Berita Kedokteran Masyarakat
Not a member yet
1017 research outputs found
Sort by
Geographic information system in factors of dengue hemorrhagic fever disease in the working area of Kasihan II health center Bantul districts
No full textBackground: DHF is one of the public health problems in Indonesia, DHF is an infectious disease caused by dengue virus and transmitted through the bite of the Aedes Aegypti mosquito. The highest incidence occurred in the work area of Kasihan II Health Center, Bantul Districts. In the work area of Kasihan II health center in Tirtonirmolo village and Ngestiharjo village Bantul Districts there were 29 cases of dengue in 2017.Objective: To find out the factors that affect DHF and the incidence of DHF and find out information regarding the incidence of DHF using the GIS method in the working area of the accepted Health Center II Bantul Districts.Method: This type of research is quantitative descriptive with a Case Control study with 58 samples, namely 29 cases and 29 controls for dengue cases in the work area of Kasihan II Health Center, Bantul Districts, Yogyakarta in October 2018. Analysis of the data used is quantitative analysis using Chi Square.Results: Environmental factors and community risk factors related to DHF that can increase the risk of dengue fever (DHF) and buffer maps that explain the distance of flying mosquitoes at a distance of 100 meters, 300 meters and 500 meters.Conclusion: Factors that can increase DHF containing used goods, house fences that can accommodate air, ventilation or sunlight that enter the house, respondents who have experienced DHF, transmission of DHF through neighbors or schoolmates, the habit of opening an air shelter
Kebijakan kawasan tanpa rokok hubungannya dengan status merokok pada laki-laki di Indonesia: analisis lanjut survei indikator kesehatan Indonesia (Sirkesnas) 2016
No full textSmoke-free area policy and smoking status in men in Indonesia: further analysis of the 2016 Indonesia health indicators survey (Sirkesnas)Purpose: This study was conducted to analyze the Smoke-Free Area (SFA) policy, whether there is a relationship between smoking room restrictions and the smoking status of men in Indonesia. Method: A cross-sectional study design using 2016 National Health Indicator Survey (Sirkesnas) was used to assess the relationship between SFA policy, marital status, age, education level, type of work and residence (rural/urban) and smoking status of male population in Indonesia is ≥10 years old. The analysis uses quadratic analysis to assess the relationship between smoking status and non-smoking area policy, and logistic regression analysis to find out the variables that together influence the smoking status of men in Indonesia. This study did not analyze the implementation of policies in the district/city. Results: There is a relationship between SFA policy (OR: 1.11; 95% CI: 1.06-1.16), marital status (OR: 5.21; 95% CI: 4.95-5.49), age (OR: 11.80; 95% CI 11.02-12.63), education level (OR: 1.96; 95% CI: 1.79-2.15), type of work (OR: 8.94; 95% CI: 8.39-9.53), and residence (OR: 1.14; 95% CI: 1.09-1.20) with smoking status in men in Indonesia. The variables which mostly influence men's smoking status in Indonesia were SFA policy, marital status, age, education level, and type of work. Conclusion: SFA policies in districts/cities in Indonesia were related to smoking status in men in Indonesia. All regencies/cities must have an SFA policy and implement it, as a comprehensive tobacco control effort in Indonesia. The implementation of SFA policies in districts/cities needs to be increased so that the effects of suppressing smoking prevalence can be seen.Latar belakang: Salah satu tujuan penetapan KTR adalah menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Prevalensi perokok setiap hari pada laki-laki di Indonesia tahun 2013 mencapai 64,9%, jauh lebih tinggi dibanding dengan perempuan (2,1%). Pelaksanaan program pengendalian tembakau yang komprehensif dapat mengurangi prevalensi merokok, kematian dan biaya perawatan kesehatan. Kebijakan KTR sebagai salah satu bagian dari pengendalian dampak konsumsi tembakau belum dilakukan evaluasi secara nasional. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan KTR, apakah ada hubungannya antara pembatasan ruang merokok terhadap status merokok pada laki-laki di Indonesia.Metode: Penelitian dengan desain potong lintang menggunakan data Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) tahun 2016 untuk menilai hubungan kebijakan KTR, status perkawinan, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tempat tinggal (perdesaan/perkotaan) dengan status merokok penduduk laki-laki di Indonesia umur ≥10 tahun. Analisis menggunakan kai kuadrat untuk menilai hubungan status merokok dengan kebijakan kawasan tanpa rokok, dan analisis regresi logistik untuk mengetahui variabel yang secara bersama-sama mempengaruhi status merokok laki-laki di Indonesia. Penelitian ini tidak menganalisis implementasi kebijakan di kabupaten/kota.Hasil: Ada hubungan antara kebijakan KTR (OR: 1,11; 95% CI: 1,06-1,16), status perkawinan (OR: 5,21; 95% CI: 4,95-5,49), umur (OR: 11,80; 95% CI 11,02-12,63), tingkat pendidikan (OR: 1,96; 95% CI: 1,79-2,15), jenis pekerjaan (OR:8,94; 95% CI: 8,39-9,53), dan tempat tinggal (OR: 1,14; 95% CI: 1,09-1,20) dengan status merokok pada laki-laki di Indonesia. Variabel yang paling mempengaruhi status merokok laki-laki di Indonesia adalah kebijakan KTR, status perkawinan, umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan.Kesimpulan: Kebijakan KTR di kabupaten/kota di Indonesia berhubungan dengan status merokok pada laki-laki di Indonesia. Seluruh kabupaten/kota harus memiliki kebijakan KTR dan menerapkannya, sebagai upaya pengendalian tembakau yang komprehensif di Indonesia. Implementasi kebijakan KTR di kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar efek dalam menekan prevalensi merokok dapat terlihat.
Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga: analisis kesiapan biaya untuk hipertensi, diabetes melitus, dan gangguan jiwa di Kota Depok 2018-2020
No full textPurpose: Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS PK) is a way to expand Puskesmas’ reach and coverage and providing closer access to health services through family home visitations. Overcoming non-communicable diseases i.e., hypertension, diabetes mellitus and mental disorder is a national priority in achieving Healthy Indonesia (Indonesia Sehat). One of the goals of PIS PK is to support the Minimum Service Standards (SPM) assuring everyone receives the minimum requirements of type and quality of services in accordance with the range of age and health. The prevalence of non-communicable diseases continues to increase, even though communicable diseases remain at high rates. Managing non-communicable diseases specifically hypertension, Diabetes Mellitus and mental disorders are among the indicators of healthy families in achieving SPM in PIS PK.Method: This research uses the qualitative method through in-depth interviews and related document study. Analysis of readiness of financing for hypertension, Diabetes Mellitus and mental is calculated using costing methode of SPM.Results: The results indicated health spending for PIS PK activities were utilized for socialization, education and data collection. Referring to SPM costing calculation, the City of Depok was able to implement SPM for hypertension, Diabetes Mellitus and Mental Disorder with using only 1.38% of the total APBD (non-salary APBD).Conclusion: Depok City Health Office is not ready in implementing PIS PK, specifically in terms of commitment, human resources, and budget. Though already familiar with PIS PK, Depok City Health Office states due to its limited resources, PIS PK implementation depends on the availability of funding from DAK Non-Physical disbursement that tends to have a lengthy lag time between the proposal process and the realization of the disbursement. The preparation of financing PIS PK requires amore optimal planning process and allocation of human resources as needed
Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak: demografi korban, pelaku, dan kejadian
Get PDFTujuan: Penelitian ini mengeksplorasi fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak: demografi korban, pelaku dan kejadian. Alasan penelitian dilakukan karena mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target SDGS 2030, rencana aksi global WHO menetapkan sistem kesehatan digunakan untuk merespon, mencegah dan mengatasi kekerasan. Metode: Analisis data sekunder Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung tahun 2018 berjumlah 273 kasus menggunakan desain chi quare, analisis dengan regresi logistik. Hasil: Pertama, korban, jenis kekerasan seksual (79,3%), perempuan (87,9%), kategori anak (76,4%), berusia 13-17 tahun (40,9%), dan menimbulkan trauma psikologis (96,2%). Kedua, pelaku laki-laki (97%), umur 25-44 tahun (38,8%), usia dewasa (87,3%), merupakan tetangga (23,2%), asal pelaku dari luar rumah (65,8%). Ketiga Pelapor terbesar adalah ibu korban, jeda kejadian-lapor >7 hari (48,9%), lokasi di rumah korban (70,5%). Ada hubungan antara umur korban (anak-dewasa) (p=0,003) OR=2,9, relasi korban-pelaku (p=0,000) dengan jenis kekerasan yang dialami. Variabel yang paling dominan dengan kekerasan adalah umur korban(B exs=2,2), terdapat interaksi relasi korban-pelaku dengan jeda kejadian-lapor. Jeda antara kejadian dan pelaporan terjadi karena pelaku eksternal namun dekat, memiliki akses ke ruang pribadi korban, diberi wewenang keluarga untuk menjaga korban. Tidak adanya saksi mata saat kejadian, ancaman dengan kata-kata atau senjata tajam, korban tidak memiliki pengetahuan seksual ataupun anak disabilitas. Kasus diselesaikan dengan mediasi antara pihak korban dan pelaku, dan baru dilaporkan saat tidak ada titik temu. Simpulan: hasil penelitian diharapkan menjadi dasar rekomendasi untuk intervensi mencegah dan mengurangi angka kekerasan. Saran kepada Dinas Kesehatan hendaknya bersinergi dengan Dinas PPA propinsi untuk mengkampanyekan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak, menjadikan Puskesmas Ramah anak, menyediakan pelayanan kasus korban kekerasan di Puskesmas
Inovasi kampung rasa sebagai intervensi PIS-PK di Puskesmas Semanggang Kabupaten Kotawaringin Barat
Get PDFTujuan: Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas Semanggang Kabupaten Kotawaringin Barat ).Metode: Wawancara dengan Kepala Puskesmas,Camat, Kepala Desa, CSR Perusahaan di wilayah Kerja Puskesmas Semanggang Kabupaten Kotawaringin Barat.Hasil: Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas Semanggang dilaksanakan sejak tahun 2017.Dari hasil identifikasi 12 indikator PIS-PK baru satu indikator yang mencapai target yaitu keluarga yang mengikuti program KB 68,50% dari target 65%,11 indikator belum mencapai target dan indikator terendah adalah penderita hipertensi berobat teratur baru mencapai 23,45%.Penyebab dari masalah kesehatan masyarakat berdasarkan 12 indikator PIS-PK antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit,masalah ekonomi dan geografis. Intervensi dengan tenaga kesehatan,kepala Desa, kader sebagai operating core camat sebagai pengawas, perusahaan swasta, Bumdes ikut mesuport anggaran, dengan inovasi kampung “rasa”, Rasa Cinta ( ciptakan anak sehat), sayang (sanitasi,anak,bayi dan orang gangguan jiwa) nyaman (enyahkan asap rokok,tingkatkan gizi makanan keluarga) bangga (jamban keluarga)dari hasil inovasi tersebut sudah dibangun jamban keluarga, bantuan bibit buah,sayur dan ikan dari perusahaan untuk UPGK (Upaya Pemenuhan Gizi Keluarga),ODGJ 100 % tertangani,Bumdes fasilitasi pendaftaran JKN.Simpulan: pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas tidak mungkin hanya dilakukan tenaga kesehatan tapi ada suport sistem yaitu dari lingkungan organisasi camat sebagai pengawas, Kades,Kader tenaga kesehatan adalah pelaksana inti, perusahaan swasta, Bumdes/KUD suport anggaran,Polsek,TNI suport tenaga.Dalam program PIS-PK akan efektif dilaksanakan jika dengan kerjasama lintas sektor dan swasta di wilayah kerja Puskesmas
Health promoting university: potensi peer-educator dalam promosi kesehatan di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Get PDFTujuan: Mengkaji potensi peer educator dalam promosi kesehatan, khususnya Health Promoting University di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Isi: Health Promoting University (HPU) merupakan konsep yang diturunkan dari WHO Healthy Cities yang bertujuan untuk merefleksikan filosofi dan prinsip kesehatan melalui pendekatan berbasis tempat. Tiga komponen penting dalam pendekatan ini adalah lingkungan kerja dan hidup yang sehat, integrasi promosi kesehatan dalam aktivitas harian, dan menjangkau komunitas lingkungan. Dalam lingkup HPU, seluruh civitas akademika menjadi bagian dari komunitas sasaran, termasuk mahasiswa. Ada berbagai metode promosi kesehatan yang dapat dilakukan, salah satunya adalah peer education. Pada November 2018, tim HPU FKKMK UGM mengirimkan fasilitator ke Fakultas Teknik (FT) UGM dalam rangka menciptakan peer educator dari dan bagi mahasiswa. FT UGM dipilih karena aspek kesehatan mendapat perhatian lebih dari dekanat, ditambah dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak yaitu 12.666 orang, sehingga FT UGM diharapkan bisa dijadikan role model untuk fakultas non-kesehatan lainnya. Peer Educator merupakan teman sebaya yang dipercaya untuk memberikan pesan positif guna mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Metode edukasi melalui peer education tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dikaji. Sebagai keunggulan, peer educator dapat mengedukasi berbagai topik sensitif, seperti kesehatan seksual dan kesehatan mental. Peer Educator juga dapat mengintegrasikan nilai-nilai kesehatan ke dalam kehidupan mahasiswa serta mampu menyampaikan pesan dalam suasana informal sehingga lebih berbaur dengan target sasaran. Di sisi lain, seorang peer educator pun memiliki tantangan tersendiri dikarenakan banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap dinamika sosial yang terjadi, seperti etika, afeksi, dan kekuatan relasi. Lesson learned: Berdasarkan uraian tersebut, peer educator memiliki potensi yang cukup kuat dalam upaya HPU sehingga perlu difasilitasi dengan baik oleh pihak fakultas maupun universitas. Pembentukan peer educator mahasiswa FT UGM dirasa perlu sebagai keberlanjutan program yang pernah diinisiasi. Kajian ini didukung dengan adanya studi peer education di Turki yang menunjukkan hasil penurunan perilaku seksual tidak sehat dan studi di Iran yang membahas mengenai efektivitas peer education di tingkat universitas. Hal tersebut juga harus diiringi dengan kebijakan dekanat yang mendukung promosi kesehatan bagi mahasiswa
Gambaran status gizi, kebiasaan hidup sehat, dan tingkat konsumsi pada mahasiswi jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang
Get PDFTujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran status gizi, kebiasaan hidup sehat, dan tingkat konsumsi pada mahasiswi Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Metode: Pada penelitiancross-sectionalini mahasiswi tingkat II Jurusan Gizi Poltekkes Malang(n=60) dipilih dari 3 kelas secara proporsional sampling. Status gizi ditinjau dari dua parameter, yaitu kadar Hemoglobin (Hb) dan Indeks Massa Tubuh (IMT). Kadar Hb mahasiswi diukur menggunakan metode cyanmethemoglobin. Data karakteristik responden dan kebiasaan hidup sehat dan kebiasaan makan dikumpulkan melalui kuesioner. Sedangkan data asupan makan dikumpulkan menggunakan metode recall3x24 jam. Data yang telah terkumpul ditabulasikan dalam tabel distribusi frekuensi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil: Prevalensi mahasiswa yangmengalami anemia sebesar 18,3%. Ditemukan sebesar 10% mahasiswi memiliki status gizi kurang, dan 12% mahasiswi memiliki status gizi lebih. Sebanyak 83,3% mahasiswa telah memiliki kebiasaan sarapan. Mahasiswi yang telah terbiasa mengkonsumsi sayur, buah, dan lauk hewani minimal 2x/hari adalah 53,3%, 40%, dan 66,7% secara berurutan. Sedangkan 23,3% mahasiswi telah terbiasa berolahraga. Tingkat konsumsi zat gizi mahasiswi yang telah sesuai AKG meliputi energi dan protein hanya sebesar 6,7% dan 38,3% secara berurutan. Sedangkan tidak ditemukan mahasiswi yang tingkat konsumsinya telah sesuai AKG pada zat besi dan asam folat. Simpulan: Prevalensi anemia pada mahasiswi Jurusan gizi Poltekkes Malang termasuk ke dalam masalah kesehatan masyarakat yang ringan. Mahasiswi telah terbiasa sarapan, namun kebiasaan berolahraga, konsumsi sayur, buah, dan lauk hewani dalam sehari masih perlu untuk ditingkatkan. Asupan energi, protein, zat besi dan asam folat juga perlu ditingkatkan untuk mencegah meningkatnya prevalensi anemia.
Hospital readiness at Yogyakarta and surrounding areas to implement telepsychiatry
Get PDFPurpose: This study aims to determine hospitals’ readiness before implementing telepsychiatry.Method: This case study analyses the results of interviews from Head of Psychiatry Department or equivalent, information systems administrator and psychiatrist at 3 Mental Hospitals and 1 General Hospital. Interviews and observations were then compared with related theories.Results: RSJS Magelang does not have adequate infrastructure for telepsychiatry implementation. RSUP Sardjito having difficulties in terms of management, infrastructure and the desire to use telepsychiatry. RSJ Grhasia having obstacles in terms of management and fulfillment of infrastructure needs. RSJD Soedjarwadi does not have any obstacles if they start to implement telepsychiatry.Conclusion: RSJD Soedjarwadi is ready to implement telepsychiatry. As for other hospitals need further improvement, mainly in their infrastructur
Analisis bagaimana mengatasi permasalahan stunting di Indonesia?
Get PDFLatar belakang: Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek (Stunting). Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan karena asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama sebagai akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperlukan.Indonesia merupakan negara dengan prevalensi gizi kurang pada balita cukup tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 dan 2013, dan Pemantauan Status Gizi Tahun 2015 dan 2017, menunjukan prevalensi stunting masih tinggi dan tidak menurun mencapai batas ambang WHO. Riskesdas Tahun 2010 mencapai 35,6% dan Tahun 2013 mencapai 37,2 %, Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2015 (29.0%) dan Tahun 2017 (29,6 %). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2013 menunjukkan prevalensi stunting mencapai 37,2%. Di sisi lain, hasil riset Bank Dunia (2017) menggambarkan kerugian akibat stunting mencapai 3-11% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dengan nilai PDB 2015 sebesar Rp11.000 Triliun, kerugian ekonomi akibat stunting di Indonesia diperkirakan mencapai Rp300-triliun Rp1.210 triliun per tahun. Sedangkan pada Balita Stunting (Tinggi Badan per Umur). Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Stunting pada balita dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Retardasi pertumbuhan atau stunting pada anak-anak di indonesia terjadi sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis dan penyakit infeksi dan memengaruhi 30% dari anak-anak usia dibawah lima tahun. Tujuan: menganalisis dan menunjukkan serta mencari permasalahan stunting di indonesia dari sudut pandang akademisi. Dan juga mencoba menawarkan solusi solusi serta strategi untuk mengatasi maslah stunting di indonesia. tetapi perlu dukungan semua sektor serta perencanaan jangka panjang. Metode: argumentative dengan telaah beberapa jurnal sebagai acuan. Serta mencoba menganalisis Kebijakan kebijakan pemerintah terkait dengan perbaikan gizi diantaranya yaitu: (1) Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi, (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat, (3) Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Hasil: Berdasarkan penelitian yang di lakukan Aryastam NK., Tarigan I, bahwa menunjukan Prevalensi Balita stunting di Indonesia cukup tinggi. Distribusinyapun tidak merata, antara desa kota maupun antar provinsi. Hasil-hasil survey yang pernah dilakukan di Indonesia dari tahun 1992 hingga 2013, atau selama sekitar 20 tahun, penurunan prevalensi stunting hanya sebesar 4%. Bahkan proporsi sekitar 37% tampak stagnan dari tahun 2006 hingga 2013. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 2013, kesenjangan antar provinsi tampak cukup lebar, yakni proporsi 20% (Yogyakarta) hingga 48% (NTT). Stunting sebagai masalah gizi yang bersifat kronis tidak dapat dipisahkan dengan masalah gizi kurang secara umum. Masalah gizi kurang (BB/U <-2 SD) menurut data Riskesdas menunjukkan proporsi yang cukup stagnan, yaitu 18,4% (2007); 17,9% (2010); dan 19,6% (2013). Dari berbagai literature yang penulis temui menunjukan bahwa permasalahan stunting di indonesia di sebabkan akibat Faktor Multi Dimensi. Diantaranya yaitu : (1) Praktek pengasuhan yang tidak baik : (a) Kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan,(b) 60 % dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI ekslusif, (c) anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makana Pengganti ASI. (2) Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan anc (ante natal care), post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas: (a) ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai, (b) Menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu (dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013) berdasarkan data risnakes, (c) Tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. (3) Kurangnya akses ke makanan bergizi: (a) ibu hamil anemia, (b) makanan bergizi mahal. (4)Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi : (a) rumah tangga masih BAB diruang terbuka, (b) rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Kesimpulan: (1) Melakukan pembentukan kebun gizi di setiap desa desa dengan pemanfaatan anggaran dana desa yang telah di gelontorkan oleh pemerintah. Lewat peraturan yang dikeluarkan tersebut, Warga Desa bisa terlibat aktif menghadirkan aneka kegiatan yang berhubungan upaya penanganan stunting yang berfokus pada kebun gizi pada tiap tiap desa dengan pendekatan keluarga. Sehingga Kehadiran Dana Desa tidak hanya berfokus pada Pondok Bersalin Desa (Polindes),maupun (Posyandu), namun berfokus pada pembentukan kebun gizi dengan pendekatan keluarga dengan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga bisa dilakukan edukasi edukasi mengenai gizi pada wadah tersebut.(2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 harus disikapi dengan koordinasi yang kuat di tingkat pusat dan aturan main dan teknis yang jelas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pelaksana ujung tombak. Diseminasi informasi dan advocacy perlu dilakukan oleh unit teknis kepada stake holders lintas sektor dan pemangku kepentingan lain pada tingkatan yang sama. Sehingga Dibutuhkan upaya yang bersifat holistik dan saling terintegrasi.(3) Mendorong Kebijakan Akses Pangan Bergizi, akses air bersih dan sanitasi serta melakukan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala. (4)Memperkuat survailens gizi masyarakat sehingga dapat mendeteksi secara dini permasalahan permasalahan gizi yang muncul di masyarakatLatar belakangIndonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek (Stunting). Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan karena asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama sebagai akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperlukan ( Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H.,2017).Indonesia merupakan negara dengan prevalensi gizi kurang pada balita cukup tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 dan 2013, dan Pemantauan Status Gizi Tahun 2015 dan 2017, menunjukan prevalensi stunting masih tinggi dan tidak menurun mencapai batas ambang WHO. Riskesdas Tahun 2010 mencapai 35,6% dan Tahun 2013 mencapai 37,2 %, Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2015 (29.0%) dan Tahun 2017 (29,6 %) (Riset Kesehatan Dasar.Jakarta: Kementerian Kesehatan RI,2013). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2013 menunjukkan prevalensi stunting mencapai 37,2%. Di sisi lain, hasil riset Bank Dunia (2017) menggambarkan kerugian akibat stunting mencapai 3-11% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dengan nilai PDB 2015 sebesar Rp11.000 Triliun, kerugian ekonomi akibat stunting di Indonesia diperkirakan mencapai Rp300-triliun Rp1.210 triliun per tahun. Sedangkan pada Balita Stunting (Tinggi Badan per Umur).Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Stunting pada balita dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Retardasi pertumbuhan atau stunting pada anak-anak di indonesia terjadi sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis dan penyakit infeksi dan memengaruhi 30% dari anak-anak usia dibawah lima tahun (UNSCN. Fifth report on the world nutrition situation: Nutrition for improved development outcomes. UNSCN, Geneva, Switzerland. 2004). TujuanPaper ini ingin menganalisis dan menunjukkan serta mencari permasalahan stunting di indonesia dari sudut pandang akademisi. Dan juga mencoba menawarkan solusi solusi serta strategi untuk mengatasi maslah stunting di indonesia. tetapi perlu dukungan semua sektor serta perencanaan jangka panjang.MetodeMetode dalam penulisan abstrak ini adalah metode argumentative dengan telaah beberapa jurnal sebagai acuan. Serta mencoba menganalisis Kebijakan kebijakan pemerintah terkait dengan perbaikan gizi diantaranya yaitu: (1) Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi, (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat, (3) Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.HasilBerdasarkan penelitian yang di lakukan Aryastam NK., Tarigan I, bahwa menunjukan Prevalensi Balita stunting di Indonesia cukup tinggi. Distribusinyapun tidak merata, antara desa kota maupun antar provinsi. Hasil-hasil survey yang pernah dilakukan di Indonesia dari tahun 1992 hingga 2013, atau selama sekitar 20 tahun, penurunan prevalensi stunting hanya sebesar 4%. Bahkan proporsi sekitar 37% tampak stagnan dari tahun 2006 hingga 2013. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 2013, kesenjangan antar provinsi tampak cukup lebar, yakni proporsi 20% (Yogyakarta) hingga 48% (NTT). Stunting sebagai masalah gizi yang bersifat kronis tidak dapat dipisahkan dengan masalah gizi kurang secara umum. Masalah gizi kurang (BB/U <-2 SD) menurut data Riskesdas menunjukkan proporsi yang cukup stagnan, yaitu 18,4% (2007); 17,9% (2010); dan 19,6% (2013).Dari berbagai literature yang penulis temui menunjukan bahwa permasalahan stunting di indonesia di sebabkan akibat Faktor Multi Dimensi. Diantaranya yaitu :Praktek pengasuhan yang tidak baik : (a) Kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan,(b) 60 % dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI ekslusif, (c) anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makana Pengganti ASITerbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan anc (ante natal care), post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas: (a) ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai, (b) Menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu (dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013) berdasarkan data risnakes, (c) Tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasiKurangnya akses ke makanan bergizi: (a) ibu hamil anemia, (b) makanan bergizi mahal.Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi : (a) rumah tangga masih BAB diruang terbuka, (b) rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. KesimpulanAda beberapa rekomendasi yang penulis sarankan sebagai berikut :Melakukan pembentukan kebun gizi di setiap desa desa dengan pemanfaatan anggaran dana desa yang telah di gelontorkan oleh pemerintah. Lewat peraturan yang dikeluarkan tersebut, Warga Desa bisa terlibat aktif menghadirkan aneka kegiatan yang berhubungan upaya penanganan stunting yang berfokus pada kebun gizi pada tiap tiap desa dengan pendekatan keluarga. Sehingga Kehadiran Dana Desa tidak hanya berfokus pada Pondok Bersalin Desa (Polindes),maupun (Posyandu), namun berfokus pada pembentukan kebun gizi dengan pendekatan keluarga dengan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga bisa dilakukan edukasi edukasi mengenai gizi pada wadah tersebut.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 harus disikapi dengan koordinasi yang kuat di tingkat pusat dan aturan main dan teknis yang jelas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pelaksana ujung tombak. Diseminasi informasi dan advocacy perlu dilakukan oleh unit teknis kepada stake holders lintas sektor dan pemangku kepentingan lain pada tingkatan yang sama. Sehingga Dibutuhkan upaya yang bersifat holistik dan saling terintegrasi.Mendorong Kebijakan Akses Pangan Bergizi, akses air bersih dan sanitasi serta melakukan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala.Memperkuat survailens gizi masyarakat sehingga dapat mendeteksi secara dini permasalahan permasalahan gizi yang muncul di masyarakat.
Mengapa asuransi kesehatan perlu dimasukkan ke dalam biaya pendidikan dokter residen
No full textRumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang paling berbahaya. Ada berbagai jenis cedera yang dapat mengenai pekerja di rumah sakit, seperti terkena darah yang patogen, infeksi pernapasan, cedera muskuloskeleteal, dan penyakit mental akibat perasaan tertekan. Cidera dapat terjadi karena jatuh, memindahkan pasien, kerusakan peralatan, penggunaan peralatan yang tidak benar, needle stick injuries (NSIs) dan kekerasan yang dilakukan oleh pekerja lain atau orang luar. Mahasiswa pendidikan dokter spesialis atau seringkali disebut dokter residen melakukan praktek kerja di rumah sakit. Meski demikian, pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini dilakukan di RS pendidikan dan RS jejaring di bawah koordinasi fakultas kedokteran. Penerapan pendidikan dan pelatihan residen dilakukan berdasarkan UU Pendidikan Nasional sehingga disebut sebagai 'university based', yang berarti status dokter residen adalah peserta didik, bukan pegawai rumah sakit. Namun, dokter residen memiliki risiko kecelakaan kerja yang sama besar dengan pekerja rumah sakit lainnya. Beberapa penelitian justru menyebutkan bahwa dokter residen merupakan salah satu healthcare workers yang paling sering mengalami NSIs setelah perawat. Di Indonesia, kepesertaan asuransi kesehatan bagi dokter residen hanyalah bagi beberapa dokter residen yang sudah memiliki home-based kerja dan mereka yang voluntary mendaftarkan dirinya ke BPJS. Jumlah dokter residen yang terdaftar pada BPJS masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah total dokter residen. Rumah sakit tempat tidak dapat mendaftarkan dokter residen sebagai peserta BPJS karena mereka tidak terdaftar sebagai pegawai rumah sakit. Dokter residen sebagai peserta didik dalam program university-based, setiap semesternya diharuskan membayar biaya pendidikan. Maka, universitas dapat memasukkan item asuransi kesehatan seperti BPJS dalam biaya pendidikan dokter residen. Manfaat yang akan diperoleh dengan kepesertaan dalam BPJS, khususnya BPJS Ketenagakerjaan, antara lain adanya Jaminan Keselamatan kerja (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Melalui jaminan kesehatan ini, diharapkan kecelakaan kerja pada dokter residen dapat lebih tertangani dengan baik