Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd, .

THE MODEL OF  ISLAMIC HIGHER EDUCATIONAL PROGRAM\ud
QUALITY MANAGEMENT  ON THE CONTEXT OF HIGHER \ud
EDUCATIONAL AUTONOMY IN INDONESIA

IMRON ROSYADI, .

MATLAK GLOBAL DAN REGIONAL\ud
(Studi tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi)

Siti Nur Asiyah  Nailatin Fauziyah Siti Khorriyatul Khotimah Sof, .

DISKRIMINASI SOSIAL PADA MANTAN NARA PIDANA\ud
TERORIS DAN KELUARGANYA \ud
Studi Kasus Pada Keluarga Pondok Pesantren Al Islam \ud
Tenggulun Solokuro Lamongan

Abdul Jalil, .

RUNTUHNYA SISTEM KAPITALIS\ud
MENUJU SISTEM EKONOMI ISLAM MENDUNIA

Hisbullah Huda, M.Ag.

PENERAPAN COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW DAN TIPE GROUP\ud
INVESTIGATION UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MEMBACA \ud
MAHASISWA

Masdar, Hilmy

Sabtu, 14 Desember 2013
Hibriditas Islam Indonesia (Masdar Hilmy)
Oleh: Masdar Hilmy
TIDAK ada sesuatu pun di dunia ini—termasuk agama—yang terlahir dalam keadaan murni, tanpa
asimilasi atau anasir campuran.
Baik di tingkat inti maupun kulit luar, asimilasi atau campuran di antara dua entitas berbeda adalah hal
yang tak mungkin terelakkan alias lumrah belaka. Selanjutnya, asimilasi atau campuran akan
memunculkan sebuah genre, varietas, atau hibriditas baru sebagai manifestasi dari manunggalnya dua
entitas dimaksud.
Dalam konteks ini, Islam Indonesia bukanlah perkecualian. Islam hadir di tengah konfigurasi sosial
budaya yang sudah sedemikian established selama ratusan, bahkan ribuan tahun lamanya. Dari sinilah
Islam menemukan jalan aksiologisnya guna menerobos belantara adat-istiadat dan tradisi lokal yang
sudah mengakar.
Syahdan, Islam kini dapat tempat dalam konfigurasi sosial-budaya tersebut. Ia menjadi agama yang
meresap ke dalam relung dan denyut nadi kehidupan masyarakat luas. Bahkan ia menjadi agama
mayoritas bagi bangsa ini, melalui cara-cara yang subtil dan evolusioner.
Ruang kosong
Dalam perspektif dialektika sosial-budaya, ada sesuatu yang layak diapresiasi di sini. Bukan sebuah
kebetulan jika Islam berhasil memenangkan hati dan pikiran banyak orang. Adalah budaya, jalan paling
kontributif bagi kemenyatuan Islam dan pelbagai anasir keindonesiaan, melalui mana Islam menemukan
pijakan kukuh untuk menjangkarkan seluruh dimensi normatifnya. Dari situ, lahirlah sebuah varietas
Islam yang relatif distingtif, unik, dan berbeda dari Islam di belahan dunia lainnya; Ia adalah "Islam-
Indonesia".
Dalam perspektif hibriditas Islam, kemajuan di sektor budaya ini tidak dibarengi dengan hal yang sama
pada sektor politik. Pelbagai mazhab pemikiran tentang relasi agama dan politik sebagaimana
ditawarkan para pemikir Muslim—mulai dari mazhab teokrasinya M Natsir, nasionalismenya Soekarno,
dan sekularismenya Cak Nur—seakan belum menemukan signifikansinya dengan kebutuhan riil bangsa.
Artinya, perjumpaan antara normativitas Islam klasik dan modernitas kontemporer belum berhasil
menciptakan hibriditas baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Inilah ruang kosong yang masih tersisa dalam spektrum pemikiran Islam Indonesia. Realitas politik
demokrasi Indonesia belum banyak tersentuh oleh pembaruan pemikiran Islam. Memasuki era
demokrasi langsung, dinamika, dan arus pemikiran Islam semestinya menemukan momentumnya.
Namun, kenyataannya, sebagian besar umat Islam masih mendaur ulang pemikiran politik Islam klasik
yang signifikansi dan relevansinya perlu direfleksi kembali. Realitas ini menyebabkan terjadinya
kesenjangan antara formulasi teologis di tingkat pemikiran dan praksis politik di tingkat lapangan.
Kesenjangan itu terjadi, misalnya, pada betapa jauhnya perbedaan antara formulasi politik Islam di
tingkat pemikiran yang mengandaikan nilai-nilai politik adiluhung di satu sisi, dan praksis politik di sisi
lain. Di satu sisi doktrin agama menegaskan perilaku jujur, bersih, amanah, dan adil dalam berpolitik,
tetapi realitas politik masih tetap sama: korup, dekil, dan penuh intrik kotor. Kesenjangan inilah yang
menjadi pekerjaan terbesar bagi pemikiran Islam di Tanah Air.
Diharapkan, pemikiran Islam mampu menghasilkan sebuah hibriditas baru pada sektor politik-demokrasi
yang dapat berfungsi ganda; di satu sisi dapat menceraikan bangsa ini dari praktik dan tradisi negatif
politik korup, sekaligus merumuskan sebuah cetak-biru politik demokrasi yang relevan dengan
kebutuhan bangsa ini, di sisi lain.
Dalam konteks tingkat progresivitasnya, pemikiran politik Islam kontemporer bahkan belum mampu
melampaui pemikiran politik Islam masa lalu. Salah satu pemikiran masa lalu paling monumental adalah
kriteria adil sebagai persyaratan bagi seorang pemimpin sebagaimana dilontarkan Ibn Taymiyyah,
revivalis-puritan dari jazirah Saudi Arabia. Menurut dia, seorang pemimpin non-Muslim tetapi adil masih
lebih baik ketimbang pemimpin Muslim tetapi otoritarian-despotik. Pemikiran politik semacam ini tentu
saja jauh lebih progresif ketimbang produk pemikiran kontemporer yang masih berputar-putar pada isu-
isu pinggiran.
Terkait ruang kosong ini, Vali Nasr mengemukakan pandangan menarik. Menurut dia, tradisi demokrasi
Muslim tidak lahir dari rahim kaum intelektual, tetapi dari kalangan praktisi (politisi Muslim) yang
berusaha mencari keseimbangan elektoral di tingkat akar rumput. Dia menegaskan, "It has not been
intellectuals who have given shape to Muslim Democracy, but rather politicians such as Turkey's Recep
Tayyip Erdogan, Pakistan's Nawaz Sharif, and Malaysia's Anwar Ibrahim and Mahathir bin Mohamad"
(2005; 16). Ini tamparan keras bagi kalangan intelektual Muslim yang dianggap belum banyak
berkontribusi bagi terciptanya pemikiran dan praktik politik-demokrasi modern.
"Aggiornamento" Muslim
Mempertimbangkan kembali apa yang tengah menjadi kebutuhan bangsa ini, ada baiknya kita
menggarisbawahi optimisme prospektif Jose Casanova (2001; 1075) bahwa full-fledged democracy bisa
tumbuh secara autentik di bumi Indonesia. Syaratnya, umat Islam bisa merumuskan apa yang dia sebut
aggiornamento Muslim. Aggiornamento adalah reformulasi teologis oleh Gereja Katolik pada akhir 1960-
an tentang sikap resmi gereja terhadap nilai-nilai demokrasi. Ini salah satu reformasi Gereja Katolik
paling progresif yang mengantarkan kepada gelombang ketiga demokratisasi di kalangan bangsa- bangsa
berpenduduk mayoritas Katolik. Jika Max Weber mengecualikan Katolik dari tradisi keagamaan yang
suportif terhadap nilai-nilai demokrasi, aggiornamento Gereja Katolik merupakan antitesis langsung
terhadap tesis tersebut.
Dalam bukunya yang sudah menjadi klasik, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1904),
Weber menyebut Protestantisme sebagai satu-satunya denominasi yang sesuai nilai-nilai politik-
demokrasi dan peradaban modern. Pada gelombang ketiga demokratisasi, dua pertiga dari 30 negara
(20 negara) yang mengalami proses demokratisasi adalah negara berpenduduk mayoritas Katolik
(Huntington, 1991). Dekade 2000-an, jumlah ini meningkat menjadi 61 negara! Bandingkan dengan
negara berpenduduk Protestan yang "hanya" berjumlah 35 negara! (Norris & Inglehart, 2004: 45).
Politik-demokrasi di negeri ini masih menyisakan ruang kosong bagi terumuskannya aggiornamento
Muslim tentang tradisi dan pengalaman politik demokrasi yang bersih, akuntabel, dan jauh dari korupsi
dan politik uang. Ini salah satu manifestasi hibriditas Islam-Indonesia yang belum terjabarkan dengan
baik dan kebutuhan mendesak bangsa ini, terutama menjelang "tahun politik" 2014. Inilah refleksi kecil
dari Annual International Conference on Islamic Studies Ke-13 di IAIN Mataram 18-21 November silam.


Hibriditas islam Indonesia

Robohnya Pranata Kami
Masdar Hilmy ; Dosen Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel;
Doktor Alumnus Universitas Melbourne, Australia
KOMPAS, 24 Mei 2013
Pembakaran tiga mapolsek di Musi Rawas, Sumatera Selatan (Kompas, 30/4), yang
menewaskan empat warga menambah panjang daftar amuk massa warga terhadap institusi
kenegaraan kita.
Vandalisme massa itu melengkapi hal serupa yang terjadi pada kuartal pertama tahun ini:
penyerangan Mapolres Langkat, Sumatera Utara (22/1); Mapolres Baturaja, OKU,
Sumatera Selatan (7/3); penembakan narapidana di Sleman, Yogyakarta (23/3);
penyerangan polsek di Kecamatan Barumun Tengah, Padang Lawas, Sumatera Utara
(23/3); dan pengeroyokan terhadap Kapolsek Dolok Pardamean, Simalungun, Sumatera
Utara (27/3). Pertanyaannya, ada apa di balik itu semua? Mengapa terjadi penyerangan
atas institusi negara?
Jika ditilik secara jernih, pasti ada sesuatu yang salah di balik fungsi-fungsi pranata negara
kita. Hanya ada satu solusi untuk mengatasi itu semua, yakni merestorasi fungsi dan kinerja
lembaga negara ke arah lebih baik dan produktif. Sebab, awal dan muara vandalisme
massa persis terletak di sini: terjadinya disparitas, kesenjangan atau missing link antara
lembaga-lembaga tersebut dan rakyat. Di sinilah malafungsi lembaga-lembaga negara
terjadi dan berujung pada resistansi di kalangan masyarakat.
Ketidakpercayaan publik
Dalam struktur negara modern, lembaga-lembaga negara seharusnya memainkan peran
sebagai alat pemenuhan kebutuhan publik (public service delivery) demi terwujudnya
masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan sentosa lahir-batin (Denhardt &
Denhardt, 2000). Posisi lembaga-lembaga negara tidak lebih tinggi dari warga negara.
Namun, perubahan paradigmatik semacam ini belum sepenuhnya disadari para pengambil
kebijakan di republik ini. Yang terjadi justru sebaliknya. Rasa keadilan, kesejahteraan,
jaminan keselamatan, rasa aman, dan kesehatan menjadi urusan pribadi masing-masing
warga. Masyarakat seakan dibiarkan mengurusi nasibnya sendiri.
Tidak bisa dimungkiri, panggung politik dan birokrasi kita masih dipenuhi para demagog
dan pemburu rente yang haus kekuasaan, jabatan, dan segala bentuk kenyamanan
hedonis. Bagi mereka, posisi politik dan birokrasi adalah zona nyaman (comfort zone).
Mereka akan mempertahankannya hingga titik darah penghabisan jika ada yang
mengusiknya. Sayangnya, begitu sudah berada di zona tersebut, mereka tak mau tahu
nasib rakyat banyak yang seharusnya menjadi target layanan mereka. Sekalipun zaman
sudah berubah, mentalitas dan nalar politik-birokrasi kita masih tetap sama: memimpin
untuk menguasai dan dilayani, bukan untuk berbagi dan melayani.
Jika melihat hierarki peraturan perundangan, pelayanan publik merupakan bidang garapan
institusi pemerintah/negara yang telah diamanatkan UUD 1945 dan UU Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 15 poin (e) menegaskan, penyelenggara (baca:
lembaga pemerintahan/negara) berkewajiban ”memberikan pelayanan yang berkualitas
sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik”. Pasal 18 poin (i) menyatakan,
masyarakat berhak ”mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan
pelayanan”.
Yang menjadi persoalan ternyata rumusan indah di UU tersebut tak seindah kenyataan di
lapangan. Memang, pada kurun tiga tahun terakhir terjadi peningkatan pelayanan pada
sektor publik. Namun, sejumlah instansi dengan reputasi pelayanan rendah sulit untuk
keluar dari citra negatif akibat rekam jejak jelek pada masa lalu. Akibatnya, muncul gejala
ketidakpercayaan (distrust) masif di kalangan warga terhadap sejumlah lembaga yang
dicitrakan negatif tersebut. Dalam konteks ini, kepolisian merupakan lembaga yang paling
banyak disorot warga terkait dengan reputasi negatifnya.
Fenomena ketidakpercayaan publik atas lembaga kepolisian tidak boleh ditanggapi dingin
lembaga-lembaga publik yang lain, terutama partai politik, DPR, dan lembaga peradilan.
Lembaga-lembaga inilah yang masih memiliki citra negatif di mata masyarakat. Resistansi
dan perlawanan massa terhadap lembaga-lembaga ini hanyalah soal waktu jika tidak ada
upaya serius untuk merevitalisasi fungsi publik mereka.
Menggejalanya fenomena ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pranata
kelembagaan negara harus disikapi serius oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut
menyangkut kewibawaan institusi negara dalam mengeksekusi sebuah kebijakan. Institusi
yang tidak berwibawa akan berdampak pada munculnya apatisme masyarakat
terhadap segala kebijakan negara. Bahkan, lebih jauh lagi institusi yang tidak berwibawa
dapat menimbulkan resistansi dan pembangkangan warga atas seluruh kebijakan yang
dihasilkannya (Russell Hardin, 1999: 28).
Dalam tingkatan yang ekstrem, fenomena ketidakpercayaan yang membuncah menjadi
apatisme politik dan pembangkangan massal dapat mengantarkan kepada negara gagal
(failed state). Sejauh ini memang belum ada tanda-tanda ke arah sana. Namun, kesalahan
sekecil apa pun dalam memberikan pelayanan publik tidak boleh ditoleransi. Sebab, hal ini
bisa berakumulasi pada robohnya pranata/institusi negara kita. Dalam kondisi semacam ini,
negara dapat dikatakan gagal menjalankan fungsinya.
Membalik piramida layanan
Untuk mengantisipasi munculnya negara gagal, sudah saatnya pranata negara memahami
paradigma baru pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU No 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Paradigma ini sejatinya menempatkan masyarakat
sebagai target utama dari seluruh rangkaian pelayanan publiknya. Ketepatan, kecermatan,
dan akurasi pelayanan publik menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dalam
mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Oleh karena itu, setiap
kebijakan negara harus berpijak pada penelitian serius (research-based), bukan sebatas
imajinasi fiktif para elite politik dan birokrasi tentang kepentingan umum (public good).
Dalam praksisnya, perubahan paradigma layanan ini harus diterjemahkan melalui
pembalikan piramida layanan politik-birokrasi. Jika selama ini rakyat menempati lapisan
terbawah dan kaum elite politik-birokrasi menempati lapisan teratas dari struktur piramida
layanan, kondisi ini harus dibalik. Rakyat harus ditempatkan di atas dan politisi-birokrat di
bawah sebagai pelayan dan penyangga eksistensi masyarakat. Dalam konstruksi negara
modern, semua institusi negara harus ditempatkan sebagai pengurai masalah, bukan
menjadi bagian dari masalah itu sendiri, yang mendistribusikan seluruh bentuk state of well-
being seperti keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan jaminan rasa aman kepada setiap
warga negara. Hanya dengan cara seperti itu, eksistensi pranata negara dapat
diselamatkan.


Robohnya Pranata Kami

Ahmad, Fathan Aniq

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Provinsi

Fahrur, Razi

Lajnah Bahts al-Masail Nahdlatul Ulama\ud
Telaah Kritis Terhadap Bahtsul Masail PCNU Surabaya 2006-2009)

ALIWAFA, ,

KOMPLEKSITAS ASAS PSIKOLOGIS DALAM PENYUSUNAN BAHAN\ud
AJAR BAHASA ARAB DI IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet

THE MODEL OF ISLAMIC HIGHER EDUCATIONAL PROGRAM\ud QUALITY MANAGEMENT ON THE CONTEXT OF HIGHER \ud EDUCATIONAL AUTONOMY IN INDONESIA

MATLAK GLOBAL DAN REGIONAL\ud (Studi tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi)

DISKRIMINASI SOSIAL PADA MANTAN NARA PIDANA\ud TERORIS DAN KELUARGANYA \ud Studi Kasus Pada Keluarga Pondok Pesantren Al Islam \ud Tenggulun Solokuro Lamongan

RUNTUHNYA SISTEM KAPITALIS\ud MENUJU SISTEM EKONOMI ISLAM MENDUNIA

PENERAPAN COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW DAN TIPE GROUP\ud INVESTIGATION UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MEMBACA \ud MAHASISWA

Hibriditas islam Indonesia

Robohnya Pranata Kami

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Provinsi

Lajnah Bahts al-Masail Nahdlatul Ulama\ud Telaah Kritis Terhadap Bahtsul Masail PCNU Surabaya 2006-2009)

KOMPLEKSITAS ASAS PSIKOLOGIS DALAM PENYUSUNAN BAHAN\ud AJAR BAHASA ARAB DI IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

334

408