JURNAL CITA HUKUM
Not a member yet
403 research outputs found
Sort by
Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia
No full textDalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan keinginannya (wants) seperti moda transportasi yakni motor dan mobil. Hal ini menjadikan kendaraan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat (basic need). Konsep kendaraan sekarang ini telah mengalami pergeseran tidak hanya sebagai kebutuhan dasar saja, namun sebagai alat penunjang kegiatan usaha. Namun saat ini, kendaraan juga telah menjadi gaya hidup (life style), memberikan kemudahan dan menunjukkan karakteristik serta kelas sosial. Kelebihan-kelebihan atas sesuatu produk mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara kemampuan dana (financial) untuk membelinya tidak mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang mampu untuk menjamin terhadap selera masyarakat. Kondisi seperti ini yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank, selain lembaga pembiayaan yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Non-Bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, bursa efek dan lain-lain. DOI: 10.15408/jch.v2i2.232
Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
No full textJika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan Rule f Law mungkin dapat menikmati kemakmuran, namun adalah juga benar jika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan Rule of Law sudah pasti tidak akan menikmati keadilan Dalam kerangka hukum internasional, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, telah dikukuhkan perjanjian internasional (1996) mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB). Pasal 11 ayat 2 dari HESB mengisyaratkan bahwa sebuah Negara yang mengabaikan reformasi agraria, dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”). Berangkat dari pemikiran global tersebutReformasi Agraria juga menjadisebuah agenda penting yang tidak dapat diabaikan termasukIndonesia selaku negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU 5/1960”) disebutkan bahwa pengertian agraria secara luas menyebutkan bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Sedangkan menurut doktrin,Subekti menyatakan “Hukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara maupun pula tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah neagara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut”. Dari pengertian di atas agraria memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada permasalahan tanah. Dalam bukunya Prof. Boedi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria bukan merupakan satu perangkat bidang hukum melainkan sekelompok perangkat bidang hukum. Namun dalam kenyataannya hukum tanah memiliki porsi yang lebih besar dan begitu kompleks dibandingkan dengan perangkat hukum yang lain seperti hukum pertambangan, air, perikanan, dan lain-lain. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2321
Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor
Get PDFAbstract: The imposition of additional criminal restitution is one distinguishing feature of corruption with other criminal offenses. In practice points verdict compensation often at variance with the prosecution, because of the inability to prove liability for compensation to be paid. Moreover, when the execution court decision found the fact that the property owned by the convicted person is not sufficient for compensation. It is necessary for traceability measures assets resulting from corruption in the possession of criminals, so that the prosecution has a strong foundation, so that the judges who examine and decide the case can be assured as well as the execution of the judgment can be up to reimburse the state, without the reverse charge state with the imposition subsidiair prison active replacement. Abstrak: Pengenaan pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satu ciri pembeda tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya. Dalam praktiknya poin putusan uang pengganti sering kali berbeda dengan tuntutan jaksa, karena tidak dapat dibuktikannya kewajiban pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan. Selain itu, saat melakukan eksekusi putusan pengadilan ditemukan fakta bahwa harta yang dimiliki oleh terpidana tidak mencukupi pembayaran uang pengganti. Untuk itu diperlukantindakan penelusuran aset hasil korupsi yang berada dalam penguasaan koruptor, agar tuntutan jaksa memiliki dasar yang kuat, sehingga hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat teryakini serta pelaksanaan eksekusi putusan dapat maksimal mengembalikan uang negara, tanpa sebaliknya membebankan negara dengan pengenaan subsidiair penjara pengganti yang aktif. DOI: 10.15408/jch.v4i1.265
Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945
Get PDFAbstract. As a contest for garnering the trust of the people, an election shall be lawful and legitimate whenever it is conducted in a fair manner. A fair election is a constitutional mandate, explicitly stated in Article 22E point (1) of the 1945 Constitution. However, the Constitution had not provided further guidance on fair election. Consequently, exploring the philosophical base of the fairness of the election will be critical in order to formulate the benchmark of fairness of the election. Furthermore, such benchmark will be referred to in formulating regulations or the technical issues of election organization. By means of conceptual approach, this Excerpt wishes to explore this cause. Based on the studies conducted, the fairness of election as intended by the Constitution is actually based on the concept of fairness and the social justice stated in the Fifth Principles of Pancasila.Abstrak. Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memeroleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak memberi panduan lebih jauh ihwal bagaimana sesungguhnya pemilu yang adil. Oleh karenanya, menelurusi landasan filosofis keadilan pemilu menjadi amat penting guna merumuskan ukuran adil atau tidaknya pemilu. Untuk selanjutnya, ukuran itulah yang akan diacu dalam merumuskan aturan maupun teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, nukilan ini hendak mendalami hal itu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, keadilan pemilu yang dikehendaki konstitusi sesungguhnya dilandaskan pada konsep keadilan sebagai fairness dan keadilan sosial yang termuat dalam Sila Kelima Pancasila. DOI: 10.15408/jch.v4i2.409
Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia
No full textAbstract: Legal Protection for Investors Against Crime Practice Insider Trading In Stock Market in Indonesia. Legal protection for investors is a matter that is crucial to the survival of the business and investing world, a form of legal protection itself in the form of legal structure and legal substance both of which synergize in providing certainty and legal protection. In the absence of legal protection for investors against the crime of insider trading in the stock market it will create unfair market, the emergence of illicit profit, and untrustable adverse market investors. Abstrak: Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. Perlindungan hukum bagi investor merupakan suatu hal yang krusial dalam kelangsungan dunia bisnis dan investasi, wujud dari perlindungan hukum itu sendiri berupa legal structure dan legal substance dimana keduanya saling bersinergi dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum. Dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan insider trading di pasar modal maka akan tercipta unfair market, timbulnya illicit profit, dan untrustable market yang merugikan investor. DOI: 10.15408/jch.v2i1.231
Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)
Get PDFAbstract: Social Control of Crimes. Embodiments may include criminalization of social control, compensation, treatment or conciliation. The standard punishment is a ban which, if violated, will result in suffering for those who violate the provision of criminal sanctions against the perpetrators. On compensation, standard or benchmark is an obligation, where the initiative for the process is on the injured party / victim, where the injured party will request compensation (in the civil suit), because the opponent did injury appointment or committed an unlawful act ( on rechtmategedaad). Here there are losers and winners, so as with punishment, nature is akuisator (forced). Unlike the process of punishment and compensation, then the therapeutic or remedial nature means conciliation aims to restore the situation to its original state as recapitalization, debt restructuring, reskeduling can be included in this category. The default is the normality and harmony or harmony. In the form of therapy, the victim took the initiative to improve himself with the help of certain parties, for example assistance consulting services. Abstrak: Perwujudan pengendalian sosial dapat berupa pemidanaan, kompensasi, terapi atau konsiliasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar, akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelakunya. Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan/korban, di mana pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi (dalam proses gugatan perdata), karena pihak lawan melakukan cedera janji atau melakukan perbuatan melawan hukum (on rechtmategedaad). Di sini ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga seperti halnya dengan pemidanaan, sifatnya adalah akuisator (dipaksa). Berbeda dengan proses pemidanaan dan kompensasi, maka terapi maupun konsiliasi sifatnya remedial artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula seperti rekapitalisasi, restrukturisasi utang, reskeduling dapat dimasukkan dalam katagori ini. Standarnya adalah normalitas dan keserasian atau harmoni. Pada bentuk terapi, korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu, misalnya bantuan jasa konsultan. Kata Kunci: Pengendalian Sosial, Kejahatan, Penghukuman.DOI: 10.15408/jch.v2i1.184
Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Get PDFAbstract: The authority of the Regional Representatives Council Legislation In Institutional Reform Legislative Following the Ruling of the Constitutional Court. The Constitutional Court\u27s decision reflects the theoretical conception DPDformation which is intended to reform the structure of the Indonesian parliament into two chambers (bicameral) consisting of DPR and DPD. With the bicameral structure of the legislative process is expected to be held by a double-check system that allows the representation of the interests of all the people in relative terms can be dispensed with broader social base. Parliament is a reflection of political representation, while the Council reflects the principle of territorial or regional representation. DPD legislative authority is still limited. DPD does not have the authority to establish laws, although it can propose draft laws relating to regional autonomy. Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan konsepsi teoritis pembentukan DPD yang dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral ini diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation). Kewenangan legislasi DPD masih dibatasi DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang dalam bentuk penetapan/pengesahan rancangan undang-undang, meskipun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DOI: 10.15408/jch.v2i1.183
Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)
No full textAbstract: Equation Basic Element In A Famous Brand (Analysis of the Decision of the Supreme Court Number 162 K / Pdt.Sus-IPR / 2014). Criteria for determining the equation of the constituents in a well-known brand that is the similarity of images, sounds, names, words, letters, numbers, color composition or a combination of these elements, either for goods or services that are similar or dissimilar based on general knowledge of the public, the brand earned a reputation as a massive campaign, and with evidence of the trademark registration in several countries. The impact of the decision of the Supreme Court Number 162 K / Pdt.Sus-IPR / 2014 for brand owners who have registered and well-known to always protect its brand, namely by taking into account the bad faith of the owner of the other brands. If there are other brands that have been registered in the Directorate General of Intellectual Property and published in General News Brands, the owner of the mark that has been registered in advance immediately appealed and the cancellation of the trademark. Abstrak: Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis atas Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014). Kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek yang diperoleh karena promosi besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Dampak dari putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. DOI: 10.15408/jch.v2i1.184
Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia
Get PDFAbstrak: Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi mendukung hukum Republik Indonesia mengalami perubahan yang maju dan lebih baik, terutama dalam hukum pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur oleh Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, amanat peraturan perundang-undangan mendelegasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pendakwanya dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana peradilan (Forum Previlegiatum), dan MPR sebagai pemutus terakhirnya. Jika Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum, peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang satu ini memang terbatas, karena Mahkamah Konstitusi hanya dimintai pendapat hukum saja dan hasil putusannyapun diteruskan kepada MPR, MPR bekerja dengan pertimbangan konstitusionalnya, meskipun Mahkamah Konstitusi memutus (Judicieele Vonnis) Presiden dan atau Wakilnya bersalah, tidak serta merta juga MPR memutuskan berhentinya jabatan Presiden dan atau Wakilnya. Disinilah MPR menerapkan kewenangan konstitusionalnya (Constitutional Authority) dengan putusan politik (Politieke Beslissing) yang dimiliki. DOI: 10.15408/jch.v2i1.184
Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah
No full textAbstract: Application of the Contract Law of Fiduciary In Islamic Financing. Islamic finance products is almost entirely implement the guarantee. Such guarantees a careful effort as well in case when borrowers are unable to pay the debt. Customer financing at a conventional financial institution based debts so that the application of fiduciary can be applied. However, financing is not entirely based Islamic financial debts, but also based working capital and services. In the last two financing models did not reveal any debts in principle that the application of fiduciary can not fit the model of such financing. Guarantee letter (al-Rahn al-tasjili) is introduced in the form of a guarantee that Islam has similarities with fiduciary although not exactly the same. Abstrak: Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. Produk-produk pembiayaan syariah hampir seluruhnya menerapkan jaminan. Jaminan tersebut sebagai upaya hati-hati sekaligus jaga-jaga tatkala nasabah peminjam tidak mampu membayar utang. Pembiayaan nasabah di lembaga keuangan konvensional berbasiskan utang-piutang sehingga penerapan jaminan fidusia dapat diterapkan. Akan tetapi, pembiayaan di keuangan syariah tidak seluruhnya berbasis utang-piutang, namun juga ada yang berbasis modal kerja dan jasa. Pada dua model pembiayaan terakhir tidak ditemukan adanya utang-piutang secara prinsip sehingga penerapan jaminan fidusia tidak bisa klop dengan model pembiayaan tersebut. Jaminan surat (al-rahn al-tasjili) adalahbentuk jaminan yang dikenalkan dalam Islam yang memiliki kemiripan dengan jaminan fidusia meskipun tidak sama persis. DOI: 10.15408/jch.v2i1.183