Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)
Not a member yet
167 research outputs found
Sort by
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN CAPAIAN RENCANA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG (Studi Kasus pada BPPKB Kabupaten Bengkayang)
Get PDFThe study entitled “Factors Affecting the Success Achievement Budgetingplan on Working Unit in Bengkayang Regency(the Case Study on BPPKB Bengkayang)" is a descriptive study aimed to analyze the factors that affect the basis for determining spending needs activities on working unit (BPPKB)of Bengkayang regency and implementation of the budget in realizing the targets and achievements of the action plan is determined. The study used a qualitative approach, matching between theory, empirical with the circumstances that occurred on the object of research. Using primary data observations and interviews and secondary data in the form of reports, documents of development planning and budgeting in the period 2011-2015 year in BPPKB Bengkayang working unit. It is known that factors that influence the success of a budget plan is to budget constraints, the limited human resources (HR), the lack of legislative support. In determining the budget plan refers to the Strategic plan and working plan on each field unit, which is adapted to the theory of Performance-Based Budgeting (ABK), outlined in the submission form RKA. To ensure accountability and transparency in the system ABK, then made the program the success indicators of performance indicators, especially the outcomes stated in the document that is contained in the target indicators DPA-SKPD. The target indicators are results (outcomes) expected of the financing will be carried out which can then be measured his achievement. Implementation of budgeting has been in accordance with the procedure of preparing the budget so that the resulting level of achievement shows the optimal result means have met the target that has been determined in the strategic plan and (worki planing) of BPPKB Bengkayang regency. Keywords : Strategic plan, working plan, Budget Plans, Performance, value of mone
ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMAUAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) (Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau)
Get PDFPenelitian ini bertujuan mengetahui besarnya capaian realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan pengaruh kesadaran (X1), pengetahunan akan peraturan (X2) dan persepsi kondisi keuangan pribadi (X3) terhadap kemauan (Y) masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) baik itu secara parsial maupun secara simultan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.Penelitian ini mengambil sampling 50 wajib pajak secara kuota di enam desa dan dua kelurahan dengan metode purvosive sampling yang diasumsikan dengan skala likert yang kemudian dengan pendekatan kuatitatif, uji kualitas data (uji realibilitas dan uji validitas) dan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi) kemudian disesuaikan dengan hipotesis untuk mengetahui pengaruh antar variabel melalui uji F (simultan), uji t (parsial) dan uji R2 .Variabel kesadaran 0,000 < 0,05 berarti secara parsial kesadaran berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel pengetahuan 0,009 < 0,05 berarti secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel persepsi kondisi keuangan pribadi 0,002 < 0,05 berarti secara parsial kondisi keuangan pribadi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemauan membayar pajak dan seluruh variabel independen 0,000 < 0,05 secara simultan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap dependen (kemauan). Variabel independen mampu menjelaskan sebesar 96,1% sisanya sebesar 3,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kata Kunci : Kemauan, Kesadaran, Pengetahuan dan Persepsi Keuangan Pribadi
VALUASI EKONOMI EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: PENENTUAN LUAS OPTIMAL KEGIATAN BUDIDAYA TAMBAK UDANG VANNAMEI INTENSIF
Get PDFEkosistem mangrove merupakan ekosistem penyangga wilayah pesisir yang harus dijaga dan dilestarikan, namun demikian ekosistem mangrove di wilayah pesisir juga dapat dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan valuasi ekonomi yang komprehensip terhadap ekosistem mangrove dan pemanfaatannya ditinjau dari aspek finansial, lingkungan dan sosial ekonomi dengan menggunakan konsep asuransi.Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis berapa besar nilai manfaat bersih kegiatan budidaya Tambak udang di Kabupaten Mempawah, jika dilakukan dengan mengkonversi kawasan hutan mangrove, apabila valuasinya dilakukan berdasarkan konsep nilai asuransi dengan pendekatan HHCA. 2) Mengetahui dan menganalisis berapa besar nilai manfaat bersih mempertahankan ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Mempawah jika tidak dikonversi menjadi tambak udang, apabila valuasinya dilakukan berdasarkan konsep nilai asuransi dengan pendekatan HHCA.3) Mengetahui dan menganalisis kelayakan luas kawasan budidaya tambak udang di Kabupaten Mempawah apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan mengkonversi kawasan hutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan budidaya tambak udang vannamei intensif tidak layak untuk dilakukan dengan jalan mengkonversi ekosistem mangrove. Jika hal ini dilakukan, maka kan menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan sosial ekonomi dengan Net Present Value (NPV) sebesar Rp. (350,761,634,627)/Ha selama 10 tahun. Sementara jika mempertahankan ekosistem mangrove maka akan diperoleh manfaat bersih sebesar Rp. 68,893,201,352 /Ha selama 10 tahun.Konversi ekosistem mangrove menjadi tambak udang vannamei masih dimungkinkan dengan batas luasan tertentu. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan Social Economi Environtment Indeks (SEECI) maka total luas ekosistem mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai tambak udang di Kabupaten Mempawah adalah seluas 109.09 Ha dan luas ekosistem yang harus di pertahankan adalah seluas 555.42 Ha. Dengan menggunakan komposisi luasan ini, dampak kerusakan lingkungan dapat diimbangi dengan luasan ekosistem mangrove yang dipertahankan, sehingga pembangunan dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan asas sustainabilitas bagi lingkungan dan sosial.Kata Kunci: Ekosistem mangrove, Valuasi ekonomi, Pembangunan, Konsep asuransi, Tambak udang, Wilayah pesisir, Keberlanjutan
PELUANG PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN PERUBAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Get PDFPenelitian ini berjudul Peluang Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Perubahan pada Pemerintah Kabupaten Sintang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP) pada probabilita perilaku oportunistik penyusun anggaran perubahan (POPA) Pemerintah Kabupaten Sintang. Data yang digunakan merupakan data sekunder APBD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2016. Pengujian dengan menggunakan Regresi Exact Logistic diperoleh PAD berpengaruh positif terhadap peluang perilaku oportunistik penyusun anggaran, sedangkan SiLPA dan BHPP tidak signifikan terhadap probabilita perilaku oportunistik penyusun anggaran perubahan pada level signifikansi 10%.Signifikansi PAD terhadap probabilita POPA karena PAD fluktuasi pertumbuhannya dapat dipengaruhi oleh intervensi penyusun anggaran, selain itu besaran anggaran PAD ditentukan berdasarkan peraturan daerah dan pengelolaannyapun diserahkan kepada daerah berdasarkan potensi yang ada di daerah tersebut, sedangkan tidak signifikansinya SiLPA dan BHPP dikarenakan fluktuasi pertumbuhannya berdasarkan dari sisa tahun anggaran sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari belanja yang dianggarkan kembali dan besaran BHPP ditransfer berdasarkan pertumbuhan pendapatan provinsi sehingga kedua variabel tersebut tidak dapat diintervensi oleh penyusun anggaran. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP), perilaku oportunistik penyusun anggaran perubahan (POPA
ANALISIS DAYA SAING EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Get PDFThis study entitled "Analysis of Economic Competitiveness Regency/City in West Kalimantan Province. It’s aiming to known and analyze the economic competitiveness of the 14 districts/ municipalities in West Kalimantan Province. Using 10 (ten) variable of macroeconomic indicator on average over the four years 2010 to 2013, that taken from the BPS published of districts/mocipalities and provinces. The method of this analysis by performing the weighted ranking of each economic variable on each district / city. The rated (rangking) competitiveness of district / city is the sum (Σ) weighted ranking of each region of the lowest (1x10) to the highest (14x10). In the assessment used a range between 0 (zero) to 100 (one hundred) so the scale or range of ratings to 7.14 (lowest) to 100 (highest), then within that range are classified into five categories that are very strong, strong, moderate, and low or weak. The results showed the area that has the highest competitiveness or the most powerful is the city of Pontianak as having economic competitiveness most powerful (category A), Ketapang as having economic competitiveness strong (category B) it’s almost up to A category. Sambas district competitiveness is powerful economies (category B) it position of the area above the average value of economic competitiveness of Kalbar and Landak regency that have economic competitiveness Medium (category C) as the area is in a position below the average value system of economic competitiveness. While Kayong Utara Regency most competitive economy Medium (category C) but almost up in B category, and Melawi Regency is the only region in West Kalimantan with weak (lowest) competitiveness (category D). An area that has strong competitiveness is very strong and shows that areas with strong economic resilience, is not easily shaken by conditions or events such as a crisis or other macro-economic problem/disease. While areas with low competitiveness indicate that the area is prone to shocks and economic crisis. Keywords : “economic competitiveness, competitiveness ranking, macroeconomic, regional characteristics
ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PENGANGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010 - 2014
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan masnusia dan tingkat pengagangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan variabel bebasnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), adapun yang menjadi variabel terikatnya adalah tingkat kemiskinan (Y)Jenis penelitian ini adalah kuantitatif regresif lebih khususnya adalah penelitian eksplanatori atau penelitian yang bersifat menjelaskan hubungan antar variabelnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini setelah melakukan pemilihan dan dapat model yang tepat yaitu model fixed effect hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari taraf signifikan 5% atau 0.05. dan Variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0.2639 atau lebih bear dari taraf signifikan 5% atau 0.05. Secara bersama-sama variabel indeks pembangunan manusia dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Kata Kunci : Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka
EVALUASI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH: STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Get PDFPenulisan ini bertujuan mengetahui dan menganalisis ketepatan waktu pelaksanaan Penyusunan dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Singkawang. Jenis penelitian adalah deskriptif, alat analisis yang digunakan adalah Internal Control Quisionare (ICQ) menggunakan skala nominal (skala likert), analisis dokumen serta identifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian penyusunan APBD dan Alokasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Singkawang berkisar sebesar 78,54% dengan interprestasi kriteria sangat baik. Penilaian tersebut terdiri dari 5 (lima) komponen penilaian yaitu Komponen Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan penilaian sebesar 70,10% dengan interprestasi baik dengan perlu sedikit perbaikan. Komponen Tahapan Penyusunan APBD dengan penilaian sebesar 69,51% dengan interprestasi baik dengan perlu sedikit perbaikan. Komponen Tahapan Penganggaran APBD dengan penilaian sebesar 62,62% dengan interprestasi cukup baik (memadai), dengan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Komponen Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS dengan penilaian sebesar 56,20% dengan interprestasi cukup baik (memadai), dengan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Komponen Alokasi Anggaran Belanja Daerah dengan penilaian sebesar 64,00% dengan interprestasi cukup baik (memadai) dengan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Tahapan Penyusunan dan Alokasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2015 belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kondisi tersebut akan mengakibatkan keterlambatan dalam penetapan APBD Kota Singkawang dan keterlambatan dalam penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah belum seluruhnya mengacu pada prioritas dan tujuan dalam RPJMD disebabkan dalam Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah masih dipengaruhi oleh unsur politik. Kata Kunci :Evaluasi tahapan penyusunan APBD, Alokasi Anggaran Belanja Daerah, penetapan APBD
INVESTASI PERKEBUNAN KARET DAN KESEJAHTERAAN KARET DI KALIMANTAN BARAT
Get PDFThis study has the following objectives : 1) To test and analyze the feasibility of investment in rubber plantations in West Kalimantan, 2) To analyze the impact of investments on the level of welfare rubber rubber farmers in West Kalimantan. This research uses descriptive quantitative approach with survey method. The data used are primary data with 60 respondents of Kubu Raya, Sintang and Ketapang. The results of the research, it turns out investments rubber plantations in West Kalimantan viable because based on the criteria Net Present Value (NPV) showed positive figures, and based on the criteria of Net Benefit Cost Ratio (Net B / C) indicates the number of 3.22, then the criteria Internal Rate of Return (IRR) showed a greater rate of return than the interest rate applicable. Welfare rubber farmers in West Kalimantan included in being seen from the level of consumption of rubber farmers, showed that the level of welfare of rubber farmers included in the group of moderate prosperity level (Criterion Gilarso) as of 60 respondents 75% indicated their food expenditure in between 40% -75% and 25% of respondents have food expenditure greater than 75% are included in the category of welfare levels are low. Keywords : Investment feasibility and welfare Farme
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PONTIANAK
Get PDFTujuan penelitian ini, yaitu 1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif untuk menganalisis penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak tahun 2008 - 2015. Menggunakan analisis asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji statistika yang dibantu dengan alat uji e-views.Hasil penelitian didapat pajak hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tingkat alpha 5 %. Artinya bila pajak hotel meningkat, maka pertumbuhan ekonomi turun. Dan pajak restoran berpengaruh positif dan pada tingkat alpha 5 % signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak. Artinya bila pajak restoran meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Strategi Pemerintah Kota Pontianak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan memprioritaskan implementasi strategi Strength-Opportunity (SO), dimana Kota Pontianak memiliki potensi yang cukup besar yang masih bisa digali dan dioptimalkan penggunaannya dengan memanfaatkan peluang yang juga cukup besar dari eksternal Kota Pontianak.Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pertumbuhan Ekonom
OPTIMIZING THE TOURISM SECTOR IN SANGGAU TO INCREASE ITS LOCAL REVENUE
Get PDFRegional autonomy has given authority to local regions and districts to be more independent in managing and organizing local government, including the use of resource that could potentially create economic growth from the tourism sector. Utilization of the tourism sector became one of the efforts to increase local revenue (PAD) for financing regional development. Effective management of the tourism sector that can stimulate regional economic growth in the form of revenue expenditure of tourists visiting the area by incrising retribution from the area. It can also boost earnings in other sectors such as incomes from hotel tax, restaurant tax and entertainment tax. This research aimed to estimate the magnitude of the potential annual incomes of Sanggau from the tourism sector. The research also examined the effect of budget realization of tourism to the number of visitor attractions, the hotel tax revenue, restaurants tax revenues and the entertainment taxes revenues. Then the influence of the number of visitor attractions to acceptance of retribution, the influence of the number of visitor attractions of the hotel tax revenue, the effect of the number of visitor attractions to restaurants tax revenues, and the influence of the number of visitors to incomes from entertainment taxes in Sanggau. Based on the results of the research it can be concluded that if the twenty one attractions that have been classified have 156,399 visitors, Sanggau government could receive additional retribution of at least Rp. 781,995,000, - and maximum of Rp. 1,563,990,000, -. The findings also showed that the realization of budget from tourism significantly influenced the number of visitors, hotel and restaurants taxes, but did not significantly affect the revenues from entertainment taxes. The number of visitors then significantly affected the acceptance of tourism retribution. However, the number of tourism visitors did not significantly affect the revenues from hotel, restaurants and entertainment taxes in Sanggau. Keywords : The tourism sector, tourism budget, tourism visitor, tourism retribution, hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, district revenue