39192 research outputs found
Sort by
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PESANAN DILUAR APLIKASI GOJEK (Studi pada Driver Gojek Kelurahan Rajabasa Nunyai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)
No full textABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
terhadap Pesanan di Luar Aplikasi Gojek dengan studi kasus pada driver
Gojek di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Bandar Lampung. Fenomena
pesanan di luar aplikasi Gojek terjadi ketika customer melakukan
pemesanan melalui aplikasi, namun kemudian meminta driver untuk
membeli barang tambahan di luar transaksi yang tercatat pada sistem
Gojek. Praktik ini menimbulkan permasalahan dari sisi hukum ekonomi
syariah, terutama terkait kejelasan akad, transparansi harga, serta keadilan
dalam transaksi.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pesanan diluar
aplikasi gojek pada driver gojek Kelurahan Rajabasa Nunyai dan juga
bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pesanan diluar
aplikasi Gojek pada Diver Gojek Kelurahan Rajabasa Nunyai. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pesanan di luar
aplikasi terjadi serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah
terhadap praktik tersebut kemudian juga untuk menjelaskan pesanan
diluar aplikasi gojek pada driver gojek Kelurahan Rajabasa Nunyai dan
juga untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
pesanan diluar aplikasi gojek pada driver gojek Kelurahan Rajabasa
Nunyai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis dan juga menggunakan metode penelitian field riset.
Data diperoleh melalui wawancara dengan driver dan customer Gojek di
Kelurahan Rajabasa Nunyai yang pernah terlibat dalam transaksi di luar
aplikasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive
sampling dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad
ijārah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pesanan di luar aplikasi
ini belum jelas akadnya dikarenakan tidak ada kejelasan dalam biaya
tambahan dan harga barang yang ingin dibelikan sehingga berpotensi
menimbulkan kerugian, baik bagi driver maupun customer, akibat tidak
adanya kesepakatan yang jelas mengenai harga, upah, dan tanggung
jawab dalam transaksi. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik
ini dapat menimbulkan akad yang fasid apabila tidak memenuhi rukun
dan syarat akad, seperti ketentuan dalam akad ijārah. Oleh karena itu,
perlu adanya kesepakatan yang jelas dan transparan antara kedua belah
pihak agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti
keadilan (’adl), kejelasan (bayyinah), dan kerelaan (taradhi). ABSTRACT
This study discusses the Sharia Economic Law Review of Gojek Outof-App Orders, using a case study of Gojek drivers in Rajabasa Nunyai
Village, Bandar Lampung. The phenomenon of out-of-app orders occurs
when customers place orders through the app but then ask the driver to
purchase additional items outside the transaction recorded in the Gojek
system. This practice raises issues from a Sharia economic law
perspective, particularly regarding contract clarity, price transparency,
and transaction fairness.
The research problem is how out-of-app orders are handled by Gojek
drivers in Rajabasa Nunyai Village and how the Sharia Economic Law
Review of out-of-app orders is handled by Gojek drivers in Rajabasa
Nunyai Village. This study aims to understand how out-of-app orders
occur, how the Sharia economic law review relates to these practices,
and to explain the nature of out-of-app orders for Gojek drivers in
Rajabasa Nunyai Village. This study employed a qualitative method with
a descriptive-analytical approach and field research. Data were obtained
through interviews with Gojek drivers and customers in Rajabasa Nunyai
Village who had engaged in off-app transactions. The sampling technique
used was purposive sampling and the theory use in this research is a
ijarah contract.
The results indicate that the practice of ordering off-app transactions
is unclear due to the lack of clarity regarding additional fees and the
price of the purchased goods. This has the potential to cause losses for
both drivers and customers due to the lack of a clear agreement
regarding price, wages, and responsibilities in the transaction. From a
Sharia economic law perspective, this practice can result in an invalid
contract if it does not fulfill the pillars and requirements of the contract,
such as the provisions of the ijarah contract. Therefore, a clear and
transparent agreement is necessary between both parties to ensure that
the transaction complies with Sharia principles such as justice ('adl),
clarity (bayyinah), and willingness (taradhi)
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGUPAHAN PEKERJA PABRIK TAHU BANDUNG ( Studi Di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus )
No full textABSTRAK
Salah satu hal yang termasuk dalam muamalah adalah Ijarah. Ijarah adalah
akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu
dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
atas barang itu. Oleh karena itu Ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.
Sistem pembayaran upah di Pabrik Tahu Bandung diberikan setiap seminggu
sekali sesuai dengan jumlah perebusan kedelainya. Maka dari itu pemilik Pabrik
Tahu tidak bisa memperkirakan besar kecilnya dikarenakan upah yang diberikan
sesuai dengan permintaan atau pesanan tahu. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimana sistem pengupahan pada Pekerja Pabrik Tahu Bandung di
Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan bagaimana
tinjauan hukum ekonomi Syariah dan hukum positif tentang pengupahan pekerja
Pabrik Tahu Bandung di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten
Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem
pengupahan pada pekerja Pabrik Tahu Bandung yan ada di Desa Tanjung Heran
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui tinjauan
hukum ekonomi Syariah dan hukum positif tentang pengupahan pekerja Pabrik
Tahu Bandung di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten
Tanggamus.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode field
reseach (Lapangan). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data
skunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung di
Pabrik Tahu Bandung . Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh
dari sumber sumber yang telah ada seperti buku, dokumen dan sumber
lain.Metode pengumpulan data dari penelitian ini berupa metode
wawancara,observasi dan dokumentasi, Adapun Teknik analisis data deskriptif
dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan
verifikasi data.
Temuan dari penelitian ini adalah sistem pengupahan pada pekerja
Pabrik Tahu Bandung di Desa Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten
Tanggamus dibayarkan kepada karyawan pabrik sesuai dengan perjanjian dalam
memberikan upah setiap minggunya. Namun pemilik pabrik tidak dapat
memastikan besaran upah atau samar-samar dalam menentukan upah pekerja
karena upah yang diberikan sesuai dengan banyak atau sedikitnya pesanan tahu di
Pabrik Tahu Bandung. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengupahan
pekerja pabrik tahu bandung dalam pengupahan sesuai hukum Islam dengan
terpenuhinya rukun dan syarat seperti objek ijarah berupa upah yang sesuai
dengan banyak atau sedikitnya pesanan dan sighat berupa ijab dan qabul yang
sesuai dengan kesepakatan bahwa upah diberikan setiap minggunya dengan
banyaknya perebusan dan permintaan tahu Bandung. Adapun tinjauan hukum
positif tentang pengupahan pekerja pabrik tahu Bandung di Desa Tanjung Heran
dalam pemberian upah pekerja belum layak sebab upah yang dibayarkan
tergantung banyaknya pesanan sehingga upah yang dibayarkan kepada karyawan
masih tergolong cukup rendah atau dibawah upah minimum kabupaten (UMK)
Tanggamus. ABSTRACT
One of the things included in muamalah is Ijarah. Ijarah is a contract for
the transfer of the right to use (benefit) of a good or service for a certain period
of time with the payment of wages, without being followed by the transfer of
ownership of the goods themselves. Therefore, Ijarah is a contract for benefits
accompanied by compensation. The wage payment system at the Bandung Tofu
Factory is given once a week according to the amount of boiled soybeans.
Therefore, the Tofu Factory owner cannot estimate the amount because the
wages are based on the demand or order of tofu. The problem formulation in this
study is how the wage system for Bandung Tofu Factory workers in Tanjung
Heran Village, Pugung District, Tanggamus Regency and how the review of
Sharia economic law and positive law regarding wages for Bandung Tofu
Factory workers in Tanjung Heran Village, Pugung District, Tanggamus
Regency. The purpose of this study is to determine the wage system for Bandung
Tofu Factory workers in Tanjung Heran Village, Pugung District, Tanggamus
Regency and to determine the review of Sharia economic law and positive law
regarding wages for Bandung Tofu Factory workers in Tanjung Heran Village,
Pugung District, Tanggamus Regency.
Study employed a qualitative research method with field research. The data
sources used were primary and secondary data. Primary data is data obtained
directly at the Bandung Tofu Factory. Secondary data is data obtained from
existing sources such as books, documents, and other sources. Data collection
methods in this study included interviews, observation, and documentation. The
descriptive data analysis techniques used in this study included data reduction,
data presentation, conclusion drawing, and data verification.
The findings of this study indicate that the wage system for workers at the
Bandung Tofu Factory in Tanjung Heran Village, Pugung District, Tanggamus
Regency, is paid according to the weekly wage agreement. However, the factory
owner cannot confirm the wage amount or is vague in determining workers'
wages because wages are based on the quantity of tofu orders at the Bandung
Tofu Factory. A review of Islamic economic law on wages for Bandung tofu
factory workers in wages according to Islamic law by fulfilling the pillars and
conditions such as the object of ijarah in the form of wages according to the
number of orders and sighat in the form of ijab and qabul in accordance with the
agreement that wages are given every week according to the number of boiling
and requests for Bandung tofu. Meanwhile, a positive legal review of wages for
Bandung tofu factory workers in Tanjung Heran Village, Pugung District,
Tanggamus Regency in providing workers' wages is not yet appropriate because
the wages paid depend on the number of orders so that the wages paid to
employees are still relatively low or below the Tanggamus district minimum wage
(UMK)
IMPLEMENTASI PASAL 115 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH (Studi di Polresta Bandar Lampung)
No full textABSTRAK
Lalu lintas mempunyai peran penting dalam mobilitas berkendara
karena berkaitan langsung dengan transportasi dan angkutan jalan. Di
dalam kehidupan masyarakat jika semua lapisan dalam masyarakat
bersedia untuk patuh dan taat pada aturan yang berlaku, bisa dipastikan
semua mobilitas dalam bermasyarakat terkait keamanan akan berjalan
lancar dan tertib. Namun pada kenyataannya pelanggaran lalu lintas
masih banyak terjadi di jalan raya yang dilakukan oleh sebagian besar
masyarakat, baik pada pengguna jalan roda dua, roda empat, maupun bus
atau truk. Hal ini yang menjadi masalah utama dan tugas penting bagi
kepolisian.
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi
Pasal 115 Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan? dan Bagaimana Implementasi Pasal 115
Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan berdasarkan perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah? Tujuan
penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal
115 Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui Implementasi Pasal 115
Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan pada Polresta Bandar Lampung berdasarkan perspektif
Siyāsah Tanfīżiyyah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field
research), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan
penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Resor Kota
(Polresta) Bandar Lampung.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal
115 Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Polresta dalam
pelaksanaan penertiban balap liar sudah terlaksana dengan melakukan
upaya penegakan hukum melalui tindakan preventif dan represif, seperti
patroli rutin, penyuluhan, dan penindakan terhadap pelanggar. Namun
kendala tetap ada, seperti kurangnya fasilitas balap resmi, perpindahan
lokasi oleh pelaku, serta keterbatasan personel. Berdasarkan perspektif
Siyāsah Tanfīżiyyah, Implementasi pasal tersebut selaras dengan prinsipprinsip syariah terkait amanah, dan kemaslahatan masyarakat. Penegakan
hukum terhadap balapan liar dianggap penting untuk menjaga
keselamatan dan ketertiban umum, sekaligus menghindari masyarakat
dari kemudharatan. ABSTRACT
Traffic plays an important role in driving mobility as it is directly
related to transportation and road transportation. In society, if all
layers of the community are willing to comply and obey applicable
regulations, it can be ensured that all mobility related to security will
run smoothly and orderly. However, in reality, traffic violations still
frequently occur on the roads committed by most members of the
community, whether by two-wheeled vehicles, four-wheeled vehicles,
buses, or trucks. This is the main problem and an important task for
the police.
The research questions in this thesis are: How is the
implementation of Article 115 Letter B of Law Number 22 of 2009
concerning Traffic and Road Transportation? And how is the
implementation of Article 115 Letter B of Law Number 22 of 2009
concerning Traffic and Road Transportation viewed from the
perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah? The objectives of this study are to
understand the implementation of Article 115 Letter B of Law Number
22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and to
understand its implementation by the Bandar Lampung City Police
Resort from the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah. This study is a
field research, employing data collection techniques through
observation, interviews, and documentation related to the enforcement
of traffic and road transportation by the Bandar Lampung City Police
Resort (Polresta).
The results of this research conclude that the implementation of
Article 115 Letter B of Law Number 22 of 2009 by the Police Resort in
handling illegal racing has been carried out through law enforcement
efforts via preventive and repressive actions, such as routine patrols,
outreach, and sanctions against offenders. However, obstacles
remain, including the lack of official racing facilities, location shifts
by offenders, and personnel limitations. From the perspective of
Siyāsah Tanfīżiyyah, the implementation of this article aligns with
sharia principles related to trust and public welfare. Law enforcement
against illegal racing is considered essential to maintain public safety
and order, as well as to prevent harm to society
PRAKTEK SEWA MENYEWA TANAH UNTUK BANGUNAN RUMAH DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)
No full textABSTRAK
Interaksi dalam aktivitas sewa-menyewa mencerminkan sebuah
ikatan hukum yang mengikat antar para pihak yang bersangkutan. Kajian
ini menitikberatkan pada transformasi fungsi tanah menjadi area untuk
pembangunan hunian yang dikelola oleh warga di Kelurahan Pasar Liwa,
Kecamatan Balik Bukit. Seringkali, proses penyewaan tersebut
berlangsung secara verbal dengan pengaturan hak dan kewajiban yang
tidak terperinci, khususnya dalam hal kewajiban pembayaran sewa, yang
dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Fokus penelitian ini
adalah mendalami praktek sewa tanah untuk pembangunan rumah di
wilayah tersebut dan mengkaji aspek hukum ekonomi syariah yang
relevan terhadap praktik tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk
memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik tersebut
serta menyajikan analisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.
Kajian ini merupakan suatu penelitian lapangan yang
menerapkan pendekatan deskripsi dan analisis. Pengumpulan informasi
dilakukan melalui teknik wawancara serta dokumentasi, lalu data tersebut
disusun dan diseleksi secara teratur untuk menghasilkan karya ilmiah
yang terstruktur dan bernas. Proses analisis data memakai pola berpikir
Pendekatan penelitian ini berbasis kualitatif dengan memanfaatkan pola
berpikir deduktif dan induktif, di mana data dianalisis secara mendalam
dengan menekankan pada pola penalaran logis dari yang umum ke khusus
maupun sebaliknya.
Berdasar pada hasil penelitian yang telah diperoleh, pelaksanaan
aktivitas sewa-menyewa di Kelurahan Pasar Liwa memperlihatkan bahwa
akad yang disepakati oleh kedua pihak mensyaratkan kewajiban
pembayaran sewa sesuai dengan jadwal yang telah disetujui serta
penetapan jangka waktu sewa tanah. Secara praktik, kesepakatan ini
biasanya dilakukan secara verbal tanpa dokumen tertulis. Pihak penyewa
menyetujui semua ketentuan Kesepakatan yang diperoleh secara kolektif
antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang
menyewakan tersebut penyewa untuk keperluan pembangunan bangunan
di atas tanah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi
keterlambatan pembayaran sewa pada tahun-tahun berikutnya yang tidak
sesuai dengan kesepakatan awal dan menimbulkan kerugian pada salah
satu pihak. Oleh karena itu, praktik penyewaan tanah untuk pembangunan
rumah di Kelurahan Pasar Liwa perlu dikaji lebih dalam dari sudut
pandang hukum ekonomi syariah guna menilai kesesuaiannya dengan
prinsip-prinsip akad ijarah dalam Islam. ABSTRACT
Interactions in rental activities reflect a binding legal bond between
the parties involved. This study focuses on the transformation of land into
residential development managed by residents in Pasar Liwa Village, Balik
Bukit District. Often, the rental process occurs verbally, with unclear rights
and obligations, particularly regarding rental payment obligations, which
can result in losses for one party. This research focuses on exploring the
practice of land leasing for housing construction in the area and examining
aspects of Islamic economic law relevant to this practice. The primary
objective is to gain a comprehensive understanding of this practice and to
present an analysis based on an Islamic economic law perspective.
This study is a field study employing a descriptive and analytical
approach. Information was collected through interviews and documentation,
then the data was systematically compiled and selected to produce a
structured and comprehensive scientific paper. The data analysis process
employed a qualitative approach, utilizing deductive and inductive thinking
patterns. Data were analyzed in depth, emphasizing logical reasoning from
the general to the specific and vice versa.
Based on the research findings, the implementation of rental
activities in Pasar Liwa Village shows that the agreement reached by both
parties requires mandatory rental payments according to an agreed schedule
and stipulates a lease term. In practice, this agreement is usually made
verbally without written documentation. The lessee agrees to all provisions of
the agreement, which is reached collectively between the land rights holder
and the lessor, for the purpose of constructing a building on the land.
However, in practice, there are often delays in rental payments in subsequent
years, which are inconsistent with the initial agreement and result in losses
for one of the parties. Therefore, the practice of leasing land for housing
construction in Pasar Liwa Village requires further examination from the
perspective of Islamic economic law to assess its compliance with the
principles of the ijarah contract in Islam
ANALISIS PRAKTIK BAGI HASIL DALAM BUDIDAYA IKAN PATIN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi di desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)
No full textABSTRAK
Penelitian ini membahas praktik pembagian keuntungan
dalam budidaya ikan patin di Desa Srikaton, Kecamatan Buay
Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur,
Sumatera Selatan, dari perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field
research) melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan
studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
pembagian keuntungan masih menghadapi hambatan berupa kontrak
yang tidak jelas, kurangnya transparansi biaya,dan perubahan rasio
pembagian keuntungan di luar kesepakatan awal. Kondisi ini
bertentangan dengan prinsip-prinsip muḍārabah dalam hukum
ekonomi Islam, khususnya kejelasan kontrak, transparansi (alshafafiyah), dan keadilan (adl). Status hukum praktik ini dinyatakan
tidak sah karena ketidakadanya kerelaan dari kedua belah pihak dan
berpotensi merugikan salah satu pihak. Studi ini merekomendasikan
perbaikan melalui kontrak tertulis, penerapan transparansi penuh sejak
awal, dan mekanisme tinjauan berkala untuk menjaga keadilan dan
keberlanjutan kerjasama. ABSTRACT
This study examines profit-sharing practices in catfish
farming in Srikaton Village, Buay Madang Timur District, East Ogan
Komering Ulu (OKU) Regency, South Sumatra, from the perspective
of Islamic economic law. This study used a qualitative method with a
field approach through participatory observation, in-depth interviews,
and documentation studies. The results show that the profit-sharing
system still faces obstacles in the form of unclear contracts, a lack of
cost transparency, and changes in the profit-sharing ratio beyond the
initial agreement. This condition contradicts the principles of
muḍārabahin Islamic economic law, specifically contract
clarity,transparency(al-shafafiyah),andjustice(adl).The legal status of
this practice is declared invalid due to the lack of willingness from
both parties and the potential for harm to one of the parties. This study
recommends improvements through written contracts, the
implementation of full transparency from the outset, and a periodic
review mechanism to maintain fairness and sustainability of the
collaboration
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK POTONGAN DALAM PENARIKAN TABUNGAN DI PASAR PANJANG KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG
No full textABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik potongan dalam
penarikan tabungan di Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, Kota
Bandar Lampung, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip
hukum ekonomi syariah. Tabungan nonformal yang dikelola sejak
2020 ini menggunakan akad Ijarah dengan potongan standar 4%
(Rp40.000) dari setiap penarikan Rp1.000.000 sebagai imbalan jasa
pengelolaan. Namun, ditemukan variasi potongan sebesar 2,5%
(Rp25.000) dan 3,5% (Rp35.000) untuk sebagian penabung yang
dipengaruhi kedekatan personal dengan pengelola. Penelitian
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis
melalui observasi, wawancara terhadap sembilan informan, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad
Ijarah yang digunakan sah menurut syariah, penerapannya belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomi Islam, terutama keadilan
(al-'adl), keterbukaan, kerelaan (taradhi), dan bebas dari ketidakjelasan
(gharar). Tingkat gharar mencapai 60% yang termasuk kategori gharar
fahisy (gharar berat). Perbedaan potongan yang tidak diinformasikan
secara terbuka menunjukkan ketidakadilan dan bertentangan dengan
Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Ijarah yang menekankan kejelasan upah (ujrah) sejak awal akad.
Penelitian menyimpulkan bahwa sistem tabungan tersebut perlu
direformasi agar lebih adil, transparan, dan konsisten dengan prinsip
syariah, sehingga mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan
tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan masyarakat. ABSTRACT
This study aims to analyze the deduction practices in savings
withdrawal at Pasar Panjang, Panjang District, Bandar Lampung
City, and evaluate their compliance with Islamic economic law
principles. This informal savings scheme, managed since 2020,
employs an Ijarah contract with a standard 4% deduction (Rp40,000)
from every Rp1,000,000 withdrawal as a management service fee.
However, variations in deduction rates of 2.5% (Rp25,000) and 3.5%
(Rp35,000) were found for certain savers, influenced by personal
closeness to the manager. The research employs a qualitative method
with a descriptive-analytical approach through observation,
interviews with nine informants, and documentation. Results indicate
that although the Ijarah contract used is valid according to sharia, its
implementation does not fully reflect Islamic economic principles,
particularly justice (al-'adl), transparency, mutual consent (taradhi),
and freedom from uncertainty (gharar). The gharar level reaches
60%, categorized as gharar fahisy (severe gharar). The undisclosed
differential deductions demonstrate injustice and contradict DSN-MUI
Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 on Ijarah Financing, which
emphasizes clear wage (ujrah) specification from the contract's
inception. The study concludes that the savings system requires reform
to become more equitable, transparent, and consistent with sharia
principles, thereby reflecting values of honesty, justice, and
responsibility in community financial management
EFEKTIVITAS KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN AKHLAKUL KARIMAH PADA SISWA DI SMA NEGERI 1 TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
No full textABSTRAK
Ekstrakuriuler Pendidikan Agama Islam merupakan kegiatan
tambahan sebagai upaya dalam pemantapan, pengayaan dan perbaikan
terhadap nilai-nilai, norma, pengembangan dalam aspek bakat, minat
dan kepribadian peserta didik. Selain itu, ekstrakurikuler Pendidikan
Agama Islam sebagai pengamalan dan penguasaan terhadap kitab suci,
keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, ibadah, sejarah, seni dan
kebudayaan yang dilakukan di luar jam pelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan
ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan rohis dalam
mengingkatkan akhlak siswa dan mengidentifikasi faktor pendukung
dan penghambat kegiatan rohis dalam meningkatkan akhlakul karimah
pada siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel
dalam penelitian ini menggunakan seluruh anggota rohis yakni
sebanyak 25 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, angket (kuesioner) dan observasi. teknik yang digunakan
dalam analisis data untuk memperoleh validitas dan reabilitas
instrumen yakni rumus Pearson Product Moment dan Spearmana
Brown. Namun sebelum itu harus melalui persyaratan analisis yang
harus terpenuhi yakni uji noramalitas, linieritas, Heteroskedastisitas
dan Multikolinearitas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan rohis di SMA
Negeri 1 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara efektif dalam
meningkatkan akhlakul karimah. Hal tersebut telah dibuktikan melalui
pengujian statistik yang menunjukkan efektivitas kegiatan rohis
memberikan kontribusi terhadap meningkatnya akhlakul karimah
sebesar 65,8%. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat
disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat secara bersama
sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya
akhlakul karimah, dikarenakan nilai signifikansi ≥ 0,05 yakni 0,852.
Kata kunci : Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agam Islam,
Akhla
PENGARUH PENGGUNAAN FITUR CARDLESS WITHDRAWAL DAN KEPUASAN NASABAH TERHADAP LOYALITAS NASABAH (Studi Pada Nasabah Gen Z Pengguna BSI Mobile Di Bandar Lampung)
No full textABSTRAK
Fitur Cardless Withdrawal merupakan transaksi tarik tunai tanpa
menggunakan kartu sama sekali, pada saat bertransaksi yang
diperlukan nasabah hanya perlu mengingat PIN bahkan bisa
menggunakan sidik jari yang lebih personality. Peneliti ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan fitur
cardless withdrawal dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah
Generasi Z Pengguna BSI Mobile Di Bandar Lampung.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan
jumlah sampel 100 responden yang menggunakan layanan Fitur
Cardless Withdrawal pada nasabah Bank Syariah Indonesia. Teknik
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan
menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukan
bahwa Penggunaan Fitur Cardless Wihdrawal dan Kepuasan Nasabah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Nasabah Gen Z
Pengguna BSI Mobile Di Bandar Lampung. Selain itu, perspektif
islam penggunaan fitur Cardless Withdrawal sah selama memenuhi
prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, perlindungan data,
serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba.
Dalam penelitian ini menunjukan bahwa tingkat penggunaan
layanan Fitur Cardless Withdrawal di kalangan Generasi Z Pengguna
BSI Mobile di Kota Bandar Lampung tergolong tinggi. Hal ini
mencerminkan adanya penerimaan positif terhadap layanan Fitur
Cardless Withdrawal. Dalam membentuk loyalitas dengan didukung
faktor kualitas layanan, kepercayaan terhadap prinsip syariah,serta
inovasi layanan digital yang konsisten memberikan manfaat. Hasil
penelitian penelitian ini tidak hanya penting secara akademis untuk
mengisi kesenjangan pengetahuan, tetapi juga sangat relevan dan
mendesak bagi industri perbankan untuk menghadapi tantangan
loyalitas di era digital yang semakin kompetitif. ABSTRACT
The Cardless Withdrawal feature is a cash withdrawal
transaction without using a card at all, at the time of the transaction
that is required, customers only need to remember the PIN and can
even use a more personalized fingerprint. This researcher aims to find
out and analyze the influence of the use of the cardless withdrawal
feature and customer satisfaction on the loyalty of Generation Z
customers of BSI Mobile users in Bandar Lampung.
This study uses a quantitative approach, with a sample of 100
respondents who use the Cardless Withdrawal Feature service at
Bank Syariah Indonesia customers. The analysis technique used was
multiple linear regression using SPSS version 25 software. The results
of the study show that the use of the Wihdrawal Cardless Feature and
Customer Satisfaction have a positive and significant effect on the
Loyalty of Gen Z customers of BSI Mobile users in Bandar Lampung.
In addition, from a Islamic perspective, the use of the Cardless
Withdrawal feature is valid as long as it meets sharia principles, such
as clarity of the contract, data protection, and does not contain
elements of gharar (uncertainty) and usury.
In this study, it shows that the level of use of the Cardless
Withdrawal Feature service among Generation Z of BSI Mobile users
in Bandar Lampung City is relatively high. This reflects the positive
acceptance of the Cardless Withdrawal Feature service. In building
loyalty supported by service quality factors, trust in sharia principles,
and digital service innovation that consistently provides benefits. The
results of this research are not only academically important to fill the
knowledge gap, but also very relevant and urgent for the banking
industry to face loyalty challenges in an increasingly competitive
digital age
ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP KETIDAK HARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PERAN GANDA ISTRI KARNA SUAMI TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN (Studi di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)
No full textABSTRAK
Fenomena peran ganda ini semakin banyak terjadi seiring dengan
perubahan sosial dan ekonomi, di mana banyak perempuan turut serta dalam
mencari nafkah untuk membantu kesejahteraan keluarga. Meskipun
demikian, dalam menjalankan peran ganda ini, istri sering menghadapi
tantangan, seperti tekanan psikologis, kelelahan, dan kesulitan dalam
membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.Dari perspektif Islam konsep
peran ganda istri harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan
keseimbangan dalam rumah tangga. Islam mengajarkan pentingnya
musyawarah dan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan
tanggung jawab masing-masing. Seorang istri diperbolehkan bekerja selama
tidak mengabaikan tugasnya sebagai ibu dan istri serta tetap menjaga nilainilai syariat. Namun, jika peran ganda tersebut menimbulkan beban yang
berlebihan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga, maka perlu adanya
solusi yang berlandaskan prinsip Islam, seperti pembagian tugas yang lebih
adil serta dukungan dari suami dan keluarga. Oleh karena itu, dalam
menghadapi dinamika peran ganda ini, keseimbangan dan komunikasi yang
baik antara suami istri menjadi kunci dalam menciptakan rumah tangga yang
harmonis dan penuh keberkahan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana latar belakang persoalan tentang peran ganda istri dalam rumah
tangga karena suami tidak melaksanakan kewajiban di desa bungkuk
kecamatan marga sekampung kabupaten lampung timur, serta untuk
mengetahui bagaimana kesesuaian dalam hukum keluarga Islam terkait
ketidak harmonisan dalam rumah tangga akibat peran ganda istri karena
suami tidak melaksanakan kewajiban di desa bungkuk kecamatan marga
sekampung kabupaten lampung timur. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakuakn melalui
wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan terdiri dari data
primer dan sekunder.
Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Peran ganda istri dalam
rumah tangga sering kali terjadi ketika suami tidak menjalankan
kewajibannya sebagai pencari nafkah, sehingga istri harus bekerja sekaligus
mengurus keluarga. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan fisik dan
psikologis bagi istri, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan
ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hukum keluarga Islam,
pernikahan dibangun di atas prinsip keadilan dan keseimbangan peran antara
suami dan istri, di mana suami memiliki kewajiban utama untuk menafkahi
keluarga sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisā’ ayat 34. Hukum
keluarga Islam menekankan pentingnya kerja sama dan kesalingan
(mubādalah) dalam rumah tangga dan menolak kondisi dimana beban hanya
ditanggung oleh satu pihak, terutama jika hal itu berakibat pada
ketidakharmonisan dalam pernikahan. ABSTRACT
This dual role phenomenon is increasingly occurring along with
social and economic changes, where many women are involved in
earning a living to help the welfare of the family. However, in carrying
out this dual role, wives often face challenges, such as psychological
stress, fatigue, and difficulty in dividing time between work and family.
From an Islamic perspective, the concept of a wife's dual role must
remain based on the principles of justice and balance in the household.
Islam teaches the importance of deliberation and cooperation between
husband and wife in carrying out their respective responsibilities. A wife
is allowed to work as long as she does not neglect her duties as a mother
and wife and maintains the values of sharia. However, if this dual role
causes an excessive burden and disrupts household harmony, then a
solution is needed that is based on Islamic principles, such as a fairer
division of tasks and support from the husband and family. Therefore, in
dealing with the dynamics of this dual role, balance and good
communication between husband and wife are the keys to creating a
harmonious and blessed household.
The problem in this study is to find out the background of the
problem of the wife's dual role in the household because the husband
does not carry out his obligations in Bungkuk Village, Marga Sekampung
District, East Lampung Regency, and to find out how the suitability of
Islamic family law is related to disharmony in the household due to the
wife's dual role because the husband does not carry out his obligations in
Bungkuk Village, Marga Sekampung District, East Lampung Regency.
This study uses a field research type. Data collection was carried out
through interviews and documentation, the data sources used consisted of
primary and secondary data.
The results of the study stated that the wife's dual role in the
household often occurs when the husband does not carry out his
obligations as a breadwinner, so that the wife has to work and take care
of the family at the same time. This condition can cause physical and
psychological stress for the wife, which ultimately has the potential to
cause disharmony in the household. In Islamic family law, marriage is
built on the principle of justice and balance of roles between husband and\ud
wife, where the husband has the main obligation to provide for the family
as stated in QS. an-Nisā’’ verse 34. Islamic family law emphasizes the
importance of cooperation and mutual assistance (mubadālah) in the
household and rejects conditions where the burden is borne by only one
party, especially if it results in disharmony in the marriage
INTERAKSI SOSIAL KEAGAMAAN DALAM TRADISI SEDEKAH BUMI DI TIYUH GUNUNG TERANG KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.
No full textABSTRAK
Tradisi Sedekah Bumi merupakan salah satu warisan budaya
religius masyarakat agraris Indonesia yang hingga kini masih bertahan
sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen
dan keberkahan alam. Tradisi ini tidak hanya mengandung makna
spiritual sebagai ungkapan keimanan dan ketundukan manusia
terhadap Sang Pencipta, Melalui pelaksanaan Sedekah Bumi,
masyarakat terlibat dalam proses interaksi sosial keagamaan yang
mencerminkan hubungan timbal balik antara nilai spiritual dan sosial.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data
menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara dan
dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive
sampling untuk diwawancarai yaitu peneliti memilih informan yang
memiliki kriteria yang sesuai untuk diwawancarai. Teori yang
digunakan yaitu teori Intraksionisme Simbolik oleh George Herbert
Mead dalam menganalisis dan membahas hasil temuan yang ada
dilapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Sedekah Bumi di
Tiyuh Gunung Terang merupakan bentuk ekspresi religius dan sosial
masyarakat yang mengandung nilai-nilai keagamaan, kebersamaan,
dan pelestarian budaya lokal. Bentuk interaksi sosial yang muncul
dalam tradisi yaitu interaksi Asosiatif yang meliputi akomodasi,
akulturasi, dan assimilation yang diwujudkan melalui kegiatan gotong
royong, musyawarah, serta partisipasi aktif seluruh lapisan
masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terjadi interaksi antara tokoh
adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum yang
mencerminkan komunikasi sosial yang harmonis dan memperkuat
nilai toleransi serta kebersamaan antarwarga. Secara sosial, tradisi
Sedekah Bumi berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan
antarindividu dan antarkelompok, membangun solidaritas, serta
menjaga integrasi sosial di tengah dinamika perubahan masyarakat.
Secara keagamaan, tradisi ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat
kepada Tuhan atas rezeki dan hasil bumi yang melimpah, sekaligus
sebagai media untuk memperdalam spiritualitas dan memperkuat
keimanan. Makna yang terkandung dalam setiap simbol dan ritual
menggambarkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan
Tuhan, serta menjadi pedoman moral bagi masyarakat dalam
menjalani kehidupan sosial dan religius.
Kata kunci: interaksi sosial keagamaan, Sedekah Bumi, solidaritas
sosial, budaya lokal.
iii
ABSTRACT
The Earth Alms tradition is a religious cultural heritage of
Indonesia's agrarian communities, still preserved today as a form of
gratitude to God for the harvest and natural blessings. This tradition
not only carries spiritual significance as an expression of faith and
submission to the Creator, but also engages the community in a
process of socio-religious interaction that reflects the reciprocal
relationship between spiritual and social values.
The research method used in this research is a descriptive
qualitative method. The data collection method uses three methods,
namely observation, interviews and documentation. The selection of
informants used a purposive sampling technique to be interviewed,
that is, the researcher chose informants who had appropriate criteria
to be interviewed. The theory used is the symbolic interactionism
theory by George Herbert Mead in analyzing and discussing the
findings in the field.
The research results show that the Sedekah Bumi tradition in
Tiyuh Gunung Terang is a form of religious and social expression of
the community that contains religious values, togetherness, and
preservation of local culture. The form of social interaction that
emerges in the tradition is associative interaction that includes
accommodation, acculturation, and assimilation which is realized
through mutual cooperation activities, deliberation, and active
participation of all levels of society. In its implementation,
interactions occur between traditional leaders, religious leaders,
youth, and the general public that reflect harmonious social
communication and strengthen the values of tolerance and
togetherness among residents. Socially, the Sedekah Bumi tradition
functions as a means of strengthening relationships between
individuals and groups, building solidarity, and maintaining social
integration amidst the dynamics of societal change. Religiously, this
tradition is a form of community gratitude to God for abundant
sustenance and crops, as well as a medium to deepen spirituality and
strengthen faith. The meaning contained in each symbol and ritual
depicts the harmonious relationship between humans, nature, and
God, and serves as a moral guideline for the community in living their
social and religious lives.
Keywords: socio-religious interaction, Earth Alms, social solidarity,
local culture