JURNAL CITA HUKUM
Not a member yet
403 research outputs found
Sort by
Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan
Get PDFAbstract: The Approval of Credit of Bank with the Guarantee of The Building Right. Bank has one of its functions as a credit provider that supports the sustainability of economy of the society. The loan given to the debitor will include the guarantee. One of the widely accepted guarantees is sertificate of the land, including sertificate of the Building Right. This study will explore to what extent this right is run and what are the obstacles and challenges of it will be discussed in this article. This article is based on doctrinal research in taking example the practice in BNI 46. Abstrak: Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan. Bank memiliki salah satu fungsi sebagai penyedia kredit yang berguna bagi kelangsungan perekonomian masyarakat. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah disertai dengan jaminan. Salah satu bentuk jaminan yang lazim diberikan adalah jaminan sertifikat hak atas tanah, yaitu Hak Guna Bangunan (HGB). Bagaimana praktek pengamanan ini dijalankan dan apa saja yang menjadi kendala dan tantangan akan dibahas dalam tulisan ini. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengambil contoh praktek di BNI 46. DOI: 10.15408/jch.v1i2.146
The Gph–M.I.L.F. Agreement: human rights provisions and possible overlaps
Get PDFAbstract: The GPH – M.I.L.F. Agreement: Human Rights Provisions and Possible Overlaps. One of the challenges in ending non-international armed conflicts is to conclude a peace agreement that satisfies the need of both parties. A new approach to this is the human rights approach, which seeks to observe and promise to fulfil elements of human rights as terms of peace. The ongoing peace process in the Philippines between the Government and the Moro Islamic Liberation Front is seeing positive progress, with its peace agreement provisions highly based upon human rights. However, there are potential problems in implementing these provisions, as well as overlaps with the pre-existing structure or even between the human rights provisions themselves. This essay will observe the problems and overlaps particularly on provisions related to the rights of religion and women, and how they can be addressed. Abstrak: Perjanjian GPH-MILF: Ketentuan Hak Asasi Manusia dan Kemungkinan Terjadinya Tumpang tindih. Salah satu tantangan dalam mengakhiri konflk non internasional adalah menyusun perjanjian damai yang memuaskan kedua belah pihak. Sebuah pendekatan baru dalam perjanjian damai adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengamati dan berkomitmen memenuhi elemen-elemen HAM sebagai syarat dalam perjanjian damai. Proses perdamaian antara Pemerintah dan Moro Islamic Liberation Front yang masih berlangsung di Filipina saat ini memiliki kemajuan yang positif. Perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani tampak jelas dilandasi oleh HAM. Akan tetapi tampak kemungkinan beberapa masalah implementasi serta kontradiksi antara ketentuan HAM dalam perjanjian damai dengan struktur yang telah ada, dan bahkan antar ketentuan HAM dalam perjanjian itu sendiri. Tulisan ini akan mengamati implementasi dan kontradiksi dalam perjanjian damai ini terutama terkait hak beragama dan hak wanita dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan. DOI: 10.15408/jch.v1i1.144
Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Get PDFAbstract: Sovereignty of the People and local elections in the Context of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. There are two opinions in the phrase "democratically elected", which is contained in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution, the first opinion that local elections be directly elected and a second opinion that local elections can be done by Parliament. When seeing the interpretation of the others paragraph in the 1945 Constitution relating to elections, the local elections are not the same as the general election, such election DPR, DPD, DPRD, President and Vice President. Local elections through representation system done by Parliament is also can be considered democratic that also reflects the people souvereignty which is characterized by Pancasila, as aspired by the Founding Fathers.Abstrak: Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada dua pendapat dalam frasa “dipilih secara demokratis”, yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yaitu pendapat pertama bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung dan pendapat kedua pemilihan kepala daerah dapat dilakukan oleh DPRD. Apabila melihat penafsiran pasal-pasal lain dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum, maka pemilihan kepala daerah tidak sama dengan pemilihan umum, seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD adalah juga dapat dianggap demokratis yang juga mencerminkan kedaulatan rakyat yang bercirikan Pancasila, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.DOI: 10.15408/jch.v1i1.145
Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia
Get PDFAbstract: The DPD existence of Bicameral System in Indonesia. Bicameral system of representation is a term consisting of two chambers, in Indonesia known as the House of Representatives and the DPD aims to achieve good governance as well as the achievement of checks and balances between state institutions, especially in the legislature, which is one of the most important elements in the implementation of the State. This institution has the main function in the setting and monitoring budgets. Thus, there are two rooms in the legislature is expected to achieve two controls in each policy issued, so it will tend to have a positive impact for the progress of the State and will ultimately achieved good governance as the ultimate goal of a state. Abstrak: Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia. Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers),di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good gavernment) serta tercapainya check and balances antara lembaga negara khususnya di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara. Lembaga ini mempunyai fungsi utama dalam pengaturan, anggaran, dan pengawasaan. Dengan demikian, adanya dua kamar dalam lembaga legislatif diharapkan tercapainya dua kontrol dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga akan cenderung berdampak positif bagi kemajuan negara dan pada akhirnya akan tercapai pemerintahan yang baik sebagai tujuan akhir dari sebuah negara DOI: 10.15408/jch.v1i1.146
Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim
Get PDFAbstract: The Correlation among Facts, Norms, Moral and Legal Doctrine in Consideration of a Judge\u27s Decision. A judge must be able to explore and understand the legal values that live in the community, maintain their independence, applying legal norms with high moral, ethical and adhere to a code of professional conduct, attention to doctrine and the views of legal experts in making a decision. This research aims to identify and analyze the correlation between facts, norms, moral and legal doctrine in consideration of a judge\u27s decision. In addition to knowing the scope of the relationship between the existing facts, norms should be used as the base, and how much influence a judge moral (law enforcement) in the decision and determination of the law. This study uses a qualitative-analysis-normative juridical and sociological-empirical. Abstrak: Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. Seorang hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menjaga kemandiriannya, menerapkan norma hukum dengan moralitas yang tinggi, mematuhi etika dan kode etik profesi, memperhatikan doktrin dan pandanganpandangan para Ahli hukum dalam pengambilan sebuah putusan. Penulisan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan sebuah putusan hakim. Ruang lingkup tulisan ini meliputi hubungan antara fakta-fakta yang ada, norma-norma yang patut dijadikan dasar, dan seberapa besar pengaruh moral seorang hakim dalam pengambilan dan penetapan hukum. Metode yang digunakan kualitatifanalisis dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-empiris. DOI: 10.15408/jch.v1i2.146
Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket
Get PDFAbstract: Strenghtening DPR’s Oversight Rights Through Out the Revision of Act No. 10 Year 1954 on Oversight Rights. Oversight right owned by the DPR is aimed to bring its function to be more effective. However, the implementation of this right is still on question since the result of the oversight rights is placed in the "gray" area. This right is equipped with subpoena rights. But in contrary, the result of an inquiry is categorized appropriately as a “political product” because it can’t force the government to obey it. To that end, it is important to study the rules on oversight right, so that in the future, the right of inquiry may be used as truly monitoring instruments, leading to control the other branches of power. Abstrak: Penguatan Fungsi Pengawasan DPR melalui Perubahan UndangUndang No. 10 tahun 1954 Tentang Hak angket. Kewenangan Hak angket yang dimiliki oleh DPR tidak lepas dari harapan DPR menjalankan pengawasan yang lebih efektif. Namun, Hak angket selama ini berada pada wilayah “abu-abu”, proses angket dilengkapi dengan hak subpoena1 sebagaimana proses hukum di pengadilan. Namun produk keputusan hak angket merupakan produk politik karena dianggap tidak memiliki daya ikat secara yuridis bagi penegak hukum. Akibatnya, hasil angket yang ada selama ini, termasuk hasil angket pansus century, seolah“sia-sia” karena tidak memiliki implikasi yang berarti bagi pemerintah. Untuk itu, meninjau ulang peraturan yang menjadi dasar digunakan hak ini menjadi sebuah keharusan, agar kedepan, hak angket dapat menjadi instrumen pengawasan yang sebenarnya, yaitu kontrol bagi cabang kekuasaan yang lain DOI: 10.15408/jch.v1i1.145
Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis
Get PDFAbstract: Decision Against Women\u27s Participation In The Democratic local government management. There have been many studies and settings on the relation of women to decision-making in a government organization. It also encouraged the International in 1995 in the World Women\u27s Conference in Beijing fourth, which resulted in a recommendation by the mention of the Beijing Platform for Action. This declaration has prompted action plans in various countries, including in Indonesia, including to target the achievement of women\u27s representation in Parliament 33.3 percent. Such a declaration of some of the ways that women can participate in decision making. The position of women in parliament is believed to affect directly to influence the established law. Abstrak: Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan DalamPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Demokratis. Telah banyak kajian danpengaturan mengenai relasi perempuan dengan pengambilan keputusan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu didorong pula secara Internasionalpada tahun 1995 dalam Konferensi Perempuan se-Dunia keempat di Beijing,yang menghasilkan rekomendasi dengan penyebutan Beijing Platform for Action.Deklarasi ini telah mendorong rencana aksi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, di antaranya untuk menargetkan pencapaian keterwakilan perempuan di Parlemen 33,3 persen. Pencanangan yang demikian merupakan sebagian carasupaya perempuan dapat turut serta dalam pengambilan keputusan. Posisi perempuan di parlemen diyakini berpengaruh secara langsung untukmempengaruhi hukum yang dibentuk. DOI: 10.15408/jch.v1i2.146
Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal
Get PDFAbstract: The Paradigm of Legal Justice in the Communal Intellectual property Rights. Law and justice is a synthesis therefore inseparable. Basically, our society doesn’t recognize what is called as conflict. Conflict has been introduced by the Globalization. The regime of Intellectual property Rights was born as the effect of the free trade that adopts the equality. All the parties are the gladiator that needs to be survives in the battle (survival for the fittest). On the contrary, the traditional society doesn’t pay attention on the economic values of the culture. However, they are forced to compete in the Intellectual Property Rights battle, especially the Property Rights. This article will elaborate the law enforcement with the justice approach at the Intellectual property Conflict taken place in the Society.\Abstrak: Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal. Hukum dan keadilan adalah sebuah sintesis, sehingga tidak\ terpisahkan. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tidak mengenal konflik. Perkembangan global dalam penerapan hukum yang telah memperkenalkan kosakata “konflik” ke masyarakat Indonesia. Regim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), misalnya, yang lahir dari perdagangan bebas tentu tidak akan jauh dari prinsip-prinsip perdagangan bebas yang menuntut persamaan. Semua pihak dianggap sebagai "gladiator" yang harus mampu bertahan dalam pertarungan (survival for the fittest). Dalam kompetisi macam ini, masyarakat tradisional yang tidak begitu mempedulikan nilai ekonomis dari suatu kebudayaan. Namunbegitu mereka, “dipaksa” bertarung dalam potensi konflik HKI, terutama hak cipta. Tulisan ini mengelaborasi pendekatan penegakan hukum yang berorientasi keadilan dalam konflik HKI yang berpotensi muncul. DOI: 10.15408/jch.v1i2.146
Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
Get PDFAbstract: The Accountability in The Use of The Prerogative of The President of The Judicial Sector in Ensuring The Independence of Judicial Power. Indonesia has Presidential system in its state. President leads both the nation and the state. These had been manifestation at 1945 constitution. President has the prerogative in judicial matters that intersect with rights owned by other branches of power, namely the Judiciary. This paper analyzed the prerogative of the President as a form of implementation of the President\u27s power under the 1945 Constitution and examined the link prerogative of the President in the judicial field, whether or not to reduce or even amputate the independence of judicial power. In addition, this paper also going to analyze whether the implementation of the prerogative can be justified by the law.Abstrak: Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Dengan diterapkannya sistem presidensial di Indonesia, Presiden memiliki jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara sekaligus. Kedua jabatan tersebut termanifestasi dalam UUD 1945, diantaranya adalah hak prerogatif Presiden dalam bidang yudikatif yang beririsan dengan hak yang dimiliki cabang kekuasaan lain, yaitu Yudikatif. Tulisan ini menganilisis hak prerogatif Presiden sebagai suatu bentuk pelaksanaan kekuasaan Presiden berdasarkan UUD 1945 dan juga mengkaji kaitan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif ini, apakah dapat atau tidak mereduksi atau bahkan mengamputasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Selain, tulisan ini juga hendak menganalisis apakah pelaksanaan hak prerogatif tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. DOI: 10.15408/jch.v1i1.144
Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Asean Charter Oleh Mahkamah Konstitusi
Get PDFAbstract: Judicial Law Ratification of the ASEAN Charter Treaty by the Constitutional Court. Discourse judicial ratification of international agreements arising from the struggle of ideas that occurred among the stakeholders. There is a positive side and a negative side so that the discourse surface. Constitutional Court\u27s authority extended to test the laws of ratification as a result of the turbulence struggle thinking. Tug of war between national and international interests to be one reason for expantion the authority of the Constitutional Court which is still being debated to this day. Abstrak: Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian ASEAN Charter Oleh Mahkamah Konstitusi. Wacana pengujian ratifikasi perjanjian internasional muncul akibat pergulatan pemikiran yang terjadi di kalangan para stakeholders. Ada sisi positif dan sisi negatif sehingga wacana tersebut muncul ke permukaan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diperluas untuk menguji undang-undang ratifikasi sebagai hasil dari turbulensi pergulatan pemikiran tersebut. Tarik menarik antara kepentingan nasional dengan internasional menjadi salah satu alasan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. DOI: 10.15408/jch.v1i1.145