Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Abd, Kholid

KONSEP PEMIKIRAN TAFSIR H{ASSAN H{ANAFI<\ud
\ud
(\ud
Telaah Kritis Terhadap Corak dan Metodologi Tafsir Kontemporer\ud
)

Masdar, Hilmy

Sabtu, 13 Juli 2013
Saatnya Negara Memihak (Masdar Hilmy)
Oleh Masdar Hilmy
Berbagai kasus konflik agama, terakhir kasus Sampang, memperlihatkan betapa kompleks penanganan
kehidupan umat beragama di Tanah Air.
Dalam konteks penegakan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil, gejala tersebut menjadi tantangan
paling nyata bagi kehidupan beragama di negeri ini. Jika persoalan ini dibiarkan tanpa solusi yang
tuntas-menyeluruh, tak ada jaminan bahwa persoalan yang sama tak akan terulang di kemudian hari.
Dalam konteks ini, hal paling mendesak dilakukan oleh agen-agen negara (baca: lembaga eksekutif,
legislatif, dan yudikatif) adalah menggarisbawahi batas-batas jaminan kebebasan beragama di Tanah
Air; apakah kebebasan beragama sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 itu benar-benar ada atau
tidak? Apakah kebebasan itu merupakan kebebasan bersyarat atau tidak? Dengan kata lain, kebebasan
seperti apa yang dikehendaki sejumlah peraturan perundang-undangan kita?
Selain itu, negara harus segera menuntaskan sejumlah istilah "bersayap" yang selama ini dianggap
problematik dan sering menjadi onak duri dalam kehidupan beragama kita. Di antara istilah tersebut
adalah aliran sesat dan penghinaan terhadap ajaran agama. Pertanyaannya: kapan sebuah sekte,
doktrin, atau aliran keagamaan tertentu dapat diklasifikasikan sebagai sesat atau menghina agama dan,
karena itu, harus diberangus?
Politik elektoral
Kasus Sampang semestinya tidak perlu terjadi seandainya negara mampu memfungsikan dirinya secara
maksimal sebagai agen pengurai persoalan. Terpenting lagi, negara harus mampu menjauhkan diri dari
bias-bias politik elektoral. Yang dimaksud dengan bias politik elektoral di sini adalah masuknya faktor
kepentingan politik akibat kalkulasi untung-rugi di tingkat akar rumput. Tidak dapat dimungkiri, bias-
bias kepentingan dapat mengintervensi, bahkan menghegemoni agen-agen negara sehingga produk
kebijakannya tidak adil bagi masyarakat kebanyakan.
Dalam konteks politik elektoral, ketiadaan atau keengganan negara bertindak dalam kasus intoleransi
beragama dapat dipahami sebagai strategi politik yang dirancang untuk menjaga keseimbangan
elektoral. Dalam hal ini, tindakan menegakkan konstitusi jelas bukan tindakan populer dan, karena itu,
cenderung dihindari oleh agen-agen negara. Hal ini dapat dipahami karena tindakan tegas terhadap
para pelanggar kebebasan beragama dapat berimplikasi pada pergerakan negatif pendulum elektoral.
Ibarat buah simalakama: maju kena, mundur kena.
Namun, penerapan strategi elektoral tersebut harus ditebus dengan harga mahal: digadaikannya
jaminan kebebasan beragama demi menghindari penggerusan suara di tingkat akar rumput. Dalam
kondisi semacam ini, kelompok minoritas menjadi pihak paling rentan menjadi korban pelanggaran.
Faktor inilah yang menyebabkan alat-alat negara enggan menunjukkan sikap pemihakan yang tegas
terhadap supremasi hukum dan konstitusi. Sebaliknya, mereka cenderung "membeli suara" dengan cara
diam dan abstain.
Oleh karena itu, konflik sosial dalam konteks politik elektoral dapat bermakna dua hal sekaligus:
bencana dan berkah terselubung, blessings in disguise. Dikatakan bencana karena negara "terpaksa"
abstain dan bahkan mengabaikan konstitusi demi menghindari pergerakan negatif pendulum elektoral.
Sementara itu, konflik sosial dapat dimaknai sebagai berkah terselubung karena alat-alat negara—yang
sebagiannya dihuni oleh orang-orang parpol—dapat "mengail di air keruh".
Dengan kata lain, negara sedang berselancar secara politik di atas gelombang arus elektoral yang justru
menjauhkan negara dari konstitusi. Negara tidak hadir dalam penegakan konstitusi. Dalam konteks ini,
gerak negara dikerdilkan oleh hasrat elektoral yang diembuskan oleh nalar politik yang menguasai alat-
alat negara. Setali tiga uang adalah sikap para tokoh politik. Sikap mereka idem ditto dengan sikap
negara. Mereka tidak berani mengambil risiko kehilangan basis elektoral akibat pemihakan kepada
supremasi hukum dan konstitusi.
Fungsi negara
Untuk mencegah semakin memburuknya situasi di daerah konflik, sudah saatnya negara meninggalkan
strategi politik elektoral untuk kemudian mengambil tindakan pemihakan aktif atas supremasi hukum
dan konstitusi. Kata memihak jelas berbeda dengan berpihak. Jika kata berpihak hanya
mengimplikasikan keberpihakan pasif, di dalam memihak terdapat tindakan aktif untuk menegakkan
supremasi hukum dan konstitusi. Artinya, negara harus "pasang badan" demi ketegakan supremasi
hukum dan konstitusi.
Dalam konteks keberpihakan aktif tersebut, negara semestinya memainkan lima fungsi berikut ini.
Pertama, fungsi komunikasi dan penerangan. Artinya, negara harus menjalankan fungsi komunikasi di
antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencairkan kesalahpahaman di antara mereka. Mereka tidak
mungkin bertikai hanya semata-mata karena berbeda secara teologis dan ideologis. Akumulasi berbagai
faktor seperti politik, ekonomi, dan sosial pasti berkontribusi terhadap memburuknya kesalahpahaman
di antara mereka.
Kedua, fungsi edukasi dan advokasi. Semestinya negara mengambil peran aktif mengedukasi
masyarakat untuk bersama-sama menegakkan hukum dan konstitusi. Perlu juga diadvokasikan agar
masyarakat menghindari cara-cara main hakim sendiri dan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.
Masyarakat harus diadvokasi bahwa kepenganutan terhadap aliran tertentu merupakan hak setiap
warga negara yang dilindungi undang-undang. Artinya, sejauh tidak ditemukan unsur pelanggaran
hukum dalam kepenganutan tersebut, eksistensinya tidak boleh diberangus.
Ketiga, fungsi pencegahan (preventif). Jauh sebelum api konflik berkobar, negara semestinya mampu
mencegah meletusnya konflik melalui manajemen konflik yang sehat dan bermartabat. Dalam konteks
ini, relokasi warga Syiah ke tempat pengungsian tidak akan meredam api konflik, tetapi justru
memeliharanya menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Keempat, fungsi penyembuhan (kuratif). Jika pun konflik tidak dapat dihindari akibat "kelalaian" pihak-
pihak terkait, negara harus mengupayakan metode rekonsiliasi dan resolusi konflik yang adil dan
bermartabat di antara pihak-pihak yang bertikai. Harus ada upaya pemetaan terhadap akar masalah
secara menyeluruh untuk kemudian melokalisasi agar tidak menjalar ke mana-mana.
Kelima, fungsi penindakan melalui pemberian sanksi bagi yang melanggar. Siapa pun di antara pihak-
pihak yang bertikai yang mencoba melawan konstitusi harus ditindak secara tegas berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku. Negara harus menegakkan supremasi hukum dan konstitusi di atas
segala-galanya. Hanya dengan cara-cara semacam inilah, situasi dapat dikendalikan dan dipulihkan
kembali.
Mengutip Jokowi, negara tidak boleh kalah. Saatnya negara memihak!
Masdar Hilmy
Dosen IAIN Sunan Ampel dan Editor-in-chief Journal of Indonesian Islam;
Ini merupakan Pendapat Pribadi


Saatnya Negara Memihak

Ainur  Rofiq, Al Amin

DEMOKRASI PERSPEKTIF HTI VERSUS RELIGIOUS MARDOMSALARI\ud

Dr. , Sri Astutik Rahayu

Nilai-Nilai Konseling Indigeneus di Pesantren\ud
[Kajian Pada Konselor Bu Nyai Ainur Rohmah di Pesantren Mahasiswi An Nuryah, Wonocolo Surabaya]

Drs, NADHIR SALAHUDDIN

DEHUMANISASI ANAK\ud
\ud
(\ud
Studi Tentang Faktor Penyebab Dehumanisasi Anak Pada Komunitas Urban Dan Pola Penanganannya Berbasis Lembaga Sosial)

Nur, Mufid

PENGEMBANGAN KEMAHIRAN BERBICARA ARAB MAHASISWA\ud
FAKULTAS ADAB IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM PERSPEKTIF\ud
STRATEGI BELAJAR BAHASA ASING

Budi, Ichwayudi

KESETARAAN GENDER\ud
DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PASURUAN\ud
(Studi atas Gender Mainstreaming pada MI Wali Songo dan\ud
SD Muhammadiyah Gempol, Pasuruan)

Lilik, Rahmawati

Menguak Gurita Mafia Impor Pangan di Indonesia:\ud
Perspektif Sistem Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Usman, .

MENULIS ULANG SEJARAH USMAN BIN AFFAN\ud
(\ud
Studi Historis Analitis Terhadap Misspersepsi Penulisan Sejarah Usman bin Affan\ud
dalam Sejarah Islam )

M. FATHONI , HAKIM

ASEAN COMMUNITY 2015 DAN TANTANGANNYA PADA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet

KONSEP PEMIKIRAN TAFSIR H{ASSAN H{ANAFI<\ud \ud (\ud Telaah Kritis Terhadap Corak dan Metodologi Tafsir Kontemporer\ud )

Saatnya Negara Memihak

DEMOKRASI PERSPEKTIF HTI VERSUS RELIGIOUS MARDOMSALARI\ud

Nilai-Nilai Konseling Indigeneus di Pesantren\ud [Kajian Pada Konselor Bu Nyai Ainur Rohmah di Pesantren Mahasiswi An Nuryah, Wonocolo Surabaya]

DEHUMANISASI ANAK\ud \ud (\ud Studi Tentang Faktor Penyebab Dehumanisasi Anak Pada Komunitas Urban Dan Pola Penanganannya Berbasis Lembaga Sosial)

PENGEMBANGAN KEMAHIRAN BERBICARA ARAB MAHASISWA\ud FAKULTAS ADAB IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM PERSPEKTIF\ud STRATEGI BELAJAR BAHASA ASING

KESETARAAN GENDER\ud DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PASURUAN\ud (Studi atas Gender Mainstreaming pada MI Wali Songo dan\ud SD Muhammadiyah Gempol, Pasuruan)

Menguak Gurita Mafia Impor Pangan di Indonesia:\ud Perspektif Sistem Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

MENULIS ULANG SEJARAH USMAN BIN AFFAN\ud (\ud Studi Historis Analitis Terhadap Misspersepsi Penulisan Sejarah Usman bin Affan\ud dalam Sejarah Islam )

ASEAN COMMUNITY 2015 DAN TANTANGANNYA PADA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

334

408