JURNAL CITA HUKUM
Not a member yet
403 research outputs found
Sort by
Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut Ruu Kuhap dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara
Get PDFAbstract: Defendant Guilty In recognition of the concept of "Special Line" According to the Criminal Procedure Code bill and Comparison With Plea Bargaining Practice in Several Countries. The concept of "Jalur Khusus" is one of the criminal justice reform substances contained in the Draft of Indonesian Criminal Procedure Code. The concept of "Jalur Khusus" is the result of the adoption of the idea/concept of plea bargaining on practices that have been popularized in the United States criminal justice system, which may encourage criminal justice to be more efficient and can avoid stacking cases (case load) in court. This paper wants to explore comparisons between the theory and practice of "Jalur Khusus" in the Draft of Indonesian Criminal Procedure Code with the practice of plea bargaining are applied several countries. Abstrak: Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara. Konsep “Jalur Khusus” adalah salah satu substansi pembaruan peradilan pidana yang terkandung dalam RUU KUHAP. Konsep “Jalur Khusus” merupakan hasil pengadopsian ide/konsep atas praktek plea bargaining yang telah dipopulerkan dalam peradilan pidana Amerika Serikat, yang dipahami dapat mendorong peradilan pidana menjadi lebih efisien dan dapat terhindar dari menumpuknya kasus (case load) di pengadilan. Tulisan ini ingin mengupas perbandingan secara teori dan praktek antara “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP dengan praktek plea bargaining yang diterapkan beberapa Negara. DOI: 10.15408/jch.v2i1.184
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)
Get PDFAbstract: The protection of Indonesian workers who work abroad are part of the State\u27s obligation to fulfill the constitutional rights as citizens. Law No. 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Workers are an integral part of the system that builds upon the mandate of Article 28 subsection 3D, where every citizen has the right country to get a decent job. This means that the rights that every citizen of the country is the right to work outside the country and the state\u27s obligation to provide protection for Indonesian workers who work abroad. Abstrak: Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan bagian integral dari sistem yang dibangun berdasarkan amanat Pasal 28 D ayat 3, dimana setiap warga negera berhak untu mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negera merupakan hak untuk bekerja di luar negeri dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. DOI: 10.15408/jch.v2i1.183
Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional
No full textAbstract: The process of accommodation of Islamic law into the National Criminal Law. The process of accommodation of Islamic law into the national criminal law, actually has been running since the days of the empire, the Dutch colonial era, the era of independence, the days of the old order, up to the current reform era. But its existence continues to be fought by most Muslims in Indonesia, including in the field of criminal law. It is based on the assumption that with the enforcement of the Islamic penal code, the crime that is increasingly spread in the midst of society can gradually be reduced. Accommodation of the Islamic criminal law in the reform era has entered a new era that, with the implementation of caning in Aceh. It is inseparable from the role of politicalparties / member of the House of Representatives. Therefore, need to carefully look at the stage where ideas and materials of Islamic criminal law began to be accommodated into the "Draft Criminal Code" to be formed, because the bill which will be transformed into law in force and binding, after it was enacted. Abstrak: Proses Akomodasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Pidan Nasional. Proses akomodasi hukum Islam kedalam hukum pidana nasional, sebenarnya telah berjalan sejak jaman kesultanan, jaman kolonial Belanda, jaman kemerdekaan, jaman orde lama, sampai dengan jaman reformasi saat ini. Namun eksistensinya terus diperjuangkan oleh sebagian umat Islam Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat terkurangi. Pengakomodasian hukum pidana Islam pada era reformasi telah memasuki era baru yaitu, dengan diterapkannya hukuman cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini tidak terlepas dari peran partai politik/anggota DPR RI. Karenanya, perlu disimak pada tahapan mana ide dan materi hukum pidana Islam mulai terakomodasi ke dalam “RUU KUHP” yangakan dibentuk, karena RUU tersebut yang akan menjelma menjadi undangundang yang berlaku dan mengikat setelah disahkan. DOI: 10.15408/jch.v2i1.184
Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual
No full textAbstract: Abuse Trademark License Agreement In Business Practices Intellectual Property Rights. The background of this study is related to the problems that exist because of the impact of the misuse of the trademark license agreement on business practices intellectual property rights. The results showed that the Misuse of brand licensing agreements in business practice of intellectual property rights protection is essential, the misuse of the trademark license agreement is due to several factors that can cause defects in the eyes of the brand license agreement and the law can also be detrimental to all parties concerned. The study also describes the efforts to resolve disputes in a brand licensing agreement as provided for in Article 84 of Law No. 15 of 2001 on Marks. Abstrak: Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual. Latar belakang penelitian ini adalah terkait masalah-masalah yang ada karena dampak dari adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek terhadap praktek bisnis hakatas kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dalam praktek bisnis hak atas kekayaan intelektual sangatlah penting perlindungannya, adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek ini karena adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan perjanjian lisensi merek cacat dimata hukum dan juga dapat merugikan semua pihak yang bersangkutan. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai upaya penyelesaian sengketa yang ada dalam sebuah perjanjian lisensi merek sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. DOI: 10.15408/jch.v2i1.184
Scope of State Responsibility Against Terrorism in International Law Perspective; Indonesian Cases
Get PDFAbstract: Scope of State Responsibility Against Terrorism in International Law Perspective; Indonesian Cases. The emergence of global terrorism cases within more than a decade, marked by the tragedy of 9/11, making the issue of it being a big problem. The State as one of the subjects of International Law, into the spotlight. One of the problems that developed was the extent of the responsibility of the State towards acts of terrorism that occurred in the region of his sovereignty, which caused casualties both its own citizens or foreign nationals. In the case of terrorism that happened in Indonesia, the State\u27s responsibility to the International Conventions implementation are very insufficient and the efforts from the country by creating a system of criminal justice to the criminal offence of terrorism has not been a maximum. There should be an obligation of the internationally imposed on it. The problem is if the terrorism was occurred will be submitted to the International Law are likely to be open to foreigners intervention. This is of course contrary to the principles of International Law. However, in the development of International Law as it has evolved in the Principle of the Responsibility to Protect and that should be accepted by any countries in order to attract the embodiment of the country against the security and Human Rights Abstrak: Lingkup Pertanggungjawaban Negara Terhadap Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional pada Kasus Indonesia. Munculnya kasus terorisme global dalam satu dekade, ditandai dengan tragedi 9/11 yang menjadi masalah besar. Salah satu masalah yang berkembang adalah sejauh mana tanggung jawab negara terhadap aksi terorisme yang terjadi di wilayah kedaulatannya, yang menyebabkan timbulnya korban, baik warga negaranya sendiri atau warga negara asing. Dalam kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, pertanggungjawaban negara terlihat dalam pelaksanaan Konvensi Internasional dan upaya menciptakan sistem peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme. Jika permasalahan terorisme diserahkan kepada Hukum Internasional, maka cenderung akan membuka intervensi asing. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional. Namun, dalam perkembangan Hukum Internasional telah berevolusi dalam Prinsip Tanggung Jawab untuk melindungi, selain adanya keharusan setiap negara untuk menjaga keamanan dan Hak Asasi Manusia DOI: 10.15408/jch.v2i1.184
Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesiaa
No full textAbstract: Amendment of the Constitution and constitutional reform in Indonesia. The Constitution can be two meanings, namely: a broad sense and narrow sense. Meaning constitution means forming. Constitutional expert in Constitutional Law contains basic law is written. Act of 1945 is a formal document which is the result of political struggle in the past. In the era of the New Order Act of 1945 "sacred" so that the People\u27s Consultative Assembly of Indonesia in the New Order era did not alter the Constitution of 1945. In the reform era to amend the Act of 1945. There was a change of articles of Law 1945. One only Article 1 (2) the first amendment of the Constitution of 1945. Sovereignty is in the people\u27s hands and performed in accordance with the Constitution. There is a state agency that was formed, one of which the Constitutional Court and no state institutions were removed, the Supreme Advisory Council. With the change of the Constitution of 1945, then there was a constitutional reform in Indonesia Abstrak: Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Menurut K.C. Wheare kata konstitusi dapat menjadi 2 arti yaitu: arti luas dan arti sempit. Menurut Wirjono Projodikoro arti konstitusi berarti membentuk. Baik konstitusi maupun Undang-undang Dasar menurut Pakar Hukum Tata Negara berisi Hukum dasar tertulis. Konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 merupakan dokumen formal yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Di era orde baru Undang-undang Dasar 1945 “disakralkan” sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di era orde baru tidak mengubah Undangundang Dasar 1945. Di era reformasi dilakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945. Ada perubahan pasal Undang-undang Dasar 1945. Salah satunya Pasal 1 ayat (2) perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945.Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar. Ada lembaga negara yang dibentuk, salah satunya Mahkamah Konstitusi RI dan ada lembaga tinggi negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung RI.Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka terjadi reformasi ketatanegaraan Indonesia. DOI: 10.15408/jch.v2i1.184
Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan
No full textAbstract: The concept of Protection of Copyright Works Music In the realm of Intellectual Property Rights Law Of Crime of Piracy. Intellectual Property Rights or IPR is a right arising from a work produced by using human intellectual abilities for the benefit of the community, both in the fields of science, art, literature and technology. Object of intellectual property is created by the human mind. HKI is actually a system of recognition, award, legal protection and economic value for intellectual works that cover a wide range. One form of IPR that is copyright protected. For example, music, art, painting, photography, books, and so forth. Abstrak: Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Secara aktual HKI merupakan satu sistem pemberian pengakuan, penghargaan, perlindungan hukum dan mempunyai nilai ekonomi bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas. Salah satu bentuk HKI yang dilindungi adalah hak cipta. Misalnya, musik, seni, lukisan, fotografi, buku dan lain sebagainya. DOI: 10.15408/jch.v2i1.231
Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)
No full textAbstract: Allegation of abuse of authority that committed by public officials is an object to should be examined with the specialty principle (specialialiteit beginsel), because the deviation from this principle would impact to abuse of authority (detournement de pouvoir). In this context, the allegation of abuse of authority is a domain of administrative law (administrative penal law) so that the authority to examine the presence or absence of the element of abuse of authority is absolute competence of administrative court. The application of this mechanism in line with the principle of ultimum remidiun in the application of criminal law. The application of a criminal sanction must be applied as a final sanction after the civil or administrative sanctions. In order to give opportunity for the public to give correction, corrections (No Criminal Penalty before adminsitrative Correction is implemented). Government Administration Act is a response to the polemic of the object of dispute the allegation of abuse of authority that always be drawn directly into the realm of criminal law. Keyword : abuse of authority, administrative law, administrative court Abstrak: Dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan merupakan objek yang harus diuji dengan asas spesialitas (specialialiteit beginsel), karena penyimpangan terhadap asas ini akan melahirkan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Pada konteks ini, maka dugaan penyalahgunaan wewenang merupakan domain hukum administrasi (administratif penal law ) sehingga wewenang untuk memeriksa ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut peradilam administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara). Penerapan mekanisme ini selaras dengan asas ultimum remidiun dalam penerapan hukum pidana, di mana keberadaan pengaturan sanksi pidana harus diletakkan dan diposisikan sebagai sanksi terakhir setalah sanksi perdata maupun sanksi administratif tidak berdaya sebagai upaya memberikan ruang bagi masyarakat luas akan upaya perbaikan, koreksi, dan upaya lainnya sebelum pemidanaan diberikan (No Criminal Penalty before Adminsitrative Correction is implemented). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan jawaban terhadap polemik seputar objek sengketa dugaan penyalahgunaan wewenang yang selama ini langsung ditarik ke ranah hukum pidana padahal sebuah kebijakan tidaklah dapat dikriminalisasi. DOI: 10.15408/jch.v2i1.184
Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia
No full textAbstract: Questioning the Religious Freedom and blasphemy in Indonesia. The presence of the Constitutional Court in the reform era is the strengthening of the foundations of constitutionalism in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The Court in this case a role to enforce and the protector of the citizen\u27s constitutional rights and the protector of the human rights. Including in this case, the right to religion and religious practices and teachings of their respective religions, in accordance with the constitutional mandate. However, on the other hand there is the discourse of freedom of expression and freedom of speech includes freedom to broadcast religious beliefs and understanding of the "deviant" and against the "mainstream" religious beliefs and understanding in general, as in the case of Ahmadiyah. The Court in this case is required to provide the best attitude when faced judicial review in this case still required in addition to guarding the constitution in order to run properly. Abstrak: Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia. Kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi di era reformasi merupakan upaya penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights) dan pelindung HAM (the protector of the human rights). Termasuk dalam hal ini, hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing, sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, disisi lain ada wacana kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat termasuk didalamnya kebebasan untuk menyiarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang “menyimpang” dan bertentangan dengan “mainstream” keyakinan dan pemahaman keagamaan pada umumnya, seperti dalam kasus Ahmadiyah. MK dalam hal ini dituntut untuk mampu memberikan sikap terbaik saat dihadapkan judicial review dalam kasus ini selain tetap dituntut untuk mengawal konstitusi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. DOI: 10.15408/jch.v2i2.231
Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Get PDFAbstract: The Practice of Ethics Oversight in Indonesian Parliament. Court of Parliament\u27s internal ethics is the realization of public oversight that is regulated in the House of Representatives. The existence of these institutions is necessary because the basic theory of representation associated with community control. If there are complaints, violations of ethics and morals to be held and the proceedings had already agreed in the rules. This is different if the question of law as an object of reporting, because the realm of trial also different. The substance of the articles that entrap offenders vary widely and include violations of administrative rules, orderly duties and obligations. Judicial ethics and morals is formed so that embodiment of the principles of good governance and applicable by legislators as expected the Constitution of the Republic of Indonesia and related legislation. Abstrak: Praktik Pengawasan Etika DPR-RI. Pengadilan etika internal DPRRI merupakan realisasi pengawasan publik yang diatur dalam peraturan DPR-RI. Keberadaan lembaga ini sangat diperlukan karena teori dasar perwakilan terkait dengan kontrol masyarakat. Jika ada pengaduan, pelanggaran etika dan moral akan digelar dan proses pengadilannya pun sudah disepakati dalam peraturan. Hal ini berbeda jika persoalan hukum sebagai obyek pelaporannya, karena ranah pengadilannya juga berbeda. Subtansi pasal-pasal yang menjerat pelanggarnya sangat bervariasi, diantaranya pelanggaran tata tertib administrasi, tertib menjalankan tugas dan kewajiban. Peradilan etika dan moral ini dibentuk agar perwujudan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan benar dapat diterapkan oleh legislator sesuai harapan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait. DOI: 10.15408/jch.v1i1.144