Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Masdar, Hilmy

Penegakan Hukum dan Demokrasi

Biyanto, .

Berharap Kemenag Benar-Benar Suci

Hukum dan Kepentingan Publik

Prof. Dr, Abd. A'la

Pembusukan Moral & Signifikansi Maulid Nabi

Akh., Muzakki

Belajar Penjaminan Mutu dari Bar

Model Pembelajaran Integrated Twin Towers (serial 1)

Prof. Dr, Abd A’la

Antara Narsisisme dan Komodifikasi 
Prof. Dr. H Abd A'la, M.Ag 
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya 
Kompas Sabtu, 08 Februari 2013 
HINGGA saat ini kekerasan (meminjam istilah Galtung dalam Violence, Peace, and Peace Research, 1969) 
dalam tiga bentuknya—struktural, kultural, dan kekerasan langsung—masih terus menimpa sebagian 
kelompok dan masyarakat Indonesia. Bahkan, pada sebagian kasus ada nuansa kuat untuk melestarikan 
kekerasan tersebut.   
Fenomena pelestarian kekerasan, minimal pelambanan penyelesaiannya, terlihat kuat dari upaya oknum 
atau pihak tertentu untuk menutup rapat-rapat pintu solusi. Selain itu, hal tersebut dapat ditelusuri pula 
dari pelibatan diri oknum atau kelompok yang senyatanya justru kian memanaskan situasi dan kondisi 
yang ada. 
Kekerasan dengan tiga bentuknya yang biasanya dilakukan oleh atau dan terhadap kelompok akan 
berimplikasi jauh. Implikasi tersebut bukan hanya pada korban kekerasan semata, melainkan juga pada 
masyarakat keseluruhan. Demikian pula, bukan tidak mungkin dampaknya akan menjadi bumerang bagi 
sang pelaku. Bahkan, hal itu nyaris dipastikan akan menjadi pemicu bagi retaknya kebangsaan kita. 
Matinya nurani 
Semua pelaku kekerasan di Indonesia pasti mengaku beragama. Namun, jangan ditanya peran agama 
dalam membimbing nurani para pelaku kekerasan. Bagi sebagian pelaku, agama tidak lebih dari sekadar 
nama yang memang nyaris tidak berpengaruh sama sekali dalam kehidupan mereka. Simbol agama 
disebut hanya di saat-saat tertentu dan ajarannya dilakukan sebatas sebagai tradisi tanpa substansi. 
Kekerasan model ini tentu saja sama sekali tidak terkait dan tidak dikait-kaitkan dengan agama. 
Sementara bagi sebagian yang lain, agama dan segala turunannya, termasuk aliran-alirannya—sampai 
derajat tertentu—lebih dikedepankan sebagai simbol untuk lebih mengentalkan identitas diri dan 
kelompok yang dilawankan vis-a-vis kelompok lain. Pada kekerasan yang dilakukan orang dan kelompok 
semacam itu, nuansa agama demikian kental dikedepankan. Alih-alih untuk menajamkan nurani dan 
melabuhkan moralitas ke dalam kehidupan, agama direduksi untuk justifikasi tindak-an mereka. 
Sejatinya dua kekerasan itu mengacu pada akar yang nyaris tunggal. Sikap dan tindakan bahkan pikiran 
para pelaku kekerasaan—meminjam ungkapan Christopher Lanch dalam The Culture of Narcissism 
(1979)—lebih "dibimbing" budaya narsisisme. 
Memodifikasi penjelasan Lanch, budaya itu muncul dari kepribadian yang kemudian berkembang 
menjadi fenomena sosial kelompok yang mengalami kecemasan dan ketidakberdayaan terhadap 
kehidupan modern. Mereka memiliki perhatian utama lebih pada kebutuhan diri mereka sendiri dan 
cenderung mengabaikan kepentingan orang dan kelompok lain. 
Mereka menganggap kehidupan di luar mereka, lingkungan, dan sebagainya sebagai ancaman terhadap 
diri, pandangan, dan kehidupan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga mengalami perasaan 
kehilangan otentisitas diri dan kekosongan jiwa, yang membuat mereka sulit berhubungan dengan dunia 
di luar mereka. 
Dalam kondisi semacam itu, kelompok narsistik menjadikan apa yang ada di balik realitas, seperti agama 
bahkan imajinasi, sebagai pembentuk citra diri yang membuat diri mereka nyaris satu-satunya kelompok 
yang kuat dan benar. Sejalan dengan itu, mereka meletakkan segala sesuatu di luar dirinya sebagai hal 
yang salah, kotor yang harus dimusnahkan. 
Biasanya kekerasan dan sejenisnya menjadi satu-satunya cara untuk membasmi segala yang dianggap 
tidak benar tersebut. Narsisisme menjadikan pelaku kekerasan mati suri sehingga tidak mampu 
membimbing lagi sikap dan perilaku mereka masing-masing. 
Memotong akar 
Persoalan menjadi bertambah runyam ketika muncul oknum atau kelompok lain yang diduga 
menjadikan kekerasan sebagai barang komoditas atau bahkan sumber penghidupan mereka. Dalam 
kasus-kasus tertentu, nuansa komodifikasi tampak membayang-bayangi beberapa tragedi kekerasan. 
Kendati wujudnya tidak transparan, aroma dan kelebatan jual-beli itu demikian terasa. 
Berlarut-larutnya penyelesaian kekerasan merupakan salah satu fenomena yang bisa diangkat. Karena 
itu, bukan mustahil kekerasan diupayakan dilestarikan selama mungkin. 
Menguatnya narsisisme dan kekerasan pada kelompok-kelompok tertentu berpulang pada persoalan 
yang beragam, dari pendidikan yang (kata Lanch) sudah menjadi barang komoditas hingga modernitas 
yang melecehkan martabat kemanusiaan kita. Oleh karena itu, rekonstruksi pendidikan niscaya 
merupakan agenda yang harus digarap serius, terutama untuk penyelesaian jangka panjang. 
Pendidikan harus benar-benar enlightening; mencerahkan, dapat mengantarkan manusia menjadi 
dewasa yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga 
keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan negara. Pendidikan agama seutuhnya harus berada pula 
dalam tataran ini. 
Peran keluarga juga niscaya dikembalikan ke fungsi yang sebenarnya sebagai tempat pemanusiaan 
dalam arti senyatanya. Fungsi keluarga dihadirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses 
pendidikan, di dalamnya seseorang dikembangkan dan dimatangkan kepribadiannya, sebagaimana pula 
aspek lainnya yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
Perlu rujukan bersama 
Pada saat yang sama, modernitas harus selalu dalam kawalan moral sehingga tidak mengasingkan 
manusia dari kehidupan dan manusia yang lain. Yang lebih penting lagi, modernitas harus tetap 
diarahkan untuk meletakkan manusia sebagai makhluk yang selalu memerlukan bimbingan moral dari 
Sang Pencipta. 
Di atas semua itu, agenda mendesak yang perlu dilakukan adalah pemangkasan peluang dan 
kesempatan untuk terjadinya komodifikasi kekerasan. Satu pintu penyelesaian harus jadi satu-satunya 
rujukan bersama. 
Siapa pun asal berkompeten dan satu koordinasi bisa saja melalui pintu itu. Namun, pintu itu harus 
benar-benar transparan sehingga mampu mengeliminasi peluang sekecil apa pun yang akan 
membiaskan penyelesaian kekerasan. 
 


Antara Narsisisme dan Komodifikasi

Masdar Hilmy, M.A., Ph.D.

Banalitas Demokrasi Kita 
Masdar Hilmy, M.A., Ph.D. 
Dosen Fakultas Tarbiyah & Keguruan,UIN Sunan Ampel        
KOMPAS,OPINI, pada Jum'at, 24 Januari 2014 
Akankah demokrasi menjadi business as usual, ataukah terjadi peningkatan cukup signifikan dalam hal 
kematangan dan kualitasnya, merupakan teka-teki yang tak mudah dijawab di ”tahun politik” 2014. 
Harus diakui derap demokrasi kita selama 15 tahun di era reformasi berjalan sangat lamban. Meski 
demikian, apa yang telah dicapai oleh bangsa ini semestinya menjadi semacam tonggak dalam 
mengidentifikasi dan menyempurnakan celah-celah kelemahan demokrasi kita. 
Dalam konteks ini, 2014 adalah tahun pertaruhan bagi kualitas demokrasi kita. Jika demokrasi hanya 
dipahami sebatas perebutan kuasa di medan politik, dipastikan kualitas demokrasi mengalami stagnasi. 
Inilah bentuk pendangkalan demokrasi paling klasik: demokrasi dibajak para gerombolan yang hanya 
mencari peruntungan belaka. 
Sebaliknya, jika demokrasi dipahami dan dipraktikkan sebagai keseluruhan sistem bernegara-bangsa 
menuju sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik, beradab, dan sejahtera lahir batin, barulah 
peningkatan kualitas demokrasi dapat dirasakan. 
Politik sebagai Industri 
Dilihat dari indikator politik elektoral, ”prestasi” demokrasi kita sungguh mengagumkan. Tidak ada 
keraguan sedikit pun atas capaian demokrasi elektoral di negeri ini. Buahnya, dunia mengakui Indonesia 
sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah AS dan India. 
Demokrasi sebagai mekanisme mobilitas vertikal juga telah berhasil mengantarkan beribu-ribu politisi ke 
gedung-gedung parlemen. Selain itu, ratusan kepala daerah telah ditahbiskan melalui mekanisme 
demokrasi elektoral. Demokrasi hanya menyisakan ”sedikit” masalah, terutama terkait sengketa dan 
kisruh pilkada di sejumlah daerah. 
Namun, justru di sinilah sengkarut demokrasi bermula. Demokrasi mengalami pendangkalan makna 
akibat dominannya nalar proseduralisme. Demokrasi berkawin-mawin dengan pragmatisme sempit dan 
segala bentuk kenyamanan material. 
Dalam kondisi semacam ini, political suffrage jadi berhala baru dalam demokrasi. Demokrasi menjelma 
jadi industri, medan paling sempurna bagi segala bentuk transaksi banal. Sebagaimana layaknya dunia 
industri, maka yang berlaku dalam demokrasi semacam ini adalah hukum pertukaran: siapa 
mendapatkan apa. Modus pertukaran semacam inilah yang menstimulasi libido para pialang dan 
petualang politik untuk mengeruk keuntungan dari segala hiruk pikuk dan riuh rendah politik 
keseharian. 
Saat kampanye dan menjelang pemilu, triliunan rupiah menguap untuk membeli suara politik. Biaya 
politik jadi pembenaran bagi keterlibatan para politisi dalam medan demokrasi. Sebuah logika yang 
menyesatkan, jauh dari sehat bagi peningkatan kualitas demokrasi kita. Hal ini terjadi karena mereka 
telanjur memberlakukan hukum pasar dalam politik: uang berbanding lurus dengan kesuksesan. 
Dalam konstruksi demokrasi semacam ini, politik hanya bermakna tiga hal: keuntungan, keuntungan, 
dan keuntungan. Politik tidak pernah bermakna pengabdian apalagi kerugian. Kerugian dianggap sebagai 
kekalahan yang cenderung dihindari oleh kebanyakan politisi kita. Padahal, pengabdian dan kerugian 
material di sisi lain juga adalah investasi (akhirat). 
Sayangnya, sisi ini jarang dilihat oleh kebanyakan politisi kita dan tidak cukup kuat menggerakkan 
kesadaran politik mereka. Akibatnya, medan politik dijejali para pencari peruntungan yang 
memperlakukan pemilih sebagai angka-angka tak bermakna. 
Jika dilihat dari ukuran demokrasi versi Program Pembangunan PBB (UNDP), penguatan demokrasi 
rupanya baru terjadi pada dua aspek: institusi demokrasi dan hak-hak politik. Sementara itu, satu aspek 
lain yang tak kalah fundamentalnya, kebebasan sipil, menjadi tersandera akibat terlalu dominannya dua 
aspek di atas. 
Dalam konteks inilah tren penurunan Indeks Demokrasi Indonesia dari 67,30 (2009) jadi 63,17 (2010), 
65,48 (2011), dan 62,63 (2012) dapat dijelaskan. Dalam hal demokrasi elektoral lebih dominan, roh 
demokrasi terancam dikuasai nalar industri yang dapat menyandera nilai-nilai keadaban publik dan 
kesejahteraan bersama. 
Sentuhan teknokrasi 
Dampak destruktif dari menguatnya nalar proseduralisme dalam demokrasi sebenarnya dapat ditekan 
dengan tampilnya semakin banyak kelas menengah baru terdidik. Kelas menengah dalam konteks ini 
tidak semata-mata diukur dari sisi ekonomi (pendapatan per kapita), tetapi juga sosial (pendidikan), 
politik (kritisisme), bahkan simbolis (Bourdieu, 1991). 
Kelas menengah terdidik inilah yang diharapkan berperan mengintroduksi akal sehat dalam dunia 
demokrasi. Konsekuensinya, politik bukan lagi area gelap gulita yang membutakan dan menyesatkan, 
melainkan sesuatu yang terukur, bermanfaat, dan bermartabat bagi siapa pun. 
Merekalah yang diharapkan berperan mendekatkan jurang pemisah antara demokrasi di satu sisi dan 
nilai-nilai keadaban dan kesejahteraan publik di sisi lain. Demokrasi bukan lagi arena menampilkan 
keterampilan, kelihaian, dan seni akrobat politik. Lebih dari itu, demokrasi adalah panggung bersama di 
mana berbagai soal diurai dan dicarikan solusi melalui akal sehat. 
Dalam ungkapan lain, konsep demokrasi perlu dipahami dan dipraktikkan secara tandem dengan konsep 
teknokrasi. Tak ada yang salah dengan persandingan ini. Justru persandingan keduanya merupakan 
bentuk apresiasi demokrasi terhadap kompetensi anak-anak bangsa. 
Memang demokrasi bukanlah teknokrasi. Keduanya jelas berbeda. Kita juga tidak perlu fobia terhadap 
teknokrasi, semata-mata karena istilah ini pernah lekat dengan rezim Orde Baru. Namun, menjauhkan 
demokrasi dari teknokrasi sama artinya dengan mengebiri fungsi-fungsi publik demokrasi: instrumental, 
intrinsik, dan konstruktif (Amartya Sen, 1999). 
 
Namun, memberdayakan kelas menengah terdidik dalam proses-proses demokrasi bukan hal mudah. 
Sebenarnya pusaran politik kita telah dikuasai oleh kelas menengah terdidik, tetapi berbagai paradoks 
dan anomali demokrasi masih tetap terjadi. 
Memang mereka terlibat dalam proses-proses demokrasi, tetapi peran profetik mereka masih 
terbelenggu kuatnya nalar politik industri yang korup. Akibatnya, keterlibatan kelas menengah kita 
menjadi ”adanya seperti tiadanya” sebagaimana kita saksikan akhir-akhir ini. Alhasil, demokrasi tidak 
lebih dari sekadar business as usual, rutinitas politik tanpa makna.  


Banalitas Demokrasi Kita

Ahwa dan Marwah NU

BUKU PACARAN & DARURAT PERLINDUNGAN ANAK

UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet