JURNAL CITA HUKUM
Not a member yet
403 research outputs found
Sort by
Pemulihan Hak-Hak Korban Penyiksaan di Tahanan Kepolisian Sektor Sijunjung, Sumatera Barat
Get PDFAbstract: Acts of torture are still rife in Indonesia. Protection of the victim to be one of the thorny issues in the act of torture. Since the reform era, there are certain rules and institutions that affect the regime of protection of victims in Indonesia, but not enough to provide protection for victims of torture. In addition to the lack of legal instruments that specifically regulates matters of acts of torture, the perception of inequality among law enforcers is also a major obstacle to the healing process rights of victims of torture. Absence of regulations explicitly declare torture as a crime and violation of human rights can not be postponed again. Because the torture emerged from an authority given by the state as a law enforcer, but lack of control. The victims are in a very vulnerable side for dealing with the state as an actor and also law enforcement. LPSK as an independent state institution has a great opportunity to overcome the imbalances which in essence gives a more real justice for victims. Abstrak: Tindakan penyiksaan masih marak terjadi di Indonesia. Perlindungan terhadap korban menjadi salah satu permasalahan yang pelik dalam tindakan penyiksaan tersebut. Semenjak era reformasi, muncul beberapa peraturan dan juga institusi yang berpengaruh terhadap rezim perlindungan korban di Indonesia, namun belum cukup mampu memberikan perlindungan yang layak bagi korban penyiksaan. Selain karena ketiadaan instrumen hukum yang mengatur secara khusus ikhwal tindakan penyiksaan tersebut, ketidaksamaan persepsi diantara penegak hukum juga menjadi kendala yang besar bagi proses pemulihan hak korban penyiksaan. Adanya peraturan yang secara eksplisit menyatakan penyiksaan sebagai tindak pidana dan juga pelanggaran HAM tidak bisa ditunda lagi. Pasalnya, penyiksaan muncul dari sebuah kewenangan yang diberikan negara, namun minim kontrol. Selain itu korban berada pada sisi yang sangat rentan karena berhadapan dengan negara sebagai pelaku dan juga penegak hukumnya. LPSK sebagai lembaga negara independen berpeluang besar mengatasi ketimpangan tersebut yang pada intinya memberikan keadilan yang lebih nyata bagi korban.DOI: 10.15408/jch.v4i2.368
Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
Get PDFAbstract: Design of Institutional Election. In order to improve the quality of election institute required professional election institute bodies. But, it is difficult to realize if different opinion among election institute body between KPU, Bawaslu and DKPP always happen. It is happen because regulary about dispute resolution mechanism to determination of the political parties participating in the election not certain. So, necesary legal certainty especially the regulation about the election law dispute resolution and must be clearly divided authority and responsibilities of each election institute bodies. Abstrak: Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional. Namun, hal tersebut sulit diwujudkan apabila terus terjadi perbedaan pendapat antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiriyaitu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dalam penetapan partai Pemilu, khususnya mengenai alur penyelesaian sengketa penetapan partai politik. Karenanya pengaturannya harus diperbaiki dan secara tegas diperjelas tentang wewenang dan tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. DOI: 10.15408/jch.v4i1.319
Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)
Get PDFAbstract: Polemic single candidate in the elections simultaneously in 2015 is believed tobe due to a number of political parties are reluctant to carry the champion. Implementation of the elections with a single candidate in areas including Blitar keep running after the decision of the Constitutional Court. Election implementation process simultaneously in Blitar still have problems such as lack of socialization conducted by the Election Commission on procedures for the voting process. Stretching the elections simultaneously also minimal participation, because some residents chose deliberately not to excuse prospective figure that is incompatible with his conscience, the majority felt the absence of competition in the elections. Assessment of undemocratic elections with a single candidate is interesting given that the concept of democracy developed by the experts is the ability to choose political leaders during the election.Abstrak: Polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 diyakini lantaran sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya. Pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal di daerah-daerah diantaranya Kabupaten Blitar tetap berjalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Proses pelaksanaan pilkada serentak di Blitar masih memiliki permasalahan seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD tentang tata cara proses pemungutan suara. Geliat pilkada serentak juga minim partisipasi, karena beberapa warga sengaja tidak memilih dengan alasan calon figur yang ada tidak cocok dengan hati nuraninya, sebagian merasa tidak adanya kompetisi dalam pilkada. Penilaian mengenai tidak demokratisnya pemilu dengan calon tunggal merupakan hal menarik mengingatkonsep demokrasi yang dikembangkan para ahli adalah kemampuan untuk memilih pemimpin politik pada masa pemilihan berlangsung. DOI: 10.15408/jch.v4i1.257
Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
Get PDFAbstract: Handling criminal acts of terrorism by the government can be divided into two areas, within Correctional Institution and outside prisons. Legal approach based on Law No. 15 of 2003 on Combating Criminal Acts of Terrorism has not been optimally reduce the potential for violence of terrorism, since countermeasures tend to only show the use of weapons only. Successful handling of terrorism characterized by inmates terrorism cooperation with the government to inform the network of terrorism. Bina Damai development is applied to terrorists can reduce resistance and revenge, for promoting the process of dialogue rather than armed military action. Peaceful approach influenced legal and cultural communication strategy with the clarity of program coordination of the parties that have the authority handling criminal acts of terrorism. Abstrak: Penanganan tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah dapat dibedakan atas dua bidang, di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga pemasyarakatan. Pendekatan hukum yang berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum secara optimal mengurangi potensi kekerasan atas tindak terorisme karena cenderung mempertontonkan penggunaan senjata. Beberapa keberhasilan penanganan tindak pidana terorisme ditandai adanya kerjasama narapidana terorisme dengan pemerintah untuk memberi informasi jaringan terorisme sekaligus pengakuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. Pengembangan bina damai yang diterapkan pada teroris dapat menggurangi perlawanan dan balas dendam karena mengedepankan proses dialog daripada aksi militer bersenjata. Bina damai merupakan transisi dari proses rekonsiliasi menuju tahap konsolidasi untuk terbangunnya perdamaian yang permanen. Pendekatan damai dipengaruhi strategi komunikasi hukum dan budaya disertai kejelasan program koordinasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan penanganan tindak pidana terorisme. DOI: 10.15408/jch.v4i1.283
Some Demands Towards Establishment For Islamic Banking Law in Islamic Perspective
No full textBeberapa Tuntutan Terhadap Pemberlakuan Hukum PerbankanSyariah. Hukum dibentuk untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, hukum tunduk kepada masyarakat. Berbeda halnya dengan hukum agama (Islam), masyarakat wajib tunduk kepada hukum agama (Islam). Hukum yang dapat dipatuhi dan diterima oleh masyarakat adalah hukum yang didesain sesuai dengan ideologi dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Untuk itu, kelahiran dan pembentukan hukum perbankan syariah banyak dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat yang didukung berlatar belakang agama yang dianut, di samping adanya tuntutan ideologi, politik, ekonomi, dan budaya. DOI: 10.15408/jch.v1i1.292
Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management (TQM)
Get PDFAbstract: The existence and development of the capital markets can not be separated from the tidal existing problems, both managerial and management of transactions related to capital market investment. Infringement cases and disputes that occur are oftenresolved, either through Bapepam LK and through the Indonesian Capital Market Arbitration Board. Fraud risk, interest rate, breach of contract, misappropriation or embezzlement of funds is a problem that often arises in capital market transactions. FSAprovides two authorities on BAPMI, the first; authority is a consumer protection and public capital markets and, secondly; receipt of the notification to the implementation of the Arbitration Award. TQM is used in measuring the performance of BAPMI provide a preliminary picture that its existence can encourage security level of capital market transactions to be better for the development of capital markets in Indonesia. Abstrak: Keberadaan dan perkembangan pasar modal tidak terlepas dari pasang surut permasalahan yang ada, baik yang bersifat pengelolaan secara manajerial maupun yang terkait dengan berbagai transaksi investasi pasar modal. Kasus pelanggaran dan sengketa yang terjadi seringkali terselesaikan, baik melalui Bapepam LK maupun melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Risiko kecurangan, tingkat suku bunga, wanprestasi, penyelewengan dan atau penggelapan dana adalah diantara permasalahan yang sering muncul di dalam transaksi pasar modal. OJK memberikan dua kewenangan pada BAPMI, yakni pertama; kewenangan adalah perlindungan terhadap konsumen pasar modal dan masyarakat dan, kedua; adalah penerimaan notifikasi jika ada pihak dalam sengketa tidak melaksanakan Putusan Arbitrase. TQM yang digunakan peneliti dalam mengukur kinerja BAPMI memberikan gambaran awal bahwa eksistensinya dapat mendorong tingkat keamanan transaksi pasar modal menjadi lebih baik untuk perkembangan pasar modal itu sendiri di Indonesia. DOI : 10.15408/jch.v4i2.367
Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011)
Get PDFAbstract: Government support for the existence and role of zakat management organization indicated by the issuance of legislation on the management of zakat that Act No. 38 of 1999 and the decision of the Minister of Religion No. 581 of 1999 on the implementation of Act No. 38 of 1999 which was amended by Act No. 23 of 2011 concerning the management of zakat. Many factors of causing non-optimal zakat as legislation, mostly related to the system and institutional factors. In this case, should the government as well as amil zakat organization has a strategic role to establish an institutional system of zakat and charity empowerment and support the establishment of the implementation of the charity as a binding regulation. This can occur if the control system of zakat management organization operating effectively, as well as the existence of legislation on the management of zakat either No. 38 of 1999 and No. 23 of 2011. In other words, the optimization of the implementation of zakat is affected by the system and the effective management of zakat management in addition to firmness of government in enforcing the implementation of zakat either written in the legislation and are implementable in order to achieve good governance zakat (alms good governance). Abstrak: Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya zakat sebagai peraturan perundang-undangan, sebagian besar terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah serta organisasi pengelola zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun sistem kelembagaan zakat serta pemberdayaan zakat dan mendukung tegaknya pelaksanaan zakat sebagai peraturan yang mengikat. Hal ini dapat terjadi jika sistem pengendalian organisasi pengelolaan zakat berjalan dengan efektif, begitu juga keberadaan Undang-undang tentang pengelolaan zakat baik Nomor 38 Tahun 1999 maupun Nomor 23 Tahun 2011 . Dengan kata lain optimalisasi pelaksanaan zakat dipengaruhi oleh sistem dan manajemen pengelolaan zakat yang efektif disamping ketegasan pemerintah dalam menegakkan pelaksanaan zakat baik yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan maupun secara implementatif demi terwujudnya tata kelola zakat yang baik (good zakat governance). DOI: 10.15408/jch.v4i2.367
Politik Hukum Perlindungan Hakim
Get PDFAbstract: The independence of the judicial power is a must and an absolute guarantee given to the judge. Judges should be independent of any pressures that may disturb his contemplation in making a decision that determines one\u27s fate. The independence of the key is not only focused on how the pressure from outside in order to judge themselves neutral decision, but also expanded the independence of a judge rules that govern self itself. Judges can not be equated with the State Civil Apparatus employees, because the position is different judges. Placement of this is not specifically regulated in the country of Indonesia. It could be argued that these ideals are still owed by the constitution of this country when compared to other law enforcement officials who already have the legality of their own profession as prosecutors, police and lawyers.Abstrak: Independensi kekuasaan kehakiman merupakan garansi yang harus dan mutlak diberikan kepada Hakim. Hakim harus independen dari tekanan manapun yang dapat mengganggu kontemplasinya dalam membuat sebuah putusan yang menentukan nasib seseorang. Kunci independensi tersebut bukan hanya tertuju dari bagaimana tekanan dari luar diri hakimnya sendiri agar putusannya netral, tetapi juga independensi yang diperluas dari sebuah aturan yang mengatur diri hakim itu sendiri. Hakim tidak dapat disamakan dengan pegawai Aparatur Sipil Negara, sebab kedudukan hakim berbeda. Penempatan inilah yang belum diatur secara spesifik dalam negara Indonesia. Dapat dikatakan bahwa cita-cita tersebut masih menjadi utang konstitusi negeri ini jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya yang sudah memiliki legalitas profesinya masing-masing seperti Jaksa, Polisi dan Pengacara DOI: 10.15408/jch.v4i1.262
Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia
No full textAbstrak: Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan lintasan sejarah perjuangan, memiliki konstruksi kenegaraan satu-satunya di dunia yang bangsa terlahir dahulu, kemudian baru membentuk negara. Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno menegaskan, bahwa Negara Kesatuan ialah Negara Kebangsaan. Tujuan Bangsa Indonesia terlahir, merdeka, dan membentuk negara memiliki satu cita-cita, Kehendak Untuk Mengangkat Harkat dan Martabat Hidup Rakyat Indonesia (Kedaulatan Rakyat Indonesia). Melalui analisis atas realitas kehidupan saat ini, Bangsa Indonesia telah hidup pada kondisi tatanan kehidupan seolah-olah sama dengan Negara Demokrasi, ialah negara dulu terbentuk baru bangsanya dilahirkan kemudian. Sehingga kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan prinsip musyawara-mufakat dan perwakilan belum mampu terealisasi. Sementara pelaksanaan demokrasi voting yang memiliki dasar liberalisme terus bergulir, sehingga kehidupan bangsa Indonesia semakin jauh dari cita-cita awal. DOI: 10.15408/jch.v1i2.265
Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi
No full textAbstract: Human rights on the one hand by the concept of natural law is an inherent right of every individual human being since birth, but on the other hand the legality of human rights must be shaped by the flow of positivism. The debate over whether human rights should be stipulated in the constitution also influence the discussion of the UUD 1945. Finally, the UUD 1945 amendments regulate the basic rights of citizens more fully starts from the premise that human rights protection is an important element in the concept of a constitutional state. Incorporated therein also setting mechanism of "judicial review" in the Constitutional Court as a means to avoid any legislation contrary to the fundamental rights of citizens as guaranteed in the constitution. Abstrak: Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Hak asasi manusia pada satu sisi menurut konsep hukum alam adalah suatu hak yang melekat pada setiap individu manusia sejak dilahirkan, tetapi pada sisi lain hak asasi harus bentuk legalitas menurut aliran positivisme. Perdebatan apakah hak asasi manusia harus diatur dalam konstitusi atau tidak perlu dimuat dalam konstitusi juga mewarnai pembahasan UUD 1945. Amandemen UUD 1945 pasca berakhirnya 32 tahun Pemerintahan Orde Baru di bawah Suharto membawa perubahan significant UUD 1945. Pasca amandemen UUD 1945, konstitusi mengatur secara umum hak warganegara secara lebih lengkap. Perlindungan hak asasi manusia merupakan satu elemen penting dalam konsep negara hukum. Pasca amandemen konstitusi, UUD 1945 mengatur hak-hak dasar warganegara yang lebih lengkap bertitik tolak dari pemikiran bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan satu elemen penting dalam konsep negara hukum. UUD 1945 pasca amandemen memasukkan pengaturan hak warga negara lebih rinci serta mekanisme “judicial review” di Mahkamah Konstitusi sebagai sarana untuk menghindari adanya peraturan yang bertentangan dengan hak-hak dasar warganegara sebagaimana dijamin dalam konstitusi. DOI: 10.15408/jch.v4i1.320