JURNAL CITA HUKUM
Not a member yet
403 research outputs found
Sort by
Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)
Get PDFAbstract: Future Legal Framework (recht idee) Nations as the Basis of the Constitutional Court\u27s authority Examining Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). As Guardians of the Constitution, the Constitutional Court (MK) has the authority to conduct testing legislation against the Constitution (UUD). In practice, not only the laws, the Court also perform testing of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) that is not explicitly provided for in the Constitution. Perppu are regulations made temporary president to address emergency issues. This paper aims to assess the competence of the Constitutional Court on Perppu test related to the state system according to the 1945 constitution as the basis of the Indonesian state, associated with the ideal framework law (recht idea) Indonesian that is rooted in Pancasila.Abstrak: Kerangka Cita Hukum (recht idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu). Sebagai Penjaga Konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam prakteknya, bukan hanya undangundang, MK juga melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam UUD. Perppu merupakan peraturan yang dibuat Presiden yang bersifat sementara untuk menjawab masalah yang bersifat genting dan memaksa. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang kewenangan MK menguji Perppu terkait dengan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang menjadi dasar kontitusi negara Indonesia, dikaitkan dengan kerangka cita hukum (recht ide) bangsa Indonesia yang berakar dalam Pancasila. DOI: 10.15408/jch.v1i1.145
Korelasi Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut)
Get PDFAbstract: The correlation Between Ethical Abuse and Law Enforcement. Ethic and law are two interrelated things. Ethic is a measure of something based on conformity with the values of kindness, decency and propriety. While the law is right or wrong assessment is generally based on the written norm. When the law is understood as a technical procedural and formal, then the ethical aspect is often forgotten. There are actions that are considered unlawful, but it is still perceived good ethics. Moreover, vice versa, there are actions that are considered unethical, but it does not violate the procedural and formal law. Two things need to be synchronized in order to avoid dualism between ethical and legal meaning. Abstrak: Korelasi Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum. Etika dan hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan. Etika merupakan tolak ukur sesuatu berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kebaikan, kesopanan dan kepantasan. Sementara hukum merupakan penilaian benar atau salah yang umumnya berdasarkan norma tertulis. Ketika hukum hanya dipahami sebagai teknis prosedural dan formal, maka aspek etika sering terlupakan. Ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum, tetapi secara etika masih dipersepsikan baik. Dan juga sebaliknya, ada yang perbuatan yang dianggap melanggar etika, tetapi secara prosedural dan formal tidak melanggar hukum. Dua hal ini perlu disinkronkan agar tidak terjadi dualisme antara pemaknaan etika dan hukum DOI: 10.15408/jch.v1i2.146
Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon
Get PDFAbstract: Protection of Indication Geography in Property Intellectual Rights through The Ratification of Lisabon Agreement. Property Rights Intellectual property rights are one of the factors to increase the economic development in a country. The diversity of these rights depends on state ability in optimizing its property rights. As a rich natural resources country, Indonesia need to create Indication Geographic Rights to give maximum contribution to economy development. For that reason, Indonesia need to ratify international convention that is Lisbon Agreement which is specifically regulate Indication Geographic Rights. Abstraksi: Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu faktor bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jenisj enis tertentu dari HKI tersebut bergantung dari kemampuan negara tertentu dalam mengoptimalkan HKI-nya. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam patut mendorong jenis HKI-nya yaitu indikasi geografis untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia harus meratifikasi hukum internasional yakni Perjanjian Lisabon yang spesifik mengatur indikasi geografisnya. DOI: 10.15408/jch.v1i2.147
Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa
Get PDFAbstract: The Controversy of Perppu Formation No. 1 in 2013 on the Constitutional Court in The Realm Emergency Force. The Placement of Government Regulation in Lieu of Law in the hierarchy of laws and regulations has the fluctuated time. This is an evident from the history of legislation in Indonesia, which puts Perppu on one side are on equal footing the law. The position change is caused due Perppu materially the same as the Act, and there are not formally Perppu Act but closer to the bill that implemented the Act because like the precarious conditions that force. The controversy also sparked debate later, whether the Court has the right to test Perppu or not, was the Parliament also has the authority to accept or reject the nearest Perppu during the trial. As for Perppu No. 1 of 2013 on the Constitutional Court established by the President to rescue the Court assessed by some not qualified in the realm crunch that forced, and even tended to be unconstitutional. However, some others assess in contrary has Perppu urgency to restore the name of the state agency that became the guardian of the constitution. Abstrak: Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa. Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundangundangan dari masa ke masa bersifat fluktuatif. Terlihat dari sejarah peraturan perundang-undangan yang menempatkan Perppu di satu sisi berada setara dengan undang-undang dan di sisi lain berada di bawah undang-undang. Hal ini disebabkan karena secara materiil Perppu sama dengan undang-undang, dan secara formil Perppu bukanlah undang-undang, tetapi lebih dekat kepada RUU yang dilaksanakan laksana undang-undang karena kondisi genting yang memaksa. Perdebatan yang muncul, apakah MK berhak menguji Perppu atau tidak, sedang DPR juga memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak Perppu pada masa sidang terdekat. Begitu pula halnya Perppu No. 1 tahun 2013 tentang MK yang dibentuk oleh Presiden guna penyelamatan MK dinilai oleh tidak memenuhi syarat dalam ranah kegentingan yang memaksa, bahkan cenderung inkonstitusional. Akan tetapi sebagian menilai sebaliknya, Perppu ini memiliki urgensitas guna memulihkan nama lembaga negara yang menjadi pengawal konstitusi ini DOI: 10.15408/jch.v1i1.145
Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia
Get PDFAbstract: The protection of Domestic Violence Victims in the Indonesian Criminal Law. The existence of the Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence are expected to provide legal protection for victims of domestic violence (KDRT) significantly. The form of protection regulated in this Act is the temporary protection of the police, the courts and the protection of victims in the placement of "safe houses". However, research results through both District Court and informants, suggests that a form of protection of domestic violence victims are still dominant through repressive measures (sentence of imprisonment) to the perpetrators, while the protection of temporary and permanent protection of the court was unnoticed. Abstrak: Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun hasil penelitian baik melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan DOI: 10.15408/jch.v1i2.146
Pengadilan Khusus KDRT “Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)”
Get PDFAbstract: Court For Domestic violence. Court For Domestic violence is a new idea of the Integrated Criminal Justice System Handling Cases of Violence Against Women (SPPT- PKKTP) to provide justice to the victims of domestic violence, especially women. Given the complexity of issues related to domestic violence led to the need for this institution was formed. Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Violence Against Domestic generally can back up women in getting their legal rights, but the implementation of the Act turns instead of criminalizing women victims of violence, especially because law enforcement officials do not consider the relationship between husband, wife and children, in applying this Act. As a result, women victims of violence do not get their rights. Abstrak: Pengadilan Khusus KDRT. Pengadilan Khusus Kekerasaan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah gagasan baru dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) dalam memberikan keadilan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan. Adanya kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan perlunya lembaga ini dibentuk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga yang secara umum dapat memback up kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak hukumnya, namun dalam implementasinya ternyata undang-undang tersebut justru mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan, terutama karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan hubungan antara suami, istri dan anak, dalam menerapkan undang-undang ini. Akibatnya, perempuan korban kekerasan tidak mendapatkan hak-haknya. DOI: 10.15408/jch.v1i2.147
Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008)
No full textAbstract: Women Rights in Politics after the Constitution Court Decision. Women and the Man have equal rights and duty in politics. Due to the cultural barrier, the political representation in Parliament is still low. To fill the gab, The Act No 10. 2008 regulate 30 percent of women representation in Parliament. Responding this promulgation, some parties went to the Constitutional Court to ask the annulations of this Act. The Court abolished the article 214 and replaced it based on majority voices. This article will discuss the judicial review process and the challenges faced after the Court’s decision. Abstrak: Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Perempuan dan laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam politik. Namun begitu, hambatan yang timbul diantaranya karena faktor budaya, menyebabkan representasi politik perempuan di Parlemen masih sangat rendah. Sebagai upaya mengejar ketertinggalan tersebut, disyahkanlah Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang memberikan quota minimal 30 persen bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini membuat sebagian kalangan untuk mempertanyakan judicial review atas ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui judicial review tersebut dengan menghapuskan ketentuantersebut mengganti dengan suara terbanyak. Tulisan ini membahas proses judial review tersebut dan tantangan yang dihadapi paska putusan MK tersebut. DOI: 10.15408/jch.v1i2.146
Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri
Get PDFAbstract: The National Arbitration Award Cancellation By Court. Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, stating that the award can only be canceled if it is thought to contain elements of letter/false documents, or documents found hidden by the other party, or a decision that is taken from the results of deceit trick performed by one of the parties in the dispute. To prove whether or not one of the above three elements must be proved by a court decision. If the District Court stated that the reasons are evident, then the arbitration award may be canceled, if not proven, the Court should reject the application for cancellation of the arbitration decision. But in practice, there is still the District Court received the request for cancellation of arbitration outside the context of Article 70 of Law No. 30 of 1999 as stated in the South Jakarta District Court. Abstrak: Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan jika diduga mengandung unsur-unsur surat/dokumen palsu, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk membuktikan ada atau tidaknya salah satu dari tiga unsur diatas harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila Pengadilan Negeri menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan, apabila tidak terbukti, maka Pengadilan Negeri harus menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri masih ada yang menerima permohonan pembatalan arbitrase di luar konteks pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. DOI: 10.15408/jch.v1i2.147
Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum
Get PDFAbstract: The function of Philosophy State; The application Concept in State laws. One form of the modern state is a state law that is considered more modern and humane in comparison with ancient conception of the state power. However, not all countries have expressed and declared its country as having a basic law of the state or country state philosophy. Preferred the birth of Pancasila as the state, on the other hand the whole constitution in force ever and always include Pancasila and state law as the concept of the Indonesian state. This paper focuses on a critical analysis of the functioning of the state philosophy in the application of state law in the Indonesian context. Abstrak: Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara hukum. Salah satu bentuk negara modern adalah negara hukum yang dianggap lebih modern dan manusiawi dibandingkan dengan konsepsi kuno mengenai negara kekuasaan. Namun tidak semua negara yang menyatakan dan mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum mempuntai dasar negara atau falsafah negara. Pancasila kelahirannya sudah dikehendaki sebagai dasar negara, disisi lain seluruh konstitusi yang pernah dan sedang berlaku selalu mencantumkan pancasila dan negara hukum sebagai konsep negara Indonesia. Tulisan ini menfokuskan terhadap analisis kritis tentang fungsi falsafah negara dalam penerapan negara hukum dalam konteks Indonesia. DOI: 10.15408/jch.v1i1.144
Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal
Get PDFAbstract: Legal Protection for Investors in the Capital Market. Supervision in the financial services industry capital markets experienced a change of control by Bapepam-LK be supervised by the Financial Services Authority. Institutionally, Bapepam-LK is responsible to the Minister of Finance, as Bapepam-LK is under the auspices of the Ministry of Finance, while the Financial Services Authority is responsible to Parliament or the public. Crucial aspect on which the formation of the FSA is not maximum protection of the interests of consumers of financial services. In accordance with the problems that occur as above, the authors feel the need to examine the legal protection in the capital market. This writing will also examine the parties are entitled to legal protection based on Law No. 8 of 1995 and the Capital Market Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority. Abstrak: Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan, Bapepam-LK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, karena Bapepam-LK berada di bawah naungan Kementrian Keuangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan OJK adalah tidak maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi seperti diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang perlindungan hukum di pasar modal. Penulisan ini juga akan meneliti para pihak yang berhak atas perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. DOI: 10.15408/jch.v1i2.147