Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Masdar, Hilmy

11
Agama dan Demokrasi
Masdar Hilmy
Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya
SATU pertanyaan krusial yang belum terurai secara memuaskan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana agama dibawa ke
dalam ruang-ruang demokrasi agar kehadirannya tidak kontraproduktif dengan
prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan kita? Hal ini penting mengingat konstruk
negara ”bukan-bukan” (bukan sekuler dan bukan agama) yang dianut konstitusi
kita jelas memberikan ruang kosong bagi para pialang dan petualang politik
untuk meletakkan agama dalam posisi sesuka hati mereka.
Konstitusi kita memang tidak melarang siapa pun untuk membawa agama ke
ranah politik-demokrasi. Namun, penafsiran dan penempatan yang salah atas
agama dalam ruang-ruang demokrasi bukan hanya dapat mengantarkan
bangsa ini pada involusi peradaban, melainkan juga pada tebing kehancuran.
Oleh karena itu, bangsa ini harus cerdas mengonstruk pola relasi agama-
demokrasi yang tepat agar kehadiran agama benar-benar bisa menjadi rahmat
bagi semua dan membimbing bangsa ini ke arah lebih baik.
Politik sublimasi
Pembacaan yang salah atas peran agama dalam ruang politik-demokrasi
terefleksikan secara sempurna pada pilpres yang baru saja berlangsung ketika
sejumlah elite menyeret dengan paksa simbolisme agama untuk meraih simpati
dan dukungan publik kepada capres-cawapres tertentu. Menguatnya simbolisme
agama jelas bukan pelanggaran atas konstitusi. Sepanjang tidak dieksploitasi
untuk hal-hal yang dapat menggerogoti spirit demokrasi, seperti kampanye
22
hitam, pemanfaatan isu-isu agama untuk kepentingan politik bukanlah kejahatan
yang dapat dipidanakan.
Persoalannya, politik simbolisme agama dalam pilpres sering kali tidak lebih dari
sekadar eksploitasi sentimen keagamaan untuk meraih dukungan publik.
Fenomena ini tidak ada bedanya dengan ”agama untuk kekuasaan”, bukan
”kekuasaan untuk agama”.
Meminjam istilah Khaled Abou el-Fadl (2005), eksploitasi agama untuk
kepentingan yang tidak agamis merupakan bentuk ”pembajakan besar-besaran”
(great theft) atas doktrin agama untuk hal-hal yang tidak selaras dengan misi
profetik-liberatif agama. Agama yang semestinya dibawa untuk
mengejawantahkan idealisme peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan universal
justru dibajak untuk tujuan-tujuan profan yang sempit, dangkal, dan libidinal.
Salah satu tafsir mengapa sejumlah elite masih mengeksploitasi agama untuk
kepentingan politik-kekuasaan adalah karena di balik langkah mereka
tersembunyi apa yang disebut sebagai politik sublimasi. Yakni, sebuah taktik
dan strategi politik untuk mengalihkan mata publik dari sesuatu yang
sesungguhnya menuju sesuatu yang semu, palsu, dan menipu. Sesuatu yang
palsu itu bisa berupa ketidakmampuan melakukan hal-hal yang semestinya atau
terdapat tendensi untuk menutupi berbagai kelemahan dan kekurangan yang
ada.
Politik sublimasi, dengan demikian, merupakan strategi pengalihan untuk
sekadar melakukan idkhal al-surur (menghibur) khalayak ramai. Melalui politik
sublimasi, sejumlah elite berharap dapat memuaskan sisi sentimentalisme dan
primordialisme konstituen di sebuah negara yang masih kental nuansa
religiusnya. Artinya, berbagai kelemahan dan kekurangan dari pasangan capres
33
tertentu diharapkan dapat tertutupi oleh politik pengalihan semacam ini.
Sekalipun bukan pelanggaran terhadap konstitusi, politik sublimasi menjadi
salah satu ”lubang hitam” demokrasi kita yang masih bekerja pada aras
mayoritarianisme. Pemanfaatan agama untuk kekuasaan menjadi masalah laten
di banyak negara yang baru belajar berdemokrasi (David I. Kertzer, Ritual,
Politics, and Power, 1988). Bahkan, di sejumlah negara kampiun demokrasi
seperti AS, politik sublimasi merupakan salah satu strategi yang dibangun
antara elite dan konstituen menjelang pemilu yang harus direalisasikan jika
calon tertentu benar-benar memenangi kontestasi politik.
Sekalipun tak persis sama, strategi semacam ini mengingatkan kita pada politik
”laras babi” (pork barrel) dalam lanskap demokrasi AS (Robert M Stein &
Kenneth N Bickers, Perpetuating the Pork Barrel, 1995). Politik jenis ini
didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah terpilih untuk mengalokasikan
anggaran bagi konstituen yang telah berjasa mengantarkan mereka pada
tampuk kekuasaan. Pada awalnya, tradisi politik ”laras babi” dianggap wajar.
Namun, setelah perang sipil (1865), politik semacam ini dianggap tercela.
Dalam banyak hal, politik ”laras babi” masih menjadi tradisi yang dianggap wajar
di republik ini. Pembangunan infrastruktur sering kali menjadi ”imbalan politik”
bagi konstituen yang dianggap telah berjasa mengantarkan kontestan tertentu
menuju kemenangan dalam pemilu. Akibatnya, konstituen yang gagal
memenangkan kontestan cenderung dibiarkan merana tanpa sentuhan
pembangunan sebagai bentuk ”hukuman” politik. Kasus paling ekstrem adalah
dimintanya kembali ”investasi” politik yang telanjur ditanamkan oleh sejumlah
kontestan tertentu yang gagal dalam pemilu. Sebuah perilaku tak terpuji
sekaligus memuakkan!
44
Melampaui simbolisme
Membawa agama ke dalam ruang-ruang demokrasi bukan sekadar mencari
pembenaran transendental tentang keabsahan demokrasi sebagai the only
game in town. Bukan pula sebatas mengeksploitasi simbolisme agama untuk
mendongkrak perolehan suara dalam pemilu. Atau, membawa agama hanya
sekadar untuk menutupi kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan
melakukan hal yang semestinya. Lebih dari itu; bagaimana agama secara subtil
melandasi setiap gerak demokrasi sehingga keduanya bersenyawa ke dalam
sebuah adonan kebudayaan dan peradaban profetik, liberatif, dan transformatif
untuk seluruh elemen bangsa.
Cukup adalah cukup untuk politik ”laras babi” di negeri ini. Eksploitasi dan
berbagai bentuk instrumentalisasi agama secara gencar pernah dilakukan rezim
Orde Baru paruh kedua masa kekuasaan Soeharto. Berbagai kebijakan
akomodatif terhadap umat Islam sebenarnya tidak lebih dari sekadar politik
sublimasi untuk menutupi dosa-dosa, kelemahan, dan kekurangan Orde Baru,
seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta otoritarianisme (Adam
Schwarz, A Nation in Waiting, 1984).
Namun, politik sublimasi telah berhasil melenakan dan membutakan mata
masyarakat atas berbagai dosa dan kekurangan rezim Orde Baru. Bahkan, kini
sebagian masyarakat dengan mudah melupakan dosa-dosa tersebut. Sependek
itukah memori kolektif bangsa ini? Agama, dengan demikian, sama sekali tak
dilarang untuk dibawa ke ranah politik-demokrasi. Namun, dimensi yang dibawa
dari agama bukanlah aspek simbolisme-eksoterik yang hanya menyentuh kulit
permukaan saja, seperti cara berpakaian dan berbagai bentuk lifestyle lainnya.
55
Lebih dari itu, aspek yang dibawa dari agama adalah semangat universal-
esoterik yang menganjurkan setiap manusia untuk menghargai kehidupan,
merayakan perbedaan, merestorasi akal sehat, serta menaklukkan segala
bentuk kejahatan, kebengisan, dan kebiadaban. Inilah semangat profetik-
liberatif-transformatif agama yang layak diusung dalam setiap peristiwa
demokrasi, terutama pilpres. ●
Artikel ini telah dimuat di KOMPAS, 16 Juli 2014.


Agama dan Demokrasi

 Demokrasi Roller Coaster 
Rubrik Opini, Kamis, 24 April 2014 
Masdar Hilmy, 
Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya 
 
Kemenangan dan kekalahan dalam sistem demokrasi dapat digambarkan sebagai 
pendulum biner yang bekerja di atas prinsip sticks-and-carrots (hukuman dan ganjaran). 
Kemenangan sebuah parpol dalam pemilu, dengan begitu, bukanlah sebuah kebetulan 
atau kecelakaan. Terdapat rasionalitas publik yang memungkinkan terjadinya 
kemenangan berpihak pada parpol tertentu atas dasar pilihan-pilihan rasional, 
setidaknya "kuasi" rasional. 
Demikian pula dengan kekalahan. Ia punya sebab musabab, argumentasi, serta 
rasionalitasnya sendiri. Artinya, tak ada kekalahan yang sifatnya ujug-ujug, tiba-tiba, 
alias tanpa penjelasan. 
Setiap kekalahan punya narasi, latar belakang, dan pembenaran masing-masing. 
Dalam sistem demokrasi, kekalahan adalah hukuman konstituen atas apa yang terjadi 
atau dipraktikkan parpol yang menderita kekalahan. 
Mabuk kekuasaan 
Dalam konteks inilah, kemenangan PDI-P pada pemilu legislatif tempo hari merupakan 
ganjaran dari buah konsistensi perjuangannya di jalur oposisi. Di sisi lain, kekalahan 
Partai Demokrat merupakan hukuman dari ulah sejumlah kadernya yang terjerat kasus 
korupsi. Barangkali terkesan naif dan simplifikatif, tetapi demikianlah mekanisme 
demokrasi bekerja. Sekalipun harus menunggu setiap lima tahun, sistem semacam ini 
memungkinkan setiap pemilih menumpahkan preferensi pilihannya (Uriel Rosenthal, 
Political Order: Rewards, Punishments and Political Stability, 1978). 
Pada pemilu legislatif tempo hari, hasil Hitung Cepat Kompas menempatkan PDI-P 
sebagai peraih suara terbanyak (19,24 persen), disusul Partai Golkar (15,01 persen), 
Gerindra (11,77 persen), Demokrat (9, 43 persen), PKB (9,12 persen), dan partai-partai 
lainnya. Pada Pemilu 2009, Demokrat keluar sebagai pemenang (20,85 persen), 
disusul Golkar (14,45 persen), PDI-P (14,03 persen), PKS (7,88 persen), PAN (6,01 
persen), dan seterusnya. Dengan demikian, parpol yang mengalami hukuman paling 
keras pada pemilu kali ini adalah Demokrat. Gerindra dan PDI-P mendapatkan ganjaran 
dari konstituen. Di sisi lain, perolehan suara Golkar relatif stabil. 
Apa yang bisa dibaca dari dua pemilu di atas adalah hasil perolehan suara sejumlah 
parpol yang fluktuatif, tidak stabil. Ibarat permainan roller coaster, perolehan Demokrat 
tengah mengalami episode "terjun bebas" ke jalur turunan yang curam setelah 
menikmati posisi di atas pada Pemilu 2009. Sebaliknya, PDI-P sedang menikmati posisi 
di atas setelah "terpuruk" di posisi ketiga pada Pemilu 2009. Kedua parpol tersebut 
menjadi eksemplar dari dua ekstrem yang dapat menjelaskan mekanisme ganjaran dan 
hukuman tersebut. 
Semuanya bermula dari mabuk kekuasaan. Kemenangan yang diperoleh Demokrat 
pada Pemilu 2009 rupanya telah menjadikan sejumlah kadernya lupa diri. Mereka 
menganggap kemenangan partainya ekuivalen dengan cek kosong untuk berbuat apa 
saja, termasuk mendulang kemegahan dan mengeruk uang haram. Mereka alpa, 
masyarakat mengawasi gerak-gerik mereka dan berhak menghukum mereka yang 
bertindak korup. Akibatnya, sekaranglah saatnya Demokrat mendapatkan hukuman 
setimpal akibat ulah sejumlah kadernya yang terlibat kasus korupsi. 
Hal sama sebenarnya pernah dialami PDI-P. Jika dilihat pada tiga pemilu sebelum ini, 
perolehan suara partai ini bahkan cenderung turun, dari 33,74 persen (Pemilu 1999), 
18,53 persen (Pemilu 2004), dan 14,03 persen (Pemilu 2009). Artinya, sebelum meraih 
kemenangan pada Pemilu 2014, PDI-P telah mengalami hukuman yang cukup dahsyat 
dari masyarakat pemilih pada dua pemilu sebelumnya. PDI-P dihukum masyarakat 
untuk alasan yang lebih kurang sama, gagal mengawal dan merawat kepercayaan 
publik untuk dikonversi menjadi kesejahteraan. 
Pada saat PDI-P dihukum masyarakat, Demokrat tampil cukup meyakinkan hingga 
akhirnya partai ini mampu mengantarkan SBY ke kursi RI-1. Namun, l'histoire c'est 
repeté. Sejarah selalu berulang. Partai Demokrat harus membayar mahal akibat ulah 
sejumlah kadernya yang terlibat kasus korupsi. Ibarat permainan roller coaster, ternyata 
siklus kemenangan-kekalahan bagi partai-partai tertentu hanyalah soal waktu. 
Strategi keluar 
Kemenangan PDI-P bisa berubah jadi kekalahan pada Pemilu 2019 jika partai ini 
bertindak biasa-biasa saja layaknya partai medioker. PDI-P juga akan mengulang 
sejarah Demokrat jika tidak menyiapkan sebuah strategi keluar dari kutukan demokrasi 
roller coaster. Karena itu, kemenangan PDI-P harus dimaknai secara arif sebagai 
kepercayaan masyarakat untuk dikelola sebaik-baiknya menjadi investasi jangka 
panjang yang bernilai kebajikan bagi semua (public virtues). 
Strategi keluar yang saya maksud mencakup tiga level sekaligus, makro, meso, dan 
mikro. Pada level makro, PDI-P—bersama sejumlah parpol koalisi— harus mampu 
merumuskan visi besar Indonesia yang lebih bermartabat ke depan. Harus diakui, 
bangsa ini tidak punya visi kebangsaan yang jelas dan terarah. Hendak dibawa ke 
mana Indonesia, tak ada yang tahu. Ini karena penentuan visi-misi Indonesia hanya 
diserahkan kepada individu-individu calon pemimpin yang tidak terlembagakan secara 
formal seperti GBHN pada masa Orde Baru. Betapa riskannya negeri ini jika 
perumusan visi-misi negara selalu berubah setiap lima tahun sekali! 
Pada level meso, visi-misi Indonesia itu harus diturunkan ke dalam konsep 
berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban publik dan nilai-nilai luhur 
bangsa, tetapi tetap terbuka terhadap arus perubahan dari luar. Ketidakjelasan identitas 
kebangsaan dan "jenis kelamin" demokrasi kita sekarang ini sejatinya disebabkan oleh 
ketidakjelasan visi-misi Indonesia di atas. Konsep demokrasi yang dipahami dan 
dipraktikkan di jagat politik kita tidak lain adalah kohabitasi konfliktual antara dua entitas 
yang oksimoronik: demokrasi dan plutokrasi, demokrasi dan politik uang, demokrasi 
dan (neo)patrimonialisme, demokrasi-oligarki, dan semacamnya. 
Pada level mikro, visi besar Indonesia dan demokrasi berkeadaban diterjemahkan ke 
dalam aksi-aksi operasional politik- birokrasi yang bermartabat, akuntabel, bersih, 
bertanggung jawab, dan melayani. Demokrasi harus mampu menghormati dan 
memuliakan setiap warganya, tanpa kecuali. Untuk itu, demokrasi harus diberi 
kapasitas memampukan melalui struktur politik-birokrasi berbasis merit. 
Pada kenyataannya, demokrasi kita tak mampu mengapresiasi kompetensi anak-anak 
bangsa akibat tergusurnya meritokrasi dari pusaran politik-birokrasi kita. Hal ini karena 
birokrasi kita telah tersubordinasi oleh nalar politik-kekuasaan yang korup dan segala 
urusan politik mengalami pendangkalan makna menjadi sekadar wani piro? 
 


Demokrasi Roller Coaster

Masdar, Hlimy

Menguji Rasionalitas Publik 
Masdar Hilmy ;   Dosen UIN Sunan Ampel, Surabaya 
KOMPAS,  18 Juni 2014 
                                                 
                                                                                           
                                                        
KUALITAS demokrasi ditentukan, salah satunya, oleh kualitas pilihan warga 
negara dalam mengartikulasikan preferensi dan kepentingannya dalam sebuah 
diskursus publik yang sehat, adil, dan dinamis-dialektis. Adapun kualitas pilihan 
warga ditentukan oleh, salah satunya, sejauh mana setiap warga memiliki 
kematangan, kedalaman, dan kebijaksanaan dalam mencerna semua kebijakan 
publik melalui apa yang oleh John Rawls (1997) disebut kecerdasan atau 
rasionalitas publik (public reason). 
 
Dalam konteks demokrasi, terutama pilpres di Indonesia, kecerdasan publik 
merupakan katalisator terakhir bagi pilihan-pilihan politik warga melalui aspirasi 
dan preferensi publik yang diuji secara terbuka, obyektif, dan terus-menerus. 
Rasionalitas jenis ini akan menguji apakah sebuah pilihan warga merefleksikan 
preferensi yang penuh kedalaman analisis, pertimbangan hati-hati (considerate), 
ataukah sebaliknya hanya pilihan dangkal, pragmatis, dan kebetulan belaka. 
 
Orientasi tindakan 
 
Weber, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, Theory of Social and 
Economic Organization (1964: 115), menegaskan bahwa orientasi tindakan 
sosial bertumpu pada empat jenis rasionalitas. Pertama, zweckrational 
(rasionalitas instrumental). Dalam kecerdasan semacam ini, tindakan seseorang 
hanya didorong oleh keinginan-keinginan subyektif-instrumental untuk 
menggapai tujuan pragmatis belaka. Tindakan seseorang dalam kategori ini 
hanya didorong oleh kalkulasi untung-rugi atau apa yang oleh Weber disebut 
marginal utility. Bekerjanya politik uang dalam pemilu barangkali dapat 
menjelaskan rasionalitas jenis ini. 
 
Kedua, wertrational (rasionalitas nilai). Tindakan seseorang didorong oleh 
keyakinan akan kandungan nilai (value) yang ada di balik tindakan itu. Sama 
seperti rasionalitas pertama, rasionalitas jenis ini dihasilkan oleh sebuah proses 
intelektual-kognitif warga dalam mengambil sebuah keputusan. Pilihan 
tindakannya sama-sama rasional, tetapi cakupannya melampaui batas-batas 
pragmatisme sempit. Memang di sini ada unsur pragmatis, tetapi cakupannya 
lebih luas ketimbang rasionalitas pertama. Barangkali inilah rasionalitas publik 
paling ideal. 
 
Ketiga, rasionalitas tradisional. Dalam rasionalitas jenis ini, pilihan seseorang 
hanya dibimbing oleh bingkai tradisi yang tidak tunduk pada prinsip-prinsip 
kemasukakalan rasional. Tindakan seseorang dilakukan semata-mata karena 
tradisi mengajarkan demikian. Dengan kata lain, tidak ada mekanisme 
intellectual exercises yang mengantarkan seseorang pada pilihan tindakannya. 
Pilihan tindakan seseorang terjadi akibat adanya intervensi tradisi dalam proses 
pengambilan keputusan. Persis seperti jargon populer dalam sebuah iklan: 
”sudah menjadi tradisi!” 
 
Terakhir, keempat, rasionalitas afektual. Dalam rasionalitas jenis ini, pilihan 
tindakan seseorang hanya didorong oleh aspek perasan semata, bukan hasil 
olah kognisi pikirannya. Rasionalitas terakhir ini memiliki mekanisme atau 
modus yang hampir sama dengan rasionalitas tradisional: tidak ada signifikansi 
olah pikir manusia dalam menghasilkan sebuah pilihan atau keputusan. Pilihan 
diambil karena perasaan suka atau tidak suka. Tidak lebih dari itu. 
 
Keempat rasionalitas di atas tentu saja bukanlah tipologi paling memuaskan 
untuk menjelaskan fenomena pilihan atau tindakan. Tidak ada rasionalitas 
tunggal yang dapat menjelaskan semuanya. Bisa jadi terdapat overlapping 
antara satu dan lainnya. Bahkan, bisa saja terdapat keempatnya di balik sebuah 
keputusan atau pilihan. Realitas sosial-politik memang jauh lebih kompleks 
ketimbang penjelasan tipologis di atas. 
 
Melampaui mayoritarianisme 
 
Terpenting dari itu semua, prinsip mayoritarianisme tidak bisa dijadikan sebagai 
parameter bagi bekerjanya rasionalitas publik. Artinya, kemenangan kontestan 
tertentu dalam proses pemilu tidak bisa diatribusikan pada faktor kecerdasan 
publik semata. Hal ini karena ada banyak faktor yang bekerja di balik proses 
pengambilan keputusan warga, seperti faktor popularitas dan primordialitas. 
Sebaliknya, kontestan yang berkualitas, berintegritas, dan berkompeten tidak 
dijamin dapat memenangi proses kontestasi politik. Intinya, pilihan politik warga 
tidak sejajar dan sebangun dengan rasionalitas publik. 
 
Meski demikian, iklim demokrasi yang meruangkan pertukaran gagasan yang 
sehat, terbuka, dan akuntabel dapat memungkinkan terjadinya demokrasi 
berbasis kecerdasan publik yang matang dan berkualitas. Kualitas kecerdasan 
publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana setiap warga mengerahkan 
segenap potensi kognitifnya dalam mengambil keputusan (decision making 
process). Hal ini sejalan dengan pernyataan John Dewey bahwa yang terpenting 
dalam sebuah rezim demokrasi bukanlah hasil akhir sebuah keputusan, 
melainkan proses terjadinya dialektika pertukaran gagasan yang mengantarkan 
pada pilihan warga yang teruji. 
 
Inilah sebenarnya inti persoalan demokrasi kita. Demokrasi di negeri ini baru 
sebatas demokrasi mayoritarian, bukan demokrasi yang mencerminkan 
kecerdasan publik dalam pengertian sesungguhnya. Dalam konstruksi 
demokrasi semacam ini, pilihan warga sering kali ditentukan oleh hal-hal lain di 
luar aspek rasionalitas, seperti perasaan suka atau tidak suka, favoritisme, dan 
primordialisme. Dalam demokrasi berbasis kecerdasan publik, kualitas pilihan 
ditentukan oleh ketundukan rasional-kognitif warga pada hal-hal yang bekerja di 
atas prinsip kemasukakalan (commonsensicality). 
 
Oleh karena itu, penting diperhatikan oleh masing-masing kontestan capres-
cawapres yang tengah bertarung adalah bagaimana menundukkan kognisi 
warga pemilih melalui sebuah skema terstruktur dan terukur tentang Indonesia 
yang lebih baik berdasarkan atas ”narasi tebal” tentang berbagai persoalan yang 
membelit bangsa ini. Skema semacam ini menjadi penting di tengah absennya 
peta jalan menuju Indonesia sejahtera yang realistisis, terukur, dan dapat 
dicapai (achievable), bukan sekadar janji-janji retoris yang lazim dijual para 
jurkam pemilu. 
 
Gambaran ketidakcerdasan rasionalitas publik kita dapat dilihat pada 
membanjirnya informasi negatif tentang masing-masing pasangan dalam 
kampanye hitam. Sebagai gambaran ketidakcerdasan, informasi tersebut sering 
kali bersifat sepotong-sepotong, tidak utuh (fragmented), dan mengandung bias-
bias primordialitas yang kuat. Isu-isu yang dijual melalui kampanye hitam 
biasanya menyangkut isu-isu SARA yang menggelikan, tanpa bukti, sekaligus 
tidak mencerahkan. 
 
Tentu saja tujuan kampanye hitam cuma satu, yakni melemahkan elektabilitas 
pasangan lawan sekaligus mendongkrak elektabilitas pasangan yang diusung. 
Diharapkan, kognisi pemilih dapat digoyahkan oleh gempuran informasi yang 
dilancarkan oleh pihak-pihak pengusung. Dengan begitu, pasangan yang 
diusung dapat menikmati tumpahan suara dari pihak lawan. 
 Persoalannya, sesederhana itukah mekanisme kecerdasan publik bekerja? 
Biarlah itu semua menjadi domain rasionalitas publik untuk menghakiminya. 
Terpenting lagi, biarlah rasionalitas publik menjadi tulang punggung bagi 
semakin matang dan dewasanya demokrasi kita. Semoga! ● 
 


Menguji Rasionalitas Publik

Akh., Muzakki

Importisasi Ideologi  di Politik Islam Indonesia:  dari Gerakan Pemikiran hingga Kepartaian

Memutus Mata Rantai Korupsi
Masdar Hilmy ; Dosen IAIN Sunan Ampel
KOMPAS, 01 November 2013
Segenap energi telah dikerahkan untuk menghentikan laju korupsi (kecuali hukuman mati!).
Namun, tetap saja korupsi belum lenyap dari negeri ini. Korupsi seakan menjadi nemesis
bagi republik ini: musuh abadi yang sulit dikalahkan.
Satu demi satu figur dan institusi penting berguguran, terjerembap oleh ganasnya kibasan
korupsi. Kini saatnya kita mengais-ngais kembali apa yang tersisa dalam pemberantasan
korupsi. Cukup adalah cukup untuk korupsi. Di tengah komitmen dan integritas KPK yang
sejauh ini telah teruji, terkadang tebersit pesimisme: dapatkah korupsi benar-benar bisa
enyah dari negeri ini? Pesimisme ini begitu mengganggu ketika kita melihat kecenderungan
”mati satu tumbuh seribu” dalam pemberantasan korupsi. Korupsi seakan tak pernah
kehilangan serdadu. Bagaimana mungkin kasus korupsi bisa menimpa figur atau institusi
yang seharusnya jadi tulang punggung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi?
Anarki struktur
Namun, itulah realitasnya. Korupsi menyapu siapa pun yang berdiri mengadang di
depannya. Ia juga menyapu sekumpulan orang-orang ”saleh” dari partai ”suci” yang selama
ini menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi. Kita pun akhirnya tersadar: ternyata
argumentasi moral belum mampu memutus mata rantai korupsi.
Tampaknya ada sesuatu yang lain di luar argumentasi moral yang perlu didalami lebih
fokus dan serius: argumentasi struktural. Jika argumentasi moral bertumpu pada narasi
kebajikan (virtue), norma dan nilai sebagai faktor otonom yang merepresentasikan antitesis
korupsi, maka argumentasi struktural lebih mengaksentuasi kekuatan struktur dalam
menjelaskan korupsi. Oleh sebab itu, ada baiknya kita tidak berputar-putar pada
argumentasi moral semata. Hal ini karena korupsi merupakan realitas yang begitu
kompleks, rumit, dan tak sesederhana yang dibayangkan banyak orang.
Argumentasi struktural pertama-tama menempatkan struktur sebagai entitas anarkistis.
Argumentasi struktural juga mengandaikan korupsi sebagai kejahatan korporat yang
terstruktur-sistemik (bedakan dengan kejahatan korporasi atau korupsi berjemaah yang
bersifat sporadis). Dalam kejahatan semacam ini, kekuatan struktur jauh lebih koersif,
dominan, dan hegemonik yang menenggelamkan kekuatan aktor atau agen dalam
melakukan sebuah perlawanan.
Dengan kata lain, korupsi bukan semata soal kultur, melainkan juga struktur. Argumentasi
struktural menempatkan korupsi sebagai efek domino dari anarki struktur dimaksud. Dalam
dialektika struktur-agen-tindakan, kekuatan moral boleh jadi berperan sebagai faktor
pemampu (enabling factor) dalam memberikan kapasitas individu untuk mengatasi
dominasi struktur. Namun, gempuran struktur yang bertubi-tubi bisa saja melemahkan daya
tahan moral seseorang dalam melawan struktur yang korup itu. Dalam kondisi semacam ini
seseorang secara sadar telah menyediakan dirinya jadi bagian dari jejaring struktur korup
dengan imbalan sejumlah kenyamanan.
Dalam teori struktur kesempatan (opportunity structure), terdapat hubungan resiprokal
antara kesempatan dan tindakan atau perilaku politik; kesempatan membuka cara bagi
munculnya tindakan, tetapi tindakan juga menciptakan kesempatan (Gamson dan Meyer,
1996: 276). Dalam konteks korupsi, kesempatan dapat menyebabkan seseorang
melakukan korupsi dan korupsi juga menciptakan kesempatan. Siklus kesempatan-korupsi-
kesempatan (bukan korupsi-kesempatan-korupsi) hanya dapat dihentikan oleh agen
dengan kapasitas yang memampukan dirinya bertindak demikian.
Dalam hal kekuatan struktur lebih dominan ketimbang kekuatan agen, koruptor sering kali
menempati peran instrumentalis dalam mata rantai korupsi. Dia melakukan korupsi bukan
semata-mata karena secara moral rapuh, melainkan dia tak punya kapasitas yang dapat
memampukan dirinya menghentikan
anarki struktur korupsi. Dia tak berdaya berhadapan dengan dominasi struktur yang
”memaksanya” bertindak demikian. Dalam situasi semacam ini, sang koruptor sebenarnya
tengah menihilkan diri, menyediakan dirinya sebagai salah satu agen dari mata rantai
korupsi yang saling tali-temali.
Dalam struktur politik semacam ini, hubungan antara politisi yang jadi pejabat publik
dengan parpol bersifat patron-client. Pada titik inilah segala bentuk moral hazards terjadi.
Lembaga-lembaga negara—legislatif, eksekutif, maupun yudikatif—diperlakukan sebagai
lumbung penyangga keberlangsungan parpol, terutama aspek pendanaannya. Harus
diakui, inilah salah satu ”lubang hitam” demokrasi yang bisa jadi pintu masuk menguatnya
struktur korupsi di republik ini. ”Lubang hitam” ini pula yang telah membuat anak-anak
bangsa yang cerdas dan bersih berubah jadi kerdil dan dekil ketika mereka memasuki
realitas politik kekuasaan.
Menutup ”lubang hitam”
Pertanyaannya, apakah operasi tangkap tangan KPK terhadap sejumlah tokoh penting
dapat memutus mata rantai korupsi? Jawabnya: tidak, sepanjang ”lubang hitam” dibiarkan
menganga tanpa ada upaya menutupnya. Meminjam ungkapan seorang tokoh islamis,
”lubang-lubang” inilah yang telah menjadikan medan politik dan demokrasi sebagai
”kuburan massal” bagi orang-orang saleh. Sebab, tidak ada jaminan kesucian dan
kesalehan dapat mengatasi struktur yang korup itu.
Hal paling mendesak dalam rangka menutup ”lubang hitam” itu adalah dengan cara
menetralisasi konflik kepentingan dalam setiap pemilihan dan atau penunjukan pejabat
publik dan menggantinya dengan prinsip- prinsip meritokrasi. Konsekuensinya, penunjukan
menteri yang selama ini berbasis pada prinsip ”bagi-bagi kue kekuasaan” harus diganti
dengan asas kompetensi dan penyelesaian masalah. Model pelelangan jabatan
sebagaimana dipraktikkan oleh Jokowi di DKI dapat dipertimbangkan sebagai salah satu
alternatif solusinya.
Yang tak kalah penting adalah memaksimalkan pengawasan publik (public surveillance)
sebagai mekanisme pencegahan sekaligus penindakan korupsi. Pola pengawasan
semacam ini menempatkan setiap orang—baik yang saleh maupun tidak—pada posisi
yang sama: sama-sama memiliki peluang dan kerentanan untuk melakukan korupsi.
Terpenting dari itu semua, argumentasi struktural hendak menguatkan, bukan melemahkan,
argumentasi moral-kultural yang selama ini banyak dikembangkan melalui institusi
pendidikan dan keagamaan. Semoga! ●


Memutus Mata Rantai Korupsi

Untung Masih Ada PKS
Masdar Hilmy ; Dosen IAIN Sunan Ampel, meraih PhD dari University of Melbourne,
Editor-in-Chief Journal of Indonesian Islam
JAWA POS, 05 Juli 2013
SUNGGUH menarik membaca pikiran Pradana Boy Z.T.F. melalui tulisannya, Absurditas
Etika Partai Dakwah (Jawa Pos, kemarin 4/7). Menurut dia, kiprah politik PKS yang
berlumur kasus suap dan korupsi merupakan absurditas etika-moral sebuah parpol yang
sejak awal mengaku sebagai partai dakwah. Selain itu, pembelaan para kadernya secara
membabi buta terhadap sejumlah politikus partai tersebut yang dituduh terjerat kasus
korupsi menunjukkan sikap PKS yang justru bertentangan dengan citra sebagai partai
dakwah.
Saya cenderung berpendapat sebaliknya. Apa yang dipertontonkan PKS selama ini
merupakan sebuah "capaian" luar biasa dari sebuah partai dakwah yang tidak memiliki
banyak pengalaman berpolitik. Terlihat upaya maksimal terlibat aktif dan bertempur dalam
sistem partai politik. Bahwa pada akhirnya PKS tidak tahan terhadap godaan korupsi, itu
soal lain. Yang salah harus tetap dihukum. Tetapi, kasus tersebut memberikan pengalaman
berharga bagi PKS.
Jika menilik sejarah PKS, keputusan para kader Tarbiyah terjun ke politik praktis melalui
kendaraan parpol sebenarnya bukan keputusan yang mudah. Perdebatan sengit di
kalangan internal kader partai mewarnai langkah mereka terjun ke politik praktis. Sebagian
kecil menolak karena waswas ganasnya politik, namun sebagian besar setuju berpartai.
Partai Keadilan (kemudian Partai Keadilan Sejahtera) secara perlahan mendapat simpati
dan dukungan dari rakyat karena strategi pencitraan sebagai parpol yang bersih dan peduli.
Pada Pemilu 2004 partai itu memperoleh 7,34 persen suara. Puncaknya, pada Pemilu 2009
partai tersebut menghuni empat besar dengan perolehan 7,88 persen suara, menyalip tiga
partai berbasis muslim lainnya; PAN, PPP, dan PKB.
Pada awal-awal kiprahnya, PK sering dicurigai mendompleng demokrasi untuk membunuh
demokrasi dari dalam. Sadanand Dhume, mantan koresponden Far Eastern Economic
Review dan The Asian Wall Street Journal, menstigmatisasi PKS sebagai "musuh
demokrasi Indonesia dari dalam" ("Indonesian Democracy's Enemy Within", Asian Age, 23
Januari 2006). Belakangan, kritik juga sering dilontarkan terhadap orientasi para kader PKS
yang dianggapnya semakin pragmatis.
Dalam perspektif psikologi positif (positive psychology), keputusan para kader Tarbiyah
membentuk parpol sekaligus terjun ke gelanggang politik praktis harus diapresiasi sebagai
keputusan berani dan penuh risiko. Hal tersebut berkebalikan dengan mayoritas ormas-
ormas islamis seperti HTI, MMI, dan FPI yang cenderung tidak berani masuk ke sistem
partai politik dengan alasan demokrasi itu sistem Barat. Selain itu, kiprah PKS justru
menjembatani dua kutub yang selama ini dianggap berseberangan; kutub islamis versus
sistem partai politik ala demokrasi.
Strategi "ekstra-parlementer" yang ditempuh ormas-ormas itu bukan tanpa kelemahan.
Memang mereka dapat terhindar dari bencana politik seperti dialami PKS sekarang ini.
Namun, mereka tidak akan mampu menghentikan segala bentuk kemungkaran politik gara-
gara keengganan mereka terlibat dari dalam. Padahal, perubahan apa pun meniscayakan
keterlibatan langsung dari dalam.
Masuknya para kader islamis ke dalam sistem partai politik sebenarnya memberikan
dampak luar biasa bagi perkembangan politik Islam di tanah air. Harus diakui, fenomena
PKS merepresentasikan eksperimentasi politik dari kalangan islamis yang hendak
mentransformasikan Indonesia menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, PKS telah merintis
sebagai jembatan ideologis yang mendekatkan antara orientasi gerakan Islam yang terlalu
utopis dan politik praktis yang terlalu realis. Kedua kutub itu sering diibaratkan sebagai air
dan minyak alias tidak mungkin bisa dipertemukan.
Di luar itu semua, sebenarnya banyak pelajaran yang bisa diambil dari kasus korupsi yang
melanda PKS. Pertama, ternyata membenahi Indonesia itu tidak semudah membalik daun.
Kedua, kasus korupsi dapat menimpa siapa saja dan parpol apa saja, baik yang berideologi
islamis maupun sekuler.
Ketiga, terjadinya dekonstruksi ideologis parpol-parpol Islam. Dalam konteks ini, kasus PKS
telah memperlihatkan kepada kita semua bahwa platform dan ideologi keagamaan tidak
akan memberikan dampak apa pun terhadap kiprah politiknya. Itu cukup beralasan
mengingat awal dan tujuan akhir dari sepak terjang parpol adalah politik kekuasaan. Karena
itu, siapa pun yang hendak menggunakan ideologi keagamaan demi meraih kekuasaan
sebaiknya berpikir dua kali untuk tidak mengeksploitasi simbol-simbol keagamaan. Untung
(masih) ada PKS!


Untung Masih Ada PKS

Abu Azam, Al Hadi

EXECUTIVE SUMMARY\ud
ANALISIS PEMIKIRAN MUHADDISIN DAN USULIYIN\ud
TERHADAP AL-SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Anis, Bahtiar

EKSISTENSI LEMBAGA PENCAK SILAT NAHDATUL ULAMA\ud
PAGAR NUSA CABANG JOMBANG  DALAM PENGEMBANGAN SPIRITUAL\ud
MASYARAKAT(ANALISIS POSIT IVISME FUNGSIONAL TALCOT PARSON)

Iskhaq, Latif

UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI USAHA ALTERNATIF DI DESA RANDUALAS KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN\ud

Abdul, Hakim

RENDAHNYA REALISASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM\ud
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA\ud
(Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam)

UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet

Agama dan Demokrasi

Demokrasi Roller Coaster

Menguji Rasionalitas Publik

Importisasi Ideologi di Politik Islam Indonesia: dari Gerakan Pemikiran hingga Kepartaian

Memutus Mata Rantai Korupsi

Untung Masih Ada PKS

EXECUTIVE SUMMARY\ud ANALISIS PEMIKIRAN MUHADDISIN DAN USULIYIN\ud TERHADAP AL-SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

EKSISTENSI LEMBAGA PENCAK SILAT NAHDATUL ULAMA\ud PAGAR NUSA CABANG JOMBANG DALAM PENGEMBANGAN SPIRITUAL\ud MASYARAKAT(ANALISIS POSIT IVISME FUNGSIONAL TALCOT PARSON)

UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI USAHA ALTERNATIF DI DESA RANDUALAS KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN\ud

RENDAHNYA REALISASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM\ud PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA\ud (Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam)

334

408