Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Strategi Memangkas Birokrasi (Banishing Bureaucracy) yang Inovatif dan Kolaboratif Menuju Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Kubu Raya
No full textTingginya prevalensi balita stunting di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 yang mencapai 40,3% ditanggapi dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2019 tentang Gerakan Percepatan Penurunan Angka Stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi inovatif dan kolaboratif dalam memangkas birokrasi untuk percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus pada analisis strategi inti, konsekuensi, pelanggan, pengendalian, dan budaya dalam implementasi kebijakan yang inovatif. Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kubu Raya mencakup pembentukan kelembagaan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, pembentukan tim pendamping keluarga, serta Poskentrin (Pos Kesehatan Pesantren). Pendanaan program tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga melibatkan dana desa, dana CSR, dan kontribusi sektor swasta. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengimplementasikan aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) untuk memonitor perkembangan stunting secara lebih efektif. Inovasi pelayanan seperti "SALJU" (Selasa Jumat Terpadu) dan program "Kepung Bakul" turut melibatkan kolaborasi antara masyarakat dan sektor swasta. Di Puskesmas Sungai Raya, inovasi dengan sebutan "Kepiting" (Kenali Peduli Stunting) dilaksanakan, sementara remaja dilibatkan dalam gerakan "Graceting" (Gerakan Remaja Cegah Stunting) yang diprakarsai oleh PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Semua inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan kolaboratif dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya
Eksplorasi Pemberian Makanan Tambahan-Pemulihan (PMT-P) sebagai Integrasi Penguatan Primary Health Care (PHC) Berbasis Kemandirian Desa
Full text linkABSTRAK Latar Belakang: Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama bagi pengguna jaminan sosial harus meningkatkan kualitas layanannya dengan bertransformasi dengan meningkatkan peran aktif masyarakat. Pemberian Makanan Tambahan -Pemulihan (PMT-P) menjadi integrasi penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Wori. Pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh puskesmas dengan dana Bantuan Operasional kesehatan (BOK) namun juga berbasis kemandirian desa dengan dana desa. Tujuan: menggali gambaran pelaksanaan PMT-P sebagai integrasi penguatan pelayanan primer Puskesmas Wori. Metode: penelitian kualitatif dengan pedekatan studi kasus. Pemilihan informan menggunakan snowballing sebanyak 8 informan utama yang terdiri dari ahli gizi puskesmas dan perangkat desa, sebanyak 7 informan pendukung yaitu kader posyandu dan ibu dengan balita gizi buruk/stunting. Pengumpulan data dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mandalam. Instrumen yang digunakan adalah pedoman FGD dan pedoman wawancara. Data diolah dengan analisis konten dari hasil transkrip wawancara menggunakan opencode. Hasil: PMT-P dilaksanakan dengan dana BOK dan 3% dari alokasi kesehatan dana desa. Pelaksanaan PMT-P selama 12-90 hari setiap tahun dengan diberikan makanan berat dan kudapan setiap hari. Pengelola PMT-P baik dari dana BOK maupun dana desa adalah perangkat desa, kader dan ibu PKK yang sudah mendapatkan pelatihan dari puskesmas. Penerima manfaat mendapatkan makanan yang sudah disusun bersama ahli gizi puskesmas dan diolah sesuai standar keamanan makanan. Kesimpulan: Pelaksanaan PMT-P dengan dana desa bersinergi dengan PMT-P dengan dana BOK sehingga memberikan dampak positif pada peningkatan status gizi balita dan ibu hamil. Sehingga PMT-P ini harus selalu dimonitoring dan dievaluasi secara rutin agar menjadi program penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kata kunci: PMT; Gizi; Puskesmas, Dana Desa, ABSTRACT Background: Health centers as first-level service facilities for social security users must improve the quality of their services by increasing the active role of the community. Supplemental Feeding Recovery (PMT-P) is an integration of strengthening maternal and child health services at the Wori Health Center. Its implementation is carried out using Health Operational Assistance (BOK) funds and village funds. Objective: to explore the implementation of PMT-P as an integration of strengthening primary services. Method: qualitative research with a case study approach. Informants selected by snowballing. A total of 8 main informants consist of nutritionists and village officials and 7 supporting informants: posyandu cadres and mothers with malnourished/stunted toddlers. Data collection with Focus Group Discussion (FGD) and in-depth interviews. The instruments used were FGD and interview guidelines. Data used content analysis using opencode. Results: PMT-P was implemented with BOK funds and 3% of the village fund health allocation. It implemented for 12-90 days every year with the provision of meals and snacks every day. PMT-P was held by village officials, cadres and trained PKK mothers. Beneficiaries receive food that has been prepared together with health center nutritionists and processed according to food safety standards. Conclusion: The implementation of PMT-P with village funds synergizes with PMT-P with BOK funds so that it has a positive impact on improving the nutritional status of toddlers and pregnant women. So this PMT-P must always be monitored and evaluated routinely so that it becomes a program to strengthen maternal and child health servicesKeywords: Supplemental Feeding Recovery, Nutrition; Health Center; Village Fund
Kolaborasi MEMS dengan Stakeholder dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Melalui Pendekatan Collaborativ Governance
Full text linkKota Mataram berhasil mengembangkan sistem manajemen darurat terpadu berbasis teknologi yang disebut MEMS. MEMS merupakan kolaborasi dari beberapa lembaga yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Polisi, Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kodim, Satuan Polisi Pamong Praja. Kolaborasi adalah salah satu tantangan dalam mewujudkan PSC karena melibatkan multi sektor yang rentan konflik sehingga banyak daerah yang belum mampu mewujudkan PSC meskipun teknologi dapat diduplikasi dan sumberdaya tersedia. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi Mataram Emergency Medical Service (MEMS) di Kota Mataram dengan stakeholder melalui pendekatan Collaborative Governance. Pada implementasinya keterlibatan stakeholder lain dalam penaggulangan kegawatdaruratan di Kota Mataram masih tidak maksimal diantaranya call center belum terpadu, sistem informasi dengan terkait tidak melalui satu pintu, alur komunikasi dan peran masing-masing tidak sesuai dengan standar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara, Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa MEMS dimulai dengan kolaborasi yang kondusif antar yang dimotori oleh leading sector yaitu RSUD Kota Mataram dan Pemerintah Kota Mataram. Analisis kolaborasi menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang menunjukkan bahwa keberhasilan MEMS karena tercapainya komitment bersama yang kuat, leader yang inovatif dan fasilitatif, tahapan inovasi yang benar, serta SDM yang berkompeten di bidang emergency management system. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya Collaboration Design atau desain kolaborasi bagi daerah yang ingin mewujudkan PSC, selain pengembangan di bidang teknologi
Evaluasi Program Hipertensi UPTD Puskesmas Cot Ie Jue Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tahun 2025
Full text linkSalah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan saat ini adalah adanya pergeseran pola penyakit dari penyakit menular ke Penyakit Tidak Menular (PTM). Hipertensi merupakan salah satu PTM yang cukup berbahaya yang mengarah pada penyakit kardiovaskuler seperti stroke, kegagalan jantung, dan serangan jantung. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%. Prevalensi hipertensi di Propinsi Aceh 9,2%, di Kabupaten Bireuen prevalensi hipertensi juga masih tinggi sedangkan prevalensi hipertensi di UPTD Puskesmas Cot Ie Jue Kabupaten Bireuen yaitu 8,38%. Tujuan kajian ini untuk menganalisis tren atau perubahan capaian layanan program dari tahun ke tahun, dengan membandingkan data selama 3 tahun (2021-2023). Kajian ini merupakan analisis kebijakan pencegahan hipertensi dalam program pencegahan PTM yang dilakukan pada bulan Januari 2025. Metode yang digunakan dalam kajian ini berupa metode kualitatif, dimana pengambilan data dilakukan secara primer dan sekunder. Hasil kajian ini didapat bahwa penderita hipertensi paling tinggi tahun 2023 sejumlah 1.312 orang. Jumlah petugas kesehatan terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2023 mencapai 153 petugas. Alokasi dana untuk program hipertensi juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023 mencapai Rp.5.160.000. Cakupan layanan program hipertensi masih rendah, yaitu tahun 2021 sebanyak 48% (2.224 orang), tahun 2022 56% (2.621 orang) dan pada tahun 2023 sebanyak 72% (1.415 orang). Distribusi obat hipertensi tertinggi pada tahun 2023 sejumlah 12.270 tablet obat hipertensi. Kesimpulannya pelaksanaan program hipertensi sudah berjalan dengan baik. Dimana tenaga kesehatan yang terlibat sudah sesuai dengan kebutuhan, alokasi dana juga meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan penderita hipertensi dan distribusi obat anti hipertensi dari tahun 2021-2023 terus meningkat sesuai dengan tren pasien hipertensi. Akan tetapi cakupan layanan program hipertensi masih rendah dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci: Evaluasi Program; Hipertensi; Penyakit Tidak Menular; Tre
Perencanaan Sistem Informasi Posyandu Guna Mendukung Tranformasi Digital Data Kesehatan Ibu dan Anak di Posyandu Nusa Indah Kelurahan Sukorejo
Full text linkPosyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sebagai salah satu layanan kesehatan dasar di Indonesia memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas. Posyandu Nusa Indah di Kelurahan Sukorejo, seperti banyak Posyandu lainnya, juga mengalami berbagai kendala dalam pengelolaan data kesehatan. Pencatatan yang masih berbasis kertas tidak hanya rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data, tetapi juga memerlukan waktu dan usaha yang besar dalam proses rekapitulasi dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan perancangan Sistem Informasi Posyandu Nusa Indah Kelurahan Sukorejo. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode observasi dengan pendekatan penelitian cross sectional. Perancangan Sistem Posyandu ini menggunakan Metode FAST (Framework for the Application Sistem Thinking) dengan Pendekatan PIECES (Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, dan Service). Hasil penelitian ini adalah sistem pencatatan dan pelaporan posyandu nusa indah secara manual yang menyebabkan ketidaklengkapan data, ketidaktepatan data, kehilangan data, dan keterlambatan dalam proses pencatatan dan pelaporan data posyandu nusa indah. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi posyandu yang berguna untuk mencatat, melaporkan dan melindungi data kesehatan ibu dan anak serta yang mempermudah pekerjaan kader posyandu nusa indah yang dapat beroperasi di perangkat mobile (Smartphone) dan dapat dioperasionalkan dalam mode offline. Desain Sistem Informasi Posyandu ini mencakup desain antar muka halaman login, desain antar muka halaman utama, desain antar muka halaman input (Input Data Balita, Input Data Ibu, Input Data Kunjungan Balita, Input Data Kunjungan Ibu), dan desain antar muka halaman output (Tren Tumbuh Kembang Balita dan Riwayat Kesehatan Ibu)
Public-Private Partnership: Menuju inklusivitas akses layanan paliatif di Indonesia
Full text linkPelayanan paliatif adalah suatu bagian dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi kesia-siaan (futile) dalam pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan layanan kesehatan yang komprehensif. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di bulan November 2024 telah mencapai 98% dengan peningkatan beban akibat penyakit katastropik yang menelan sebagian besar anggaran. Pelayanan paliatif, yang berperan penting dalam mendukung kualitas hidup pasien, hingga saat ini masih belum sepenuhnya terimplementasi dalam kerangka JKN, meski telah dicakup dalam INA-CBGs dengan coding Z51.5. Pendanaan sektor filantropi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan pasien paliatif yang memerlukan kolaborasi erat antara berbagai profesional, termasuk dokter, perawat, pramurukti, psikolog, dan pekerja sosial. Sistem BPJS Kesehatan saat ini masih belum mencakup semua aspek yang diperlukan dalam pelayanan paliatif. Terlebih, layanan perawatan di rumah atau home care pun masih belum menjadi bagian dari penjaminan JKN. Hal ini dapat membuka kesempatan bagi filantropi untuk berperan dalam memastikan ketersediaan layanan, serta menyediakan ruang bagi dukungan komunitas yang strategis, terstruktur, dan berkelanjutan. Integrasi antara inisiatif filantropi dan dukungan pemerintah dapat menciptakan solusi komprehensif dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Diperlukan restrukturisasi dalam sistem penjaminan sosial agar perawatan paliatif diakui secara “penuh” dan mampu memfasilitasi kebutuhan riil pasien, mengingat intensitas dan pentingnya dampak paliatif terhadap kualitas hidup pasien dan keluarga.
Ageing Population Policy in Indonesia: A Narrative Review
No full textThe percentage of elderly people in Indonesia has surpassed 10%, drawing attention to the specific needs of this demographic. While physical decline is a natural part of ageing, additional needs often emerge as individuals grow older. Ageing is associated with increased demand for healthcare services, financial instability, and a rising elderly dependency ratio. This study analyses elderly care policies in Indonesia, evaluates existing healthcare systems and social support, and compares them with models from several other countries. A narrative review approach was used, incorporating thematic analysis of literature, policy documents, research reports, and statistical reports. The study finds that although various initiatives have been implemented, their execution remains fragmented. Challenges are compounded by unintegrated healthcare services, limited infrastructure in remote areas, insufficient financial assistance, and the absence of a long-term care system. Compared to other countries with more integrated elderly healthcare services, Indonesia needs to improve support for this vulnerable group. The study recommends the development of an integrated national policy, improved access to financial assistance, strengthened community-based healthcare services, and long-term funding for elderly care. Further research is needed to assess the effectiveness of existing policies, the role of informal caregivers, and sustainable financing mechanisms to enhance elderly care systems in Indonesia
Persepsi Stakeholder Tentang Rancangan Model Kebijakan Insentif Pembayaran KBK dengan Indikator RPPT pada FKTP di Medan
Full text linkData BPJS per Desember 2023 , Fktp yang mencapai kriteria rating 4 untuk indikator RPPT hanya 32% , untuk indikator Angka Kontak (AK) 42% dan indikator RRNS 83% dari total 273 fktp yang bekerja sama. Dengan kondisi data seperti di atas , harus ada faktor yang bisa memotivasi FKTP untuk menaikkan nilai KBK nya salah satunya dengan pemberian insentif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi stakeholder tentang model KBK insentif dengan indikator penilaian RPPT di FKTP provider BPJS kesehatan cabang Medan. Persepsi stakeholder terkait rancangan model KBK insentif yaitu target nilai RPPT antara 5% sampai dengan 10% dengan pemberian insentif secara rating/ bertingkat, indikator intermediet untuk DM adalah Hba1c dan untuk Hipertensi adalah tekanan darah, pembayaran insentif diberikan kepada FKTP, dan dikelola untuk mendorong kegiatan-kegiatan prolanis, serta pembayaran insentif haruslah rutin dan past
Analisis Program Kader JKN Dalam Kolektibilitas Iuran Peserta PBPU BPJS Kesehatan KC Yogyakarta 2023
Full text linkData BPJS per Desember 2023 terdapat 53.769.378 jiwa dalam status tidak aktif dengan kontribusi terendah angka kolektibilitas terdapat pada segmen peserta PBPU di angka 76.8 %. Laporan keuangan Kantor Cabang Yogyakarta kolektibilitas kontribusi peserta PBPU tunggakan berjalan 12 bulan adalah 88,86%. Kader JKN-KIS salah satu upaya peningkatan kolektibilitas iuran tetapi capaian kolektibilitas iuran dari Kader JKN-KIS hanya 63,88% sehingga iperlukan analisa penyebab rendahnya kolektibilitas iuran dalam program Kader JKN-KIS. Ditemukan kendala dalam sumber daya manusia, imbal jasa, kemauan dan kemampuan peserta membayar sebagai penyebab belum maksimalnya kolektibilitas iuran dari program Kader JKN-KIS sehingga kolektibilitas iuran dari program ini dinilai belum efektif di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakart
Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Mobile JKN
Full text linkAplikasi Mobile JKN merupakan inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Melihat dengan sudah berjalannya aplikasi ini dapat diketahui apakah penggunaan aplikasi mobile JKN sudah dimanfaatkan atau belum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan penggunaan aplikasi mobile JKN. Tempat penelitian di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 dengan sampel penelitian berjumlah 96 orang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Hasil yang didapatkan ada hubungan antara pengetahuan (chi square hitung: 9,762) dan aksesbilitas (chi square hitung: 4,641) terhadap pemanfaatan aplikasi mobile JKN. Disarankan BPJS aktif melakukan sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi mobil JKN kepada kalangan umur produktif