JURNAL CITA HUKUM
Not a member yet
403 research outputs found
Sort by
Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945
Get PDFAbstract: In the second trial BPUPKI, both nationalist and Islamic groups consensual that the future of Indonesia\u27s independence will be based on the principle "godhood by running Shari\u27ah obligation for adherents". The consensus seems to be built on the foundation is not solid. Therefore it is not surprising that one day after the proclamation of independence, the agreement re-questioned. That same day, PPKI held a hearing to review the deal. As a result, the clause contained in the Preamble of the 1945 Constitution was changed to "Based on Belief in God Almighty". After the issuance of a Presidential Decree, began the debate about the existence of the spirit of the Jakarta Charter in 1945 which is applicable in the context of Indonesian politics in this contemporary age. Abstrak: Spirit Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI / Dokuritsu Zyunbi Tyosakai) yang berlangsung sejak tanggal 10 hingga 16 Juli 1945, baik golongan nasionalis maupun golongan Islam berkonsensus bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan pada sila "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari\u27at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Penting dicatat, konsensus tersebut agaknya dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Karena itu, tidak aneh bila satu hari setelah proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan tersebut kembali dipersoalkan. Pada hari itu juga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Soekarno, menyelenggarakan sidang untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut. Dalam sidang tersebut, anak kalimat yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta), yakni: "Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari\u27at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Setelah penerbitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimulailah perdebatan yang masih terus berlanjut hingga detik ini, mengenai ada atau tidak adanya semangat Piagam Jakarta dalam UUD 1945 yang berlaku dalam konteks politik Indonesia di masa kontemporer ini. DOI: 10.15408/jch.v4i1.356
Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Analisis Putusan No. 781/pid/b/2009/PN.CBN.
Get PDFAbstract: Acquittal on Accusation of Environmental Crime: Analysis of Verdict Number No. 781/Pid/B/2009/PN.Cbn. The number of industries has increasead rapidly and caused some problems in the environment. With the help of science and technology, most of industries produce toxic waste which is one of the issues of the environmental crime. This paper will analyse the verdict of Cibinong District Court on accusation of environmental crime to Lee Sang Book, the Director of PT. Roselia Texindo. The company working in textile industry was indicted that he has done water pollution in the River Cikuda, Bogor because he has thrown the toxic waste to the river produced by its industry. The verdict is really interesting because the panel of judges have finally decided that Lee Sang Book is not guilty. Based on facts of the trial, he doesn’t break a law to do the environmental crime which was indicted according to the Law Number 23 Year 2007 in Living Environment. Cibinong District Attorney has submitted the unqualified evidence in examination of waste toxic in laboratorium. Furthermore most witnesses and expert witnessed have argued that Lee Sang Book and PT. Roselia Texindo are innocence and have followed the rule. Abstrak: Jumlah industri telah meningkat dengan cepat dan menyebabkan beberapa persoalan lingkungan. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak industri menghasilkan limbah berbahaya yang merupakan salah satu isu tindak pidana lingkungan. Tulisan ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong atas dakwaan tindak pidana lingkungan kepada Lee Sang Book, Direktur PT. Roselia Texindo. Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ini didakwa melakukan pencemaran air sungai Cikuda, Bogor karena membuat limbah kimia hasil proses industri. Pada akhirnya Majelis Hakim memutus bahwa Lee Sang Book tidak bersalah. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, ia tidak terbukti melakukan tindak pidana lingkungan yang didakwakan berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup. DOI: 10.15408/jch.v4i1.262
KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK KOMUNAL SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
Get PDFAbstract: The existence of communal rights certificates to ensure legal certainty over customary land tenure by indigenous peoples is agrarian reform through progressive legal breakthrough. But in its development where the certificate of communal rights still need to be revised and adapted the principles of agrarian reform by attention to the rules contained in Law No. 5 of 1960 as the fundamental rules of the land. Communal rights should be conceived as a concept of property rights is not only public but also private nature Abstrak: Keberadaan sertifikat hak komunal untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat merupakan sebuah reforma agraria melalui terobosan hukum yang progresif. Namun dalam perkembangannya keberadaan sertifikat hak komunal masih perlu direvisi dan disesuaikan prinsip-prinsip pembaruan agrarian dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebagai induk dari aturan pertanahan. Hak komunal harus dikonsepsikan sebagai konsep hak milik yang bukan hanya bersifat public tapi juga privat. DOI: 10.15408/jch.v4i2.319
Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi
Get PDFAbstract: Elections means implementation of the sovereignty of the people held in directly, general, free, confidential, honest, and fair in the Republic of Indonesia under Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The implementation of the election has a lot of dynamics, among others political boat fees are expensive, expensive campaign funds to political imagery, the cost of consultations and surveys are expensive as well as winning money politics. Financial disclosure is very important political party in an election, because a lot of the flow of the corruption that is used in the election. As a result, people do not believe in political parties, or some communities in Indonesia began to no longer sympathetic to the political party. The idea of political party financial disclosure regulations should be initiated carefully in Indonesian election codification plan. Forward Indonesia must have arrangements campaign funds or political funds transparent, accountable, and has strict sanctions and binding on the parties involved, so that people come back believing again to political parties, and assured political parties place to channel their aspirations in granting the right in elections Abtrak: Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilu memiliki banyak dinamika, antara lain biaya perahu politik yang mahal, dana kampanye yang mahal untuk politik pencitraan, ongkos konsultasi dan survei pemenangan yang mahal serta politik uang. Keterbukaan keuangan partai politik sangat penting didalam pelaksanaan pemilu, karena banyak aliran hasil korupsi yang dipakai dalam pemilu. Akibatnya masyarakat tidak percaya kepada partai politik, atau sebagaian masyarakat Indonesia mulai tidak lagi simpatik pada partai poltik. Gagasan regulasi keterbukaan keuangan partai politik harus digagas dengan seksama didalam rencana kodifikasi pemilu Indonesia. Kedepan Indonesia harus memiliki pengaturan dana kampanye atau dana politik yang transparan, akuntabel, serta memiliki sanksi yang tegas dan mengikat para pihak yang terlibat, sehingga masyarakat kembali percaya lagi kepada partai politik, dan yakin partai politik tempat menyalurkan aspirasi mereka dalam pemberian hak dalam pemilu. DOI: 10.15408/jch.v4i2.343
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)
No full textAbstrak: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Korupsi di Indonesia sudah merembes masuk ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. DOI: 10.15408/jch.v2i2.231
Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
No full textAbstract: Coordinating System Between Financial Services Authority (OJK) And Deposit Insurance Agency (LPS) In Handling Failed Bank. The Deposit Insurance Agency (LPS) is an institution that is independent, transparent and accountable in implementing its duties and authorities. Procedurally, if the Financial Services Authority (OJK) indicate a bank that is experiencing liquidity problems, OJK immediately inform the Bank of Indonesia (BI) to take steps in accordance with BI\u27s authority. In practise, OJK coordinate with BI to make regulatory supervision in banking sector. Coordination in handling between failed banks between the LPS and OJK is shown by a confirmation from OJK to the LPS about troubled banks that are in the restructuring efforts by OJK, then LPS investigate the banks. The LPS as an institution that checks condition of banks surely will review and determine whether the troubled banks will be saved or not saved. Keywords: Financial Services Authority, Coordination System and The Deposit Insurance Agency Abstrak: Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Penanganan Bank Gagal. LPS adalah suatu lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Secara prosedur, jika OJK mengindikasikan suatu bank sedang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan memburuk, maka OJK segera menginformasikannya kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan wewenang BI. Dalam pelaksanaannya, Koordinasi penanganan bank gagal antara LPS dengan OJK diperlihatkan oleh adanya konfirmasi yang dilakukan OJK kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK, kemudian LPS melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait. LPS sudah tentu akan melakukan kajian dan memutuskan apakah bank yang sedang bermasalah tersebut akan diselamatkan atau tidak diselamatkan. DOI: 10.15408/jch.v2i2.232
Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK
Get PDFAbstract: Pretrial is a new innovation in the Criminal Code. Pretrial intention is as a "translation" of the substance of habeas corpus rights. Pretrial become one of the court\u27s discretion horizontally over the application of the force by the police, prosecutors, and theCommission, which include the validity of the arrest, detention, discontinuation of the investigation or the discontinuation of the prosecution, compensation / rehabilitation, and the validity of objects seized as a means of proof and determination of the suspect. With the institution of pretrial these "prisoners" or suspects who set olek Commission authorized by law to exercise supervision over the course of a forceful measures in the process of determination of the investigation after the enactment itself becomes suspect. The purpose of this monitoring, among other things kongkritisasi Aqusatoir concept of human rights and with the principles of presumption of innocence Absraksi: Praperadilan merupakan inivasi baru(lembaga baru) dalam KUHAP. Praperadilanmerupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak azasi manusia, sebab niat praperadilan adalah sebagai “terjemahan” habeas corpus yang merupakan substasi HAM. Sebab penyusunan KUHAP banyak disemangati oleh hukum internasional yang telah menjadi Internasional Custamory Law. Praperadilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh polisi,jaksa,dan KPK. Yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi/rehabilitasi, sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian dan penetapan tersangka,Lembaga praperadilan merupakan bagian mekanismesistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP. Dengan adanya lembaga praperadilan ini “pesakitan” atau tersangka yang ditetapkan olek KPK diberi hak oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalanya suatu upaya paksa dalam proses penetapan penyidikan setelah ditetapkannya seseorang menjadi tersangka oleh Polisi, Jaksa dan KPK. Pesakitan disini bisa tersangka atau instansi yang relefan, tujuan adanya pengawasan ini antara lain untuk kongkriyisasi konsep HAM dengan prinsip Aqusatoir dan praduga tidak bersalah yang juga dimuat dalam KUHAP. DOI: 10.15408/jch.v4i1.320
MENJEJAKI AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM KONFLIK AGRARIA: STUDI PADA WARGA MORO-MORO REGISTER 45 MESUJI LAMPUNG
Get PDFAbstract: Agrarian conflictare inextricably linked to issues of injustice. There is a view that in equality in the agrarian conflicts can and should be resolved through legal measures, which were touted asthe establishmentand enforcement measures. By elaborating the idea of access to justice within the framework of ROLAX and ROLGOM, as well as approach esthatare reviewed by the Theory access Ribot and Peluso, this paper seeks to study how access to justice can be achieve din agrarian conflicts. Of elaboration that access to justice can be the key to recovery in equalityin agrarian conflicts not only depend on the outcome of judicial decision simposing procedural-formal. The approach used is expected to read the constellation of the struggle for justice more broadly than just law enforcement measures and the establishment of formal, ie starting from the flow of benefits as well as the power relations that underliean access, to the quality of the legal system and achieving justice process based on the rule of law. With the scope of the analytical framework and approach, this paper focuses on the theoretical and conceptual depth. However this paperal so gives an over view and attempta simple analysis of the struggle of the Moro-moro citizens Register 45 Mesuji Lampung as acasestudy of the acquisition of access to justicein agrarian conflicts. Abstrak. Ada pandangan bahwa ketidakadilan dalam konflik agraria dapat diselesaikan melalui langkah yuridis sebagai langkah pembentukan dan penegakan hukum. Dengan mengelaborasi gagasan akses terhadap keadilan dalam kerangka Rolax dan Rolgom, serta pendekatan Teori Akses yang ditelaah oleh Ribot dan Peluso, tulisan ini berupaya untuk mempelajari bagaimana akses terhadap keadilan dapat dicapai dalam konflik agraria. Pendekatan yang digunakan diharapkan mampu membaca konstelasi perjuangan akan keadilan secara lebih luas daripada sekadar langkah pembentukan dan penegakan hukum formal, yaitu mulai dari adanya aliran manfaat serta relasi kekuasaan yang mendasari sebuah akses, sampai kualitas perangkat dan sistem hukum dari prosesmenggapai keadilan berdasarkan prinsip negara hukum. Tulisan ini berfokus pada pendalaman secara teoritis dan konseptualnya, tetapi tulisan ini juga berusaha memberikan gambaran dan analisis sederhana mengenai perjuangan warga Moro-moro Register 45 Mesuji Lampung DOI: 10.15408/jch.v4i2.359
Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional
No full textAbstract: International law has stipulated a number of mechanisms in order to resolve the dispute between the countries. International dispute settlement mechanisms are required to use peaceful means as the main approach. However, if peaceful means can not resolve a dispute, it can also be used enforcementaction by the UN Security Council, particularly if potentially threatens peace and international security. The UN Charter also regulates the role of regional organizations, including when regional organizations intend to play a role related with maintenance of international peace and security. Although in practice today of regional organizations has been actively engaged in the maintenance of international peace and security, but international regulations regarding this activity has not been clearly settle, particularly in terms of scale and responsibility mechanism. Abstrak: Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional. Hukum internasional telah mengatur sejumlah mekanisme dalam rangka menyelesaiakan sengketa yang terjadi antara negara-negara di dunia. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional diharuskan menggunakan cara-cara damai sebagai pendekatan utama. Meskipun demikian apabila cara-cara damai tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa, maka dapat pula digunakan cara-cara kekerasan oleh Dewan Keamanan PBB, terutama apabila mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga mengatur mengenai peran Organisasi Regional termasuk apabila Organisasi Regional bermaksud berperan dalam melakukan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun pada praktiknya hari ini Organisasi Regional telah aktif melakukan kegiatan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, akan tetapi ketentuan internasional mengenai aktivitas ini belum secara jelas diatur, terutama dalam hal skala dan mekanisme pertangungjawabannya. DOI: 10.15408/jch.v2i2.231
Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung
No full textAbstrak: Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi pengelolaan sumber daya alam menyatatan bahwa pemanfaatan sumber daya alam termasuk air di dalamnya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Akan tetapi dalam prakteknya, tujuan pengelolaan air untuk kemakmuran rakyat masih menghadapi berbagai kendala yang membuat tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan akan air baik di perkotaan maupun di perdesaan. Oleh karena itu perlu dikaji dalam suatu penelitian mengenai bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan air dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sumber daya air di daerah. DOI: 10.15408/jch.v2i2.232