masih dibagi lagi ke da- lam sub kelompok yang lebih kecil. Sub kelompok pekerja penerima upah dibagi ke dalam peserta yang merupakan anggota TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, pegawai pemerintah non PNS, pegawai swasta dan penerima upah lain. Sementara sub kelompok pekerja bukan penerima upah terbagi ke dalam pekerja mandiri dan juga bukan pekerja, misalnya pensiunan, veteran, janda dan anak yatim piatu dari penerima pension, inves- tor dan pemberi kerja, dan sebagainya.Pada awal pelaksanaan JKN tahun 2014 lalu, fokus rekruitmen kepersertaan adalah pada peserta PBI, anggota TNI, Polri, PNS, peserta PT Askes dan PT Jamsostek. Tahun 2015 ini, rekruitmen keperser- taan mulai ditargetkan ke kelompok pekerja BUMN, usaha besar, menengah dan kecil. Tahun depan, fo- kus rekruitmen adalah pekerja usaha kecil. Demikian seterusnya hingga pada tahun 2019 mendatang, ditargetkan 95% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN/KIS (Kartu Indonesia Sehat), sehingga cakupan kesehatan semesta diharapkan dapat tercapai.Jadi, tepat kiranya jika bahasan edisi khusus kali ini adalah mengenai kepersertaan JKN. Bagi peserta PBI yang telah dijaring pada tahun sebelum- nya, apakah mereka memanfaatkan JKN? Seberapa baik pengalaman mereka dalam pemanfaatan JKN? Sedangkan bagi kelompok non PBI: apakah mereka telah memiliki awareness terhadap pentingnya ke- persertaan JKN? Mengingat sulitnya menjaring pe- serta dari sektor informal di banyak negara lain, apakah di Indonesia perlu ada upaya advokasi dan sosialisasi khusus untuk peserta sektor informal (pekerja bukan penerima upah)? Adakah hal-hal yang bisa kita pelajari dari kepersertaan sistem jaminan kesehatan yang lalu, misalnya Jamkesmas? Dan, masih banyak lagi pertanyaan lain yang bisa kita ajukan untuk membahas kepesertaan JKN. Oleh karena itu, edisi kali ini menampilkan beberapa hasil temuan mengenai hal ini, yang kami harap dapat membangkitkan minat untuk meneliti berbagai pertanyaan lain seputar kepesertaan JKN.Untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, tentu masih banyak yang harus dibenahi, termasuk: 1) Penguatan sosialisasi dan advokasi; 2) Evaluasi berkala mengenai capaian kepesertaan dan penye- suaian target; serta 3) Penyiapan fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan pertumbuhan kepesertaan JKN/KIS. Semoga, penelitian yang kita lakukan dapat memberikan sumbangsih untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait ketiga hal ini
Potret Masyarakat Sektor Informal di Indonesia: Mengenal Determinan Probabilitas Keikutsertaan Jaminan Kesehatan sebagai Upaya Perluasan Kepesertaan pada Skema Non PBI Mandiri
Get PDFLatar Belakang: Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan pada masyarakat sektor informal masih merupakan permasa- lahan nyata di berbagai negara. Karakteristik spesifik yang dimiliki oleh masyarakat sektor informal mempunyai potensi negatif dan positif yang harus bisa dikenali oleh pembuat kebijakan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang paling tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik masyarakat sektor informal terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI Mandiri dimasa yang akan datang. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan studi observasio- nal analitik dengan rancangan Cross sectional dengan pende- katan data kuantitatif yang digunakan berhasil mendapatkan sebanyak 349.491 responden masyarakat sektor informal di Indonesia. Untuk memberikan gambaran karakteristik masyara- kat sektor informal dalam kepemilikan Jaminan kesehatan digu- nakan analisis data univariat dan bivariat. Hasil : Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan kepemilikian asuransi sukarela adalah umur (p<0,001), pendidikan (p<0,001), pekerjaan (p<0,001), status perkawinan (p=0,002), status dalam keluarga (p=0,035), tempat tinggal (p<0,001), status ekonomi (p<0,001), status tempat tinggal (p<0,001), kepemilikan obat tradisional (p<0,001) dan kepemilikan riwayat penyakit kronis (p<0,013). Sebanyak 95,4% responden tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan Kesimpulan: Upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI mandiri tidak hanya membutuhkan promosi kesehatan yang baik, akan tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan peme- rataan akses dan peningkatan kuantitas serta kualitas pelayan- an kesehatan. Upaya untuk mengkaji potensi pembiayaan kesehatan, utamanya melalui identifikasi revenue collection dan metode pengumpulan premi yang tepat bagi masyarakat sektor informal harus terus dilakukan.Background: The effort of extending of health insurance enrollment to the informal sector has risen to become an agenda in Man countries. The informal sector has a specific characteristic with positive and negative potential that should be recognized by all of the decision-makers in order to make appropriate policy. This research aims to analyze the informal sector characteris- tic regarding health insurance enrollment. The Renault may contribute to extending universal coverage in the enrollment of Non-PBI (voluntary scheme) on JKN in the coming years. Method: This study was observational analytic with a cross-sectional design. A quantitative approach was used to analyze 349.492 respondents from informal sector community in Indonesia. Univariate and bivariate data analysis was used to give information about the correlation between informal sector charac- teristic and health insurance enrollment. Result: Data analysis showed the variables correlate into health insurance enrollment are : Age (p<0,001), Education (p<0,001), jobs(p<0,001), marital status (p=0,002), role on family (p=0,035), place of resident (p<0,001), economic status (p<0,001), home status (p<0,001), traditional medication stock (p<0,001) and history of chronic illness (p<0,013). Many re- spondents ( 95,4% ) have no access to health care provider Conclusion: Effort on extending of non PBI (voluntary scheme) enrollment not only need a good health promotion but also balancing with policies in order to ensure many factors such as equity on health care access and increasing the quantity and quality of health care. There must be a policy analysis to explore health financing potential on informal sector communi- ty, especially to identify the appropriate and adequate me- thods on revenue collection and premium collection
Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Grobogan
Get PDFHIV-AIDS is one of the world's health problems. Grobogan regency is one of the districts in Central Java with HIV number 4 and the discovery of new cases of HIV-AIDS number 3 in Central Java by 2015. Until 2017, HIV-AIDS cases are still fluctuating and tend to increase. Efforts were made to garner support and political commitment from the Grobogan Government and other stakeholders. The continuity of the program depends on political commitment and stakeholder policy support in the region. Conducting stakeholder analysis becomes important for the development of future strategic HIV / AIDS prevention plans. Objective this research to describe how local government strategic planning in HIV and AIDS prevention in Grobogan District. This research is descriptive research with qualitative approach. There were 20 informants in the study: Executive and Legislative officials, HIV / AIDS Caring NGO, VCT Clinic, community of PLWHA. The data was collected by observation, in-depth interview, and document review. Local government strategic planning on HIV / AIDS prevention efforts is still in the form of policy agenda and exit strategy. Although all stakeholders agree and support HIV / AIDS prevention efforts, stakeholder involvement in the formulation of policies and programs is lacking. Coordination of health offices with other stakeholders is also not working well, so the program is not integrated. The health department advocacy to local leaders is still weak. Health workers began to be evaluated for their performance, especially at sub-district level. Proposed alternatives to HIV / AIDS prevention budget from village funds. Unintegrated HIV / AIDS prevention efforts by stakeholders show weak communication and coordinative functioning. This problem is mainly caused by the key personnel dealing with reshuffle including the head of the health office in addition to the new bupati also not fully understand the case of HIV-AIDS that occurred.
Evaluasi Pengadaan Obat dengan E-Purchasing Melalui E-Catalogue di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2018
Get PDFLatar belakang: Pengaturan pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dengan metode e-purchasing adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi pada proses pengadaan obat program JKN. Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY mulai menggunakan metode pengadaan obat tersebut pada tahun 2017 setelah sebelumnya menggunakan metode pengadaan langsung. Kendala yang dialami dalam pengadaan adalah waktu pengiriman obat yang bervariasi; beberapa obat yang stoknya kosong di e-catalogue karena kosong pabrik; beberapa penyedia yang mensyaratkan pembelian dengan minimal faktur sehingga tidak sesuai dengan perencanaan; pemesanan yang lama direspon oleh penyedia; obat tidak masuk e-catalogue; terbatasnya tenaga kefarmasian sebagai pejabat pengadaan obat. Tujuan penelitian: Melakukan evaluasi pengadaan obat dengan metode e-purchasing melalui e-catalogue di RS Jiwa Grhasia DIY tahun 2017-2018. Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap responden yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam proses pengadaan dan atau pengelolaan obat di Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY. Data sekunder didapatkan melalui observasi dokumen yang berhubungan dengan pengadaan obat di RS Jiwa Grhasia DIY tahun 2017-2018. Hasil penelitian: Prosentase jumlah obat dengan lead time lebih dari 30 hari tahun 2017 dan 2018 dengan metode e-purchasing adalah sebesar 35,17% dan 26,98%. Lead time obat dengan metode pengadaan langsung tidak ada yang lebih dari 30 hari. Realisasi pengadaan obat metode e-purchasing paling rendah sebesar 78,72% pada triwulan 4 tahun 2017 dan paling tinggi sebesar 87,93% pada triwulan 2 tahun 2018. Waktu kekosongan obat jiwa paling lama adalah selama 9 bulan dengan tingkat ketersediaan selama 3 bulan. Belum ada bagan struktur organisasi pengadaan obat di RS Jiwa Grhasia. Harga obat yang diperoleh dengan metode pengadaan langsung sebagai akibat kegagalan dalam proses e-purchasing lebih mahal. Pejabat pengadaan obat di RS Jiwa Grhasia bukan seorang tenaga kefarmasian. Kesimpulan: Lead time dan kekosongan obat di e-catalogue merupakan masalah eksternal dari pengadaan obat dengan metode e-purchasing di RS Jiwa Grhasia. Selain itu, terdapat masalah internal seperti terbatasnya tenaga farmasi sebagai pejabat pengadaan obat, ketidakjelasan koordinasi karena ketiadaan bagan struktur organisasi pengadaan obat, dan inefisiensi anggaran karena proses e-purchasing yang gagal.Background : The regulation of medicines procurement based on e-catalogue with e-purchasing method is in order to increase the effectiveness, efficiency and transparency in the procurement process of JKN medicines. Grhasia DIY Mental Hospital has been using e-purchasing method in 2017 after previously using the direct procurement method. Barriers encountered in the medicines procurement process are the varying length of lead time; unavailability of medicines in e-catalogue because of medicines stock out at the provider level; some providers determine purchases with a certain nominal so that it is not in accordance with the plan; some providers require a long time to answer the order; some medicines that are not included in the e-catalogue list; limited pharmacy staff as drug procurement officials.Objective : The aim of this research was to evaluate the medicines procurement with e-purchasing method through e-catalogue at Grhasia DIY Mental Hospital in 2017-2018.Research method : This research was qualitative with a case study approach and used in-depth interviews with respondents who were considered to be understanding and involved in the procurement and / or management of medicines at Grhasia DIY Mental Hospital. Secondary data was obtained through observation of documents relating to the medicines procurement at Grhasia DIY Mental Hospital in 2017-2018.Results : The percentage of medicines with a lead time of more than 30 days in 2017 and 2018 with e-purchasing method was 35.17% and 26.98%. The lead time for medicines with the direct procurement method was no more than 30 days. The lowest realization of procurement of drugs using the e-purchasing method was 78.72% in the fourth quarter of 2017 and the highest was 87.93% in the second quarter of 2018. The longest unavailability of antipsychotic drugs was 9 months with only 3 months availability level. There was no chart of medicines procurement organization in Grhasia Mental Hospital. The price of medicines obtained by direct procurement as a result of failure in the e-purchasing process was more expensive. Medicines procurement official at the Grhasia Mental Hospital was not a pharmacist.Conclusion : Lead time and medicines stock out in e-catalogue was external factors that inhibit medicines procurement using e-purchasing method at Grhasia Mental Hospital. In addition, there was internal problems such as the limited number of pharmacists as medicines procurement officials, unclear coordination because there was no chart of medicines procurement organization, and budget inefficiency due to a failed e-purchasing process.Keywords: Medicines procurement, e-purchasing, medicine availability
Apakah Jaminan Kesehatan Diminati Pekerja Sektor Informal?
Get PDFGambaran umum sektor informal identik dengan tidak teratur, tidak terorganisir, dan bergerak pada usaha skala kecil. Rentannya pekerja sektor informal pada risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan menyebabkan kepesertaan jaminan kesehatan perlu dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret Tahun 2018 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, temuan penting dalam penelitian ini menggambarkan jaminan kesehatan diminati oleh pekeja sektor informal. Mayoritas pekerja sektor informal dalam penelitian ini merupakan peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI). Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, hanya enam provinsi yang memiliki persentase kepesertaan PBI kurang dari 50 persen. Penerapan kebijakan yang berbeda di setiap wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan
Analisis Implementasi Kebijakan Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Peringatan Kesehatan pada Kemasan Rokok
Get PDFAnalysis of Policy Implementation of Inclusion of Health Warnings and Health Information on Cigarette PacksBackground: The picture health warning has been applied for more than two years since June 24, 2014, but until now there has been no change in accordance with Minister of Health Decree No. 28 Year 2013. The National Survey of Implementation of Health Illustration Implementation Implementation in Indonesia in 2015 on cigarette industry compliance is known that the cigarette industry has not complied with the illustrated health warning. The Government's expectation with the Ministry of Health 28 could reduce the prevalence of smokers, but the 2016 Sirkernas data shows the prevalence of smoking is increasing. Objective: To dig deeper into the implementation of the policy of inclusion of health warnings and health information on cigarette packs for further input into the formulation of tobacco control strategies. Method: It is a descriptive study with qualitative analysis through in-depth interview and document review. Result: Outcome: Process aspects (communication, bureaucratic structure and disposition), actor aspect (commitment and relationship), content aspect (level, benefit and policy objectives) and context aspect (political culture and social economy) have interrelationship and influence each other in the implementation of inclusion health and health information on cigarette packaging. Conclusion: The implementation of health warning and health information on cigarette packing has been done and industry compliance level in listing PHW at retail level has reached 99.91%.Keywords: PHW, Cigarette, Tobacco, Policy implementationLatar Belakang: Peringatan kesehatan bergambar sudah diterapkan lebih dari dua tahun sejak 24 Juni 2014, akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan pergantian sesuai dengan Permenkes No 28 Tahun 2013. Hasil Survei Nasional Penilaian Implementasi Peringatan Kesehatan Bergambar di Indonesia tahun 2015 terhadap kepatuhan industry rokok, diketahui bahwa industry rokok belum patuh terhadap peringatan kesehatan bergambar. Harapan Pemerintah dengan adanya Permenkes 28 dapat menurunkan prevalensi perokok akan tetapi data Sirkernas 2016 menunjukan prevalensi merokok semakin menningkat. Tujuan: Untuk menggali lebih dalam terhadap implementasi kebijakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok untuk selanjutnya dapat menjadi masukan dalam perumusan strategi pengendalian tembakau. Metode: Merupakan studi deskriptif dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil: Aspek proses (komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi), aspek aktor (komitmen dan hubungan), aspek konten (level, manfaat dan tujuan kebijakan) serta aspek konteks (budaya politik dan social ekonomi) memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok. Kesimpulan: Bahwa pelaksanaan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok sudah terlaksana dan tingkat kepatuhan industri dalam mencantumkan PHW ditingkat ritel telah mencapai 99.91%.Kata kunci: PHW, Rokok, Tembakau, Implementasi kebijaka
Kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 Tentang Rumah Sakit Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Provinsi Bengkulu
Get PDFBerdasarkan Undang-undang No. 22/1999, UU No. 25/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25/2000 rumah sakit memasuki era desentralisasi sistem kesehataan, sehingga memicu perubahan besar dalam lingkungan lembaga pelayanan kesehatan. Namun sejak diterbitkannya PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 yang memuat isu kebijakan untuk mengembalikan posisi rumah sakit daerah provinsi menjadi unit pelaksana teknis di bawah dinas kesehatan, telah membuat kedudukan dan fungsi rumah sakit umum daerah akan menjadi lembaga fungsional murni (non eselon) berbentuk unit pelaksana teknis daerah dibawah dinas kesehatan. Pada RSUD M.Yunus Provinsi Bengkulu belum menerapkan PP tersebut dikarenakan belum ada peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit umum daerah terhadap implementasi kebijakan peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 Pasal 21 tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus eksploratoris dengan desain kasus tunggal terjalin. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang ditentukan secara purposive sampling. Informan berpersepsi positif terhadap perubahan status RSD menjadi UPT dinas kesehatan namun sebagian besar berpendapat bahwa tidak harus melakukan perubahan kelembagaan RSD di provinsi Bengkulu. Berdasarkan kesiapan perubahan organisasi dinas kesehatan provinsi Bengkulu telah mengalami perampingan kelembagaan setelah terbitnya PP nomor 18 tahun 2016 sesuai dengan Perda nomor 62 tahun 2016 namun untuk RSUD M. yunus belum mengalami perubahan kelembagaan. Dari kesiapan ketersediaan SDM terhadap implementasi PP ini masih kurang. Implementasi kebijakan PP nomor 18 tahun 2016 pasal 21 dapat di katakan belum siap sepenuhnya diterapkan di RSUD M.Yunus Bengkul
Acceptability Notifikasi Wajib Tuberkulosis (TB) pada Dokter Praktik Mandiri dan Klinik Pratama Swasta di Kota Yogyakarta
Get PDFLatar Belakang: Diperkirakan 68% kasus Tuberkulosis (TB) di Indonesia tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. TB merupakan penyakit yang harus dinotifikasi sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri KesehatanNomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Berkaitan dengan notifikasi wajib kasus TB, dokter praktek mandiri dan klinik pratama swasta akan diwajibkan melaporkan kasus TB ke Puskesmas setempat. Pelibatan praktisi swasta memiliki dampak penting terhadap perbaikan program penemuan dan pengobatan TB dan pencegahan meluasnya kasus TB resisten obat. Kota Yogyakarta memiliki beban TB terbesar di DIY dan kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah praktisi swasta yang cukup besar. Belum terdapat penelitian yang menggali acceptability kebijakan notifikasi wajib TB pada dokter praktik mandiri dan klinik pratama swasta di Kota Yogyakarta.Tujuan: Mendeskripsikan acceptability kebijakan notifikasi wajib TB pada dokter praktik mandiri dan klinik pratama swasta di Kota Yogyakarta.Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode deskriptif. Gambaran acceptability yang digunakan adalah acceptability prospektif dengan menggunakan kerangka Theorical Framework of Accceptability (TFA). Subjek penelitian adalah dokter praktik mandiri dan dokter klinik pratama swasta, beserta pimpinan klinik pratama swasta di Kota Yogyakarta, pemegang program TB Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta, pemegang program TB Puskesmas, serta organisasi profesi (IDI). Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam.Hasil: Gambaran acceptability (prospektif) kebijakan Notifikasi Wajib TB pada dokter praktik mandiri dan klinik pratama di Kota Yogyakarta dideskripsikan dalam sikap afektif, beban, etisitas, dan koherensi intervensi.Kesimpulan: Pendekatan awal yang tepat, pengenalan sikap afektif dan komunikasi berkelanjutan akan memperingan beban dan mengatasi masalah etisitas tentang notifikasi wajib TB. Selain itu pemahaman awal yang baik ditambah pemahaman lanjut yang komprehensif dan penguatan kapasitas menjadi modal penting bagi koherensi intervesi dalam acceptability notifikasi wajib TB pada praktisi swasta
Perspektif Stakeholder Terhadap Sustainability Program TB di Kota Semarang
Get PDFABSTRAK Latar Belakang: Missing case TB di Indonesia tahun 2017 mencapai 36%. Case Notification Rate (CNR) Kota Semarang ditahun 2017 mengalami kenaikan pesat sebesar 328 per 100.000 penduduk dengan Success Rate (SR) sebesar 80,38%, masih dibawah target nasional. Dukungan pendanaan terbesar pembiayaan program TB Kota Semarang tahun 2017 dari donor sebesar 71% sedangkan APBD hanya mencapai 29%. Strategi penanggulangan TB di Kota Semarang mengacu pada RAD untuk kesinambungan Program TB. Ancaman sustainability Program TB terkait stabilitas pendanaan yaitu akan berakhirnya dana donor serta belum pernah dilakukanya monev RAD. Hal ini yang melatarbelakangi pentingnya mengetahui perspektif stakeholder terhadap sustainability Program TB di Kota Semarang.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif stakeholder terhadap kapasitas sustainability terkait dengan stabilitas pendanaan dan strategi pembiayaan Program TB di Kota Semarang.Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan purposive sampling dengan subjek penelitian berjumlah 21 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan analisis data dilakukan dengan content analysis.Hasil Penelitian: Temuan ini mengungkap stabilitas pendanaan untuk keberlanjutan program telah terlihat dari peningkatan alokasi APBD dan sebaran alokasi pendanaan ditingkat kecamatan. Pandangan negatif terkait belum konsistensi RKA dinkes dengan RAD TB dan adanya gap antara kebutuhan Program TB dengan ketersedian anggaran. Pandangan optimis kesinambungan pendanaan sebagai program prioritas, sedangkan pesimis disebabkan ketergantungan pada donor tinggi dan belum dilakukan monev pelaksanaan RAD TB. Strategi pengumpulan dana lebih focus pada sumber pendanaan pemerintah sedangkan strategi penganggaran dengan melakukan advokasi menjadi program prioritas dan penerbitan Perda TB. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukan stakeholder optimis telah terbentuk stabilitas pendanaaan meskipun tanpa dasar pelaksanaan fungsi monev. Strategi pengumpulan dana dengan mengoptimalkan APBD, memanfaatkan BOK dan integrasi ke sistem JKN. Strategi penganggaran memerlukan advokasi, penyusunan perencanaan efektif dan efisensi serta penguatan regulasi melalui Perda TB. Kata Kunci: Perspektif Stakeholder;Stabilitas Pendanaan; Sustainability; Program TB
Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2018 di Provinsi Riau
Get PDFJaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program pemerintah sejak tahun 2014 dalam rangka pemenuhan cakupan kesehatan semesta. Kepemilikan JKN di Riau relatif cukup tinggi. Namun besarnya cakupan kepesertaan JKN di Riau tidak sejalan dengan pemanfaatannya. Maka penting untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan jaminan kesehatan dengan mengidentifikasi karakteristik subyek yang terkait dengan pemanfaatan JKN. Penelitian ini menggambarkan faktor yang mempengaruhi pemanfaatan JKN di Riau. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi logistik dan menggunakan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa responden yang tinggal di daerah pedesaan, dikepalai oleh kepala rumah tangga perempuan, berumur muda, berpendapatan rendah, bekerja di sektor informal dan tidak berpendidikan, lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan asuransi. Karena adanya perbedaan cakupan waktu survey pada data, penelitian ini tidak membandingkan data rawat inap dan rawat jalan secara terpisah, serta alasan tidak menggunakan JKN. Selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kecenderungan pemanfaatan JKN berdasarkan alasan tidak menggunakannya dan perbandingan antara rawat jalan dan rawat inap sebagai bahan masukan dalam memperbaiki layanan JKN kedepan