Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof. Dr, Abd. A'la

BANGGA INDONESIA:  MENULIS DENGAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR

Dinamika Beragama

Masdar, Hilmy

MERUNTUHKAN MITOS “ORANG SUCI”

Prof. Dr., Zainun Arifin

HADIS MAUDU' DAN IMPLIKASINYA PADA UMAT ISLAM

Prof Dr, Nur Syam

Agama & Kemanusiaan

Membangun Integritas Politik Bangsa 
Masdar Hilmy, PhD 
UINSA-Program Studi (Prodi) Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, 
selenggarakan seminar nasional bertajuk Membangun Integritas Politik Bangsa: Dalam Konteks 
Dinamika Politik Nasional dan Lokal.  
Pembicara  berasal dari beberapa kalangan, antara lain Drs. Masdar Hilmy, MA, Ph.D, wakil Direktur 
Pascasarjana UINSA Sby membahas menuju Paradigma Politik berbasis Integritas Moral; Analisis Politik 
Wahyu Kuncoro, S.IP,M.Si, mengusung tema Tantangan Membangun Integritas Politik bangsa dan 
Redaktur Bhirawa, Wahyu  KSN membahas dari kacamata Media dan Integritas Politik. Seminar yang 
dihadiri kurang lebih 600 mahasiswa ini, terselenggara Kamis (9/10) dimulai pukul 09.00 bertempat di 
gedung Auditorium UINSA Surabaya. 
Wahyu Kuncoro, analisis politik, memaknai integritas politik bangsa merupakan cermin dari perilaku atau 
moralitas elit politik, karakter para tokoh dan pimpinan nasional, sedrta penegakan hukum, kultur 
perpolitikan yang berkembang serta iklim demokrasi. Membangun integritas politik sebuah bangsa bukan 
perkara gampang, karena hal tersebut menunjukkan harga diri sebuah bangsa lengkap dengan segala 
atribut sosial yang mewarnainya. Sulitnya membangun integritas politik tanah air, karena masih bercokol 
kultur feodalis, pragmatisme politik, syahwat kekuasaan yang melonjak, politik dagang sapi, zero sum 
conflict. Masih kerapnya campur aduk unsur hukum dengan politik, bahkan politisasi hukum, hal tersebut 
menimbulkan kekhawatiran hukum menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. 
Intrgritas politik diuji dengan adanyaakrobatik para elit parpolsejak sebelum, selama dan sesudah pilpres. 
Proses pemilihan pimpinan DPR/MPR yang terus menuai polemik, baik secara politik (moral) maupun 
secara hukum. Terbitnya UU Pilkada yang baru, menetapkan pilkada tidak langsung atau 
mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD seperti pada era Orde Baru, yang 
kemudian berujung pada polemik baru seputar rencana Presiden SBY menerbitkan PERPPU untuk 
mempertahankan pilkada langsung.Track Record pimpinan DPR dinilai bertentangan dengan semangat 
pemberantasan KKN, menunjukkan belum terselesainya manajemen konflik imtermnak parpol. 
Kedewasaan dalam mengelola konflik dan mengeddepankan sikap kenegarawan dalam menyikapi 
perbedaan, problem bangsa, kedewasaan politik dan menjaga ritme demokrasi nasional. Memiliki 
kesetiaan, loyalitas yang tinggi terhadap negara dan bangsa melebihi loyalitas terhadap partai, 
seharusnya adalah prisip yang harus dipegang teguh, pungkas Wahyu Kuncoro. 
Masdar Hilmy, memberikan contoh mengenai sejumlah elite politik yang terhgabung dalam Koalisi Merah 
Putih (KMP) pada Jum’at (26/9) 2014 mengesahkan UU No 22/ Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 
Daerah oleh DPRD. UU No 22 menghapus UU No 32 Tahun 2004, yang mengatur Pilkada langsung oleh 
rakyat. Tanpa mengindahkan aspirasi rakyat melalui hasil survei sejumlah lembaga survei nasional, UU 
Pilkada tidak langsung tetap disahkan dengan diwarnai akdi walk-out Fraksi Partai Demokrat. Sebagai  
upaya perlawanan, SBY berjanji menghadang pemberlakuan UU no 22 Tahun 2014 dengan menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Perngganti UU No. 1 Tahun 2014. 
Lanjut Masdar Hilmy, seringkali sulit dibedakan antara integritas dengan kengototan atau sikap keras 
kepala. Berpegang teguh pada pendapat sendiri merupakan sikap terpuji, tetapi bisa dianggap sebagai 
sikap arogan atau mengabaikan pendapat orang lain. Sikap sejumlah politisi di Senayan yang tidak 
menghiraukan aspirasi banyak orang dengan memilih Pilkada oleh DPRD mengilustrasikan sikap 
kengototan tersebut. Potret integritas mereka bukanlah tidak mencerminkan ketebalan narasi dan 
argumentasi moral yang kokoh tentang keberpihakan mereka rterhadap rakyat. Hal kedua adalah potret 
identitas, mencerminkan pemikiran dan sikap politik seseorang. Pemikiran yang khas, konsekuen dan 
konsisten akan dapat membentuk identitas seseorang. Hal ketiga adalah upaya seseorang dalam 
mempertahankan keberadaan eksistensial dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan reputasi dan 
nama baik, terlepas dari tuduhan benar atau tidak. 
Integritas media terkait kebebasan pers adalah pers harus sadar untuk memberikan kebebasan 
berdemokrasi yang bertanggung jawab untuk kepentingan publik serta menjaga ketertiban umum, 
keamanan, kesejahteraan dan kepentingan bernegara. Pers dituntut menjaga dan menjunjung tinggi 
integritas. Integritas yang di dalamnya ada kejujuran dan etika, merupakan kunci dasar untuk 
menumbuhkan kepercayaan publik terhadap media. Kejujuran disertai taat pada kode etik adalah bekal 
bagi awak media sebagai pewarta. Apabila terjadi kekeliruan dalan bekerja, tentunya mengakui 
kekeliruan tersebut dilanjutkan dengan memberikan hak jawab dan meminta maaf melalui media. Etika 
media berpijak pada kode etik jurnalistik, mengenai karya jurnalistik dan juga kode etik periklanan 
mengenai pemuatan iklan, ungkap Wahyu KSN. (e) 
 


Membangun Integritas Politik Bangsa

 Depersonifikasi Kebijakan Publik   
Masdar Hilmy   
 
 Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel 
KOMPAS,  08 Januari 2015 
 
                                                                                                                        
 
 
SETIAP  kebijakan publik yang cacat dalam proses pembuatannya dapat 
dipastikan akan menuai kontroversi dan resistensi. Ada banyak penyebab 
sebuah kebijakan publik mengalami kecacatan. Salah satunya adalah 
personifikasi. Personifikasi kebijakan publik dapat terjadi ketika unsur-unsur 
personal menyelinap masuk, membaur ke dalam struktur kelembagaan, dan 
mengacaukan produk kebijakan yang mestinya bersifat institusional, nirpribadi, 
dan mencakup semua. 
 
Harus diakui, di negeri ini banyak dijumpai kebijakan publik yang justru ”apublik” 
akibat proses pembuatannya lebih banyak merefleksikan keinginan pribadi sang 
pemimpin atau pejabat, sekaligus mengabaikan public engagement. Dalam 
konteks ini, kriteria public good tidak diukur dan diobyektifikasi sesuai dengan 
standar akuntabilitas publik, tetapi hasil refleksi pribadi sang pejabat yang 
bersifat arbiter, tak semena-mena, dan imajiner. Distorsi dan anomali kebijakan 
publik adalah sebuah konsekuensi dari personifikasi kebijakan publik dimaksud. 
 
Miskin visi kelembagaan 
 
Masuknya unsur-unsur personal ke dalam sebuah kebijakan publik sebenarnya 
bukan hal yang jelek sepanjang ia diproduksi dan diobyektifikasi melalui sebuah 
proses yang akuntabel dan bertanggung jawab. Dalam banyak hal, kehadiran 
unsur personal justru sering kali menginspirasi munculnya kebijakan publik yang 
progresif. Persoalannya adalah sesuatu yang bersifat pribadi ternyata belum 
tentu ekuivalen dengan kehendak publik akibat distorsi dalam proses 
pembuatannya. 
 
Masuknya kepentingan pribadi ke dalam sebuah kebijakan publik dapat terjadi 
ketika sebuah lembaga kenegaraan mengalami rudin visi kelembagaan. Dalam 
kondisi semacam ini, visi personal individu di tingkat manajemen puncak jauh 
lebih dominan ketimbang visi formal kelembagaan. Dengan ungkapan lain, visi 
kelembagaan sangat diwarnai oleh karakter individu sang pemimpin. Akibatnya, 
yang tampak di permukaan adalah warna individu ketimbang warna lembaga 
dimaksud. 
 
Dalam perspektif manajemen organisasi, kondisi semacam ini merupakan gejala 
tidak sehat sekalipun ruang-ruang organisasi sebenarnya tetap akan 
mengakomodasi warna personal. Warna personal ini justru menjadi elemen 
terpenting ketika sebuah organisasi melakukan proses transformasi publik. 
 
Meski demikian, dominasi warna personal dapat menyebabkan turbulensi 
kelembagaan jika produk kebijakannya tidak menyentuh hajat hidup publik. 
Warna personal hanya dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu guna 
mendinamisasi gerak langkah organisasi tersebut agar tidak monoton. 
 
Miskinnya visi kelembagaan menjadi fenomena umum yang mudah dijumpai di 
negeri ini. Dalam ungkapan sarkastik, di negeri ini tak ada visi lembaga; yang 
ada adalah visi pribadi pejabat. Pergantian kepemimpinan di negeri ini sering 
kali diwarnai pergantian visi beserta seluruh kebijakannya. Lebih parah lagi, 
pergantian kebijakan sering kali dilakukan untuk sekadar menandai perbedaan 
dengan para pejabat sebelumnya. Selain itu, pergantian kebijakan sering kali 
tidak disertai proses yang akuntabel. 
 
Dalam konteks pembangunan, misalnya, sebenarnya kita punya Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional untuk tahun 2005 sampai 
dengan 2025, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. 
Namun, realitasnya, yang berlaku di republik ini adalah jargon ”apa yang 
direncanakan tidak dilakukan dan yang dilakukan tidak direncanakan”. 
 
Maka, rencana tinggal rencana. Begitu seseorang terpilih sebagai pejabat, tidak 
ada seorang pun yang berhak memaksanya menaati sebuah cetak biru yang 
sudah ada. Padahal, untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, ketaatan 
terhadap rencana merupakan harga mati. 
 
Kontroversi dan resistensi atas penerapan Kurikulum 2013 (K-13), misalnya, 
menjadi contoh betapa pembuatan kebijakan publik belum mengindahkan 
proses-proses yang akuntabel. Betapapun baik dan mulianya maksud K-13, 
proses pembuatan yang tidak akuntabel dapat mereduksi keutamaan K-13 
dimaksud. Di luar K-13 masih ada banyak kebijakan publik yang terkesan asal 
jadi, ngawur, dan tidak merefleksikan kehendak publik. Sekalipun belum tentu 
ada unsur personifikasi, ketergesa-gesaan implementasi K-13 bisa saja dibaca 
sebagai wujud personifikasi pejabat terkait. 
 
Akuntabilitas proses 
 
Kontroversi dan resistensi publik atas kebijakan tertentu terjadi karena 
masyarakat tidak ingin menjadi sekadar ”obyek penderita” dari kebijakan publik 
yang tidak dikehendaki. Mereka juga tidak mau menjadi kelinci percobaan dari 
sebuah kebijakan yang belum tentu membuat mereka lebih baik. Alih-alih, 
mereka menjadi korban malapraktik dari sebuah kebijakan publik yang ngawur. 
Jika sebuah kebijakan publik dihasilkan dalam sebuah proses yang akuntabel, 
kecil kemungkinan terjadi kontroversi dan resistensi. 
 
Dalam konteks ini, James E Anderson (Public Policymaking, 2006) 
menganjurkan lima langkah menghasilkan kebijakan publik yang akuntabel: (1) 
identifikasi persoalan dan penyusunan agenda; (2) merancang format kebijakan; 
(3) mengambil keputusan; (4) eksekusi atau pelaksanaan; serta (5) evaluasi dan 
revisi kebijakan berdasarkan masukan (second opinion) dari berbagai pihak. 
Pertanyaannya adalah apakah setiap pejabat telah melampaui kelima tahap 
tersebut dalam menghasilkan setiap kebijakan publik? Sebuah pertanyaan 
retoris yang jawabannya sudah terang benderang. 
 
Kita semua patut mewaspadai penggunaan jabatan formal kenegaraan sekadar 
sebagai panggung pengartikulasian ke-aku-an seorang pejabat. Di balik 
personifikasi kebijakan publik, terdapat absolutisme kedirian sang pejabat yang 
overdosis. Tentu saja absolutisme yang dilandasi oleh pembacaan yang tepat 
atas sense of publicness tidak begitu merisaukan. Yang berbahaya adalah 
peneguhan unsur-unsur personal di dalamnya sehingga melahirkan figur-figur 
demagog-otoriter-fasis seperti terefleksi dalam ungkapan Raja Louis XIV (1638-
1715), l’État cest moi (negara adalah aku). 
 
Oleh karena itu, demi menghindari malafungsi, para pengambil kebijakan publik 
harus belajar menekan hasrat ke-aku-annya sembari membangun nalar 
kelembagaan di setiap institusi yang dipimpinnya. Pejabat publik yang baik 
niscaya tidak terlalu terobsesi dengan personal legacy yang akan diwariskan 
setelah ia lengser dari jabatannya. Dengan demikian, seorang pengambil 
kebijakan perlu menyublimasikan kediriannya ke dalam nalar kelembagaan agar 
tidak terjadi konflik kepentingan di setiap produk kebijakannya. 
 
Salah satu cara membangun nalar kelembagaan adalah pelibatan massa 
melalui sebuah metode partisipatoris-emansipatif. Sudah bukan zamannya para 
pejabat memperlakukan masyarakat sebagai hamparan angka yang tidak tahu 
apa-apa, sementara mereka menganggap diri sebagai yang paling tahu segala-
galanya. 
 
Pelibatan massa dapat diterjemahkan melalui pembacaan kehendak publik 
tentang segala sesuatu yang terbaik bagi mereka (public good), bukan bagi para 
pejabat. Cara seperti ini niscaya dapat menekan risiko penolakan terhadap 
sebuah produk kebijakan publik. 
 
Terpenting lagi, publik akan merasa terpanggil memperbaiki kebijakan yang 
salah secara bersama-sama. Hanya dengan cara demikian, depersonifikasi 
kebijakan publik dapat dilakukan. ● 
 


Depersonifikasi Kebijakan Publik

 Masdar Hilmy ,  Wakil Direktur Pascasarjana UINSA Sunan Ampel Surabaya 
 Dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla oleh seorang petinggi politik kita dalam kasus kontrak karya Freeport 
dapat menggerus kualitas politik-demokrasi dari dalam. Penggerusan 
semacam ini, dalam banyak hal, memberikan ancaman lebih besar ketimbang 
penggerusan dari luar oleh musuh-musuh eksternal demokrasi. Penggerusan 
tersebut mencerminkan defisit etika politik yang berpijak pada tata 
pemerintahan yang baik dan bersih. 
Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay (2014) 
mengatribusikan sikap institusi dan atau individu yang berantitesis terhadap 
kualitas politik-demokrasi modern sebagai "pembusukan politik". Salah satu 
sumber pembusukan tersebut berasal dari ketidakmampuan sebuah institusi 
dan atau individu-individu di dalamnya untuk merespons dan beradaptasi 
dengan tuntutan baru berdasarkan pada paradigma, pola pikir atau prinsip-
prinsip etika politik yang baru pula. 
Cengkeraman elite 
Dalam hal terjadinya pembusukan dari dalam, institusi kenegaraan modern 
yang seharusnya bersifat impersonal akan rawan jatuh dalam cengkeraman 
elite dalam sebuah proses yang oleh Fukuyama disebut sebagai 
"reptarimonialisasi". Demokrasi modern secara teoretik seharusnya mampu 
mengatasi persoalan cengkeraman elite melalui penerapan prinsip 
pemerintahan yang akuntabel, baik, dan bersih. Demokrasi semestinya 
melakukan distribusi public good kepada seluruh warga negara melalui 
perangkat kelembagaan yang ada. 
Sekalipun demokrasi memiliki mekanisme pengawasan terhadap perilaku 
elite, ia sering kali gagal menjalankan peran pengawasan sebagaimana 
dikehendaki. Hal ini karena para elite biasanya memiliki akses terhadap 
sumber daya (ekonomi-politik) dan informasi yang mereka gunakan untuk 
melindungi kepentingan diri mereka sendiri. Publik tentu tidak akan marah 
terhadap perilaku elite yang dengan seenaknya melakukan penyalahgunaan 
wewenang jika mereka tidak tahu. Tetapi, publik akan menumpahkan 
kekesalan mereka melalui mekanisme politik-demokrasi yang ada ketika 
mereka mengetahui ulah "tak senonoh" elite politik kita. 
Tindakan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden oleh siapa pun, 
barangkali dapat ditoleransi sepanjang ada rasionalitas publik yang kuat, 
adekuat, serta darurat. Namun, jika pencatutan nama keduanya dilakukan atas 
motif-motif yang berlawanan dengan public good, tindakan tersebut dapat 
dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Grant 
dan Keohane (2005) dalam artikel mereka, "Accountability and Abuses of 
Power in World Politics" menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang 
terjadi ketika "public officials act against the interests of the public". Yakni, 
ketika elite politik bertindak secara berlawanan dengan kepentingan publik. 
Namun demikian, betapa pun seorang elite politik memiliki rasionalitas publik 
yang kuat untuk mencatut nama-nama elite politik tertentu, bukan berarti hal 
demikian dapat diterima dalam praktik politik modern. Elite politik yang telah 
menyalahgunakan wewenang dapat dipastikan mengalami defisit etika dalam 
berpolitik. Etika politik dalam konteks ini merujuk pada prinsip-prinsip moral 
yang menjadi tiang penyangga tegaknya nilai-nilai dan praktik politik yang 
berpijak pada tata pemerintahan yang baik dan bersih. 
Oleh karena itu, terminologi politik modern harus mengakomodasi kosakata 
baru terkait dengan praktik politik yang dianggap tabu: pantang 
menyalahgunakan wewenang demi alasan apa pun, termasuk mencatut nama-
nama tertentu dan atau berbohong untuk motif dan tujuan yang apublik. 
Beruntunglah kita memiliki mekanisme demokrasi yang mampu melakukan 
koreksi, komplain, dan checks and balances terhadap praktik-praktik politik 
yang tak terpuji. Ke depan, untuk mengakhiri kegaduhan publik, Mahkamah 
Kehormatan Dewan (MKD) DPR harus bertindak cepat dengan menghukum 
ulah sebagian elitenya yang tidak etis. 
  
"Tripod" etika politik 
Guna mencegah pembusukan etika politik, Fukuyama menyarankan 
diperkuatnya sistem politik modern yang diilustrasikan sebagai "tripod" yang 
tiap-tiap elemennya saling menopang; negara modern, penegakan hukum, dan 
akuntabilitas demokratik (h. 550). Sebagai sebuah segitiga sama kaki, tripod 
tersebut harus berdiri secara seimbang agar dapat memastikan terjaminnya 
etika politik yang sehat, terbuka, dan berkeadilan. Agar "tripod" tersebut 
berdiri secara seimbang, rasionalitas publik harus menjadi referensi utama bagi 
tindakan elite politik. 
Negara modern dibutuhkan untuk mengakumulasikan dan mendistribusikan 
kekuasaan, di lain pihak penegakan hukum dan akuntabilitas publik 
diperlukan untuk membatasi dan menyalurkan kekuasaan itu sendiri. Sebagai 
sebuah institusi, Indonesia barangkali telah memiliki persyaratan sebagai 
negara modern, terutama seiring dengan semakin lengkapnya perangkat 
kenegaraan yang ada. Namun demikian, kita harus jujur mengakui bahwa 
Indonesia masih mengalami persoalan serius di dua aspek lainnya; penegakan 
hukum dan akuntabilitas publik. 
Jika "tripod" berdiri secara tidak berimbang, maka sebuah negara dapat 
terjatuh pada kediktatoran atau bahkan negara gagal. Masih menurut 
Fukuyama, pemerintahan patrimonial atau neopatrimonial yang dianut oleh 
banyak negara berkembang menjadi penyebab utama keterbelakangan dan 
kemiskinan. Melepaskan diri dari jeratan politik-demokrasi patrimonial atau 
neopatrimonial menuju negara demokrasi modern jauh lebih sulit ketimbang 
transisi politik dari rezim otoritarianisme ke rezim demokrasi. 
Fukuyama bahkan secara khusus menyoroti kondisi politik Indonesia-bersama 
Brasil, Meksiko, dan India-sebagai negara yang kompetitif secara demokrasi, 
tetapi mengalami problem korupsi akut dan penyumbatan distribusi service 
delivery secara adil dan merata (h. 551). Dalam konteks ini, pembangunan 
infrastruktur kereta api di luar Jawa oleh pemerintahan Jokowi dapat dimaknai 
sebagai upaya mengurai persoalan terakhir di atas. Sayangnya, kerja keras 
pemerintah seakan "dinodai" oleh ulah tidak etis elite lainnya untuk tujuan-
tujuan yang belum diketahui manfaatnya bagi publik. 
Oleh karena itu, perilaku elite yang mengabaikan etika politik harus menjadi 
catatan bersama agar tidak menular kepada elite lainnya. Arbitrase etika politik 
yang berpijak pada prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, baik, dan bersih, 
harus segera ditegakkan agar penggerusan dari dalam tidak terulang lagi. 
Penegakan etika politik akan menjadi pintu masuk bagi terurainya berbagai 
bentuk penyimpangan politik yang dapat berujung pada pembusukan etika 
politik di negeri ini. Sebab jika ulah tidak etis para elite dibiarkan, jangan harap 
keadilan dan kesejahteraan distributif dapat benar-benar membumi di negeri 
ini. 
Artikel ini telah dimuat di Opini Harian KOMPAS pada 05 Desember 2015 
  
 


Pembusukan Etika Politik

Mewaspadai Penyalahgunaan Kekuasaan

Menyelamatkan Demokrasi 
Masdar Hilmy, PhD 
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur 
SIAPA pun yang menyaksikan drama politik nasional pasti dibuat bingung dengan aksi teatrikal sejumlah 
elite politik di Senayan. 
Pengesahan Undang-Undang Pilkada oleh DPRD menjadi titik balik yang menggerus optimisme rakyat 
akan tercapainya transisi dan konsolidasi full-fledged democracy di negeri ini. Meminjam Cristopher 
Lasch (1996), perilaku elite di balik pengesahan UU Pilkada oleh DPRD merupakan bentuk 
pengkhianatan atas demokrasi (betrayal of democracy) di jantung demokrasi. 
Sinyalemen "pengkhianatan atas demokrasi" mungkin terkesan hiperbolis. Namun, sinyalemen itu harus 
menjadi bahan refleksi bagi para elite partai politik sebelum rakyat benar-benar murka dan menarik 
mandat mereka. Kekuasaan yang diraih para wakil rakyat bukanlah cek kosong untuk berbuat semau gua 
tanpa mengindahkan aspirasi si pemberi mandat. Sudah saatnya partai politik secara cerdas membaca 
aspirasi rakyat melalui hasil-hasil survei sebagai basis bagi gerak langkahnya. Pengabaian aspirasi 
rakyat merupakan tindakan arogan yang dapat mencederai amanat mereka. 
Dekonsolidasi demokrasi 
Dalam konteks ini, yang dipertontonkan sejumlah elite di gedung parlemen menunjukkan gerak mundur 
demokrasi. Dalam ungkapan lain, perjalanan demokrasi mengalami dekonsolidasi atau penguraian 
kembali benang-benang demokrasi yang telah terpintal dengan sedemikian rapi, rancak, dan apik. 
Ironisnya, penguraian kembali benang-benang demokrasi bukan dilakukan oleh rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi kekuasaan di negeri ini, tetapi oleh para elite partai politik sebagai wakil 
mereka! Sebuah gambaran sempurna dari pemangkasan hak-hak politik warga untuk menentukan sendiri 
pemimpin yang dikehendaki. 
Juan J Linz & Alfred Stepan dalam Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996) 
menggambarkan demokratisasi sebagai proses dua tahap: tahap transisi dan konsolidasi. Tahap transisi 
adalah ketika sebuah rezim demokrasi memenuhi empat persyaratan berikut, yaitu 1) terdapat 
kesepakatan tentang prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang demokratis; 2) 
pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilu langsung; 3) pemerintah memiliki otoritas 
merumuskan kebijakan-kebijakannya, 4) tak ada pembagian kekuasaan (power sharing) di luar lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
Tahap kedua, ketika demokrasi sudah terkonsolidasi, ditandai dengan tiga karakteristik berikut; 1) dalam 
hal perilaku, tidak ada kelompok politik yang berusaha menggulingkan rezim demokratis melalui 
kekerasan atau intervensi asing; 2) dalam hal sikap, opini publik mayoritas rakyat meyakini bahwa 
perubahan politik harus dilakukan dalam kerangka parameter demokrasi, bahkan dalam kondisi krisis 
ekonomi dan politik yang parah sekalipun; 3) dalam hal konstitusi, semua kekuatan pemerintah dan non-
pemerintah sepakat bahwa konflik politik diselesaikan melalui prosedur dan institusi hukum dalam 
kerangka rezim demokrasi. 
Melihat parameter di atas, menjadi tak relevan untuk mempertanyakan kembali signifikansi pemilihan 
langsung dalam sistem demokrasi dengan dalih mahalnya biaya politik dan maraknya politik uang. 
Bahwa terdapat banyak kekurangan dalam pemilihan langsung tak berarti mekanisme ini harus dihapus 
dan diganti dengan pemilihan tidak langsung oleh parlemen. 
Mekanisme pemilihan langsung jelas tidak bisa dipersalahkan atas sejumlah kekurangan yang ada, tetapi 
isunya adalah bagaimana agar segala bentuk kekurangan itu bisa ditekan dan dihilangkan. Kelemahan 
pemilihan langsung sangat terkait dengan integritas moral dan budaya politik bangsa kita yang masih 
membuka peluang bagi beraneka bentuk moral hazard dimaksud. 
Selain argumentasi di atas, ada pula sejumlah pengusung pemilihan tidak langsung yang mendasarkan 
argumentasinya pada pertentangan antara demokrasi liberal Barat (sebagai representasi pemilihan 
langsung) dan Pancasila (sebagai representasi sistem perwakilan atau pemilihan tidak langsung). 
Memperhadapkan keduanya secara diametral bukan saja merupakan sebentuk simplifikasi berpikir, tetapi 
juga reduksionisme epistemologis. Demokrasi dan Pancasila bukanlah konsep yang ekuivalen untuk 
diperbandingkan, terlebih diperhadapkan. Keduanya lebih merupakan flesh and blood dalam sistem 
kehidupan bernegara dan berbangsa yang saling melengkapi. 
Dalam konteks ini, pemilihan langsung ataupun tidak langsung jelas tidak ada kaitan dengan Barat atau 
Timur, liberalisme atau Pancasila, bertuhan atau tidak bertuhan, dan semacamnya. Memilih langsung 
seorang pemimpin—terutama dalam sistem politik presidensialisme—merupakan bagian dari hak-hak 
dasar warga (civic rights) yang tidak bisa diwakilkan. Sejalan dengan itu, pemenuhan negara atas hak-
hak sipil warga bukanlah soal pilihan, melainkan kewajiban negara untuk terus mengawal dan 
melindungi. 
Perlawanan rakyat semesta 
Sampai di sini, rasanya kita sulit menampik kenyataan bahwa demokrasi kita sedang mengalami titik 
kritis. Demokrasi kita mengalami kondisi darurat pertolongan (SOS). Perlu langkah-langkah kolektif dan 
sistematis untuk menyelamatkan demokrasi kita dengan cara menghentikan tindakan anarkistis pihak-
pihak tertentu yang coba memangkas dan melucuti hak-hak dasar warga. 
Meskipun demikian, langkah-langkah penyelamatan mestinya tidak perlu terjadi seandainya tidak ada 
"dusta di antara kita" melalui aksi teatrikal sejumlah elite partai politik di Senayan. Tidak perlu pula 
Presiden mengeluarkan jurus "penyelamatan citra" melalui peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (perppu), seandainya setiap proses demokrasi tidak mengalami pereduksian dan pendangkalan 
makna. 
Namun, sudahlah. Mari kita apresiasi niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perppu. 
Ibarat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terpenting lagi, gerakan perlawanan 
harus dimulai dari semua elemen masyarakat, seperti kelompok masyarakat sipil (LSM), tokoh agama, 
elite politik, akademisi kampus, mahasiswa, dan masyarakat pinggiran. Artinya, langkah menyelamatkan 
demokrasi harus dimulai dari setiap kita yang masih mencintai Indonesia dan demokrasi. Tanpa gerakan 
perlawanan rakyat semesta, pengerdilan dan pereduksian atas nama demokrasi akan terus terjadi di 
panggung politik kita. 
Memang partai politik yang berusaha melawan aspirasi rakyat pasti akan mendapat hukuman dari 
konstituen pada saat pemilu. Namun, kita tidak perlu menunggu masa lima tahun lagi untuk menentukan 
sikap kita dalam menegakkan hak-hak dasar warga. 
Yang perlu kita lakukan adalah mengingatkan para petinggi negeri ini bahwa memelihara hak-hak dasar 
warga itu sama pentingnya dengan mengatasi sejumlah kekurangan dalam pemilihan langsung, tidak 
malah menggantinya dengan sistem dan mekanisme yang mundur ke belakang. Sebagaimana dikutip di 
awal tulisan ini, raison d'etre institusi demokrasi adalah untuk menjamin, menjaga, dan melindungi hak-
hak dasar warga dalam menentukan pilihan politiknya. Kita telanjur berada pada tahap point of no return 
dalam berdemokrasi. 
 


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet

BANGGA INDONESIA: MENULIS DENGAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR