JURNAL CITA HUKUM
Not a member yet
403 research outputs found
Sort by
Urgency Application Of Proof Decisoir Eed Related With Judicial Conditions In The Civil Case Evidence In The Court (Case Study of Decision No. 47 / Pdt.G / 2012 / PN Lsk and Decision No. 16/Pdt.G/2012/PN Stb)
No full textAbstract:Implementation of the law that related civil law to the procedure of settlement of the legal dispute in court is regulated by formal law that named law of civil procedure. The aim of this study to determine how the application of proof decisoir eed in Civil Case Evidence in Court? and how the factors that affect the consideration of the judge in deciding decisoir eed as evidence?. There are some references for this research, court decisions, both decisoir eed application by either party in order to convince the judge and decisoir eed as the only evidence of the evidentiary process. The results showed that contradictory opinions: 1. In practice there are judicial decisions that apply oath breaker even if the parties have filed written evidence and witnesses and 2. decisoir eed can be applied if one of the parties did not submit evidence. The next discussion is the existence of subjective factors and objective factors for the judge to consider the granting of the decisoir eed by the parties. The conclusion of this research is the application of the decisoir eed of the civil event is irrelevant because of the low sense of legal certainty.Keywords: Proof, Decisoir Eed, Judge Abstrak:Implementasi hukum yang berhubungan di bidang keperdataan terhadap tata cara penyelesaian sengketa hukum di pengadilan diatur oleh hukum formil yang disebut dengan hukum acara perdata. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bukti sumpah pemutus dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keyakinan Hakim dalam memutuskan sumpah pemutus. Materi pembahasan penelitian ini adalah permohonan sumpah pemutus oleh salah satu pihak dengan tujuan untuk meyakinkan Hakim dalam menilai kebenaran alat bukti dan permohonan sumpah pemutus sebagai alat bukti satu-satunya dalam proses pembuktian. Hasil analisis menunjukan 2 (dua) pendapat saling kontradiktif yaitu dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2012/PN Lsk Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan sumpah pemutus oleh Penggugat meskipun Penggugat telah memiliki alat bukti lain dan dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2012/PN Stb Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan sumpah pemutus dalam perkara tersebut karena Pihak Lawan memiliki bukti surat dan saksi. Pembahasan berikutnya sehubugan dengan faktor subyektif dan faktor obyektif dari Hakim dalam mempertimbangkan permohonan sumpah pemutus oleh para pihak. Kesimpulan yang didapat adalah penerapan alat bukti sumpah pemutus dalam acara perdata sudah tidak relevan karena jauh dari rasa kepastian hukum dan paradigma hukum yang berkembang dalam penanganan perkara perdata di samping mencari kebenaran formal mulai mengarah kepada terwujudnya kebenaran materiil terbatas. Hakim harus melakukan pencarian kebenaran terhadap fakta yang dipersengketakan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.Kata kunci: Alat Bukti, Sumpah Pemutus, Haki
Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT
No full textAbstract.The development of the times turned out not to always be able to achieve goals in improving the moral of society. Evidenced by the increasing number of crimes of morality, especially in terms of sexual orientation deviations. Even though it is true that LGBT people are not to be shunned, their sexual orientation is deviant, directly or indirectly can have a negative effect on the wider community. This is a job for all aspects of society in overcoming LGBT. Deviations from noble values must be overcome by returning them to the legal ideals of the nation, Pancasila. In order not to conflict with human rights, regulation of LGBT is required to be a reflection of the legal ideals contained in each of the precepts in Pancasila.Keywords: Legal Politics, LGBT, PancasilaAbstrak. Perkembangan zaman ternyata tidak selalu dapat mencapai tujuan dalam perbaikan moral masyarakat. Terbukti dengan makin banyaknya kejahatan moralitas, terutama dalam hal peyimpangan orientasi seksual. Sekalipun memang benar bahwa kaum LGBT tidak untuk dijauhi, namun orientasi seksualnya yang menyimpang, secara langsung maupun tidak dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan pekerjaan bagi seluruh aspek masyarakat dalam menanggulangi LGBT. Penyimpangan nilai-nilai luhur harus disiasati dengan mengembalikannya kembali kepada cita hukum bangsa yaitu Pancasila. Agar tidak bertentangan dengan HAM, pengaturan tentang LGBT diharuskan merupakan cerminan dari nilai-nilai cita hukum yang terkandung didalamnya setiap sila dalam Pancasila.Kata Kunci : Politik Hukum, LGBT, Pancasila
The Principle of Legality in Criminal Act of Terrorism
Get PDFThe trial of Imam Samudera cs uses Perppu No 1 2002 on Combating Criminal Acts ofTerrorism. This regulation was made after Bali bombing 1. So the criminal provisions weremade retroactively. Similarly, in cases of serious human rights violations in East Timor, theperpetrators use retroactive laws. Enforcement of the criminal provisions retroactively alsomade by the ad hoc international criminal court through Nurenberg Trial and Tokyo Trial in1945. Enforcement of the criminal provisions aimed at fulfilling the principle of justice, thatthe convict by violating the principle of legality is not fair but not punishing guilty of seriouscrimes which did not fare much better. Strictly speaking, the principle of legality can crisis. DOI: 10.15408/jch.v5i2.495
Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia
No full textAbstract:Entering the era of globalization, several state-owned enterprises have improved management, particularly the efficiency of operations in order to be able to face market competition. The improvement measures taken include business restructuring, reduction in the number of employees, implementation of management control systems, and other strategic policies. State-owned enterprises that do not improve management will usually face various difficulties, especially in the financial sector. In the legal process of calculating state losses caused by mistakes of State-Owned Enterprises, an investigative audit is required, because investigative audits can be used to determine whether or not there is a Law Against Acts, mains read and abuse of authority that results in state losses as the majority shareholder in the Owned Enterprise Country. The position of the investigative audit results on State-Owned Enterprises in the Indonesian legal system of proof is; As a statement of the witness, as a proof of letter, as evidence of expert testimony, as evidence of guidance, as evidence of indicated / suspected evidence.Keywords: Investigative Audit, State-Owned Enterprise, Evidence Abstrak:Memasuki era globalisasi, beberapa BUMN telah melakukan perbaikan manajemen, khususnya efisiensi operasi agar mampu menghadapi persaingan pasar. Langkah perbaikan yang dilakukan meliputi restrukturisasi usaha, pengurangan jumlah karyawan, penerapan sistem pengendalian manajemen, dan kebijakan strategis lainnya. BUMN yang tidak melakukan perbaikan manajemen, biasanya akan menghadapi berbagai kesulitan, terutama di bidang finansial. Dalam proses hukum menghitung kerugian negara yang diakibatkan kesalahan Badan Usaha Milik Negara, diperlukan audit investigatif, karena audit investigatif bisa digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum, mains read dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya kerugian negara selaku pemegang saham mayoritas pada Badan Usaha Milik Negara. Kedudukan hasil audit investigatif pada Badan Usaha Milik Negara dalam sistem hukum pembuktian Indonesia adalah; Sebagai Keterangan Saksi, Sebagai alat bukti surat, Sebagai alat bukti keterangan ahli, Sebagai bukti Petunjuk, Sebagai alat bukti keterangan Terindikasi/Terduga.Kata Kunci: Audit Investigatif, Badan Usaha Milik Negara, Pembuktia
“MAHAR AND PAENRE’; Regardless of Social Strata Bugis Women in Anthropological Studies of Islamic Law
No full textAbstractIndonesia is a multicultural, multi-ethnic and multi-religious pluralist country where Islam is where Islam is one of religion that exists. Islam in Indonesia is not present in the blank area but there have been earlier traditions and religions and then later alive and thriving, interact with one another and live in harmoniously. The most powerful pull of religious values and traditions is marriage. This research aims to analyze the runway used by the Bugis in Bulukumba Regency in setting mahar and paenre’, understanding the point of view of the Bugis society’s point of view life related to the dowry and paenre and its relation to life \u27, and explain and synergy and knowing the correlation of Islam acting against dowry and paenre’ in the understanding of the Bugis community. The result showed that the mahar and paenre’ in Bugis society determined based on the social strata of the bride, not only caused by a noble, but it likewise from of the position, job or educational level has reached. Behind of it, there is a philosophical meaning in the form of local wisdom values that can integrate or harmonious and synergize with the Islamic teachingKeywords: Mahar, Paenre’, Women, Social Strata, Bugis, Bulukumba. Abstrak: Indonesia adalah negara pluralis yang multikultural, multietnis, dan multi agama dimana Islam salah satu agama yang ada didalamnya. Islam hadir di Indonesia bukan di wilayah kosong, tetapi sudah terdapat tradisi dan agama sebelumnya dan kemudian hidup dan berkembang, berinteraksi satu dengan lain dan hidup secara harmonis. Dan bagian yang paling kuat tarikan nilai agama dan sekaligus tradisi adalah perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yang digunakan oleh masyarakat Bugis di Kabupaten Bulukumba dalam menetapkan mahar dan paenre’, memahami sudut pandang masyarakat Bugis di Bulukumba, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan perspektif mengenai dunianya, yang berkaitan dengan mahar dan paenre’, serta menjelaskan dan mensinergikan serta mengetahui korelasi pandangan Islam tehadap mahar dan paenre’ dalam pemahaman masyarakat Bugis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dan paenre’ dalam masyarakat Bugis ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan, namun strata sosial disini tidak hanya disebabkan oleh karena ia keturunan bangsawan, melainkan dapat juga disebabkan karena jabatan, pekerjaan ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Dibalik itu terdapat makna filosofis yang terkandung di dalamnya berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat harmonis dan terintegrasi ataupun bersinergi dengan ajaran Islam.Kata Kunci: Mahar, Paenre’, strata sosial perempuan, Bugis, Bulukumba
The Institutional Renewal in Settlement of Disputes of Local Election Results
No full textAbstract. Since the first step of local election in 2015, the authority of adjudicating a dispute of local election’s result has been run by The Constitutional Court (MK) until a special judicial board before the national election held. An ideal design of the institutional renewal to adjudicate a controversy of local election’s result, could be a part of judicial environment under The Supreme Court (MA) supervision, or may becomes a new institution or replaces another institution by attaching to the authorized institution, named: Bawaslu, PT TUN or MK. Bawaslu was become the one of the institution which fulfills the requirements. Started from a legislative election on 2014, Bawaslu has an authority of resolving a dispute among the candidates of general election or between the candidates and the committee. And since the national election in the year 2017, Bawaslu has given the authorization to settle up an administrative violation, a conflict of local election and to handle a money politics through TSM. The authority of the dispute court of election results is proposed not only on the controversy over the calculation result, but also including unreachable legal phenomenon with law enforcement on criminal system and stage of election dispute, as an inseparable part.Keywords: institutional renewal, dispute result, national election.Abstrak. Sejak pemilihan serentak tahap pertama tahun 2015, wewenang mengadili sengketa hasil pemilukada dijalankan Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk badan peradilan khusus sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Disain pembaharuan kelembagaan yang ideal untuk mengadili sengketa hasil pemilukada serentak, dapat menjadi bagian dari lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, dapat pula menjadi lembaga baru ataupun mereposisi lembaga dengan cara melekatkan pada lembaga yang saat ini berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan, yakni : Bawaslu, PT TUN atau MK. Bawaslu menjadi salah satu pilihan lembaga yang memenuhi persyaratan. Sejak Pemilu Legislatif 2014, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilu maupun antara peserta dengan penyelenggara, dan sejak Pemilukada Serentak 2017, bahkan diberi wewenang memutuskan pelanggaran administrasi, sengketa pemilukada sampai penanganan politik uang (money politics) secara TSM. Kewenangan peradilan sengketa hasil pemilihan diusulkan tidak hanya atas perselisihan atas hasil perhitungan, tetapi memasukkan peristiwa hukum yang tidak terjangkau dengan penegakan hukum dalam sistem pidana dan tahap sengketa pemilihan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Kata kunci : pembaharuan kelembagaan, sengketa hasil, pemilukada serenta
Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia
No full textAbstract.Indonesia is a country that has a wider sea area (two thirds) than the land area (one third). The land area of Indonesia consists of thousands of islands which include: inland waters, straits and bays which serve as a link between the existing islands. Determination of the Geneva convention in 1958-1960 concerning the law of the sea has not given satisfaction to the state of Indonesia in providing national security regarding the unintegrated national territory. This can be seen as a mistake in the decision of the Geneva convention of 1958-1960 on the Law of the International Sea, which has not guaranteed the protection of all marine areas, especially marine areas in inland waters. Therefore, the Indonesian government pioneered the 1957 Djuanda Declaration, followed by the struggle of Foreign Minister Mochtar Kusumaatmadja and Indonesian diplomats such as Hasyim Djalal to try to accommodate Indonesia\u27s interests as an archipelagic state. In the end, the above struggles can be fulfilled in the provisions of the Third Law of the Sea Convention in 1982, recognizing that all marine areas including Indonesia\u27s inland waters constitute an Indonesian territory (insight of the archipelago).Keywords: Law of the Sea 1958, Law of the Sea of 1982, Sea Area, Archipelago Insight Abstrak. Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas (dua pertiga) dari wilayah daratan (satu pertiga). Wilayah daratan Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang di dalamnya meliputi: perairan pedalaman, selat maupun teluk yang menjadi penghubung antar pulau-pulau yang ada. Penetapan konvensi Jenewa tahun 1958-1960 tentang hukum laut belum memberikan kepuasan kepada negara Indonesia dalam memberikan pengamanan secara nasional berkenaan dengan belum terintegrasinya wilayah nasional. Hal ini dapat dilihat salah keputusan konvensi Jenewa Tahun 1958-1960 tentang Hukum Laut Internasional belum memberikan jaminan perlindungan terhadap seluruh wilayah laut terutama wilayah laut di perairan pedalaman. Karena itu, pemerintah Indonesia yang pelopori dengan Deklarasi Djuanda 1957, dilanjutkan perjuangan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja serta para Diplomat Indonesia seperti Hasyim Djalal berupaya agar kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dapat diakomodir. Pada akhirnya perjuangan-perjuangan di atas dapat dipenuhi pada ketetapan Konvensi Hukum Laut Ke III tahun 1982 mengakui bahwa seluruh wilayah laut termasuk perairan pedalaman Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah Indonesia (wawasan nusantara).Kata Kunci: Hukum Laut 1958, Hukum Laut 1982, Wilayah Laut, Wawasan Nusantara
Existence of Local Government toward the Implementation of Coaching and Legal Supervision for Franchisee Business
No full textAbstractThe growth of franchise business is so fast in Indonesia, involving many local businessmen and foreign businessmen who act as franchisor and franchiser. The development of the franchise business is greatly influenced by the protection of the law by the state. Currently, the legal protection of franchise business activities in Indonesia is regulated in Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise and Regulation of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia No. 57/M-DAG/PER/9/2014 concerning Franchise Operation. The role of local government to the local franchise and franchise business activities is very helpful to increase franchise activities to be advanced and as one source of local revenue. The importance of the attention of local governments in the issue of franchise business arrangement is a concrete manifestation of the spirit of regional autonomy. The implementation of regional autonomy focuses more on the role of regional level II (regency/city) as the spearhead of development. From that, coaching and legal supervision on franchise business is the most important part of the implementation of government regulations and trade minister regulations as a form of government concern to the uniqueness of franchise businesses that have distinctive characteristics of business in general.Keywords: Franchise, Local Government, Coaching, Supervision Abstrak Pertumbuhan bisnis waralaba begitu pesat di Indonesia, melibatkan banyak pengusaha lokal dan pengusaha asing yang berperan sebagai pemberi waralaba dan penerima waralaba. Perkembangan bisnis waralaba sangat dipengaruhi perlindungan hukum oleh negara. Saat ini, perlindungan hukum terhadap kegiatan bisnis waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peran pemerintah daerah terhadap kegiatan bisnis waralaba lokal dan waralaba asing sangat membantu meningkatkan kegiatan waralaba menjadi maju dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pentingnya perhatian pemerintah daerah dalam masalah pengaturan bisnis waralaba adalah wujud nyata dari semangat otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah lebih berfokus pada peran daerah tingkat II (kabupaten/kota) sebagai ujung tombak pembangunan. Berangkat dari hal tersebut, pembinaan dan pengawasan hukum terhadap pelaku bisnis waralaba merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan peraturan pemerintah dan peraturan menteri perdagangan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keunikan usaha waralaba yang memiliki ciri khas berbeda dari bisnis pada umumnya.Kata Kunci : Waralaba, Pemerintah Daerah, Pembinaan, Pengawasan. DOI: 10.15408/jch.v6i1.826
The Ideological Study of Judicials From The Formal Centralistis to The Legal Pluralism (Analysis of the Meaning of Judge on Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power)
Get PDFArticle 5 (1) of Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power becomes ineffective if acentralistic ideology still working in view of the judge. The type of study used in this researchwas a non-doctrinal legal studies (sociolegal research). Research conducted in the DistrictCourt and Religious Court in Madura based on the judges perception by meaning of article 5paragraph (1) law 48/2009 and justices consideration to verdict making process. The resultsshowing the judges majority interpret the Article 5, paragraph 1 Law 28/2009 to legaldiscovery (rechtsvinding) as an efforts if a legal vacuum, otherwise the judges did notinterpret used living law when there are legal gaps. Thus showing domination of the state lawover the law that lives in society. DOI: 10.15408/jch.v5i2.419
Filling the Position of Constitutional Court Judge and its Corraletion With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries)
No full textAbstract.This article explains how to fill the position of judges of the Constitutional Court in Indonesia by comparing the mechanism of filling the office of judges of the Constitutional Court in several countries in the world. This study also conducted a study on the correlation of filling the position of judges of the Constitutional Court with the independence of judges of the Constitutional Court in carrying out its functions and authority. This article concludes that there are three ways of recruitment of constitutional judges applicable in some countries. First mentioned, the single body mechanism, the appointment mechanism, the executive may determine all members of the Constitutional Court without further supervision by the legislative branch. Second, cooperative appointment mechanisms model; the appointment of this model calls for cooperation between institutions in determining the composition of a court or similar organ. Third is a representative reproduction model, this model involves a number of state institutions. For example, in Italy three of the nine constitutional justices are filed by the President, three by parliament, and three by the Supreme Court.Keywords: Filling the Position of Judge of the Constitutional Court, Independence, Comparison Abstrak. Artikel ini menjelaskan bagaimana pengisian jabatan hakim Mahkamah Konsitutisi di Indonesia dengan melakukan perbandingan terhadap mekanisme pengisian jabatan hakim Mahkamah Konsitutisi di beberapa negara di dunia. Penelitian ini juga melakukan studi terhadap korelasi pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dengan Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa ada tiga cara rekruitmen hakim konstitusi yang berlaku di beberapa negara. Pertama disebut, single body mechanism, mekanisme pengangkatan ini, eksekutif dapat menentukan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi tanpa pengawasan lebih lanjut oleh cabang legislatif. Kedua, model cooperative appointment mechanisms; pengangkatan model ini menghendaki kerja sama di antara lembaga-lembaga dalam menentukan komposisi mahkamah atau organ sejenisnya. Ketiga, adalah model pengankatan representative, model ini melibatkan sejumlah lembaga negara. Sebagai contoh di Italia tiga dari Sembilan hakim konstitusi diajukan oleh Presiden, tiga oleh parlemen, dan tiga oleh Mahkamah Agung. Kata kunci: Pengisian Jabatan Hakim MK, Independensi, Perbandingan