JURNAL CITA HUKUM
Not a member yet
403 research outputs found
Sort by
Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia
Get PDFAbstract: The development of Constitution Authority Changing in Indonesia. Since the beginning of the independence of Indonesia, the authority to change the Constitution set out in the 1945 Constitution is the People\u27s Consultative Assembly (MPR). In its journey, Indonesia has experienced several changes in the Constitution 1945 changes into the constitution RIS jointly conducted by the government of the Central Indonesian National Committee (KNIP) as well as the formation of the Provisional Constitution of 1950. In addition, a constituent did drafting a new constitution, although in the end is not resolved. Constitution changes occurred back in the era of reforms undertaken by the Assembly, and further stipulate that the authority to change the Constitution and establish the institution is located in the MPR. Absrak: Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar telah ditetapkan dalam UUD 1945 adalah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan UUD 1945 menjadi konstitusi RIS dilakukan oleh pemerintahan bersama Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) begitu juga dengan pembentukan UUDS 1950. Sempat ada konstituante yang melakukan penyusunan UUD baru, meskipun pada akhirnya tidak terselesaikan. Perubahan UUD terjadi kembali pada era reformasi yang dilaksanakan oleh MPR dan selanjutnya menetapkan bahwa kewenangan mengubah dan menetapkan UUD adalah berada pada lembaga MPR. DOI: 10.15408/jch.v1i1.145
Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain
Get PDFAbstract: The Protection of Registered Trademark of Cyber Crime Through The Restriction of The Domain Name Registration. The progress of science and technology has implications for the progress of the current trading method. It is not only done conventionally but also carried out through cyberspace. Trading in the virtual world requires the use of a domain name (cyber squatting) as a differentiator between one company with other companies. Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions regulate the use of domain names and emphasize the element of good faith in the implementation. In practice, there is a breach of the domain name registration is a crime which is the trademark or name that has a commercial value. This paper is going to examine aspects of protection-registered trademark of cyber crime through the restriction of the domain name registration and implementation of good faith. Abstrak: Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain. Kemajuan ilmu dan teknologi membawa implikasi pada kemajuan metode perdagangan yang saat ini bukan hanya dilakukan secara konvensional, namun juga dilakukan melalui dunia maya. Perdagangan dalam dunia maya mensyaratkan penggunaan nama domain (cyber squatting) sebagai pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur penggunaan nama domain tersebut dan menekankan unsur iktikad baik dalam pelaksanaannya. Prakteknya, terdapat pelanggaran nama domain tersebut yang merupakan merupakan kejahatan pendaftaran merek dagang atau nama yang memiliki nilai komersial. Tulisan ini hendak mengkaji aspek perlindungan merek terdaftar dari kejahatan dunia maya melalui pembatasan pendaftaran nama domain dan pelaksanaan iktikad baik. DOI: 10.15408/jch.v1i2.146
Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan
No full textAbstract: Democracy and Governance in Village and City Council. Regional autonomy implemented in autonomous region means that every region has its own autonomy in administrating its own governance and to create centre of autonomy throughout the region. This condition is in favour to public’s control towards regional administration and for regional government is to make them easier to decide public services for the society. In addition, the another advantages is to make public services can be attained in the closest level to the public, in politic, economic, general education, culture, security and to increase public participation to mutual progress Abstrak: Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. Otonomi daerah dalam bentuk daerah otonom memiliki daerah yang mandiri dalam mengurus pemerintahannya sendiri dan menjadikan pusat-pusat kekuasaan negara tersebar luas di seluruh wilayah negara. Kondisi seperti ini akan kondusif bagi pengendalian proses penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh rakyat, dan bagi pemerintah daerah akan mempermudah penentuan berbagai pelayanan publik yang tepat dan cepat. Di samping itu, manfaat yang lain adalah adanya pemerataan pelayanan publik oleh pemerintah pusat maupun daerah, pemerataan pengembangan masyarakat dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, maupun keamanan serta peningkatan partisipasi politik masyarakat untuk kemajuan bersama. DOI: 10.15408/jch.v1i2.263
Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia
Get PDFFinancing Leasing Legal Issues in Indonesia. Leasing as a financing model attract many businessmen to develop their business. As an alternative, financing for companies to raise capital by acquiring several advantages is as a model of financing. The involvement of multiple parties to the lease agreement, the lessor as the party hired to try to object lease, the lessee as a tenant, as a supplier of goods and banks as financiers, in the course of time when the execution of the agreement sometimes face legal issues. The issue of capital is also an obstacle to the development of leasing, for the lessor of course. These conditions need to be noticed in order to make leasing as an alternative financing for business activities in Indonesia that it can develop. DOI: 10.15408/jch.v1i1.297
Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Denhaag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya Dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional
No full textStatus and Binding Power of the Denhaag Convention 1954. Armed conflict between the United States and Iraq indicates that the two parties neglect cultural objects. The disobedient towards the provisions of international law, particularly the 1954 Hague Convention and its additional protocols, regarded as one of the conspicuous reasons for the fatal damage of cultural objects. The only justification to avoid from the obligation od protecting cultural objects is that one of the party does not bind to the instrument of international law. This has made the position and power of the Hague Convention 1954 becomes a crucial issue to the extent of its effectiveness. DOI: 10.15408/jch.v1i1.298
Penerapan Azas “Equality Before The Law” Dalam Sistem Peradilan Militer
No full textAbstract: Implementation of “Equality Before The Law” principle in Military Court System. One of Law State concept is A free an neutral judicial. Supreme Court is the highest Court , institution that conduct law enforcement within judicial competency, including Military Court. New Order Era had an immense authority to place a Military as a “special citizen”. It leads to military supremacy towards civilian. It was reflected by special rights attributed to Military. As a result, Military Court is perceived as to a nationality principle and equality before the law principle. It then influences our quality of democracy Abstrak: Penerapan Azas “Equality Before The Law” dalam Sistem Peradilan Militer. Salah satu konsep negara hukum ialah adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya Mahkamah Agung sebagai pelaksana penegakkan hukum oleh badan-badan peradilan (termasuk Peradilan Militer) di bawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman. Orde Baru memiliki otoritas yang sangat besar ketika menempatkan seorang militer sebagai warga negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa “supremasi militer” lah yang tetap dipertahankan dengan adanya hak-hak istimewa tertentu terhadap prajurit TNI. Akibatnya peradilan militer masih sering mengabaikan prinsip kewarganegaraan dan azas Equality Before The Law, sehingga berpengaruh besar pada kualitas demokrasi. DOI: 10.15408/jch.v1i2.299
Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum
No full textPolitik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum.Sebuah peraturan perundang-undangan yang bernaung dalam sebuah negara hukum (rechtstaat) semestinya mendatangkan sebuah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal tersebut merupakan condition sine quo non dari negara yang sudah mentasbihkan asas negara hukumnya. Cita-cita tersebut dimulai dari pembangunan politik hukum legislasi yang menghasilkan sebuah konsep hukum yang bernuansa menjamin keberlangsungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebuah aturan hukum sudah selayaknya tidak boleh membatasi apalagi merugikan warga negaranya. Apalagi yang menyangkut tentang hak-hak sipil politik warga negara tersebut dalam bentuk larangan pengunduran diri anggota komisi pemilihan umum. Inilah yang menjadi tantangan penting bagi negara untuk mewujudkannya. DOI: 10.15408/jch.v1i2.300
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi
No full textCorruption as a Corporate Crime. In an effort to eradicate corruption in Indonesia has been conducted in various ways, however, the result is not satisfying because corruption is part of corporate crime which can be proven by the involvement of elite politician whether individually or in groups. The fight against corruption is still halfheartedly, moreover, the perpetrator does not seem to have to account for what he has done. DOI: 10.15408/jch.v1i1.298
Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
No full textAsylum and Law for International Refugee. Some criteria have been determined for individual to have refugee status, and the country which grant the asylum would give the status based on social and humanity considerations. Therefore, the issue of granting asylum and refugee status can be seen not only political perspectives but also from juridical perspectives since it has been governed by international law, specifically the law of International Refugee. This article would focus on some cases on how asylum seekers got their refugee status, especially on the case of some Papuans who have obtained their refugee status and temporary visa from the Australian government in 2006. DOI: 10.15408/jch.v1i1.298
Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia
No full textThe Effect of Gender Discourse in the Development Family Law in Indonesia. One of the social movements that emerged and gained its strength in the second half of the 20th century is feminism movement that encourages a structural change in the patriarchal structure society and equality between men and women. The movement also includes Muslim countries. The struggle of feminism or gender equality gained its momentum when the practice of discrimination towards women prevail in the Muslim community that is supported by treasury classical Islamic law (fiqh). It is on that particular context, the process of family law reform in Muslim countries at the end of the century-20s became an important arena of women\u27s advocacy groups of their rights, as well as incorporate aspects of family law reform. DOI: 10.15408/jch.v1i1.298